Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk meninjau langsung progres revitalisasi dan pengembangan Gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadim, Selasa (25/7/2023).
Pada kesempatan tersebut, Rudi optimistis jika pengerjaan akan selesai dengan target yang telah ditentukan.
Mengingat, progres revitalisasi dan pengembangan gedung telah mencapai 95 persen.
“Terima kasih untuk para konsultan dan kontraktor yang sudah bekerja maksimal, semoga perubahan bandara bisa bermanfaat untuk kemajuan Kota Batam ke depan,” ujar Rudi.
Nantinya, lanjut Rudi, revitalisasi dan pembangunan gedung VVIP juga selaras dengan pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim.
Sehingga, mampu membawa perubahan signifikan bagi Bandara Hang Nadim Batam dan berfungsi maksimal sesuai tujuan pengembangan.
“Mudah-mudahan, kita berharap Desember atau paling lambat Januari sudah selesai. Sehingga ini bisa difungsikan untuk menyambut tamu yang datang ke Kota Batam,” tambahnya.
Menurutnya, BP Batam selalu mendukung pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim demi memaksimalkan kenyamanan pengguna jasa transportasi udara.
“Kami selalu memberikan dukungan terhadap pengembangan bandara. Apalagi yang berkaitan dengan fasilitas kenyamanan penumpang,” pungkasnya. (DN)
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk meninjau langsung progres revitalisasi dan pengembangan Gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadim, Selasa (25/7/2023).
Pada kesempatan tersebut, Rudi optimistis jika pengerjaan akan selesai dengan target yang telah ditentukan.
Mengingat, progres revitalisasi dan pengembangan gedung telah mencapai 95 persen.
“Terima kasih untuk para konsultan dan kontraktor yang sudah bekerja maksimal, semoga perubahan bandara bisa bermanfaat untuk kemajuan Kota Batam ke depan,” ujar Rudi.
Nantinya, lanjut Rudi, revitalisasi dan pembangunan gedung VVIP juga selaras dengan pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim.
Sehingga, mampu membawa perubahan signifikan bagi Bandara Hang Nadim Batam dan berfungsi maksimal sesuai tujuan pengembangan.
“Mudah-mudahan, kita berharap Desember atau paling lambat Januari sudah selesai. Sehingga ini bisa difungsikan untuk menyambut tamu yang datang ke Kota Batam,” tambahnya.
Menurutnya, BP Batam selalu mendukung pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim demi memaksimalkan kenyamanan pengguna jasa transportasi udara.
“Kami selalu memberikan dukungan terhadap pengembangan bandara. Apalagi yang berkaitan dengan fasilitas kenyamanan penumpang,” pungkasnya. (DN)
Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tangal 25 Juli dan 26 Juli 2023 di Gedung IT Center BP Batam.
Kepala PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo mengatakan, simpul jaringan geospasial memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geografis, yang meliputi letak geografis, kontur tanah, peta sebaran penduduk, daerah rawan bencana, tempat wisata, sebaran sekolah serta fasilitas publik lainnya.
Sehingga, dalam Bimtek kali ini diikuti 6 unit kerja di lingkungan BP Batam. Diantaranya, Direktorat Pengelolaan Pertanahan; Pusat Perencanaan Program Strategis; Direktorat Infrastruktur Kawasan; Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
“Dari unit-unit itu yang mempunyai data. Dalam artian, unit ini adalah produsen data spasial di BP Batam,” ujar Sylvia, Selasa (25/7/2023).
Sylvia melanjutkan, dalam data spasial simpul jaringan ini tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab dari BP Batam saja. Untuk itu, dalam Bimtek ini juga mengundang dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Sehingga, data spasial khususnya di Batam ini bisa kita penuhi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dari perwujudan satu data, satu peta dan saling berbagi. Itu yang akhirnya menjadi tujuan kita,” katanya.
Ia menambahkan, dalam Bimtek ini pihaknya mengundang tenaga bimbingan langsung dari BIG. Sehingga dengan adanya Bimtek ini, potensi dari SDM di unit-unit yang menjadi produsen dalam simpul jaringan ini bisa ditingkatkan.
Sehingga kedepannya, Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam punya standar yang sama dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Karena ini bicara nasional, berarti harus memiliki data yang sama dimanapun data itu berada. Itu yang memang menjadi sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap kementrian dan lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khsusunya untuk bicara data spasial,” imbuhnya. (*)
Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tangal 25 Juli dan 26 Juli 2023 di Gedung IT Center BP Batam.
Kepala PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo mengatakan, simpul jaringan geospasial memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geografis, yang meliputi letak geografis, kontur tanah, peta sebaran penduduk, daerah rawan bencana, tempat wisata, sebaran sekolah serta fasilitas publik lainnya.
