Salama warga negara Singapura menjadi terdakwa kasus pemalsuan dokumen Indonesia di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (5/7/2023). Foto: Yashinta/Batam Pos
batampos – Sidang tuntutan pidana warga negara Singapura, Salama yang menjadi terdakwa pemalsuan dokumen Indonesia rencananya dibacakan hari ini, Rabu (26/7). Sebelumnya, wanita berusia 55 tahun itu sudah mengakui perbuataanya saat sidang online di Pengadilan Negeri Batam.
Kasi Intel Kejari Batam, Andreas Tarigan mengatakan agenda sidang sebelumnya adalah keterangan saksi hingga keterangan terdakwa. Karena agenda sidang pemeriksaan telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan tuntutan.
“Rencananya agenda besok adalah tuntutan,” ujar Andreas, kemarin.
Dikatakan Andreas, dalam sidang sebelumnya terdakwa Salama telah mengakui perbuataanya. Alasan wanita yang memiliki alamat di Batam di kawasan Nongsa ini ingin bisa mendapatkan dana pensiun dari negara Singapura.
“Terdakwa sudah cukup lama di Indonesia, jadi karena ingin mengambil dana pensiun, terdakwa memalsukan dokumen, untuk status kewarganegaraan,” jelas Andreas.
Sebelumnya, dalam dakwaan diuraikan bahwa Salama ditangkap sekitar bulan Mei 2023 lalu di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam.
Saat itu, terdakwa Salama hendak membuat paspor Indonesia dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk KTP dan KK warga Batam. Namun saat wawancara, petugas curiga dengan logat Salama yang pasif berbahasa Indonesia.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Salama bukan Warga Negara Indonesia (WNI) melainkan Warga Negara (WN) Singapura. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan paspor kebangsaan Singapura kepada petugas.
Alasan terdakwa mengajukan pembuataan paspor RI adalah agar bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Motif lainnya untuk mendapatkan dana pensiun jika melepaskan kewarganegaraan Singapura.
Perbuatan terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sah atau tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf c UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Juncto Pasal 53 KUHPidana. Ancaman hukuman terhadap Salama yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Atas surat dakwaan yang diuraikan Jaksa, terdakwa Salama yang mengikuti jalannya persidangan dari Rutan LPP Baloi, Kota Batam pun tak membantah sehingga dirinya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa. (*)
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega. (Dok DPRD DKI Jakarta)
batampos – Imbas diduga bermain slot saat rapat paripurna, DPD PDIP memecat atau Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Hal itu diputuskan usai DPD PDIP menggelar rapat pleno pada Selasa (25/7).
“Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW (Penggantian Antar Waktu) kepada Cinta Mega),” kata Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Wijaya.
Keputusan ini, kata Ady, akan segera diinformasikan ke DPP PDI-P dengan surat PAW.
“Karena memang DPP partai lah yang mengirim surat ke KPUD,” singkatnya.
Terlepas apa kebenaran di balik games yang dimainkan Cinta Mega, entah slot atau bukan, ia mengucapkan permintaan maaf.
“Main apapun sudah salah di sana, ya. Jadi enggak ada urusan mengenai slot kek, candy crush kek, salah aja, titik itu. Saya mohon maaf,” pungkas Ady.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI JakartaCinta Mega buka suara soal dirinya yang diduga bermain game slot saat rapat paripurna, Kamis (20/7). Ia mengiyakan bermain games, tetapi bukan game slot.
“Enggak lah (bukan main slot), itu kan candy crush. Saya taruh (tablet) di meja, bukan dimainin (saat rapat),” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/7).
Politikus PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa dirinya juga tak memainkan games Candy Crush saat rapat paripurna berlangsung. Ia mengaku hanya mengisi waktu lantaran bosan sambil menunggu rapat dimulai.
“Kan tadi lama nunggu paripurnanya, bosan. Tadi lagi main sama temen,” ucapnya.
“Bosan dari jam satu siang nunggunya sampai setengah 3 mulainya,” pungkas Cinta Mega.
Alasan Mega itu pun bertentangan dengan pendapat pakar telematia Roy Suryo. Tanpa bermaksud mengaitkan dengan partai maupun politik. Mantan menpora itu menegaskan bahwa aplikasi yangs dimainkan Cinta Mega saat rapat paripurna DPR DKI Jakarta itu adalah adalah slot, bukan Candy Crush seperti yang diklaimnya.
