Sejumlah mobil tua turut serta pada ajang Kenduri Otomotif 2023 yang di gelar Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri di Sport Hall Temenggung Abdul Djamal, Minggu (16/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kenduri Otomotif 2023 yang dihelat Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri dilaksanakan Minggu (16/7) pagi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo di Temenggung Abdul Jamal.
Kenduri Otomotif Kepri 2023 menampilkan berbagai kategori drag race dan drag bike. Diantaranya kelas 7 Bracket 13 detik, Kelas 6 Bracket 12 detik, kelas 5 Bracket 11 detik, kelas 4 Bracket 10 detik, kelas 2 Bracket 8 detik, serta kelas 16 SP 12, FU standar 150CC lokal Kepri.
Kemudian kelas 17 SP 13, matic STD 131CC sunmori lokal Kepri non juara, dan kelas 18 SP 14, serta Rx King STD 140CC Sunmori Lokal Kepri Non Juara. Kenduri Otomotif Kepri 2023 juga menyuguhkan beberapa kategori lain dan hiburan lainnya.
Ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menyambut dengan gembira event ini. Menurut dia, kegiatan ini merupakan agenda yang luar biasa.
“Saya senang hati menyambut kegiatan ini, dan kita seharusnya mengadakan lebih banyak event serupa di masa depan,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Menurut Bamsoet, kegiatan seperti ini nantinya bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, ia berharap IMI kepri mampu membuat agenda serupa lainnya.
“Kenduri Otomotif ini harus diadakan di Kepri. Kegiatan ini harus menjadi agenda tahunan bagi IMI Kepri,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI.
Dalam pembukaan acara turut hadir, Ketua IMI Kepri Rizki Faisal, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, Ketua KONI Kepric Usep RS serta ribuan pecinta mobil dan motor balap di Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad juga merasa bangga terhadap IMI Kepri atas suksesnya pelaksanaan Kenduri Otomotif Kepri 2023. Ia menegaskan bahwa acara semacam ini perlu terus dikembangkan dan diperluas.
“Tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga regional, bahkan internasional,” katanya.
Selain melahirkan atlet, Ansar berpendapat bahwa sektor otomotif dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kepri.
“Kita harus memanfaatkan potensi pariwisata dengan mengemas setiap kegiatan olahraga secara menarik untuk menarik minat wisatawan,” tutupnya. (*)
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko. (Antara)
batampos – Komando Armada (Koarmada) II menemukan ribuan amunisi di alur perairan Dermaga PT SBI, Desa Bonsayur, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Temuan itu bermula dari laporan nelayan tradisional bernama Mukmin dan Surono kepada petugas TNI AL pada Sabtu pekan lalu (15/7). Keduanya mendapati ribuan amunisi itu saat menyelam.
Berdasar laporan itu, Angkatan Laut melalui Koarmada II langsung mengirim tim. Mereka memeriksa temuan tersebut. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko menyampaikan bahwa setelah diperiksa, para prajurit TNI AL mendeteksi ada ribuan amunisi berkaliber 12,7 mm dan 7,62 mm di lokasi tersebut.
Kolonel Widyo menyatakan, ribuan amunisi itu diduga bekas amunisi yang dibawa oleh kapal perang dalam Perang Dunia II. ”Juga ditemukan lempengan besi di sekitar kapal besi tenggelam yang diduga eks kapal perang pada Perang Dunia II,” ungkap dia saat dikonfirmasi oleh Jawa Pos kemarin sore (16/7). Dari lokasi penyelaman, temuan itu lantas dibawa ke daratan untuk diidentifikasi lebih lanjut.
Sejauh ini, informasi yang diterima oleh Koarmada II mengungkap bahwa ribuan amunisi itu sudah dalam kondisi serbuk amunisi. ”Yang sudah dibuang dan antara selongsong dengan proyektil terpisah,” terang Widyo. Belum diketahui pasti jumlah amunisi yang ditemukan oleh para prajurit TNI AL. Hanya sudah bisa dipastikan mencapai ribuan butir.
Atas temuan tersebut, Koarmada II mengerahkan tim dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Cilacap untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. ”Lanal Cilacap bersama Tim Underwater Documentary Team Pusat Komando Pasukan Katak (Puskopaska) melaksanakan pengamanan area (penemuan ribuan amunisi eks Perang Dunia II) tersebut,” beber dia.
