Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 5189

KONI Kepri Menaja Seminar Motivasi demi Memompa Semangat Atlet

0

 

batampos – Menjelang Pra PON dan PORWIL 2023, untuk meloloskan atlet Kepri di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 mendatang, 52 cabor ratusan atlet Kepri mengikuti seminar motivasi dalam menunjang mental dan dibangkitkan spirit mental juara dilaksanakan (29-30 Juli 2023) di King Hotel Batam

Momen untuk kebangkitan mental juara para atlet Kepri ini dikemas dalam seminar Motivasi Cara Mudah Juara yang dipandu langsung Motivator Sinta Berliana Herru MPd CHT dari Prima Jakarta

“Bangkitkan spirit atlet dengan mental juara, semua itu berawal dari niat atau impian menjadi juara. Kemudian, mampu menaikkan level positif atlet itu sendiri,” ucap Usep di hotel King Batam sabtu. 31/7-2022).

Usep menyebutkan, level positif para atlet Kepri untuk meraih juara yang harus dibangun atau dibentuk para atlet, selain niat atau mental target juara itu harus mampu menaikkan level nilai semangat berjuang, kerja keras, disiplin, ikhlas, pantang menyerah dan mau berkorban.

Apapun impiannya, jika level positif tak naik otomatis mimpi itu tidak akan terkabulkan,” ucapnya.

Lebih lanjut dia berharap potensi atlet yang ada di Kepri mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri melalu Dispora dalam pengalokasian anggaran pembinaan dan kelengkapan sarana prasarana, walau pun anggran terbatas, pengurus KONI Kepri tetap semangat untuk berbuat yang tebaik untuk Kepri di ajang PON XXI 2024 dengan melolos kang cabor dan nomor pertandingan lebih banyak.

Sarana prasarana kebutuhan kemajuan olahraga itu harus ada dukungan Pemprov . “Kalau bicara anggaran, dimana dan siapa pun akan selalu merasakan mengalami keterbatasan dan kurang,” kata Usep.

“Untuk merealisasikan itu semua, kembali kepada niat pemerintah daerah mengalokasikannya ,” ucap Usep

Kadispora Kepri Drs. Mohamad Ikhsan Msc. Menyampaikan sangat mendukung kegiatan yang di lakukan KONI Kepri, seminar motivasi seperti ini, tujuannya jelas bagi cabor dan atlet menjadi juara dan terbaik.

Walau anggaran yang di aloksaikan terbatas tetapi KONI Kepri dapat mengelolanya dengan baik, sehingga sampai saat ini telah meliloskan 24 atlet pada PON mendatang.

Heru Mardianto Ketua Panitia menyampaikan peserta yang mengikuti motivasi sebanyak 186 atlet dari 52 cabor yang telah lolos seleksi yang diselenggarakan oleh pengprov (cabor) dan siap berlaga di pra PON dan Porwil 2023.

Heru menyampaikan terima kasih kepada Ketua KONI Kepri, Usep, Ketua Satgas Bulalimar, Dr Suyono, Bu Rini dan Junaesi Bimpres dan seluruh panitai serta peserta yang semuanya antusia, semoga bermanfaat dan dapat di terapkan.

Harapan 2023 nanti setelah lolos itu menjadi tanggung jawab pemerintah perovinsi Kepri melalui DPRD dan Gubenur Kepri dalam mengalokasikan anggaranya, karena tahun 2024 KONI akan mengadakan Pelatda.

“Karena cabor dan atlet sudah tahu yang lolos PON XXI Aceh-Sumut,” ujar Ikhsan

Sampai saat ini Senin (31-7-2023) Cabang Olahraga (cabor) yang telah mengikuti Pra PON sebanyak 10 cabor dan yang berhasil mendapat tiket lolos PON XXI Aceh-Sumatra Utara Yang sudah memastikan lolos PON 2024, 8 cabor dan 23 nomor pertandingan dan 24 atlet.

Mereka adakah

  • Selam 2 nomor 2 atlet
  • Hapkido 5 nomor 6 atlet
  • Wood ball 1 nomor 1 atlet
  • Golf 3 nomor 3 atlet
  • Menembak 2 nomor 2 atlet
  • Ski 6 nomor dan 6 atlet
  • Aeromodelling 2 nomor 2 atlet
  • IMI 2 nomor dan 2 atlet

Buntut Polemik Kabasarnas Tersangka, Jokowi Akan Evaluasi Penempatan Perwira TNI Aktif dalam Jabatan Sipil

0
Presiden Jokowi. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

batampos – Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan pasca polemik penetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai tersangka kasus dugaan suap di KPK.