“Itu jelas slot, karena tanda yang pake logo ada sayapnya gak ada itu dipermainan bubble itu gak ada. Itu hanya ada di slot,” ucapnya. (*)
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam. (dok Jawapos)znix
batampos – Tujuh kampus asing tengah bersiap melantai di Indonesia. Kehadirannya dipredikasi jadi magnet bagi calon mahasiswa lantaran standar pendidikannya sama dengan kampus asal.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, perguruan tinggi (PT) asing yang membuka cabang di Indonesia nantinya menggunakan kurikulum asli yang diterapkan di kampusnya. Begitu pula dengan standar pendidikannya.
”Karena karena ijazahnya sama,” ujar Nizam saat dihubungi, kemarin (25/7).
Beda halnya ketika kampus asing membuka perkuliahan jenjang S-1. Mereka wajib mengajarkan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang mencakup mata kuliah agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Mata kuliah ini sebagai salah satu upaya menumbuhkan jiwa Pancasila dan cintah Tanah Air pada generasi muda.
”Ini juga amanah dari UU Pendidikan Tinggi,” jelasnya.
Beda halnya dengan kurikulum yang diadopsi langsung dari kampus asal, untuk tenaga pengajar di kampus cabang biasanya gabungan. Menurut Nizam, PT asing yang buka cabang di Indonesia akan melakukan rekrutmen khusus untuk dosen. Sehingga, umumnya dosen berasal dari negara asal kampus dan Indonesia. Rekrutmen ini pun cukup ketat dengan mensyaratkan kualifikasi seperti yang berlaku di kampus utamanya.
Kehadiran PT kelas dunia di Indonesia ini dinilai memiliki banyak manfaat. Salah satunya, memberi pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkelas dunia. Sehingga, daya saing pool talenta Indonesia pun meningkat.
Selian itu, kata dia, bisa menghemat devisa negara. Sebab, dengan hadirnya PT kelas dunia di Indonesia maka pilihan untuk tetap kuliah di dalam negeri pun semakin besar. “Saat ini lebih dari 100 ribu anak-anak kita belajar di luar negeri. Devisa yang keluar tentu besar sekali, puluhan triliun rupiah. Kalau layanan terselenggara di dalam negeri tentunya akan menghemat devisa negara,” papar Guru Besar Universitas Gadjah Mada tersebut.
Tak hanya itu, kehadiran PT kelas dunia ini juga membuka kesempatan kerjasama yang lebih erat dengan PT di dalam negeri. ”Bisa menjadi bench mark sekaligus memacu untuk meningkatkan mutu,” sambungnya.
Meski terbuka lebar, Nizam mengaku, banyak persyaratan yang diberikan untuk PT asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Diantaranya soal standar sarana prasarana dan dosen yang sesuai dengan standar kampus asal serta harus bermutu kelas dunia. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Izin Usaha Berbasis Risiko Bagi Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi. Khususnya, Pasal 7 yang menyatakan kualitas pendidikan dan fasilitas kampus harus mencerminkan institusi asalnya.
Keuntungan ini turut diamini Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza. Menurutnya, pembukaan PT asing di Indonesia memberikan peluang kepada siswa Indonesia untuk mengakses pendidikan kelas dunia di rumah sendiri. ”Jadi mahasiswa Indonesia tidak perlu meninggalkan Tanah Air,” katanya.
Aturan soal penyelenggaraan pendidikan oleh kampus asing di Indonesia sejatinya sudah sangat terfasilitasi melalui Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 53 Tahun 2018, yang kemudian diwujudkan mellaui kemitraan antara perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi lokal. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Permendikbud No. 10/2021 menyebut perguruan tinggi asing dapat mendirikan kampus fisik mereka di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.
Melalui inisiatif untuk menjadi tuan rumah universitas kelas dunia ini, kata dia, pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di dalam lanskap pendidikan global. Selain itu, guna menunjukkan adanya modernisasi pada ekonomi Indonesia.
Hal ini ditunjukkan melalui persyaratan ketat sebelum PT asing membuka kampus di Indonesia seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2021. Pada Pasal 9 misalnya, yang mewajibkan perguruan tinggi asing harus terdaftar dalam peringkat 100 besar dunia baik dan harus terakreditasi serta diakui oleh negara asalnya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan pemeringkatan dunia tetap dapat mendirikan kampus di KEK, namun hanya melalui undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
”Persyaratan terkait tadi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mendorong kampus lokal untuk meningkatkan kualitas dan layanan mereka,” tuturnya.