Pengamanan dilakukan mulai kemarin sampai dipastikan seluruh temuan amunisi di lokasi tersebut benar-benar dipastikan sudah diangkut ke darat. ”Gunas menjaga kemungkinan senjata atau amunisi yang masih tersisa di sekitar titik penemuan dan menghindari penyalahgunaan dari pencurian penyelam lokal,” terang perwira menengan dengan tiga kembang di pundak tersebut. (*)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik ketua umum relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sumpah jabatan itu digelar di Istana (Istimewa/Tangkapan layar)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik ketua umum relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sumpah jabatan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).
Selain Budi Arie, Presiden Jokowi juga turut melantik lima wakil menteri untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Mereka di antaranya Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, Paiman Raharjo menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), serta Saiful Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi diikuti sejumlah menteri dan wakil menteri yang baru dilantik.
Acara pelantikan pejabat baru itu dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka di antaranya Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (*)
Polisi saat mendatangi pelaku pengeroyokan di Batuaji.
batampos – Unit Reskrim Polsek Sagulung menangkap pria berinisial BP, 22. Pria yang bekerja sebagai pekerja galangan kapal ini ditangkap karena mengeroyok pengunjung angkringan di Perumahan Taman Pesona Indah, Batuaji.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Ipda M. Yuda Firmasyah mengatakan pengroyokan itu dipicu kekesalan pelaku terhadap korban berinisial AR. Awalnya, pelaku mendatangi korban ke angkringan tersebut.
“Pelaku tidak terima karena teman para pelaku meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang terjadi seminggu sebelumnya. Dimana kendaraan yang ditumpangi teman pelaku yang meninggal dunia tersebut dibawa oleh korban,” ujar Yudha.
Yudha menjelaskan penganiayaan tersebut dilakukan pelaku bersama rekannya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku bernisial KLS.
“Satu pelaku masih DPO. Pelaku melakukan penganiayaan dengan tangan kosong,” katanya.
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah. “Korban dan pelaku ini masih saling kenal. Pelaku langsung kita amankan setelah menerima laporan korban,” ungkap Yudha.
Dengan kejadian ini, Yudha mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi hakim sendiri. Sebab, tindakan tersebut dapat terkena pidana.
Atas perbuatannya pelaku di jerat dengan Pasal 170 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. (*)
Christian Pulisic menjadi bagian dari keluarga AC Milan. Pemain asal Amerika Serikat itu direkrut dari Chelsea. (milan)
batampos – Bursa transfer dalam sepekan terakhir semakin menarik karena sejumlah klub besar terus berburu pemain incarannya. Selain itu, musim kompetisi baru juga tambah dekat, sehingga persiapan taktik harus semakin matang.
Selama tujuh hari terakhir, klub asal Inggris Arsenal cukup agresif memperkuat skuadnya. Dilansir dari ESPN, The Gunners sukses mendatangkan dua pemain muda potensial, yaitu Jurrien Timber dari Ajax dan Declan Rice dari West Ham.
Kemudian beralih ke Italia, AC Milan selaku semifinalis Liga Champions 2022/2023 berhasil mengamankan tanda tangan bintang Chelsea asal Amerika Serikat, Christian Pulisic. Dia dikontrak hingga 2024.
Sementara itu, tim sekota AC Milan, yaitu Inter Milan membeli Yann Bisseck, pemain muda Jerman dari klub Liga Denmark, AGF Aarhus. Inter juga menjual Martin Satriano ke klub asal Prancis, Brest.
Lanjut ke Liga Prancis, tim bertabur bintang asal Paris, PSG, mendatangkan pemain Prancis Lucas Hernandez. Les Parisiens mendatangkan Hernandez dari raksasa Jerman, Bayern Muenchen.
Yang menarik, sejumlah klub besar juga ada yang belum mendapatkan pemain incarannya, bahkan terkesan adem-ayem karena belum terlihat aktivitasnya di bursa transfer. Real Madrid dan Barcelona dalam sepekan ini belum membeli pemain baru.
Setelah mendapatkan wonderkid Turki, Arda Guler, Madrid belum mengontrak pemain baru lagi. Sedangkan Barcelona, meskipun sepekan terakhir tidak agresif, namun mereka sudah mendapatkan Inigo Martinez dan Ilkay Gundogan.
Manchester City juga tidak menunjukkan agresivitasnya. Sejak mendatangkan Mateo Kovacic Juni lalu, mereka belum mendatangkan pemain baru lagi. Begitu juga dengan Manchester United yang sejauh ini baru mendatangkan Mason Mount dari Chelsea.