“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (31/7).

Diketahui KPK pada Rabu (26/7) telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.

Ada satu tersangka lain yang juga perwira TNI aktif yaitu Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Sedangkan dari pihak sipil tersangkanya adalah Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.

Namun pada Jumat (28/7), Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI.

Pernyataan itu diungkapkan setelah rombongan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Pertama Agung Handoko beserta jajaran mendatangi gedung KPK.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebetulnya mengatur bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki prajurit yang sudah pensiun atau mundur. Hal itu termaktub dalam Pasal 47 ayat (1).

Namun, pada ayat (2), UU TNI mengatur ada sejumlah jabatan sipil yang diperbolehkan diisi prajurit aktif, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Pertahanan (kemenhan), Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), Basarnas, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Mahkamah Agung.

Di samping itu, Pasal 47 ayat (3) UU TNI menegaskan bahwa prajurit yang duduk di beberapa lembaga, termasuk Basarnas, harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan itu.

Persoalan muncul karena Pasal 42 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa KPK “Berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Sedangkan Pasal 65 ayat (2) UU TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer “dalam hal pelanggaran hukum pidana militer”.

Terlebih dalam pembahasan internal perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian/lembaga.

Di usulan revisi UU TNI, prajurit aktif TNI bisa duduk di 18 kementerian lembaga, ditambah kementerian lain yang membutuhkan dengan alasan kehadiran prajurit aktif itu akan memberikan kontribusi yang membuat kinerja kementerian dan lembaga lebih baik.

Terdapat tambahan 8 kementerian dan lembaga negara yang diusulkan untuk membolehkan prajurit aktif berdinas di kementerian/lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit TNI sesuai kebijakan Presiden yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung (Kejagung). (*)

Reporter: JP Group

 

Polisi RW Rambah Masyarakat Pesisir Batam

0
IMG 20230727 WA0037 e1690783145778
Polisi RW di wilayah Sekupang dikomandoi Kapolsek Sekupang Kompol Z.A. Cristopher Tamba.

batampos – Sesuai tugas dan fungsi dari Polri, Polisi RW Ditpolair Polda Kepulauan Riau disiapkan untuk menjaga dan mengkondusifkan keamanan di lingkungan masyarakat pesisir dari sejumlah konflik sosial. Hadirnya, polisi RW ini, digadang-gadang mampu menunjang aktifitas warga di pesisir laut dengan aman dan nyaman tanpa merasa khawatir.

Khusus di wilayah hukum Sekupang, akan dikomandoi oleh Kapolsek Sekupang Kompol Z.A. Cristopher Tamba.

Ada tiga lokasi di Sekupang yang menjadi atensi polisi RW di antaranya, Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Tanjung Pinggir, dan Kelurahan Patam Lestari.

Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas dengan Posisi Duduk di Warung Rujak, Mungkin Ada yang Kenal

Kapolsek Sekupang, Kompol Z.A.C Tamba mengatakan dibentuknya polisi RW ini dapat menindaklanjuti program nasional yang dicetuskan oleh Korps Polairud Baharkam Polri.

Tujuannya yakni lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga tercipta sinergi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

“Tugas Polisi RW adalah untuk mewujudkan wilayah tiap RW yang sejuk dan aman dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, petugas akan melakukan itu dengan Ketua RW setempat dan elemen masyarakat lainnya,” ucap Tamba.

Polisi RW juga akan bersinergi baik dengan Kapolsek, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Polisi RW mampu merespons cepat persoalan yang ada khususnya di wilayah pesisir. Hingga bisa mempersempit gangguan kamtibmas.

Baca Juga: Empat Kali Curi Motor di Bengkong, Remaja 17 Tahun Kembali Diciduk Polisi

“Polisi RW bertugas sebagai mediator dan problem solver yang ada di tingkat bawah. Dan selalu tetap bersinergi dengan 3 pilar kelurahan,” harap Kapolsek.

Dengan adanya polisi RW pesisir Ditpolair Polda Kepulauan Riau diharapkan bisa mencegah kejahatan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan cepat di lingkungan masyarakat pesisir.

