batampos – Tujuh kampus asing tengah bersiap melantai di Indonesia. Kehadirannya dipredikasi jadi magnet bagi calon mahasiswa lantaran standar pendidikannya sama dengan kampus asal.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, perguruan tinggi (PT) asing yang membuka cabang di Indonesia nantinya menggunakan kurikulum asli yang diterapkan di kampusnya. Begitu pula dengan standar pendidikannya.

”Karena karena ijazahnya sama,” ujar Nizam saat dihubungi, kemarin (25/7).

Beda halnya ketika kampus asing membuka perkuliahan jenjang S-1. Mereka wajib mengajarkan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang mencakup mata kuliah agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Mata kuliah ini sebagai salah satu upaya menumbuhkan jiwa Pancasila dan cintah Tanah Air pada generasi muda.

”Ini juga amanah dari UU Pendidikan Tinggi,” jelasnya.

Beda halnya dengan kurikulum yang diadopsi langsung dari kampus asal, untuk tenaga pengajar di kampus cabang biasanya gabungan. Menurut Nizam, PT asing yang buka cabang di Indonesia akan melakukan rekrutmen khusus untuk dosen. Sehingga, umumnya dosen berasal dari negara asal kampus dan Indonesia. Rekrutmen ini pun cukup ketat dengan mensyaratkan kualifikasi seperti yang berlaku di kampus utamanya.

Kehadiran PT kelas dunia di Indonesia ini dinilai memiliki banyak manfaat. Salah satunya, memberi pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkelas dunia. Sehingga, daya saing pool talenta Indonesia pun meningkat.

Selian itu, kata dia, bisa menghemat devisa negara. Sebab, dengan hadirnya PT kelas dunia di Indonesia maka pilihan untuk tetap kuliah di dalam negeri pun semakin besar. “Saat ini lebih dari 100 ribu anak-anak kita belajar di luar negeri. Devisa yang keluar tentu besar sekali, puluhan triliun rupiah. Kalau layanan terselenggara di dalam negeri tentunya akan menghemat devisa negara,” papar Guru Besar Universitas Gadjah Mada tersebut.

Tak hanya itu, kehadiran PT kelas dunia ini juga membuka kesempatan kerjasama yang lebih erat dengan PT di dalam negeri. ”Bisa menjadi bench mark sekaligus memacu untuk meningkatkan mutu,” sambungnya.

Meski terbuka lebar, Nizam mengaku, banyak persyaratan yang diberikan untuk PT asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Diantaranya soal standar sarana prasarana dan dosen yang sesuai dengan standar kampus asal serta harus bermutu kelas dunia. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Izin Usaha Berbasis Risiko Bagi Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi. Khususnya, Pasal 7 yang menyatakan kualitas pendidikan dan fasilitas kampus harus mencerminkan institusi asalnya.

Keuntungan ini turut diamini Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza. Menurutnya, pembukaan PT asing di Indonesia memberikan peluang kepada siswa Indonesia untuk mengakses pendidikan kelas dunia di rumah sendiri. ”Jadi mahasiswa Indonesia tidak perlu meninggalkan Tanah Air,” katanya.

Aturan soal penyelenggaraan pendidikan oleh kampus asing di Indonesia sejatinya sudah sangat terfasilitasi melalui Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 53 Tahun 2018, yang kemudian diwujudkan mellaui kemitraan antara perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi lokal. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Permendikbud No. 10/2021 menyebut perguruan tinggi asing dapat mendirikan kampus fisik mereka di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Melalui inisiatif untuk menjadi tuan rumah universitas kelas dunia ini, kata dia, pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di dalam lanskap pendidikan global. Selain itu, guna menunjukkan adanya modernisasi pada ekonomi Indonesia.

Hal ini ditunjukkan melalui persyaratan ketat sebelum PT asing membuka kampus di Indonesia seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2021. Pada Pasal 9 misalnya, yang mewajibkan perguruan tinggi asing harus terdaftar dalam peringkat 100 besar dunia baik dan harus terakreditasi serta diakui oleh negara asalnya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan pemeringkatan dunia tetap dapat mendirikan kampus di KEK, namun hanya melalui undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

”Persyaratan terkait tadi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mendorong kampus lokal untuk meningkatkan kualitas dan layanan mereka,” tuturnya.

Kendati demikian, Nadia berharap, agar pemerintah kembali mendorong persyaratan agar PT asing untuk bermitra dengan perguruan tinggi lokal di bidang akademik, penelitian, dan inovasi. Dengan begitu, banyak manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak.