Berikut adalah sejumlah transfer pemain yang berstatus resmi di liga-liga top Eropa dalam sepekan terakhir (9-16 Juli 2023):
batampos – PT PLN (Persero) menggandeng empat perusahaan untuk memperbanyak ketersediaan charging station di Indonesia. Kesepa-katan kerja sama pengemba-ngan ini diteken di sela acara The 11th Indonesia EBTKE ConEx 2023, Rabu (12/7) lalu.
Empat perusahaan tersebut meliputi, PT Exelly Elektrik Indonesia, dan PT Astra Otoparts Tbk, yang akan bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur SPKLU.
Lalu, PT Bringin Karya Sejahtera kerja sama dalam penyediaan infrastruktur SPKLU serta dengan PT High Volt Technology, untuk membangun infrastruktur SPKLU di Rest Area KM 7 Jalan Tol Serpong Pondok Aren dan Rest Area KM 97 Jalan Tol Cipularang Purwakarta.
”Kami akan terus memperbanyak charging station ini. Masyarakat jadi tidak ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena bisa isi daya mobil atau motornya di mana saja,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (16/7).
Darmawan menjelaskan untuk bisa mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PLN sangat terbuka menjalin kerja sama dengan seluruh pihak.
Ketersediaan charging station seperti Stasiun Pengisian Ken-daraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) menjadi hal yang krusial untuk mening-katkan awareness masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
”PLN juga mempunyai skema kerja sama dalam pengemba-ngan SPKLU maupun SPBKLU ini. Dengan pola kerja sama penyediaan lahan maupun investasi pengadaan SPKLU dan SPBKLU ini PLN menawarkan peluang bisnis masa depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, PLN berkomitmen untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, hingga saat ini PLN telah mengoperasikan 616 SPKLU dan lebih dari 1.400 SPBKLU dan lebih dari 9000 SPLU.
”Bahkan untuk SPLU saat ini PLN telah mengembangkan versi terbaru 2.0 yang dilengkapi dengan fasilitas fast charging pada lokasi-lokasi strategis untuk mendukung masyarakat nyaman menggunakan kendaraan listrik khususnya roda dua,” tegasnya. (*)
batampos – Menyambut hari kemedekaan Indonesia, Pilar 12 promo besar-besaran. Selama bulan Agustus, konsumen bisa mendapatkan rumah toko (ruko) yang berada di wilayah Sagulung Dapur 12 Batuaji, Batam, sebanyak 78 kali cicilan.
”Promo merdeka ini hanya ada di bulan Agustus. Kami beri 78 kali cicilan, sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Ayo, jangan sampai dilewatkan kesempatan emas ini,” kata Bachtiar, General Manager Pilar Development.
Selain bebas banjir, lokasi pertokoan Pilar 12 yang memiliki Row jalan 15 dan menghadap ke tiga jalan utama ini juga sangat strategis. Berdekatan dengan SMP Negeri 27, SDN 012, SMKN 5, Rumah Sakit St Elisabeth dan Puskesmas Sei Lekop.
Untuk harga lanjut Bachtiar, per unitnya mulai Rp 500 jutaan. Sudah gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), termasuk Akta Jual Beli (AJB) sudah pecah sertifikat.
”Progres pembangunan tahap satu, sudah mencapai 60 persen. Sekarang kami sudah buka tahap dua. Segera ambil kesempatan ini, karena sudah banyak yang laku. Jangan sampai kehabisan,” kata Bachtiar. (*)
Seorang warga mengakses website PPDB. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
batampos – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Desakan ini agar karut marut PPDB tak terus menerus terulang kembali.
Tahun ini, geger PPDB tak hanya sekadar tak masuk kuota zonasi. Tapi, ratusan “anak” yang secara ghoib tiba-tiba masuk dalam kartu keluarga orang lain. Belum lagi, dugaan praktik jual beli kursi yang masih terjadi. Aksi demo pun tak terelakkan di sejumlah daerah. Meski sayangnya, respon pemerintah pusat dan daerah masih begitu-begitu saja.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai sumber kegaduhan PPDB adalah pada regulasinya sendiri. Yaitu Permendikbud No 1 tahun 2021. ’’Aturan ini ditafsirkan secara beragam oleh masing-masing pemerintah daerah,’’ katanya.