Sehingga, dalam Bimtek kali ini diikuti 6 unit kerja di lingkungan BP Batam. Diantaranya, Direktorat Pengelolaan Pertanahan; Pusat Perencanaan Program Strategis; Direktorat Infrastruktur Kawasan; Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
“Dari unit-unit itu yang mempunyai data. Dalam artian, unit ini adalah produsen data spasial di BP Batam,” ujar Sylvia, Selasa (25/7/2023).
Sylvia melanjutkan, dalam data spasial simpul jaringan ini tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab dari BP Batam saja. Untuk itu, dalam Bimtek ini juga mengundang dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Sehingga, data spasial khususnya di Batam ini bisa kita penuhi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dari perwujudan satu data, satu peta dan saling berbagi. Itu yang akhirnya menjadi tujuan kita,” katanya.
Ia menambahkan, dalam Bimtek ini pihaknya mengundang tenaga bimbingan langsung dari BIG. Sehingga dengan adanya Bimtek ini, potensi dari SDM di unit-unit yang menjadi produsen dalam simpul jaringan ini bisa ditingkatkan.
Sehingga kedepannya, Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam punya standar yang sama dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Karena ini bicara nasional, berarti harus memiliki data yang sama dimanapun data itu berada. Itu yang memang menjadi sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap kementrian dan lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khsusunya untuk bicara data spasial,” imbuhnya. (*)
batampos – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tanjungpinang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Organisaai Pemuda Penyengat (OPP) Forum RT, RW, dan Yayasan Seven Clean Seas bergotong royong membersihkan lingkungan destinasi wisata Pulau Penyengat.
foto humas untuk Batam Pos Disbudpar Kota Tanjungpinang bersama DLH, OPP, forum RT, RW serta yayasan seven clean seas mengadakan gotong royong di Pulau Penyengat menyambut Menparkraf RI dan juni ADWI 2023, Rabu (26/7/2023) .
Kegiatan itu merupakan persiapan penilaian pulau penyengat untuk meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkraf).
Sekretaris Disbudpar Kota Tanjungpinang, Faisal Pahlevi menyampaikan pulau Penyengat telah berhasil meraih posisi 75 besar desa wisata terbaik dalam ajang ADWI 2023.
Ajang prestisius tersebut, akan dinilai langsung oleh Menparekraf RI, Sandiaga Uno beserta tim juri nasional, yang dijadwalkan pada 29 Juli.
“Penilaian ini menjadi momen penting bagi masyarakat Tanjungpinang, khususnya Penyengat untuk menunjukkan kepada dunia pesona kearifan lokal dan potensi wisata yang kita miliki,” kata Faisal, Kamis (27/7).
Dalam ajang itu, pulau Penyengat telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai destinasi wisata terbaik di Indonesia, yang dimiliki kota Tanjungpinang.
“Mudah-mudahan prestasi ini memperkuat sektor pariwisata dan membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat kota Tanjungpinang,” ucap Faisal.
Sementara itu Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, Salman menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan yang matang untuk menyambut kedatangan Menteri Sandiaga Uni dan tim juri ADWI.
Salah satunya, aksi gotong-royong yang dilaksanakan masyarakat Penyengat dan stakeholder. Selain itu, untuk meningkatkan aspek budaya, pokdarwis Penyengat juga menyiapkan serangkaian kegiatan seni dan budaya, termasuk pertunjukan musik, tari, dan jamuan berhidang kuliner khas Melayu.
“ADWI menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di kota Tanjungpinang, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik,” ujarnya. (*)
batampos – DPRD Tanjungpinang menyoroti aturan penarikan biaya parkir yang dibebankan kepada masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Salah seorang pengendara sepeda motor saat keluar dari parkiran Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Kamis (27/7/2023)
Anggota DPRD Tanjungpinang, Momon Faulanda Adinata mengatakan meskipun rencana kenaikan pas pelabuhan sudah ditunda oleh pelindo, menurutnya masih ada yang harus harus dikaji kembali oleh pihak pengelola pelabuhan, yaitu penarikan biaya parkir bagi masyarakat tidak menggunakan fasilitas parkir.
“Masyarakat yang cuma mengatar itu seharusnya tidak dikenakan biaya parkir. Mereka tidak menikmati fasilitas parkir,” kata Monon, ke Batam Pos, Kamis (27/7).
Ketua fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) ini menyebut aturan parkir di Pelabuhan SBP Tanjungpinang ini harusnya mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009.
Dimana yang dimaksudkan dengan parkir adalah kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
“Yang dipungut itu adalah retribusi parkir, berarti orang harus parkir dulu. Bukan cuma numpang lewat tapi harus bayar. Contohnya di Batam 15 menit pertama drop off itu gratis,” ungkap Momon.