”Interaksi ini penting untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi serta membantu memelihara ekosistem penelitian di Indonesia melalui berbagai pengaturan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko menyoroti masuknya sejumlah kampus asing ke Indonesia tersebut. Dia mengatakan waktu itu pernah menghada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (saat itu), membahas secara khusus soal rencana masuknya kampus asing ke Indonesia.

“Kami tidak keberatan. Kami tidak bisa melarang pemerintah,” katanya. Hanya saja dia mengingatkan pemerintah harus konsisten menjalankan tugasnya. Yaitu membina kampus-kampus di dalam negeri dengan benar. Menurut dia model pembinaan kampus swasta oleh pemerintah saat ini belum maksimal. Kebijakan pencabutan izin PTS baginya bukan sebuah pembinaan yang ideal.

Dia mengatakan kampus-kampus swasta di Indonesia tidak bisa dibiarkan head to head dengan kampus-kampus asing papan atas itu. Apalagi ada yang umurnya sudah seabad lebih. Kemudian finansialnya juga sangat kuat. “Sejahterakan dulu perguruan tinggi swasta di Indonesia,” katanya.

Dia lantas menyebutkan kampus asing yang bakal buka di Indonesia itu, tidak akan serta merta mengurangi minat masyarakat Indonesia kuliah di luar negeri. Karena salah satu tujuan kuliah di luar negeri, bukan semata mengejar akademik atau perkuliahannya saja. Tetapi juga ingin merasakan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat luar negeri.

“Kalaupun mengurangi, mungkin sedikit. Orang-orang dengan finansial yang kuat, akan tetap kuliah di luar negeri,” jelasnya. Budi memprediksi kampus asing yang bakal buka cabang di sejumlah kota di Indonesia itu, menyasar mahasiwa dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Yang biasanya masuk di PTS lokal berbiaya mahal.

Selain itu Budi berpesan supaya kampus asing yang buka cabang di Indonesia, sebaiknya hanya melayani kuliah S2 dan S3 saja. Sehingga tidak langsung berhadapan dengan mayoritas kampus di Indonesia, yang masih membuka layanan S1. Atau misalnya diberikan izin membuka kelas S1, khusus untuk program studi yang langka. Bukan program S1 yang sudah umum seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmi komunikasi, atau sejenisnya.

Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menyambut positif masuknya kampus asing ke Indonesia itu. Menurut dia, fenomena tersebut sebagai sebuah era baru layanan perguruan tinggi di Indonesia. ’’Ini tentu akan menyemarakkan komunitas pendidikan tinggi di tanah air,’’ jelasnya.

Ojat mengatakan akan menjadikan kampus-kampus asing itu sebagai partner. Kemudian menjadikan bagian dari jaringan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dia sepakat bahwa keberadaan kampus asing itu bakal memacu dan memicu peningkatan kualitas. Apalagi jika nanti kompetisi antar kampus dilakukan secara terbuka dan berbasis akademik. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pertamina memastikan agar stok dan distribusi LPG 3 kg tetap aman. Hal itu menyoal terjadinya kelangkaan LPG melon di beberapa daerah selama sebulan terakhir.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap aman. Nicke mengaku ia ditelepon langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menanggulangi terkait kelangkaan LPG 3 kg tersebut.

Nicke menjelaskan, khusus untuk LPG 3 kg memang saat ini mengalami peningkatan konsumsi. Hal itu biasanya terjadi terutama pada momen hari-hari libur.

‘’Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat,’’ ujarnya ditemui dalam acara IPA Convex 2023 di ICE BSD, Tangerang

Untuk menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

‘’Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,’’ jelasnya.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah, dari total 88 juta rumah tangga, ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi. Jumlah itu porsinya sekitar 68 persennya.

Namun, sayangnya, penjualan LPG 3 kg yang notabene khusus untuk masyarakat miskin tak sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak kalangan mampu yang justru menikmati LPG subsidi.

‘’Jika melihat data berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,’’ ungkap Nicke.

Untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK agar bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

‘’Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi LPG subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silakan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,’’ tegas Nicke.

Di tengah kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang notabene saat ini menduduki kursi komisaris utama Pertamina.

Mengenai Ahok yang diisukan akan menjadi bagian dari direksi Pertamina, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi. Diketahui pada Senin lalu (25/7), Erick memanggil jajaran komisaris-direksi beberapa perusahaan plat merah termasuk Pertamina, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Soal Pertamina, Erick menegaskan saat ini belum ada kebutuhan yang membuat pihaknya memutuskan untuk merombak jajaran manajemen Pertamina. ”Nah, apakah pergantian kepemimpinan itu bisa terjadi? Sampai sekarang belum. Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan,” bebernya.