Akibatnya di sejumlah daerah, pelaksanaan PPDB menimbulkan polemic. Mulai dari acuan penerapan seleksi berdasarkan usia. Kemudian jalur prestasi yang tidak jelas parameternya dan manipulasi alamat sehingga masuk dalam radius zonasi sekolah negeri.
Ubaid mengatakan dari Permendikbud 1/2021 tersebut, melahirkan aturan di daerah yang saling bertabrakan. Sehingga masyarakat menjadi gaduh. ’’Bila kegaduhan di satu atau dua daerah saja, itu yang bermasalah aturan pemdanya. Tetapi ini yang gaduh di banyak daerah,’’ jelasnya.
Selain itu Ubaid juga mengkritisi pelaksanaan PPDB yang tidak pernah diaudit. Meskipun banyak masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban, Kemendikbudristek sama sekali tidak pernah merevisi peraturan tadi. Dia menegaskan sistem seleksi dalam PPDB harusnya menghilangkan praktik diskriminasi. Baik itu diskriminasi ekonomi atau lainnya. Tetapi ternyata diskriminasi masih saja terjadi.
’’Permendikbud 1/2021 harus direvisi atau bahkan diganti,’’ tegasnya. Kemendikbudristek harus membuat regulasi PPDB yang mengatur sampai tataran teknis. Sehingga menutup peluang untuk munculnya banyak penafsiran dari daerah-daerah.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) pun merangkum sejumlah persoalan PPDB yang sejatinya terus berulang. Pertama, migrasi domisili melalui Kartu Keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di kota Bogor.
”Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
Modus pindah KK ini, kata dia, harusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan Disdukcapil. Sehingga, reaksi Walikota Bogor Bima Arya di ujung proses PPDB dinilainya agak telat. Bahkan, menunjukkan Pemda tidak punya sistem deteksi sejak awal. ”Apalagi kota Bogor sudah ikut PPDB sejak 2017, jadi bukan hal baru mestinya,” keluhnya.
Sayangnya, modus yang kerap dikeluhkan ini secara tidak langsung justru dibolehkan. Ada cela dari pasal 17 ayat 2, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk pindah KK ini. Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya, perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.
Selain itu, fakta ini menunjukkan jika kualitas sekolah di Indonesia juga belum merata. Buktinya, para orang tua masih berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul. Padahal, tujuan awal sistem PPDB adalah pemerataan kualitas pendidikan. mulai dari kualitas sekolah, guru, sarana prasarana, kurikulum, dan standar lainnya.
”Sayangnya, tujuan utama PPDB hingga sekarang belum terwujud. Tingkat kesenjangan kualitas antar sekolah negeri masih terjadi bahkan makin tinggi,” keluhnya.
Karena masih ada perebutan masuk sekolah favorit, PPDB juga sering memunculkan praktik jual beli kursi, pungli, hingga siswa “titipan” dari pejabat atau tokoh di wilayah tersebut. P2G mencatat kasus demikian terjadi di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok. Karena sudah menyangkut pejabat daerah, biasanya panitia PPDB sekolah merasa tidak punya power untuk menolak. Sehingga praktik ini diam-diam terus terjadi. Tahun lalu, ramai aksi titipan salah satu anggota DPRD kota Bandung dalam PPDB 2022.
Ada juga praktik main mata dan saling kunci. Biasanya, oknum ormas memaksa akan membocorkan ke publik nama-nama siswa dan pejabat yang melakukan titipan. Namun, pihak ormas tersebut juga punya calon siswa yang ingin dimasukkan ke sekolah tersebut.
Praktek jual beli kursi juga terindikasi di Bengkulu dalam PPDB 2023 kali ini. Ada salah satu guru yang diduga melakukan jual beli bangku kepada calon orang tua siswa agar diterima PPDB. ”Jadi selama PPDB tak hanya jalur zonasi, prestasi, afirmasi yang ada, tetapi juga ada jalur intervensi, intimidasi, dan surat sakti,” ungkap Feriansyah, Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G.
Permasalahan selanjutnya, sekolah kekurangan siswa. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini. Mulai dari jumlah calon siswa yang sedikit, jumlah sekolah negeri yang banyak dan berdekatan lokasinya satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit.
Dari catatan P2G, kasus ini telah terjadi di Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Pada PPDB 2022, ada 21 SMP negeri di Batang kekurangan siswa. Lalu, di Jepara, dalam PPDB 2023, hingga akhir Juni tercatat 12 SMP negeri masih kekurangan siswa.