Polisi RW akan bekerja keras, dan diharapkan tidak ada kejadian apapun di suatu wilayah. Harus aman dan tentram masyarakat pesisir. (*)

 

 

Reporter: Rengga Yuliandra

ICW Menang Gugatan, Kemendagri Harus Buka Dokumen Terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

0
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) memenangkan gugatan atas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait transparansi sejumlah informasi dan dokumen pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Gugatan ini dilayangkan oleh ICW melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak 2022 lalu.

Dalam perkara ini, Majelis Komisioner KIP memutuskan 3 hal. Pertama Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 merupakan informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada ICW.
Kedua, dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat PJ Kepala daerah merupakan informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada ICW sepanjang tidak memuat data pribadi.
Dalam kondisi demikian, informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi, disertai alasan dan penjelasan terkait materinya. Majelis Komisioner menegaskan bahwa informasi yang dihitamkan dilarang dijadikan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik;
Ketiga, dokumen pemetaan kondisi setiap daerah bukan berada dalam penguasaan Kemendagri, melainkan ada pada masing-masing daerah sehingga tidak diwajibkan untuk diberikan kepada ICW.
“Pasca putusan ini, para pihak yang tidak menerima hasilnya dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tenggat waktu 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).
“Adapun tidak ada upaya lanjutan, putusan akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan ICW berhak untuk meminta penetapan eksekusi ke ketua pengadilan yang berwenang atas dokumen atau informasi yang sepatutnya dibuka Kemendagri semisal tidak kunjung diberikan,” imbuhnya.
Kurnia menuturkan, sebelum masuk pada sengketa informasi di KIP, ICW bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya telah melakukan sejumlah langkah advokasi. Salah satunya dengan melaporkan indikasi maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan bobroknya kinerja Kemendagri dalam penentuan PJ. Sebab, proses itu diduga dijalankan secara tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Pasca pelaporan itu, pada pertengahan Juli 2022, ORI pun bersikap dengan menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi, terutama ketika keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, jika dibaca utuh Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 mengamanatkan agar pelaksanaan pengangkatan PJ memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.
Alih-alih merekomendasikan pembuatan Peraturan Pemerintah, Kemendagri malah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. “Jelas ini merupakan kekeliruan yang fatal dalam memahami putusan MK,” tegas Kurnia.
Atas dasar itu, ICW mendesak agar Kemendagri dan pemerintah melakukan 3 hal. Pertama Kemendagri segera menyerahkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 kepada ICW.
Kedua Kemendagri segera menyerahkan dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat PJ Kepala daerah.
Ketiga pemerintah segera menyusun, mengesahkan, dan mengundangkan Peraturan Pemerintah terkait mekanisme pengangkatan penjabat yang berpijak pada nilai transparan, akuntabel, dan partisipatif. (*)
Reporter: JP Group

Ngebut dan Tanpa Penutup, Truk Pengangkut Tanah Resahkan Warga Nongsa

0
Pelangsir Truk Tanah Kotori Jalan Dalil Harahap 5
Ilustrasi: Truk pengangkut tanah tanpa penutup dan kotori jalan. F.Dalil Harahap

batampos – Aktifitas truk bermuatan tanah di kawasan Sambau, Nongsa, meresahkan masyarakat. Selain melaju kencang, truk-truk pengangkut tanah tersebut juga tanpa penutup.

Keresahan atas aktifitas truk pengangkut tanah tanpa penutup ini sebenarnya sudah sering dikeluhkan warga. Sebab, banyak diantara pengendara yang harus merasakan dampak dari debu yang bertebangan saat mobil melaju. Tak hanya itu, ceceran tanah juga mengotori sepanjang jalan yang dilewati.

Adi, warga Nongsa mengatakan aktifitas truk bermuatan tanah itu hilir mudik setiap hari. Dulunya, truk-truk itu mengangkut pasir dari tambang cucian pasir ilegal. Namun saat ini, aktifitas truk lebih untuk timbunan hutan bakau yang di reklamasi di kawasan Nongsa.

Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas dengan Posisi Duduk di Warung Rujak, Mungkin Ada yang Kenal

“Panas-panas gini, debunya tak tahan. Lihat saja jalan yang dilewati, pasti banyak bekas tanah, kalau hujan ya pasti licin,” ujar Adi

Menurut dia, yang lebih kasihan itu anak-anak yang melintas di jalan tersebut. Harus terpapar debu yang ditimbulkan aktifitas truk bermuatan tanah.