Kendati demikian, Nadia berharap, agar pemerintah kembali mendorong persyaratan agar PT asing untuk bermitra dengan perguruan tinggi lokal di bidang akademik, penelitian, dan inovasi. Dengan begitu, banyak manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak.
”Interaksi ini penting untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi serta membantu memelihara ekosistem penelitian di Indonesia melalui berbagai pengaturan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko menyoroti masuknya sejumlah kampus asing ke Indonesia tersebut. Dia mengatakan waktu itu pernah menghada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (saat itu), membahas secara khusus soal rencana masuknya kampus asing ke Indonesia.
“Kami tidak keberatan. Kami tidak bisa melarang pemerintah,” katanya. Hanya saja dia mengingatkan pemerintah harus konsisten menjalankan tugasnya. Yaitu membina kampus-kampus di dalam negeri dengan benar. Menurut dia model pembinaan kampus swasta oleh pemerintah saat ini belum maksimal. Kebijakan pencabutan izin PTS baginya bukan sebuah pembinaan yang ideal.
Dia mengatakan kampus-kampus swasta di Indonesia tidak bisa dibiarkan head to head dengan kampus-kampus asing papan atas itu. Apalagi ada yang umurnya sudah seabad lebih. Kemudian finansialnya juga sangat kuat. “Sejahterakan dulu perguruan tinggi swasta di Indonesia,” katanya.
Dia lantas menyebutkan kampus asing yang bakal buka di Indonesia itu, tidak akan serta merta mengurangi minat masyarakat Indonesia kuliah di luar negeri. Karena salah satu tujuan kuliah di luar negeri, bukan semata mengejar akademik atau perkuliahannya saja. Tetapi juga ingin merasakan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat luar negeri.
“Kalaupun mengurangi, mungkin sedikit. Orang-orang dengan finansial yang kuat, akan tetap kuliah di luar negeri,” jelasnya. Budi memprediksi kampus asing yang bakal buka cabang di sejumlah kota di Indonesia itu, menyasar mahasiwa dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Yang biasanya masuk di PTS lokal berbiaya mahal.
Selain itu Budi berpesan supaya kampus asing yang buka cabang di Indonesia, sebaiknya hanya melayani kuliah S2 dan S3 saja. Sehingga tidak langsung berhadapan dengan mayoritas kampus di Indonesia, yang masih membuka layanan S1. Atau misalnya diberikan izin membuka kelas S1, khusus untuk program studi yang langka. Bukan program S1 yang sudah umum seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmi komunikasi, atau sejenisnya.
Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menyambut positif masuknya kampus asing ke Indonesia itu. Menurut dia, fenomena tersebut sebagai sebuah era baru layanan perguruan tinggi di Indonesia. ’’Ini tentu akan menyemarakkan komunitas pendidikan tinggi di tanah air,’’ jelasnya.
Ojat mengatakan akan menjadikan kampus-kampus asing itu sebagai partner. Kemudian menjadikan bagian dari jaringan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dia sepakat bahwa keberadaan kampus asing itu bakal memacu dan memicu peningkatan kualitas. Apalagi jika nanti kompetisi antar kampus dilakukan secara terbuka dan berbasis akademik. (*)
batampos – Banyak orang mengkonsumsi kopi agar lebih fokus dalam bekerja, terlebih kandungan kafein di dalam kopi memang membuat konsentrasi pada otak bekerja secara maksimal. Minum kopi di pagi hari merupakan kebiasaan seseorang sebelum menjalankan aktivitasnya.
Dikutip dari Prevention, “Perubahan neurokimia yang terjadi saat kita mengkonsumsi kafein di pagi hari dapat membangkitkan semangat kita karena sifat kimia alami pada kopi yang bekerja yaitu kafein dalam biji kopi,” ujar Dr Christopher Winter.
Hal ini semakin diperkuat dari adanya penelitian tentang kopi yang diterbitkan oleh Frontiers in Behavioral Neuroscience. Pada saat melakukan penelitian ia mengumpulkan 47 orang yang sering mengkonsumsi kopi di pagi hari untuk diambil samplenya.