”Di Jogjakarta, ada 3 SMA negeri yang masih kekurangan siswa. Di kabupaten Semarang dalam PPDB 2023 ini, sebanyak 99 SD negeri tak dapat siswa baru sehingga guru harus mencari murid dari rumah ke rumah,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan kekurangan siswa ini dapat berdampak serius kepada jam mengajar guru. Mereka terancam tak menerima tunjangan profesi lantaran kekurangan jam mengajar 24 jam/seminggu seperti yang disyaratkan oleh peraturan.
Dia merekomendasikan agar pemda hendaknya melakukan merger. Sekolah-sekolah tersebut digabungkan dan diperbaiki akses infrastruktur serta transportasinya guna memudahkan menuju sekolah.
Tak hanya kasus kekurangan siswa, kasus sekolah kelebihan calon peserta didik baru pun banyak terjadi. Hal ini dikarenakan terbatasnya daya tampung. Kondisi ini kerap terjadi di wilayah perkotaan. Jumlah sekolah negeri dan daya tampung sekolah umumnya lebih sedikit ketimbang jumlah calon siswa. Sehingga jumlah kursi dan ruang kelas tidak dapat menampung semua calon peserta didik. Alhasil calon siswa terlempar meskipun di satu zona.
Contohnya, di DKI Jakarta. Jumlah calon peserta didik baru (CPDB) 2023 jenjang SMP/MTs adalah 149.530 siswa, tetapi total daya tampung hanya 71.489 siswa atau sekitar 47,81 persen saja. Untuk jenjang SMA/MA/SMK, CPDB mencapai 139.841 siswa dengan total daya tampung hanya 28.937 atau hanya 20,69 persen saja. Daya tampung jenjang SMK justru lebih sedikit lagi, hanya 19.387 siswa atau hanya 13,87 persen saja.
Karenanya, DKI Jakarta menyiasati dengan solusi PPDB Bersama. Anak-anak yang tarlempar dari sekolah negeri yang kemudian sekolah di swasta akan dibiayai penuh oleh Pemprov. Meski, program ini nyatanya tak begitu diminati oleh sekolah swasta unggulan di Jakarta.
Lalu, masih ada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (jalur afirmasi) yang tidak ditampung oleh sekolah negeri meski masih satu zonasi. Hal ini menunjukkan sistem PPDB gagal mencapai tujuan utamanya.
Melihat persoalan-persoalan yang terus berulang ini, P2G mendesak Kemdikbud Ristek meninjau ulang dan mengevaluasi total kebijakan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 ini. Selain itu, pihak inspektorat daerah, Dinas Pendidikan, dan Ombudsman juga diminta agresif melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB dan indikasi kecurangannya.
”Jika terjadi dugaan pungli yang dilakukan guru, kepala sekolah, atau masyarakat hendaknya diberikan sanksi tegas, bahkan dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana,” pungkas Satriwan.
Desakan evaluasi ini pun juga disampaikan sejumlah anggota Komisi X DPR RI. Diantaranya, Andi Muawiyah Ramly. Politikus PKB itu menyebut, masalah PPDB baik jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi ini terus berulang dan tak pernah selesai meski berganti menteri. Karenanya, ia meminta agar kebijakan ini dievaluasi.
“Kami minta ada solusi jelas tentang ini karena kami pun sangat resah melihat demo-demo yang terjadi,” ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi X Dede Yusuf. Ia meminta Kemendikbudristek mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan PPDB agar kecurangan-kecurangan tak terulang kembali. Bila perlu, dia mengusulkan adanya konsep baru untuk PPDB tahun depan.
”Tolong Kemendikbud membuat konsep baru untuk di 2024. Zonasi sebagai hak bagi warga sekitar, tetap ada. Tapi sisanya, bisa kembali ke sekolah lagi,” katanya.
Tes ini, kata dia, tentu tetap memberi afirmasi sekian persen untuk siswa tidak mampu, disabilitas, dan berprestasi. Sehingga nantinya, tak hanya mengandalkan rapor karena rapor bisa dibesar-besarkan nilainya.
Sementara itu, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal mengatakan persoalan dalam PPBD terus berulang setiap tahunnya. Persoalan itu menunjukkan belum meratanya kualitas sekolah negeri di Indonesia.
’’Sekolah favoritnya itu-itu saja,’’ katanya. Sehingga masyarakat berupaya keras supaya anaknya dapat masuk dalam zonasi sekolah favorit tersebut. Ada yang menitipkan di Kartu Keluarga (KK) warga setempat atau yang dekat dengan sekolah negeri favorit.
