batampos – Standar pendidikan perguruan tinggi (PT) asing yang buka cabang di Indonesia tetap mengikuti kampus induknya. Tak heran, bila quality control (QC) sistem pendidikan hingga pola belajar mengajar sangat ketat.

Ika Idris, Dosen Public Policy & Management program Monash University Indonesia menceritakan, jika QC di Monash sangat berbeda dengan PT lokal. Misalnya, untuk memastikan apa saja yang diajarkan oleh dosen, kampus mewajikan dosen untuk melaporkan bahan ajarnya. Semua bahan perkualiahan, bacaan, video, kuis, hingga tugas harus sudah selesai satu minggu sebelum mahasiswa mulai perkuliahan. Sehingga, mahasiswa sudah memahami apa saja yang dipajari dalam satu semester.

Kemudian, evaluasi mahasiswa terhadap dosen yang mengajar sangat diperhatikan betul oleh pihak kampus. Ketika ada dosen mendapat nilai kecil, maka kampus akan benar-benar menindaklanjuti. Dosen akan ditanya apakah ada masalah atau kendala. Kemudian ditawarkan bantuan dalam menyelesaikannya.

“Dosen akhirnya membuat perencanaan untuk perbaikan,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (26/7).

Lalu untuk penilaian mahasiswa, sebelum dosen menyerahkan nilai akan ada review yang dilakukan. Review mencakup bagaimana dosen memberikan penelian, apakah sudah fair apa belum. Tidak ada subjektivitas atau asal-asalan.

Bahkan, ketika ada dosen memberikan nilai terlalu bagus untuk mahasiswa dikelasnya maka akan diminta pertanggungjawabannya. Dia mencontohkan, ketika dirinya memberikan nilai A diatas batas maksimal yang diberikan. Dalam kondisi itu, ia ditanya apa alasannya.

“Jadi memang quality controlnya mulai dari menyiapkan, perbaikan, penilaian semua dipantau reviewer board jadi gak bisa asal-asalan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, dosen wajib memberikan feedback maksimal 10 hari. Hal ini diwajibkan agar bisa improve di next assessment. “Jadi kita beneran serve mahasiswa,” tuturnya.

Selain itu, kampus menyediakan student advisor untuk mahasiswa yang kesulitan dalam perkuliahan. “Supporting sistemnya sudah sangat siap banget,” sambungnya.

Tak hanya untuk mahasiswa, dosen juga mendapat perhatian penuh untuk bisa mengembangkan diri. Salah satunya terkait riset. Menurutnya, di Monash, dosen diberikan kesempatan penuh untuk melakukan riset dengan dibebaskan dari mengajar.

“Monash kan fokusnya research. Beban ngajar 40 persen, riset 40 persen, dan admin 20 persen. Jadi memang kita tidak mengajar penuh selama satu tahun, di waktu libur itu bisa fokus riset,” paparnya.

Sementara itu masuknya kampus asing di Indonesia, juga menjadi sorotan kalangan dosen. Mereka berharap tidak seluruh dosen ikut didatangkan dari kampus induknya di luar negeri. Selebihnya dosen-dosen lokal juga bisa mendapatkan akses yang setara, selama memenuhi kualifikasi akademik.

Aspirasi dari kalangan dosen terkait masuknya sejumlah kampus asing ke Indonesia itu, diantaranya disampaikan Ketua Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) Prof Ali Muktiyanto. ’’Kami tidak mempermasalahkan masuknya mereka (kampus asing). Karena kami bicara kualitas,’’ katanya usai pembukaan Rapat Kerja Tahunan FDAP 2023 di Universitas Terbuka kemarin (26/7).

Ali mengatakan masuknya kampus asing di Indonesia itu, tentu terikat dengan regulasi soal kepegawaian atau ketenagakerjaan. Termasuk komposisi pegawai dari luar negeri dan dari dalam negeri. ’’Regulasi membuat aturan seperti itu. tidak serta merta asing semua dibawa ke sini,’’ katanya.

Dia menuturkan dosen-dosen lokal, tentunya banyak yang jago-jago. Sehingga secara kualitas, tidak kalah dengan para dosen atau akademisi dari kampus induk perguruan tinggi asing tersebut. Ali berharap nantinya kampus asing yang membuka cabang di Indonesia, memberikan akses yang terbuka dan setara bagi dosen-dosen lokal.

’’Selama yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar kampus, aksesnya tetap terbuka. Kami juga siap mengisi jabatan penting di dalamnya,’’ katanya. Untuk itu Ali mengatakan, mereka terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal masuknya kampus asing tersebut. Sehingga kampus asing yang masuk ke Indonesia itu beroperasi sesuai dengan ketentuan.

Ali menegaskan mereka selalu berpandangan satu kampus dengan kampus lain, termasuk kampus asing, bukan sebagai kompetitior. Tetapi sebagai mitra untuk saling bekerjasama. Khususnya kerjasama di ranah akademik, seperti penelitian dan lainnya. Sehingga semua kampus, baik itu kampus lokal maupun cabang luar negeri, bisa berkembang dan maju bersama.

