batampos – Kebakaran lahan kembali meluas di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Jumat (30/1). Tiupan angin kencang memicu munculnya api di sejumlah lokasi, membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan melakukan penanganan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Toapaya mencatat sedikitnya 20 titik kebakaran lahan dengan total luas area terdampak mencapai lebih dari 5 hektare. Kebakaran pertama kali dilaporkan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB.

Kepala UPT Damkar Toapaya, Makmur, mengatakan kebakaran terjadi hampir bersamaan di beberapa lokasi, sehingga menyulitkan proses pemadaman.

“Hingga pukul 08.00 WIB, sudah tercatat 20 titik kebakaran lahan. Kami cukup kewalahan karena jarak waktu kejadian yang sangat berdekatan,” ujar Makmur.

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan, Agus Ariyadi, menyebutkan bahwa jumlah kebakaran lahan di Bintan mengalami lonjakan signifikan sepanjang Januari 2026.

Hingga Kamis (29/1), BPBD mencatat sekitar 72 kasus kebakaran. Jumlah tersebut bertambah sekitar 20 kasus pada Jumat pagi, sehingga total kebakaran hutan dan lahan di Bintan sepanjang Januari 2026 mencapai sekitar 92 kasus.

“Angka ini cukup luar biasa. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu total kebakaran hutan dan lahan di Bintan sekitar 170 kasus,” kata Agus saat meninjau lokasi kebakaran.

Ia menegaskan, peningkatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. BPBD Bintan kini menyiagakan armada dan personel, serta memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Agus juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar maupun membakar sampah sembarangan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang dinilai sangat rentan memicu kebakaran.

“Jangan sampai kebakaran ini mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Camat Gunung Kijang, Rahak, mengapresiasi kerja keras BPBD Bintan, Damkar Toapaya, TNI, dan Polri dalam menangani kebakaran lahan di wilayahnya. Ia juga mengimbau warga dan pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Pengendara diimbau menggunakan masker karena asap masih menyelimuti jalan. Kurangi kecepatan dan tetap berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan,” ujar Rahak. (*)

Artikel Kebakaran Lahan di Gunung Kijang Bintan Capai 20 Titik, Petugas Kewalahan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang perempuan yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas umum di Pasar Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Jumat (30/1). Insiden tersebut sempat membuat warga dan pedagang yang beraktivitas di pasar panik.

Peristiwa itu terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lingga tengah melakukan patroli rutin di kawasan pasar. Melihat kondisi perempuan tersebut yang semakin tidak terkendali, petugas langsung menuju lokasi.

“Saat patroli blok, anggota kami menemukan seorang perempuan yang diduga ODGJ mengamuk dan merusak fasilitas umum di area Pasar Dabo Singkep,” ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Kabid PPUD) Satpol PP Lingga, Hasim.

Menurut Hasim, proses pengamanan sempat mengalami perlawanan. Namun, petugas berhasil mengendalikan situasi dan segera berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Dabo Singkep.

“Setelah berhasil diamankan, kami langsung menghubungi pihak puskesmas. Tim medis datang dengan cepat dan memberikan penanganan berupa suntikan penenang,” jelasnya.

Diketahui, perempuan tersebut merupakan ODGJ yang berada dalam pengawasan Puskesmas Dabo Singkep dan rutin menjalani perawatan medis. Berdasarkan keterangan keluarga, dalam dua hari terakhir kondisi kejiwaannya kembali kambuh.

“Dari informasi keluarga, yang bersangkutan sudah menunjukkan gejala kambuh sejak dua hari terakhir. Tidak diketahui bagaimana bisa keluar rumah hingga akhirnya membuat kerusuhan di pasar,” kata Hasim.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sejumlah fasilitas di area pasar dilaporkan mengalami kerusakan akibat amukan perempuan tersebut.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Satpol PP Lingga mengimbau pihak keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Kami berharap keluarga dapat memperketat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar,” tutup Hasim. (*)

Artikel Perempuan Diduga ODGJ Mengamuk di Pasar Dabo Singkep, Rusak Fasilitas Umum pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pegiat Aliansi Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kepulauan Riau mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan dan DLH Provinsi Kepri segera mengusut tuntas pencemaran limbah minyak hitam yang mencemari pesisir Pantai Mutiara Beach Resort, Bintan.

Pencemaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sektor pariwisata dan kelestarian ekosistem laut di kawasan wisata unggulan Bintan.

Selain mengganggu aktivitas wisata, tumpahan minyak juga dikhawatirkan memicu kematian biota laut seperti ikan, ketam, dan organisme laut lainnya.