Kondisi itu diantaranya terjadi di Kota Bogor. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat mengecek sejumlah nama murid yang diterima di sejumlah sekolah negeri unggulan di pusat kota Bogor. Ternyata nama tersebut bukan warga setempat. Beberapa warga mengaku tidak mengenali nama-nama calon siswa yang disebutkan oleh Bima Arya.
Lebih lanjut Rizal mengatakan tantangan pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sekolah negeri. Harapannya sekolah negeri yang kualitasnya bagus, tidak itu-itu saja. Jika semakin banyak sekolah negeri yang meningkat kualitasnya, masyarakat tidak terfokus ke beberapa sekolah saja.
Rizal juga menyampaikan pemahaman publik harus diluruskan. Bahwa sekolah favorit itu bukan semata yang bisa memberikan nilai rapor setinggi-tingginya kepada siswa. Sehingga memperbesar peluang untuk diterima di sekolah negeri. Selebihnya sekolah berkualitas atau favorit adalah yang bisa menumbuhkan bakat dan minat siswa. ’’Sekolah yang bisa membuat anak-anak nyaman belajar di dalamnya. Sekolah yang menyenangkan,’’ katanya.
Rizal menjelaskan PPDB adalah sebuah rangkaian panjang. Tidak hanya pada proses seleksi siswa baru saja. Tetapi juga sampai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru. Rizal menekankan jangan sampai terjadi praktik kekerasan, bullying atau perundungan, dan sejenisnya dalam pelaksanaan MPLS yang umumnya dimulai hari ini (17/7).
Perjuangan para wali murid siswa baru tak berhenti usai sang anak diterima di sekolah negeri. Pasalnya, mereka saat ini kembali dibikin pusing tujuh keliling dengan banyaknya biaya-biaya yang dikenakan oleh sekolah untuk siswa baru. Pungutan-pungutan ini ditarik dengan dalih sumbangan.
Jenisnya pun beragam. Dari informasi yang dihimpun oleh Jawa Pos, di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, siswa diminta membayar uang gedung dan SPP yang masing-masing diberikan pilihan. Ada paling mahal dan paling murah. Untuk SPP paling murah RP 150 ribu per bulan dan uang gedung Rp 2 juta. Bukan hanya itu, ada juga biaya kegiatan selama satu tahun sekitar Rp 900 ribu. Menariknya, kegiatan selama satu tahun ini jika didetailkan peruntukannya meliputi pembayaran raport, OSIS, tes kebugaran, hingga asuransi.
”Ada laporan, dari salah satu SMA N di Sidoarjo. Nilainya Rp 900 ribu untuk daftar ulang. Padahal, hasil konfirmasi kami ke Diknas Pemprov Jatim, tidak ada biaya daftar ulang,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.
Sementara, soal PPDB, Agus mengaku di Jawa Timur modusnya sudah lebih canggih lagi. Temuan yang ada bukan lagi soal titip KK saja. Tapi, sekolah sengaja tidak melakukan verifikasi titik yang dibuat calon siswa. Hal ini yang kemudian disinyalir sebagai titipan untuk bisa masuk ke sekolah tersebut.
”Bisa jadi kesengajaan itu bermotif titipan calon siswa dengan modus yang benar-benar baru. Tidak lagi dengan mengakali titip KK,” jelas pria yang akrab disapa Agm tersebut.
Kasus di PPDB ini diakuinya memang cukup banyak. Minggu lalu, ia sidak ke salah satu SMAN di Surabaya. Hasilnya, ditemukan data jika 50 persen siswa yang lolos zonasi tidak sesuai dengan alamat. ”Ada semacam mobilisasi. Titik yang ditentukan calon siswa, memang sesuai kedekatan sekolah. Tapi titik lokasi itu berbeda dengan KK,” paparnya. Hal ini pun membuat siswa yang memang betul-betul tinggal dekat sekolah akhirnya kalah bersaing.
Bukan hanya itu, Agm mengaku mendapat informasi adanya salah satu SMAN di Jombang yang panitia PPDB-nya tidak melakukan verifikasi dokumen ke lapangan. Sehingga dicurigai adanya modus praktik suap. ”Sebab, ada wali murid yang bayar Rp 700 ribu ke penghubung operator sekolah untuk menyiasati penentuan titik yang tidak sesuai alamat KK,” jelasnya.