Para peneliti di Frontiers kemudian menginginkan orang-orang tersebut untuk menghindari makanan dan minuman yang mengandung kafein setidaknya tiga jam sebelum penelitian.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat reaksi seseorang sebelum mengkonsumsi kafein dan sesudah mengkonsumsi kafein. Namun hasil yang diterima oleh para peneliti sangat mengejutkan, orang-orang yang belum mengkonsumsi kafein di pagi hari memiliki integrasi jaringan otak yang lebih rendah hal ini mempengaruhi sistem konsentrasi pada otak.
Sedangkan setelah mengkonsumsi kafein, efek yang dirasakan terjadi peningkatan fungsi memori dan membuat seseorang terlihat lebih rileks dan fokus dalam mengerjakan.
Para peneliti tersebut menemukan kecenderungan bagi orang yang terbiasa mengkonsumsi kopi dapat memiliki lebih banyak koneksi di jaringan visual yang membuat mereka lebih fokus dan konsentrasi dalam bekerja.
“Memang tidak ada salahnya mengkonsumsi kopi di pagi hari. Namun agar efek yang terjadi dalam tubuh benar-benar terasa, harus diimbangi dengan melakukan aktivitas seperti olahraga maupun konsumsi makanan ringan agar berimbang,” tambah Dr W. Christopher Winter, dikutip dari Prevention. (*)
PT PKP melakukan perbaikan jalan yang rusak dari Tiban Center menuju ke Ulil Albab, Tiban, Sekupang.
batampos – Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR), PT Putera Karyasindo Prakarsa (PKP) sebuah perusahaan Real Estate dan Developer skala nasional di Kota Batam melakukan perbaikan jalan yang rusak dari Tiban Center menuju ke Ulil Albab, Tiban, Sekupang.
Pimpinan Proyek Himalaya PT PKP, Gentur Herat mengatakan, program perbaikan jalan rusak ini dikerjakan dengan program CSR PKP. Luasnya jalan yang diperbaiki mencapai 506 meter persegi yang difokuskan di tiga titik jalan rusak berlubang.
Selain perbaikan jalan rusak, nantinya juga akan dilakukan perbaikan saluran air. Hal tersebut mengingat saluran drainase yang ada di daerah tersebut dinilai tidak berjalan maksimal.
“Hari ini sudah kita mulai kerjakan, tadi jalan yang berada di turunan sudah mulai di cutting. Dilanjutkan pengarukan serta sekaligus penyiapan badan jalan,” ujar Gentur, Selasa (25/7).
Dilanjutnya, dalam proses perbaikan jalan rusak ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Camat, dan Lurah setempat. Salah satunya mengenai spesifikasi dan kaidah-kaidah jalan.
“Jadi dalam pembuatan ini kita mengacu pada kaidah dan standarisasi DBMSDA. Sebagai contoh memakai beton yakni dengan ketebalan 20 cm, memakai besi wiremesh 8 meter dan memakai besi sambungan sebanyak 10 buah,” terang Gentur.
Selain itu pada saat pengecoran pihaknya juga menggunakan bauksit dan dicor setinggi aspal saat ini. Sehingga nantinya tak ada perbedaan tinggi coran dengan jalan. “Kita usahakan juga memperbaiki saluran air, karena drainase ini juga penting agar ke depan jalan ini tak lagi terendam air saat hujan,” tuturnya.
Perbaikan jalan rusak oleh pihak PT PKP ini turut dipantau langsung dari pihak DBMSDA.
Sebelumnya, Warga Tiban Kecamatan Sekupang mengeluhkan jalan rusak dari Tiban Center menuju Ulil Albab. Apalagi kondisi jalan rusak yang terus menerus tergenang air, membuat pengguna jalan yang melintas di sana harus selalu berhati-hati lantaran lubang-lubang di jalan yang tertutup air.
Jalan tersebut cukup lama tidak mendapat perbaikan, sehingga membuat kerusakan bertambah parah. Terlebih jika hujan turun yang membuat genangan air semakin meninggi.
“Kau sudah hujan dan tergenang air, udah gak nampak lagi mana lubangnya dan ini sudah cukup lama seperti ini,” ujar Medi, warga Tiban, Sekupang.
Warga lainnya Sukri mengaku, jalan tersebut rusak dan berlubang sehingga dinilai membahayakan pengendara motor. Bahkan tidak sedikit pengendara motor yang terjatuh karena motornya terperosok ke lubang. Kondisi ini juga diperparah dengan tingginya aktifitas mobil pengangkut material tanah yang sering lalu lalang.