Arti retribusi itu, ia menegaskan jika seseorang menikmati fasilitas, kemudian setelah itu harus bayar. Jika tidak ada fasilitas yang dinikmati, seharusnya tidak bayar. Selain itu, fasilitas yang ada sekarang juga senantiasa harus ditingkatkan.
“Keluhan masyarakat itu, tidak adanya peneduh atau atap di parkiran itu. Masyarkat sering mengeluhkan saat panas terik sementara antrean keluar pelabuhan panjang,” tambahnya. (*)
batampos – Mantan vokalis Naif, David Bayu mengizinkan lagunya dibawakan tanpa izin. Hal ini tentu berbeda dengan musisi lainnya. Polemik soal royalti masih menjadi topik yang belum menemukan solusi terbaik bagi musisi tanah air. Hingga sejumlah penyanyi melarang karyanya dibawakan oleh penyanyi lain tanpa izin.
David mengaku tak mau ambil pusing dengan para penyanyi yang mengomersialkan karyanya. ’’Nggak masalah kalau saya personal. Nyanyikan lah,’’ kata David di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).
Sikap itu diambil bukan karena tidak peduli soal royalti. Namun, dia memercayai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengurus royaltinya. ’’Urusan nanti ada komersil, teknikal, dan segala macamnya udah ada bidangnya yang urus lah,’’ jelasnya.
Terlepas dari itu, David paham bahwa permasalahan tersebut menjadi salah satu risiko dari profesinya. ’’Kalau saya personal sih, ketika lagu itu udah dibikin atau apa pun yang sudah diberikan kepada publik, ya harus siap dinyanyikan siapa pun,’’ terang pelantun Air dan Api itu.
Kendati demikian, kata David, etika bermusik sebaiknya dijunjung tinggi oleh siapa pun. Jika berniat mengomersialkan lagu orang lain, etikanya memang meminta izin kepada pencipta lagu itu lebih dulu. ’’Ketika ada nilai komersial, lagu itu harus ada haknya kepada pengkaryanya. Harus ada pembagian yang udah ada hasilnya. Itu etika hormatin karya sih,’’ tutur David. (*)
Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com (DERY RIDWANSAH)
batampos – Wakil Indonesia dari sektor ganda putra menang tanpa bertanding pada lanjutan turnamen Japan Open 2023. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardiantor tembus babak perempat final setelah pasangan asal Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen mengundurkan diri pada Kamis (27/7).
Pengunduran diri pasangan ganda putra Denmark tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh akun instagram Badminton.ina. Fajar Alfian turut mengomentari kemenangan mudah tersebut.
“Kami bersyukur bisa maju ke perempat final Japan Open 2023 tanpa bertanding,” ujar Fajar Alfian dikutip dari Instagram PBSI.
“Tapi kami turut bersimpati kepada Kim Astrup yang harus menyudahi pertandingan lebih awal karena ada masalah keluarga di negaranya,” imbuhnya.
Lolos ke babak perempat final, pasangan Alfian/Rian Ardianto menunggu hasil pertandingan lain yang dimainkan oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dari Korea.
“Setelah menang tanpa bertanding kami langsung mempersiapkan diri untuk bertanding besok. Kami memanfaatkan waktu untuk lebih siap pada laga besok” tambah Fajar Alfian.
Jika merujuk rekor pertemuan kedua lawan yang akan ditandingkan. Fajar/Rian jika bertemu Ahsan/Hendra mempunyai rekor sama yakni 3-3 ketika bertanding. Sedangkan apabila bertemu dengan pasangan Korea, Fajar/Rian unggul tipis 3-2 dalam jejak pertemuan sebelumnya.
Fajar/Rian tengah berjuang mengembalikan performa terbaik mereka ke level terbaik seperti yang ditampilkan di awal tahun saat menjuarai Malaysia Open dan All England. Setelah sempat kesulitan di seri Asia Tenggara di bulan Mei-Juni, Fajar/Rian mampu menapak ke babak final Korea Open pekan lalu.
Namun sayang di final Korea Open kemarin harus takluk dari pasangan ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. (*)
batampos – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kepri membagikan lima ribu bendera merah putih gratis kepada masyarakat. Pembagian bendera merah putih ukuran standar ini dimulai di Batam.
Pembagian dilakukan pengurus dan anggota DPD LPM Kepri di berbagai titik di Kota Batam, Rabu (26/7).
“Kita mulai dari Sagulung dan Batuaji. Nanti dilanjutkan ke wilayah lain,” ujar Wakil Ketua DPD LPM Kepri, Ramali Padang.