“Kasihan anak-anak yang dibawa pakai motor. Debunya sampai bikin perih mata,” sebut Adi.

Hal senada diungkapkan Tika, warga lainnya yang juga merasakan dampak dari aktifitas truk bermuatan tanah tanpa penutup. Sehari, menurutnya ada puluhan truk yang hilir mudik memuat tanah.

Baca Juga: Pemasangan Ring Jantung Diminati, RSUD Embung Fatimah Tingkatkan Fasilitas CVICU

“Sudahlah tak pakai penutup, mereka kadang juga ngebut. Debunya luar biasa kalau itu,” ujar Tika.

Dikatakan Tika, beberapa waktu lalu aktifitas truk itu sempat berhenti karena adanya protes dari warga dengan aktifitas reklamasi bakau. Namun aktifitas itu hanya berhenti sesaat, kemudian berlanjut lagi.

“Berharap semoga ditindaklanjuti, agar kekhawatiran warga tak semakin besar,” jelasnya. (*)

 

Reporter: Yashinta

Hasil Balapan Formula 1 GP Belgia: Verstappen Menang dengan Selisih 22 Detik

0
Pembalap Red Bull Max Verstappen memenangi balapan Formula 1 GP Belgia. (Ferenc ISZA / AFP)

batampos – Dominasi Max Verstappen di musim balap Formula 1 2023 semakin tak terbantahkan. Meski terkena penalti turun lima posisi start akibat mengganti girboks, pembalap Red Bull tersebut tetap mampu memenangi balapan GP Belgia dengan mudah.

Jika pekan lalu dia memenangi balapan dengan keunggulan 30 detik, kali ini jaraknya 22 detik.

Ini menjadi kemenangan ke-10 pada balapan reguler musim 2023. Atau yang ke-12 jika dihitung dengan dua kemenangan sprint race. Kemenangan ini juga yang ke-8 secara beruntun.

Berbeda dengan sprint race Sabtu (29/7) yang juga dimenangi Verstappen, balapan Minggu berlangsung dalam kondisi kering.

Baca Juga: Jojo Gagal Taklukkan Axelsen pada Final Japan Open

Rekan setim Verstappen di Red Bull Sergio Perez sejatinya berppeluang mencuri kemenangan karena start di posisi kedua, naik 1 posisi setelah Verstappen turun lima tempat.

Benar saja, Perez melakukan start bagus dan menyalip pole sitter Charles Leclerc (Ferrari) memasuki tikungan pertama.

Perez memimpin balapan sejak saat itu. Serangkaian insiden di belakang menyebabkan bintang McLaren Oscar Piastri mengalami crash out dan DNF akibat bersenggolan dengan Carlos Sainz.

Verstappen, yang start dari posisi ke-6, sudah naik ke urutan 4 di lap kedua dari 44 putaran yang dilombakan.

Empat lap berikutnya, yakni lap ke-6 juara bertahan Formula 1 itu berhasil menyalip Lewis Hamilton (Mercedes) di posisi ketiga.

Baca Juga: Debut Benzema Bersama Al Ittihad: Tetap Jadi Pengumpan dan Pencetak Gol

Tak lama kemudian, di lap ke-9 Verstappen berhasil membabat Leclerc dan merebut posisi kedua.

Pada lap -15 Red Bull memanggil Perez untuk melakukan pit stop. Kemudian disusul Verstappen di lap berikutnya.

Pasca pit stop pertama tersebut, jarak Perez sebagai pimpinan lomba dan Verstappen menyusut tinggal sekitar 2 detik.

Dua putaran berikutnya, lap ke-17 Verstappen berhasil merebut pimpinan lomba dari Perez,

Pada lap 30 Perez melakukan pit kedua dan mengganti ban dengan soft untuk memburu Verstappen. Tapi saat kembali ke trek, selisih waktunya dengan Verstappen sudah 27 detik.

Baca Juga: Timnas Bola Voli Pertahankan Status Raja ASEAN

Jadi, begitu Verstappen melakukan pit kedua, posisinya sebagai pimpinan balapan tak tergoyahkan.

Lima lap terakhir jarak keduanya bertahan di 17 detik.

Hamilton pit di lap ke 43 untuk memburu fastest lap. Tapi alih-alih memasang ban soft Mercedes malah memilih medium.

