batampos– Warga Tanjungpinang Andre Tonaya menjadi pemilik perdana mobil Grand Vitara seri terbaru produksi Suzuki.

“Mobil ini sudah hybrid dan pastinya lebih irit,” kata Andre saat menjadi pembeli pertama di Showroom Suzuki Arista Jalan DI Panjaitan Tanjungpinang, Sabtu (10/6).

Selain itu, kata Andre, mobil Suzuki Grand Vitara keluaran terbaru ini, memiliki banyak fitur. Dari segi ketahanan dan modelnya, tidak ketinggalan zaman.

“Harganya cukup terjangkau dengan spek yang tinggi,” jelasnya.

Menurut Andre, mobil Suzuki Grand Vitara cocok digunakan di Tanjungpinang karena dilengkapi dengan fitur-fitur yang mumpuni.

BACA JUGA:Hilang Kendali, Mobil Tabrak Warga, Mobil, dan Motor di Pakiran M Mart

“Cocok karena sudah cukup banyak fiturnya,” terangnya.

Kepala Cabang Suzuki Arista Tanjungpinang Guruh Julio Tampubolon, mengatakan mobil Grand Vitara diproduksi pada tahun 2011 lalu.

Pada tahun 2023, kata Guruh, Suzuki kembali meluncurkan model terbaru Grand Vitara yang telah dilengkapi fitur-fitur teknologi terbaru.

“Yang jelas mobil ini lebih murah di kelasnya dibanding mobil lain,” katanya.

Bagi pelanggan yang berminat, pihaknya menyediakan pembelian Grand Vitara dengan sistem kredit.

“Dp 10 persen selama 7 tahun. Selain itu, bunga nol persen untuk kredit selama 5 bulan dan 11 bulan,” terang Guruh. (*)

reporterL yusnadi

batampos– Polresta Tanjungpinang menangkap komplotan pencuri di salah satu hotel di Tanjungpinang. Tiga pencuri ditangkap saat menggelar pesta narkoba.

batampos– Kwarcab Gerakan Pramuka Bintan menggelar rapat kerja cabang (rakercab) tahun 2023 di aula kantor Bupati Bintan, Sabtu (10/6/2023).

Kegiatan rakercab dibuka oleh Kadispora Bintan, Hasfi Handra dan dihadiri unsur pengurus Kwarcab, unsur Mabicab, unsur Dewan Kehormatan, 3 Pusat, Dewan Kerja Cabang dan Kwartir Ranting.

Kegiatan diawali laporan dari Ketua Kwarcab Bintan kemudian sidang pleno yang dipimpin oleh Suyatno selaku sekretaris cabang dan didampingi unsur panitia pelaksana, drh. Iwan Berri Prima.

Ketua Panitia Pelaksana Rakercab Bintan, Tamsir menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun program pada tahun yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Bintan, Mohd Setioso menyampaikan, Kwarcab Bintan dalam menjalankan program kerja didukung melalui 6 komisi.

Dia mengatakan, kolaborasi yang baik antara komisi dibantu sekretariat dan tiga pusat yakni Pusdiklatcab, Puslitbang dan Pusinfo serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan Kwarcab Bintan menjadikan kwarcab Bintan mampu menyelenggarakan beragam kegiatan.

BACA JUGA:Siswa dari 5 SD di Bintan Ikut Pramuka Galaksi di MTs Teluk Sasah

Karena itu, dia mengatakan, Bintan sangat mumpuni jika kembali meraih prestasi sebagai kwarcab tergiat di Provinsi Kepri.

“Belum lagi, dukungan Kwartir Ranting (Kwarran) dan Dewan Kerja yang juga giat menyelenggarakan beragam kegiatan,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kegiatan pramuka.