Dia memastikan, temuan dan laporan ini akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Khusus pungli daftar ulang, Diknas menyanggupi akan menelepon Kepala Sekolah untuk membatalkan uang daftar ulang. ”Besok saya monitor lagi,” sambungnya.
Tak hanya di Jawa Timur, sumbangan serupa juga dikenakan pada siswa baru di Bekasi, Jawa Barat. Rosmalia, salah satu wali, mengaku ada sumbangan yang harus dibayarnya seiring dengan diterimanya sang adik di salah satu madrasah aliyah negeri. Yakni, daftar ulang Rp 910 ribu, seragam Rp 1,45 juta, lembar kerja siswa Rp 550 ribu, dan sumbangan awal tahun Rp 3,5 juta. Seluruh biaya ini boleh dicicil.
”Ini dirapatkan dulu. Mau ambil yang berapaan gitu, dan kita ambil yang paling kecil,” ujarnya.
Rosma mengaku tak keberatan dengan tarikan sumbangan tersebut. Baginya, sang adik bisa diterima di sekolah negeri sudah lebih dari cukup. Apalagi jika melihat kisruh PPDB yang tak kunjung usai.
”Selain itu, dibilangnya ini buat bayar pegawai non PNS gitu. Jadi yasudah nggak papa,” pungkasnya.
SPP dan uang gedung harusnya tak ditagihkan lagi pada siswa. Karena, sudah ada dana bantuan opersional sekolah (BOS) yang menanggung kebutuhan tersebut per siswa. Kalau pun ada tarikan untuk kebutuhan ekstra kurikuler, tarikan tak boleh dipukul rata ke semua siswa. Sebab, tak semua siswa mengikuti ekskul yang sama.
Kemendikbudristek sendiri menegaskan, bahwa PPDB menjadi kewenangan pemda. Sebab, penyelenggaraan sekolah- sekolah negeri dilakukan oleh pemda. Sehingga pengawasan atas penyelenggaraan PPDB pun jadi tanggung jawab pemda melalui inspektorat daerah.
Kendati begitu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menampik tegas pihaknya cuci tangan atas persoalan yang terjadi selama PPDB. Dia mengatakan, Kemendikbudristek tetap melakukan pengawasan. Dalam hal ini, mengawasi pemda dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, memberikan sosialisasi pada dinas pendidikan mengenai ketentuan-ketentuan PPDB yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. ”Jadi bukan langsung mengawasi sekolahnya,” tuturnya.
Karenanya, Chatarina mengungkapkan, penguatan pengawasan di daerah penting dilakukan. Agar, inspektorat daerah memahami betul semua peraturan pendidikan. Termasuk, soal PPDB.
Selain itu, dia juga berharap sekolah bisa turut bantu verifikasi KK. Dengan begitu, risiko kecurangan PPDB Jalur Zonasi berupa manipulasi KK bisa berkurang. ”Ada satu KK itu 10 anak, bahkan 20 anak. Seharusnya, dalam verifikasi itu dilihat oleh sekolah. Mereka memahami apa itu Kartu Keluarga,” ungkapnya.
Terkait tes, ia memilih untuk tidak mengadakan tes di PPDB, khususnya jalur prestasi. Lagi-lagi, hal ini untuk menghindari adanya manipulasi hasil tes.
Menurutnya, sebagian daerah sudah melakukan tes dan banyak tidak transparan hasilnya. ”Kami prefer untuk jalur prestasi itu sertifikat yang perlombaannya itu setingkat kabupaten, kota, dari lembaga-lembaga yang dianggap kredibel mengeluarkan sertifikat prestasi tersebut,” jelasnya. (*)
Sekretaris Dinas Sosial Bintan, Sri Heny Utami mengecek beras yang disedekahkan ASN Pemkab Bintan di titik kumpul kantor Dinas Sosial Bintan, Bintan Buyu. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Program secanting beras yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan masih terus bergulir.
Sekretaris Dinas Sosial Bintan, Sri Heny Utami mengatakan, program secanting beras yang sudah dijalankan lebih dari 3 tahun terakhir masih terus bergulir.
“Jadi setiap bulan, pegawai akan mensedekahkan lebih kurang 1 kilogram beras untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata mantan Camat Teluk Sebong ini.
Dia mengatakan, untuk pegawai yang ada di kantor dinas, beras dikumpulkan di kantor Dinas sosial di Bintan Buyu.
“Titik kumpulnya di kantor Dinas Sosial,” kata dia.