Akhirnya Verstappen memenangi balapan dengan selisih 22,305 detik di depan Perez di tempat kedua dan Leclerc di posisi ketiga. (*)

 

 

Reporter: JPGroup

Menparekraf : Tanjungpinang-Pulau Penyengat Ideal Dibangun Jembatan

0
Menparekraf bersama Gubkepri saat di Pulau Penyengat

batampos– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, masuknya Pulau Penyengat sebagai salah satu nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesi (ADWI) 2023 karena memiliki keunggulan. Atas dasar itu, ia menilai perlu akses langsung dari Tanjungpinang ke Pulau Penyengat.

“Untuk mendukung pengembangan wisata di Pulau Penyengat, Tanjungpinang perlu adanya pembangunan strategis,” ujar Sandiaga Uno dalam lawatannya ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Sabtu (29/7) lalu.

Menurutnya, dari laporan yang ia terima, tingkat arus lalu lintas wisatawan melalui Pelabuhan Pulau Penyengat ini mobilitasnya juga cukup baik. Karena keberangkatan setiap 15 menit sekali. Ditegaskannya, melihat kondisi saat ini, sudah sangat ideal rasanya dibangun jembatan penghubung dari Tanjungpinang ke Pulau Penyengat.

“Tentu dengan adanya Jembatan Tanjungpinang-Penyengat akan menjadi infrastruktur penunjang tingkat kunjungan wisatawan kesini,” jelasnya.

BACA JUGA:Tuntaskan Revitalisasi Pulau Penyengat, Bappenas Bantu Pemprov Kepri

Ditegaskannya, jejak sejarah yang ada di Pulau Penyengat, Tanjungpinang ini adalah magnet. Apalagi masih kokohnya bangunan seperti Masjid Raya Sultan Riau. Namun demikian, terkait pembangunan ini merupakan ranahnya pemerintah daerah untuk membuat kajian.

“Terkait ini, tentunya menjadi kewenangan dari Pak Gubernur dan Walikota Tanjungpinang untuk merancangnya,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (*)

reporter: jailani

Konsumsi Gas 3 Kg di Batam Meningkat, Pertamina Tambah Stok ke Masyarakat

0
Bazar Gas LPG Dalil Harahap scaled e1679498558471
Warga saat membeli gas 3 Kilogram di Kecamatan Batuaji, Selasa (21/3). Disperindag bersama Pertamina melakukan operasi pasar elpiji 3 Kg untuk mengatasi kelangkaan di Batam. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan penyaluran, distribusi, dan stok LPG subsidi bagi masyarakat di Kota Batam.

CommRel CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Imam Mohamad mengatakan selain penyaluran reguler yang rutin dilaksanakan, Pertamina juga melakukan penguatan stok gas 3 Kg merespon meningkatnya trend konsumsi LPG3 Kg di masyarakat Batam.

“Terhitung sejak Sabtu 29 Juli 2023 sudah ditambah pasokan stok LPG 3 Kg sebanyak 22.400 tabung. Penguatan stok juga akan dilakukan pada 30 Juli 2023 sejumlah 22.400 tabung dan direncanakan tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 22.400 tabung untuk Kota Batam. Penambahan ini diluar jadwal reguler pengiriman ke pangkalan-pangkalan kita ya,” ujarnya, Minggu (30/7).

Baca Juga: Pangkalan Dilarang Jual Gas 3 Kg di Atas HET, Ada Sanksinya

Imam menambahkan, sejauh ini pendistribusian LPG 3 kg di Kota Batam sejauh ini tak ada kendala. Penyalurannya normal sesuai dengan alokasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.”Jadi perlu kami sampaikan lagi tidak ada pengurangan. Apa yang terjadi di masyarakat karena panic saja, padahal penyaluran LPG masih normal, ” ungkap Imam.

Diakuinya, penyaluran LPG ke masyarakat ini ada dua. Pertama, penyaluran reguler seperti yang biasa disalurkan dan penguatan stok. Penguatan stok ini diluar jalur reguler. “Jadi di penyaluran reguler kita normal kita tambah lagi dengan penguaran stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi saat ini,” ungkap Imam.

Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena stock di depot LPG begitu pun SPBBE berjalan lancar dan tersedia. Apabila masyarakat memiliki keluhan atau pertanyaan terkait produk Pertamina dapat menghubungi Call Center Pertamina yaitu 135.

“Kami pastikan stok tetap ada dan masyarakat tidak perlu panik, ” pungkasnya.