Sebagaimana diberitakan Kemendikbudristek mengumumkan ada tujuh kampus top dunia yang akan membuka cabang di beberapa kota di Indonesia. Yaitu Daekin University dan Lancaster University di Bandung. Kemudian Kings’s Collage London, Western Sydney University, dan Georgetown University di Surabaya. Lalu Curtin University dan Manchester University di Denpasar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Marsekal Madya TNI  (HA) menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021–2023.

Kabasarnas menyandang status tersangka bersama, Koorsmin Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).

“Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sekitar Rp 88, 3 miliar, dari berbagai vendor pemenang proyek,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7).

Alex menjelaskan, semenjak 2021 Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui LPSE, yang dapat diakses umum. Bahkan, pada 2023 Basarnas kembali membuka tender sejumlah proyek pekerjaan.

Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.

Menurut Alex, agar tiga proyek tersebut dapat dimenangkan, pihak swasta dalam hal ini Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil melakukan pendekatan secara personal, dengan menemui langsung Kabasarnas Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap Asisten sekaligus orang kepercayaan Henry.”Dalam pertemuan ini, diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak,” ucap Alex.

Alex menyebutkan, penentuan besaran fee itu diduga ditentukan langsung oleh Henry. Oleh karena itu, Henry siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan Mulsunadi dan Marilya sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. “Sedangkan perusahaan Roni menjadi  pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024),” papar Alex.

Alex memastikan, KPK akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut atas dugaan penerimaan suap oleh Henri itu yang akan dilakukan oleh tim gabungan penyidik KPK serta Puspom Mabes TNI. Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri akan diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan yang berlaku.

’’Terhadap dua orang tersangka HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang,” tegas Alex.

Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1)  huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar baru akan digelar pada 2024 mendatang. Namun, ia menyebut jika terdapat kondisi memaksa, Partai Golkar bisa menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

“Munas Golkar itu tahun depan, (tetapi) kalau ada satu kejadian yang luar biasa itu namanya Munaslub dan bisa dilakukan kapan saja. Kita tidak mengetahui apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak,” kata pria yang karib disapa Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7).

Bamsoet memastikan, meski partai berlambang pohon beringin tengah gencar mendapat serangan isu Munaslub, namun saat ini kondisinya masih baik-baik saja. Ia pun memastikan, Partai Golkar masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Golkar masih baik-baik saja. Kita masih terkonsolidasi dengan baik,” ucap Bamsoet.

Bamsoet mengakui, dirinya akan turun mencalonkan sebagai Ketua Umum pada Munas Partai Golkar 2024 mendatang. “Mudah-mudahan tahun depan. Yang jelas kepentingan saya akan mencalonkan diri,” papar Bamsoet.

Terpisah, Airlangga memastikan saat ini partai yang dipimpinnya dalam kondisi baik. Meski memang terdapat dorongan agar Partai Golkar menggelar Munaslub.

“Aman terkendali,” pungkas Airlangga.

Namun di tempat terpisah, acara diskusi yang digagas kader-kader muda Partai Golkar, yakni Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), dengan tema ‘Selamatkan Partai Golkar: Menuju Kemenangan Pileg 2024’, di Resto Pulau Dua, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023, berakhir ricuh dan menuai korban luka-luka.

Kericuhan bermula saat segerombolan orang bergaya preman mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) datang ke lokasi untuk membubarkan diskusi tersebut. Kelompok ini bahkan terus berteriak dan melemparkan kursi-kursi di lokasi diskusi.

Tidak sedikit wartawan yang berada di lokasi luka-luka akibat pelemparan kursi tersebut. Bahkan, beberapa orang dari AMPG menganiaya wartawan Kompas TV yang mengabadikan momen tersebut.

Usai mengintimidasi panita, gerombolan AMPG memaksa wartawan keluar dari lokasi diskusi. Bahkan salah satu pembicara pada diskusi tersebut legislator Golkar, Ridwan Hisjam hampir menjadi korban pemukulan dari para preman itu. Namun, tak lama setelah insiden, polisi mulai mendatangi lokasi untuk mengamankan para awak media.

Perwakilan panitia diskusi ini menyebut kekerasan yang dilakukan AMPG kuat dugaan atas perintah dari petinggi di DPP Partai Golkar. Sebab, massa itu mengaku anak buah Airlangga Hartarto.

“Dia ngakunya wasekjen Golkar, lalu berubah lagi dan ngakunya dari AMPG pimpinan Ilham Permana. Kan dua kali nih tadi siang sekitar jam setengah 12 ngakunya disuruh ketum AMPG,” kata Inisiator GMPG Almanzo Bonara.

“Terus datang lagi kelompok yang kedua ngakunya dari wasekjen DPP Golkar. Tapi apa pun itu tindakan mereka biadab,” tegas inisiator GMPG Sirajuddin Abdul Wahab. (*)

Reporter: JP Group