Sedangkan pegawai yang ada di kecamatan, kata dia, dikoordinir oleh masing-masing pemerintah kecamatan.
“Kecamatan langsung yang distribusikan ke masyarakat. Laporannya tetap ke kita,” kata dia.
Dia mengatakan, setiap bulan beras yang terkumpul dari lebih kurang 4 ribuan pegawai Pemkab Bintan sekitar 1 ton.
Dari beras yang terkumpul, kata dia, akan distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau kecamatan ada kegiatan, misal seperti kegiatan di Numbing kemarin. Pak Camat mengajukan permintaan beras ke dinas untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
Dia mengatakan, program yang diprakarsai kepala daerah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, melalui program ini membiasakan pegawai untuk sedekah.
“Program ini membiasakan pegawai untuk sedekah dan kita mulai dari diri kita sendiri,” kata dia. (*)
batampos – Krisis tenaga las kapal atau welder untuk perusahaan galangan kapal di Kota Batam terjadi sejak tahun 2022 lalu. Pengusaha galangan kapal kesulitan mendapatkan welder yang sesuai dengan spesifikasi untuk galangan kapal. Krisis tenaga welder ini masih terjadi hingga saat ini.
F. Dalil Harahap/Batam Pos seorang welder menggesa pengerjaan tongkang di Sagulung, Jumat (16/6) lalu.
Berbagai sumber menyebutkan krisis tenaga welder ini dipicu oleh upah yang tidak sesuai. Welder profesional untuk galangan kapal banyak yang memilih beralih profesi yang lebih menggiurkan ataupun bekerja di luar negeri karena upah di sana lebih besar.
Suhardi, mantan welder di salah satu perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang yang saat ini berprofesi sebagai tukang teralis rumah mengaku, tak mau lagi menerima tawaran di galangan kapal karena upah yang dia terima tidak seimbang dengan skill dan tenaga yang dia kerjakan. Tenaga welder galangan kapal di Batam saat ini digaji sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per jam sesuai kelas klasifikasi kemampuan yang dimilikinya. Upah ini berbeda berkali lipat dengan upah tenaga welder di luar negeri yang dalam sebulan paling sedikit bisa digaji Rp 20 juta hingga Rp 30 juta.
”Upah di sini terlalu kecil. Tidak sesuai dengan skill dan tenaga yang kita kerjakan.
Dibandingkan dengan luar negeri bisa sepuluh kali lipat selisihnya. Makanya orang pada keluar negeri sekalipun harus melalui penyalur yang ada banyak potongannya ketimbang kerja di sini. Saya sendiri sudah nyaman dengan usaha teralis seperti ini,” ujar pria yang berdiam di wilayah Marina tersebut.
Untuk upah welder di Batam sepengetahuan dia maksimal diangka Rp 30 ribu per jam dan itu pun bagi welder yang punya skill di atas kelas 4 G.
”Kalau istilah welder itu sudah bisa semuanya. Kan dalam kelas welder galangan ini ada 2 G, 3 G dan 4 G. 2 G itu untuk yang bisa las normal dan vertikal, 3 G bisa las normal vertikal dan horizontal dan 4 G bisa normal, vertikal, horizontal dan over head. Jadi kalau masih 2G, 3G dan 4G paling mentok di Rp 25 ribu per jam,” terang Suhardi.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Kepri, Saiful Badri sebelumnya juga menyampaikan hal yang sama. Krisis tenaga welder yang terjadi karena upah yang terlalu rendah. Tukang welder akhirnya memilih ke luar negeri atau beralih profesi. ”Permasalahannya upah yang rendah. Kalau upah sesuai tentu mereka akan bertahan. Jauh perbedaannya dengan luar negeri,” kata Saiful.
Ketua DPP Iperindo Anita Puji Utami tidak menampik persoalan upah yang rendah itu. Dia dan anggota Iperdindo se-Indonesia kini tengah merumuskan kembali tarif pembuatan kapal yang dinilai terlalu rendah selama ini sehingga bisa meningkatkan upah pekerja di lapangan. (*)
Empat perusahaan tersebut meliputi, PT Exelly Elektrik Indonesia, dan PT Astra Otoparts Tbk, yang akan bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur SPKLU.
”Promo merdeka ini hanya ada di bulan Agustus. Kami beri 78 kali cicilan, sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Ayo, jangan sampai dilewatkan kesempatan emas ini,” kata Bachtiar, General Manager Pilar Development.