Baca Juga: Efek El Nino, Angin Bertiup Kencang dan Suhu Lebih Panas di Wilayah Kepri

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memantau kondisi stok dan distribusi elpiji 3 kg di seluruh wilayah Indonesia melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) Graha Pertamina Jakarta.

Nicke Widyawati dalam keterangan resmi menyebutkan ia juga menggelar rapat koordinasi via video conference dengan general manager (GM) di seluruh unit operasi pemasaran pada Sabtu (29/7). “Mengenai LPG 3 kg saya sudah cek dan memastikan bahwa suplai secara nasional aman,” ujarnya.

Pantauan langsung itu juga dilakukan bersama dengan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dan Supervisor PIEDCC. “Kami lakukan video conference dengan seluruh Direksi Patra Niaga dan juga GM di semua wilayah untuk mengecek kondisi suplai elpiji seperti apa, dan kami juga ingin memastikan bahwa semua program-program yang telah kami dorong untuk mengatasi permasalahan di lapangan bisa terselesaikan,” tambah Nicke.

Baca Juga: 1.082 Kasus Perceraian Masuk ke PA Batam, Paling Banyak Gugat Cerai, Ini Penyebab Utamanya

Berdasarkan data langsung di PIEDCC, Nicke mengungkap bahwa stok dan suplai elpiji secara nasional dalam keadaan aman. “Kami akan langsung meninjau ke beberapa daerah yang kita lihat ini krusial untuk kita cek langsung memastikan suplainya aman, ” sebut Nicke.

Nicke pun mengimbau masyarakat untuk tidak beli panik terkait dengan stok elpiji. Ia meminta masyarakat melaporkan apabila terjadi kendala, penyelewengan, kelangkaan hingga harga elpiji yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui call center Pertamina di 135.

“Saya sampaikan kepada masyarakat untuk elpiji subsidi, jelas yang berhak mendapatkan itu adalah masyarakat yang kurang mampu. Jika masyarakat melihat adanya penyelewengan, penyimpangan, kelangkaan, dan jika harganya di atas harga eceran yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah lapor ke 135. Kami mohon juga bantuannya agar kita bisa menyelamatkan subsidi negara ini ke pihak yang tepat,” pungkasnya. (*)

 

 

Reporter: Rengga Yuliandra

DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia Tolak Munaslub

0
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berfoto bersama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dalam acara silahturahmi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (30/7/2023) malam. (ANTARA/Ni Luh Rhismawati.)

batampos – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sepakat 100 persen menolak isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Badung, dikutip dari Antara Senin (31/7).

Ahmad Doli menyampaikan hal tersebut sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” tegas Ahmad Doli.

Ahmad Doli mengatakan, sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” ucapnya.

Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.

Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.

“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini,” ucap Ahmad Doli.

Oleh karena itu, sudah dikaji, Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dan sebagai partai ini besar pihaknya memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.

“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024,” ujarnya.

Kedua, kata Ahmad Doli, untuk urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.

“Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” katanya.

Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia selalu mendorong penuh agar Airlangga Hartarto tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo, juga termasuk menghadapi agenda Pilpres.

Diharapkan Airlangga Hartarto bisa terus bersama-sama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama Presiden Joko Widodo.

Terakhir, lanjut Ahmad Doli, terkait dengan seragam baru Partai Golkar dengan warna kuning yang bermotif loreng-loreng itu menunjukkan Partai Golkar siap tempur di lapangan.

“Kami solid, kami lanjutkan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Kami berharap masyarakat bisa bersama Golkar memenangi Pemilu 2024. Siap tempur untuk semuanya termasuk menang di dalam menghadapi pemilu,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry tidak memungkiri bahwa DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia merasa terusik dengan wacana Munaslub yang disampaikan sejumlah pihak.

“DPD-DPD I (provinsi) terusik dan merasa terpanggil, kemudian kami saling berkomunikasi yang akhirnya bersama-sama meminta bertemu dengan Ketua Umum dan DPP yang dipenuhi hari ini. Inisiator pertemuan ini adalah DPD I yang merasa terusik, terpanggil untuk membela partai ini ketika diusik oleh pihak-pihak lain,” katanya.

Sugawa Korry menegaskan, 100 persen pemilik hak suara di DPD I Partai Golkar menolak Munaslub.