“Ya, kalau yang jatuh sudah sering, banyak dari mereka yang tidak tau kalau ada lubang, ” tuturnya.(*)
Pekerjaan Jalan S Parman, Piayu, Kota Batam terus digesa Pemprov Kepri. Ruas jalan ini menjadi salah satu aset yang diserahkan ke Pemko Batam. f. dinas puprp
batampos-Pemprov Kepri telah mencabut status jalan provinsi di wilayah Kota Batam sejak April 2023 lalu, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 485 tahun 2023 tentang ruas jalan provinsi. Meskipun demikian, ada beberapa pekerjaan tetap dilaksanakan lewat APBD TA 2023 ini.
“Pemprov Kepri sudah melepaskan seluruh jalan provinsi di Batam sejak bulan April 2023 lalu,” ujar Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepri, Suji Hartanto, Selasa (25/7) di Tanjungpinang.
Menurutnya, lewat APBD TA 2023 ini, Pemprov Kepri telah mengalokasi anggaran lebih kurang Rp10 miliar untuk melakukan beberapa pekerjaan jalan di Batam. Karena rencana kerja ini, sudah masuk dalam kegiatan pembangunan Pemprov Kepri tahun ini.
“Meskipun statusnya sudah dilepas, namun pekerjaan yang sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri tetap dilaksanakan,” jelasnya.
Ditegaskannya, peningkatan jalan maupun pemeliharaan dilakukan Pemprov Kepri sampai tahun 2023 ini. Karena selanjutnya, menjadi kewenangan dari Pemko Batam. Lebih lanjut katanya, sebelum penyerahan pihaknya sudah memeliki data base jalan provinsi yang berkondisi baik dan kurang baik di Batam.
“Namun karena keterbatasan anggaran, perbaikan ataupun peningkatan jalan dilakukan Pemprov Kepri secara bertahap,” jelasnya lebih lanjut.
Ditambahkannya, dengan terbitnya SK Gubernur Kepri tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban Pemprov Kepri untuk membangunan jalan di Batam. Karena sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab dari Pemko Batam. Persoalan yang mendasar adalah Batam merupakan wilayah FTZ menyeluruh.
“Karena Batam FTZ nya sudah menyeluruh, sehingga menyangkut status lahan yang berada di wilayah administrasi Kota Batam sudah tentu juga bersinggungan dengan kawasan BP Batam,” tutupnya. (*)
reporter: jailani
Daftar Pekerjaan Jalan Pemprov Kepri di Batam Tahun 2023
Peningkatan jalan menuju masjid di Marina City Kota Batam Rp999 juta
Pemotongan jalan di Sp. Polsek batu aji kota batam Rp999 juta
Peningkatan jalan Tiban Indah Kota Batam Rp999 juta
Ilustrasi warga membawa tabung gas 3 kilogram di Jalan Raya Cisarua, Kabupaten Bogor. (Radar Bogor/ Hendi Novian)
batampos – Pertamina memastikan agar stok dan distribusi LPG 3 kg tetap aman. Hal itu menyoal terjadinya kelangkaan LPG melon di beberapa daerah selama sebulan terakhir.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap aman. Nicke mengaku ia ditelepon langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menanggulangi terkait kelangkaan LPG 3 kg tersebut.
Nicke menjelaskan, khusus untuk LPG 3 kg memang saat ini mengalami peningkatan konsumsi. Hal itu biasanya terjadi terutama pada momen hari-hari libur.
‘’Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat,’’ ujarnya ditemui dalam acara IPA Convex 2023 di ICE BSD, Tangerang
Untuk menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.
‘’Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,’’ jelasnya.
Nicke menambahkan, menurut data pemerintah, dari total 88 juta rumah tangga, ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi. Jumlah itu porsinya sekitar 68 persennya.
Namun, sayangnya, penjualan LPG 3 kg yang notabene khusus untuk masyarakat miskin tak sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak kalangan mampu yang justru menikmati LPG subsidi.
‘’Jika melihat data berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,’’ ungkap Nicke.
Untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK agar bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.
‘’Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi LPG subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silakan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,’’ tegas Nicke.
Di tengah kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang notabene saat ini menduduki kursi komisaris utama Pertamina.