Pantauan di lapangan, pembagian bendara merah putih secara gratis ini disambut antusias masyarakat. Masyarakat sangat terbantu sebab menghemat pengeluaran untuk membeli aksesoris merah putih dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI.
Dijelaskan Ramli, pembagian bendera tersebut merujuk kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 400.10.1.1/1965/SJ yang diteruskan Gubernur Provinsi Kepri, kepada semua perangkat daerah dan juga organisasi binaan pemerintah provinsi untuk membagikan bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat.
Maksud dan tujuan pembagian bendera tersebut untuk menggugah kecintaan masyarakat serta membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia.
“Kita sebagai lembaga pemberdayaan Masyarakat yang langsung dibawah pemerintah Provinsi, ikut berpartisifasi dalam mensukseskan program pemerintah, gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama Saptono, Sekretaris umum DPD LPM Provinsi Kepri, menjelaskan bendera yang akan dibagikan kepada masyarakat nantinya sebanyak 5 ribu bendera dengan ukurannya standar 90 centimeter X 60 Centimeter.
“Pembagian akan dilaksanakan sampai pertengahan Agustus. Untuk tahap pertama kita bagikan sebanyak 200 bendera,” kata Saptono.
Untuk pembagian bendera sendiri langsung kepada masyarakat.
“Jadi kita akan datang ke suatu tempat, dengan berkoordinasi dengan RT/RW, agar mengumpulkan masyarakat dan nanti kota akan bagikan langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023). (Dery Ridwansah)
batampos – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari swasta dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menyeret nama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Kemarin (26/7) KPK menetapkan Henri sebagai tersangka dugaan suap tiga proyek pengadaan.
Wakil Ketua KPKAlexander Marwata menjelaskan, penetapan tersangka Kabasarnas itu diawali dari dugaan pemberian fee atas tiga proyek pengadaan di Basarnas. Sejak 2021, kata dia, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Pada 2023, Basarnas kembali membuka tender untuk tiga proyek pengadaan. Yaitu, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan senilai Rp 9,9 miliar. Kemudian, pengadaan public safety diving equipment senilai Rp 17,4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai Rp 89,9 miliar (multiyears 2023–2024).
Alex menjelaskan, dalam proses pengadaan itu, ada tiga kontraktor yang melakukan pendekatan secara personal dengan Henri selaku Kabasarnas dan Afri Budi Cahyanto selaku koordinator administrasi Kabasarnas. Mereka adalah Marilya (Dirut PT Intertekno Grafika Sejati), Roni Aidil (Dirut PT Kindah Abadi Utama), dan Mulsunadi Gunawan (Komut PT Multi Grafika Cipta Sejati).
Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut, ditengarai ada kesepakatan atau deal pemberian sejumlah uang berupa fee 10 persen dari nilai kontrak. Besaran fee itu diduga ditentukan Henri. Kesepakatan itu dibarengi dengan kesiapan Henri dalam mengondisikan dan menunjuk perusahaan tiga pengusaha tersebut sebagai pemenang tender.
Perinciannya, perusahaan Mulsunadi Gunawan dan Marilya memenangi tender proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. Sementara itu, perusahaan Roni Aidil memenangi proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha.
Dugaan pengondisian tender itulah yang menjadi awalan KPK melakukan penyelidikan dan OTT. Dalam OTT pada Selasa (25/7), KPK mengamankan sebelas orang. Tim KPK mengamankan sejumlah uang yang diserahkan Marilya kepada Afri Budi selaku perwakilan Henri di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Yakni, uang tunai Rp 999,7 juta di sebuah goody bag yang disimpan dalam bagasi mobil Afri Budi.
Selain itu, KPK mendapati bukti penyerahan uang Rp 4,1 miliar dari Roni Aidil melalui aplikasi pengiriman setoran bank.
Alex menambahkan, dari informasi dan data yang diperoleh, Henri dan Afri Budi ditengarai mendapatkan suap Rp 88,3 miliar. Uang itu berasal dari berbagai vendor pemenang proyek di Basarnas tahun anggaran 2021–2023. ”Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama tim penyidik Puspom Mabes TNI,” tuturnya.
Selain Henri, KPK menetapkan tiga pengusaha yang memenangi tender sebagai tersangka. Yakni, Mulsunadi, Marilya, dan Roni Aidil. Afri Budi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dari empat tersangka itu, dua di antaranya ditahan KPK. Yakni, Marilya ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Roni di Rutan KPK C1 (KPK lama). Sementara itu, Mulsunadi sampai tadi malam belum berhasil diamankan. Terkait Henri dan Afri Budi, mengacu pada Pasal 42 UU KPK, keduanya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut. (*)
Pada kesempatan tersebut, Rudi optimistis jika pengerjaan akan selesai dengan target yang telah ditentukan.