Lebih detil Erick menceritakan bahwa pertemuannya dengan Pertamina lebih pada pembicaraan terkait kinerja perusahaan. Menurut Erick, dengan Ahok dia banyak mendiskusikan soal pemindahan Depo Plumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. ”Kami ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu,” ujarnya.

Sementara dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Erick mengaku membicarakan program-program dari Pertamina. ”Kami ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur,” tegasnya.

Jawa Pos sudah berupaya meminta tanggapan Ahok terkait kabar itu. Namun hingga berita ini ditulis tadi malam, mantan gubernur DKI itu tak kunjung memberikan respon. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bertahun-tahun besaran setoran awal pendaftaran haji dipatok Rp 25 juta/orang. Tahun depan diperkirakan bakal naik menjadi Rp 35 juta/orang. Saat ini perubahan besaran uang muka tersebut sedang dikaji bersama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta pihak terkait lainnya.

Perkembangan pembahasan atau kajian besaran setoran awal pendaftaran haji itu disampaikan anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira. Dia menjelaskan sebelumnya biaya setoran awal pendaftaran haji Rp 20 juta/orang. Kemudian dinaikkan jadi Rp 25 juta/orang hingga sekarang. “Sudah belasan tahun tidak naik,” katanya di sela paparan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPKH di Jakarta kemarin (25/7).

Acep mengatakan di satu sisi biaya haji setiap tahun naik terus. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, naiknya cukup signifikan. Khususnya dengan adanya biaya layanan Armuzna. Biaya ini muncul karena Saudi menilai haji tidak sekadar ritual ibadah saja. Tetapi juga ada aspek tourism juga.

Akibatnya jemaah harus membayar uang pelunasan yang sangat mahal. Sebaliknya ketika setoran awal dinaikkan, nantinya dana kelolaan BPKH ikut naik. Kemudian nilai manfaat atau imbal hasil yang digunakan untuk pengurangan atau subsidi ongkos haji ikut meningkat. Namun dia menegaskan keputusan soal besaran setoran awal pendaftaran haji itu bekum ketok palu. Apalagi penetapan besaran tersebut bukan kewenangan BPKH.

“Kami hanya menerima setorannya. Sudah mulai pembicaraan di angka Rp 35 juta,” katanya. Jadi sebelum benar-benar naik, masyarakat bisa segera mendaftar haji dulu. Karena masih di angka Rp 25 juta/orang.

Pada kesempatan yang sama Anggota BPKH Harry Alexander memaparkan tren pendaftaran haji. Dia mengatakan meskipun biaya pelunasan haji tahun ini sangat besar, minat masyarakat untuk mendaftar haji masih tinggi. Secara khusus dia juga mendukung kenaikan setoran awal pendaftaran haji. Pasalnya dalam jangka panjang, bisa jadi jemaah sudah tidak perlu menyetor pelunasan. Karena dana kelolaan BPKH sangat besar pun demikian dengan imbal hasilnya.

Sementara itu Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan mereka sekarang memiliki sejenis anak perusahaan. Namanya adalah BPKH Limited. Tugasnya adalah melakukan investasi perhajian di Arab Saudi. “Tujuannya selain dapat return, juga pengendalian harga layanan haji,” katanya.

Dia menjelaskan selama ini Indonesia sebatas jadi konsumen layanan perhajian di Saudi. Mulai dari hotel, katering, sampai transportasi. Sebagai konsumen, Indonesia tidak bisa mengendalikan harga. Hanya sebatas negosiasi atau tawar menawar harga layanan saja. Dengan investasi langsung tersebut, BPKH bisa ikut mengendalikan harga. Sehingga jemaah haji Indonesia mendapatkan harga layanan yang terbaik.

Dalam kesempatan itu, BPKH tidak hanya mengumumkan hasil pemeriksaan keuangan WTP oleh BPK. Tetapi juga menyampaikan sejumlah rekomendasi BPK. Salah satu rekomendasi BPK adalah, jika ada sisa pembiayaan haji berupa mata uang riyal di Arab Saudi, tidak perlu dikirim ke Indonesia. Tetapi tetap disimpan di rekening panitia haji di Saudi. Kemudian digunakan untuk mengurangi biaya haji tahun berikutnya. Rata-rata sisa atau efisiensi dana haji sekitar Rp 200 miliar atau Rp 250 miliar setiap musim hajinya. (*)

Reporter: JP Group