“Syaratnya (Munaslub) ‘kan 2/3, ini 100 persen menolak. Bukan karena khawatir, tetapi kami terpanggil karena selama ini setiap menjelang pemilu ada hal-hal seperti ini. Pengalaman mengajarkan kami 2014, 2017, 2018 selalu ada wacana seperti ini. Makanya belajar dari pengalaman ini kita antisipasi,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara silahturahmi tidak berkomentar kepada awak media. Ia melakukan foto bersama dengan para Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

Krisis Air di Batam Belum Berakhir

0
WhatsApp Image 2023 07 31 at 10.43.50
Foto Cecep Mulyana/Batam Pos
Warga antre untuk mendapatkan air bersih di Perumahan Bukit Raya, Batam Center, Senin (31/7).

batampos – Krisis air di Batam belum berakhir. Meskipun beberapa lalu sempat ramai berbagai janji-janji penanganan krisis air. Namun, sampai saat ini, masih banyak masyarakat terdampak krisis air bersih.

Dari laporan yang didapat batampos, beberapa perumahan terdampak krisis air seperti Perumahan Citra Batam, Perumahan Bukit Raya, Bengkong dan Kawasan Tanjunguncang.

“Sejak Kamis (27/7) air tidak mengalir lancar ke perumahan kami (Bukit Raya),” kata salah satu warga, Roma.

Pantauan batampos di lapangan, warga Perumahan Bukit Raya antri di dekat masjid membawa ember dan galon. Di dekat masjid ada sumber air bor.

“Sudah 5 hari, air mati,” ucap Roma.

Baca Juga: Warga Sagulung Alami Krisis Air Bersih

Hal yang senada diucapkan oleh Niken, Warga Perumahan Citra Batam. Air tidak mengalir ke rumahnya. Ia mengatakan, air tidak mengalir ke rumahnya sejak dua hari ini.

Namun, tidak ada penjelasan yang baik dari pihak pengelola air di Batam. “Jaman ATB itu, jelas pengaturannya. Ini kami bingung, dan sudah dua hari air mati total ini,” ujarnya.

Ketua RW di Perumahan Sumberindo, Tanjungucang, Dalil Harahap mengatakan, sudah dua hari ini pasokan air mati ke perumahannya. Dalil mengatakan, kondisi air hidup dan mati ini, sudah dirasakan warganya sejak 6 bulan lalu.

Meskipun pemerintah daerah sudah turun atau diskusi dengan pengelola air di Batam, namun tak jua ketemu solusi yang baik bagi masyarakat Tanjunguncang.

“Kadang air mati dua hari, lalu hidup lagi saat dini hari sampai pukul 5 pagi. Lalu mati lagi. Hidup dari jam 2 sampai 5 pagi saja, kami sudah bersyukur. Asal jangan mati,” ucapnya.

Ia mengaku, ada pasokan tangki air, saat air mati. Namun, pasokan itu tidak mencukupi kebutuhan warga.

“Jika mati total itu, kebutuhan air paling sedikit 9 mobil tangki. Tapi yang datang saja, pasti warga berebut jadinya,” ucap Dalil.

Hal yang sama terjadi di Bengkong. Ade, salah seorang pengusaha laundry di Bengkong Sadai mengatakan, air di Bengkong mati sejak, Sabtu (30/7) pagi.

Baca Juga: Krisis Air di Batam Bisa Berubah Jadi Krisis Kepercayaan

“Sudah 2 hari mati. Sampai sekarang tak hidup,” ujarnya.

Selain mengganggu aktivitas, matinya air tersebut membuat usahanya. Ia mengaku tak menerima orderan cucian baju.

“Tadi cuma nerima untuk setrika saja. Cucian tak jalan,” katanya.

Hal senada disampaikan Rita, warga Bengkong Harapan. Ia mengatakan air sempat mengalir pada Minggu (30/7) sore.

“Itupun airnya hidup kecil sekali. Seharusnya, kalau ada pemadaman air ada pemberitahuan dulu, biar kami bisa tampung air,” katanya.

Sementara itu, Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah mengatakan, matinya aliran air di kawasan Bengkong disebabkan kebocoran pipa DCIP DN600mm di depan Pom Bensin Baloi (AL Azhar).

“Selama pekerjaan perbaikan, akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu,” katanya.

Ia mengatakan saat ini  perbaikan pipa tersebut telah selesai. Namun, aliran air butuh waktu beberapa waktu untuk normalisasi.

Reporter: YOFI YUHENDRI, EUSEBIUS SARA, dan CECEP MULYANA

Play sound