Mengenai Ahok yang diisukan akan menjadi bagian dari direksi Pertamina, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi. Diketahui pada Senin lalu (25/7), Erick memanggil jajaran komisaris-direksi beberapa perusahaan plat merah termasuk Pertamina, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Soal Pertamina, Erick menegaskan saat ini belum ada kebutuhan yang membuat pihaknya memutuskan untuk merombak jajaran manajemen Pertamina. ”Nah, apakah pergantian kepemimpinan itu bisa terjadi? Sampai sekarang belum. Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan,” bebernya.
Lebih detil Erick menceritakan bahwa pertemuannya dengan Pertamina lebih pada pembicaraan terkait kinerja perusahaan. Menurut Erick, dengan Ahok dia banyak mendiskusikan soal pemindahan Depo Plumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. ”Kami ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu,” ujarnya.
Sementara dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Erick mengaku membicarakan program-program dari Pertamina. ”Kami ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur,” tegasnya.
Jawa Pos sudah berupaya meminta tanggapan Ahok terkait kabar itu. Namun hingga berita ini ditulis tadi malam, mantan gubernur DKI itu tak kunjung memberikan respon. (*)
batampos – M. Feriandi Mirza menjadi satu dari empat saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Selasa (25/7) dia bersaksi untuk tiga terdakwa, termasuk eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Di hadapan majelis hakim Mirza mengakui bahwa sampai 31 Maret 2022 baru 1.795 BTS 4G yang selesai dikerjakan. Angka itu jauh dari target sebanyak 4.200 BTS 4G.
Dalam persidangan kemarin, Hakim Ketua Fahzal Hendri menanyakan beberapa hal terkait dengan proyek yang belakangan diketahui merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun itu. Termasuk deadline penyelesaian proyek tersebut. Kepada majelis hakim, Mirza menyampaikan bahwa proyek itu mestinya sudah selesai sejak 31 Desember 2021. Sampai batas waktu tersebut hanya 668 BTS 4G yang selesai digarap.
Meski jauh dari target, proyek tetap berlanjut dengan adendum yang berisi perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2022. Perpanjangan waktu itu merujuk peraturan menteri keuangan nomor 184 tahun 2021. Atas penjelasan tersebut, majelis hakim kembali menanyakan jumlah total BTS 4G yang selesai dibangun sampai batas perpanjangan waktu tersebut. ”Sebanyak 1.795 (BTS 4G),” jawab Mirza.
Keterangan pria yang tercatat sebagai kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo itu membuat majelis hakim heran. Sampai-sampai proyek itu disebut mangkrak. Sebab, gap antara target dan jumlah BTS 4G yang selesai dikerjakan sangat jauh. ”Proyek ini nggak selesai, mangkrak,” kata majelis hakim. Sampai kemarin sore, sidang yang turut dihadiri oleh terdakwa Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto itu masih berjalan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G tersebut. Selain Mirza, tiga saksi lainnya terdiri atas Kepala Biro Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi Kominfo Indra Apriadi, serta Auditor Utama Itjen Kominfo Doddy Setiadi.
Sementara itu, saat ditemui di Istana Negara Menkominfo Budi Arie menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memintanya serius menyelesaikan pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Khusus masalah hukum, dia memastikan terus berjalan dan diselesaikan oleh aparat penegak hukum (APH). Namun, Budi belum mau bicara progres proyek tersebut. “Nanti penuh kejutan. Tenang saja dan saya sudah bilang tahun ini akan tuntas,” ucapnya.
Proses hukum yang sedang berjalan dipastikan tidak memengaruhi kelangsungan proyek tersebut. Budi pun berharap besar semua BTS 4G yang sudah masuk dalam rencana tuntas dibangun. Dia tidak merinci di daerah mana saja proyek itu berjalan. Dia juga menyatakan tidak ada daerah yang diprioritaskan dalam proyek itu. Semua daerah yang tersentuh program tersebut harus mendapat layanan. Karena itu, dia ingin pembangunan BTS 4G di semua daerah selesai.
Sebagai menteri baru, Budi mengaku terus bekerja sambil memelajari program tersebut. Ada beberapa tantangan dalam menyelesaikan BTS 4G yang sudah dia petakan. Budi mencontohkan di Papua, yang menjadi masalah adalah keamanan. ”Memang ada kabar. Ada delapan orang yang sudah meninggal karena masalah keamanan,” ucapnya. Terkait hal itu, dia sudah mendapat kepastian dari Presiden Jokowi TNI dan Polri akan mem-backup.