“Dari aspek geopolitik, negara seolah tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan lingkungan lintas negara, baik di perairan internasional maupun perairan dalam negeri,” kata pegiat ALIM Kepri, Kherjuli, kepada Batam Pos, Jumat (30/1).

Kherjuli menegaskan, aparat penegak hukum (APH) harus bertindak serius dalam mengusut kasus pencemaran tersebut. Ia meminta Polri, Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), hingga DLH Bintan dan DLH Provinsi Kepri bersinergi untuk mengungkap pelaku pembuangan limbah minyak di perairan Bintan.

“Mereka harus bersinergi untuk menemukan dan menangkap pelaku kejahatan lingkungan di perairan Bintan,” tegasnya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan limbah minyak hitam tersebut berasal dari kapal asing yang membuang limbah di perairan perbatasan.

Hal ini mengingat wilayah Bintan berbatasan langsung dengan Singapura dan berada di jalur pelayaran internasional Selat Singapura yang dilintasi kapal-kapal berbobot besar.

“Siapa pun pelakunya, harus diungkap secara terang benderang. Tumpahan minyak ini sudah berulang kali terjadi, terutama saat musim utara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus serupa yang kerap terjadi di perairan Bintan. Menurutnya, banyak kasus pencemaran laut yang tidak pernah berujung ke meja hijau.

“Kasus tumpahan minyak di Bintan ini bukan yang pertama. Sayangnya, kasus-kasus sebelumnya tidak pernah sampai ke pengadilan,” kata Kherjuli.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Hendri, menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ke lokasi terdampak.

“Tim sudah turun ke lapangan. Minyak itu sumbernya dari tengah laut,” ujar Hendri.

Ia menjelaskan, saat dilakukan pemantauan dan deteksi di lapangan, tim DLHK Kepri hanya menemukan sisa-sisa limbah minyak di pesisir pantai, tanpa menemukan kapal yang diduga sebagai sumber pencemaran.

“Sudah dideteksi, tapi kapalnya tidak ditemukan. Yang ada hanya sisa limbahnya,” katanya.

Hendri mengakui, DLHK Kepri tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pembuangan limbah oleh kapal di laut.

“Itu kewenangan kementerian. Kami hanya melakukan pembersihan limbah dan selanjutnya dimusnahkan,” pungkasnya. (*)

Artikel Limbah Minyak Hitam Cemari Pantai Trikora Bintan, Aktivis Lingkungan Desak Penegakan Hukum pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, menyoroti mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, terutama menjelang musim mudik Lebaran.

Rudy menilai kondisi tersebut ironis karena harga penerbangan internasional justru kerap lebih murah dibandingkan rute domestik. Salah satu contohnya adalah rute Batam–Padang yang dinilai lebih ekonomis jika ditempuh melalui Kuala Lumpur.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa penerbangan internasional justru lebih murah dibandingkan rute domestik,” ujar Rudy, Jumat (30/1).

Menurutnya, tingginya harga tiket pesawat domestik mencerminkan belum optimalnya kehadiran negara dalam menyediakan sarana transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Padahal, akses transportasi murah dan mudah merupakan kebutuhan dasar, terlebih bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.

“Seharusnya pemerintah bisa menyediakan sarana transportasi yang murah untuk masyarakat,” katanya.

Rudy juga menekankan bahwa pemerintah daerah nyaris tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi persoalan tarif penerbangan.

Pengaturan transportasi antardaerah, termasuk operasional maskapai dan penetapan harga tiket, sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Kami di daerah hampir tidak punya akses apa pun terkait hal ini, karena perhubungan antarprovinsi dan operasional maskapai merupakan kewenangan pusat sepenuhnya,” jelasnya.

Karena itu, Rudy berharap para wakil rakyat di tingkat pusat, baik DPR RI maupun DPD RI, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah terkait mahalnya tiket pesawat domestik, khususnya menjelang momen krusial seperti mudik Lebaran.

“Kami mengharapkan teman-teman di DPR dan DPD bisa membantu memperjuangkan persoalan ini, agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai alternatif solusi, Rudy mengusulkan agar pemerintah pusat atau pihak ketiga menginisiasi penerbangan charter langsung khusus pada periode mudik Lebaran. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menekan harga tiket sekaligus memperluas akses masyarakat.

“Sebenarnya untuk mengakali harga agar lebih murah, pemerintah atau pihak ketiga bisa melakukan charter penerbangan langsung dalam rangka mudik Lebaran nanti,” pungkasnya. (*)

Artikel Tiket Pesawat Domestik Mahal, DPRD Kepri Soroti Ironi Rute Internasional Lebih Murah pertama kali tampil pada Kepri.