“Program yang sudah berjalan dengan baik, mohon tetap dipertahankan dan program yang belum berjalan, mari kita dorong sehingga menjadi lebih optimal,” harap dia. (*)

reporter: slamet

batampos– Polisi bersama masyarakat mengibarkan bendera merah putih di Pulau Sentut, Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Bintan, Jumat (9/6/2023).

Pengibaran bendera merah putih di pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dipimpin oleh Kapolsek Bintan Timur, AKP Rugianto dan dihadiri Camat Bintan Pesisir, Assun Ani.

Turut hadir perwakilan Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan Bintan, babinsa, perangkat desa dan masyarakat desa.

BACA JUGA:Pembaretan Prajurit Baru Lanal TBK di Pulau Terluar

Kapolsek Bintan Timur, AKP Rugianto menyampaikan, pengibaran bendera merah putih di pulau terluar merupakan bukti keseriusan polisi bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

“Ini rutin dilakukan dalam menjaga kedaulatan,” kata dia.

Sebelum pengibaran bendera merah putih, mereka melaksanakan gotong royong membersihkan pesisir pantai di pulau tersebut.

Tidak hanya itu, mereka pun melepasliarkan tukik ke laut dalam upaya pelestarian habitat penyu di perairan Bintan.

“Ada 50 ekor tukik dilepasliarkan ke laut,” kata dia. (*)

reporter: slamet

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, sejak 15 Mei lalu melakukan verifikasi adminitrasi dokumen persyaratan terhadap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di empat Daerah Pemilihan (Dapil) yang telah mendaftarkan diri di KPU Karimun melalui Partai Politik (Parpol) masing-masing untuk ikut menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) 2024 mendatang untuk duduk di DPRD Karimun dengan kursi 30.

” Masih proses sampai 23 Juni mendatang, kita melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan terhadap Bacaleg yang kuotanya untuk kabupaten Karimun 540 orang. Tapi yang sudah mendaftar melalui Parpol hanya 517 orang dari 18 Parpol,” terang komisioner KPU Karimun Ahmad Sulton, Minggu (11/6).

Waktu verifikasi administasi terhadap bacaleg, memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kenapa demikian, kata Sulton karena proses verifikasi harus turun langsung kelapangan, terhadap masing-masing Bacaleg untuk memastikan keabsahan administrasi yang dimasukkan ke KPU Karimun.

” Kita verifikasi administrasi mulai dari Kartu Tanda Anggota (KTA) masing-masing Bacaleg dari Parpol, KTP-eL, ijazah, surat keterangan kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik dan sebagainya,” ungkapnya.

Sementara ditanya kenapa tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun, dalam proses verifikasi administrasi Bacaleg. Ia mengatakan, bahwa KPU Karimun tetap melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Karimun terhadap Bacaleg yang kira-kira persyaratannya rancu.

” Tetaplah, kita berkoordinasi dengan Bawaslu Karimun sebagai pengawas,” jawabnya.

BACA JUGA:Indrawan Pimpin KPU Kepri

Sementara itu Komisioner Bawaslu Karimun Tiuridah Silitonga mengatakan, pihaknya tidak dilihatkan dalam tahapan verifikasi administrasi terhadap Bacaleg. Sehingga, hanya menerima laporan dari KPU Karimun terhadap verifikasi administasi Bacaleg yang telah selesai.

” Tidak ada. Kita juga membuka Posko aduan masyarakat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan atau tanggapan apabila menemukan Bacaleg yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan profesi lainnya,” terangnya.

Dimana, sesuai aturan PKPU 10/2023 bahwasan Bacaleg yang masih berstatus TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan profesi lainnya wajib untuk mengundurkan diri. Dengan dibuktikan, surat pengunduran diri dari masing-masing instansi yang saat itu sedang bertugas.

” Jadi, sekali lagi kita himbau kepada masyarakat agar dipersilahkan melapor apabila Bacaleg yang ada bermasalah seperti statusnya. Maupun, dugaan-dugaan lainnya,” himbaunya.(*)

reporter: tri haryono