Selain itu, Budi menyabut, saat ini ada berbagai hal yang sedang ditinjau ulang terkait penggarapan proyek tersebut. Termasuk diantaranya yang terkait dengan harga. Tim dari Kominfo dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja bersama. ”Semua opsi sedang dirumuskan, kami diskusikan, direview. Nanti kami bicara dengan kementerian lembaga lain, termasuk Bu Sri Mulyani, menteri keuangan. Saya berharap tidak perlu tambahan,” kata Budi.
Dengan begitu, sambung dia, kelanjutan proyek BTS 4G tidak memboroskan anggaran. Setelah selesai, Kominfo akan melakukan tes. Dia ingin seluruh BTS 4G yang dibangun dapat difungsikan dengan baik. Untuk itu, harus ada pengetesan. Dia yakin problem di setiap daerah berbeda. Sehingga menyelesaikannya pun harus parsial sesuai masalah yang dihadapi. ”Nanti pasti perlu adjustment di beberapa hal,” ungkapnya. (*)
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menemui sejumlah petani pengarap di salah satu rumah warga tepat di depan lahan TPU baru di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban, Selasa (20/6/2023) lalu. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Masyarakat mendesak pemerintah daerah (pemda) mengambil sikap tegas terkait masalah tempat pemakaman umum (TPU) baru di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban yang belum bisa digunakan karena masih ada petani pengarap.
“Pemda seharusnya dapat bersikap tegas karena penyelesaian masalah TPU sudah berlarut-larut,” kata perwakilan dari tim pengusulan lahan TPU baru di Tanjunguban, Robert ditemui di Tanjunguban.
Dia mengatakan, sudah lebih kurang 6 bulan penyelesaian masalah TPU baru di Tanjunguban belum tuntas sejak Gubernur Kepri menerbitkan SK Nomor 008/1B.6/DPMPTSP/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tempat Pemakaman Umum Atas Nama Bupati Bintan seluas 39,608 meter persegi pada kawasan hutan lindung Pulau Bintan/Sei Jago, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara.
Menurut dia, masalah ini seharusnya tidak perlu berlarut-larut kalau pemerintah memiliki target penyelesaian masalah TPU baru di Tanjunguban.
“Harusnya ada target waktu penyelesaian masalah sehingga tidak berlarut-larut sampai sekarang,” kata dia.
Dia mengapresiasi langkah Bupati Bintan yang ingin memberikan saguhati ke petani pengarap. Namun langkah tersebut malah disalahartikan berbagai pihak.
Karena itu, dia mendesak pemda dapat segera membentuk tim terpadu untuk menuntaskan masalah TPU baru di Tanjunguban.
“Saya mohon pak Bupati segera mengambil sikap dengan men-SK-kan tim terpadu agar semua pihak dapat bekerja,” kata dia.
Dia mengatakan, masalah TPU di Tanjunguban adalah masalah yang sangat mendesak karena lahan TPU lama di Kamboja sempit.
Selain itu, kata dia masalah lahan makam menjadi kebutuhan yang mendesak dari masyarakat yang keluarganya meninggal.
“Yang kita urus ini buat kepentingan orang banyak, segerakanlah,” kata dia. (*)
Salah seorang peserta pelatihan welder melakukan praktik lapangan di Poltek Negeri Batam pekan lalu. (Istimewa)
batampos – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Batam melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Kota Batam sukses mencetak tenaga terampil melalui pelatihan calon pekerja di bidang keahlian Fitter dan Welder (tukang las) untuk dipekerjakan di sejumlah galangan kapal di Kota Batam. Kegiatan pelatihan ini merupakan program kemitraan bersama Ika Undip Kepri, Ika ITS Kepri, IA ITB Kepri dan Poltek Negeri Batam dan beberapa perusahaan Shipyard di Batam.
Ketua LPNU Batam Awang Sasongko yang juga sebagai Ketua IKA ITS Kepri mengatakan pelatihan tersebut dilaksanakan di Poltek Negeri Batam sejak awal Juli 2023 hingga minggu ketiga Juli 2023. “Pelatihan tahap awal ini ada puluhan anak muda yang kita latih,” jelas Awang di Poltek Negeri Batam, Selasa (25/7).
Ketua IKA Undip Sulistyana menambahkan kegiatan merupakan program terobosan yang menyatukan potensi bersama untuk berbuat secara nyata ikut memberikan solusi cerdas dan elegan mengenai kekurangan manpower skill di bidang shipment building dan repair. Untuk tahap awal berupa pelatihan dan sertifikasi fitter dan welder bagi tenaga-tenaga potensial muda di Batam. “Saya yakin kalau program ini konsisten dilaksanakan ,NU Batam semakin kuat posisinya di kalangan nahdiyin untuk membawa NU modern,” jelas Sulistyana.
Ditambahkan Awang, sebagai alumni ITS, kami harus visioner dan peka terhadap masyarakat. “Kami diajarkan untuk memiliki rasa mengayomi sekaligus juga sebagai agent perubahan. Selain mengembangkan diri, kamu juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam bermasyarat terutama untuk lingkungan sekitar kita. Kami menilai, kemitraan dengan NU ini memfasilitasi kami juga untuk berperan aktif di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat dalam kemitraan dengan NU, IA ITB, IKA Undip, dan Politeknik Batam untuk memajukan ekonomi dan tentunya kesejahteraan masyarakat Batam dan Kepri.
“Semoga pelatihan ini nantinya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peserta untuk dapat berkarir dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sekaligus juga memberi solusi untuk dunia industri khususnya di Batam dalam bentuk sumber daya manusia yang terdidik, beretika, dan siap bekerja,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua IA ITB Kepri Bambang Hendrawan mengatakan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan NU Kota Batam, yang difasilitasi oleh Politeknik Negeri Batam, didukung oleh beberapa Ikatan Alumni seperti ITB, ITS dan UNDIP ini, pelatihan ini murni sosial dan gratis. “Peserta pelatihan yang mengikuti program dengan baik dan berhasil melewati ujian akan memperoleh sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Batam dan PCNU.
Dengan sertifikat tersebut peserta dapat memanfaatkan program talent hub yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam sehingga nantinya dapat diserap oleh industri galangan kapal yang ada di Batam dan sekitarnya. Sertifikat ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai kredit point yang dapat digunakan, jika peserta pelatihan sewaktu-waktu ingin melanjutkan perkuliahan melalui program rekognisi pembelajaran lampau di Politeknik Negeri Batam.
Sementara itu, pihak PT Karya Teknik Utama, salah satu perwakilan perusahaan galangan kapal di Batam mengatakan pelatihan ini merupakan inisiasi yang sangat baik dari semua pihak, dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat yang belum bekerja supaya menjadi pekerja yang siap untuk dipekerjakan di industri galangan kapal, hal ini juga akan membantu galangan kapal dalam pemenuhan tenaga kerja skill yang dibutuhkan. Semoga hal ini dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak.
Di tempat yang sama Ketua Harian Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA) Novi Hasni juga menyambut baik dan sangat mendukung atas inisiatif dari PCNU Kota Batam yang memberikan pelatihan kepada kader-kader NU khususnya pelatihan untuk
meningkatkan skill di sector shipyard dan offshore.
Sebagai salah satu sector industri terbesar di kota Batam yang memberikan kontribusi untuk kenaikan ekonomi kota Batam dan industri padat karya, tentunya shipyard & offshore menbutuhkan tenaga kerja yang terampil dan keahlian yang mumpuni (good skill). Khususnya untuk keahlian welding, drafting, outfitting dan blasting painting.
Tenaga kerja dengan skill pada bidang-bidang tersebut saat ini sangat dibutuhkan, bahkan saat ini bisa dikatakan sector shipyard & offshore kekurangan tenaga ahli tersebut.
“Di sinilah kita membutuhkan peran aktif dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Organisasi-Organisasi untuk bersama-sama memperhatikan dan memberikan aksi nyata yang bisa dilakukan untuk ikut serta memberikan pelatihan ataupun kursus-kursus kepada masyarakat umum dan anggota-anggotanya,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua PCNU Kota Batam Muhammad Zaenuddin saat menutup pelatihan Fitter dan Welder tersebut mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan yang digelar LPNU melalui program kemitraan. Dan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk lebih berkiprah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Batam. Dan ke depan selain program ini tetap berjalan secara berkesinambungkan, PCNU berencana akan membuat lembaga pelatihan yang berskala besar seperti Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. (*)
