Senin, 11 Mei 2026
Beranda blog Halaman 5267

Jaksa Banding Atas Vonis Perkara SIMRS BP Batam

0
IMG 20230116 182253 scaled e1673931837157
Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sastrio Prakoso

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengajukan banding atas vonis perkara korupsi SIMRS BP Batam tahun 2018 ke Pengadilan Tinggi (PT). Alasan banding karena putusan hakim lebih ringan atau tidak sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Dimana dalam sidang beberapa waktu lalu, hakim menjatuhkan pidana pokok 2 tahun penjara, sedangkan dalam tuntutan, Jaksa meminta kedua terdakwa menjalani pidana pokok 3 tahun.

Begitu juga uang penganti kerugian negara yang hanya dibayar terdakwa Priyono yakni Rp 462 juta, sedangkan tuntutan uang penganti Rp 1,8 miliar.

Baca Juga: Beraktivitas Tengah Malam, Tambang Pasir Ilegal di Nongsa Digerebek Polisi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Batam, Aji Satrio Prakoso, mengatakan, langkah banding itu dilakukan lantaran vonis dari Majelis Hakim dinilai tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa.

“Kami lakukan upaya hukum banding karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa (Priyono Al Priyanto dan Rudi Martono) tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa,” kata Aji, kemarin.

Dikatakan Aji, vonis 2 tahun kedua terdakwa tersebut sangat ringan alias jauh dari tuntutan. Dimana dalam kasus ini, terdakwa Priyono Al Priyanto dan Rudi Martono dituntut dengan pidana penjara masing-masing 3 tahun denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Baca Juga: Hari Pertama Operasi Patuh Seligi 2023, Pelanggaran Didominasi Pengendara Motor

Sebab, kata dia, kedua terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Memori banding sudah kami kirim,” tegas Aji.

Menurut Aji, inti memori banding Penuntut Umum adalah terkait tidak sesuainya vonis dengan tuntutan terhadap terdakwa yang diajukan Jaksa.

“Intinya, memori banding yang nanti dikirim adalah terkait tidak sesuainya vonis dengan tuntutan dan ada beberapa tambahan data lain yang kami sampaikan dalam memori banding tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Hari Ini

Untuk diketahui, modus dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka, berawal dari Badan Pengusahaan Batam melaksanakan pengadaan aplikasi SIMRS pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam tahun 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp3.000.000.000. Kemudian tanggal 5 April 2018, panitia lelang, mengumumkan lelang pengadaan aplikasi RSBP Batam dengan pemenang PT. Sarana Primadata.

Namun, dalam proses pengadaan aplikasi SIMRS BP Batam 2018, ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya yang merugikan keuangan negara. Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

Dari hasil audit BPKP Kepri, potensi kerugian negara yang timbul dalam proyek pengadaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BP Batam tahun 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.(*)

Reporter: Yashinta

Bapenda Kepri Genjot Pendapatan Daerah, Realisasi Pajak Rokok 2023 sudah Rp 64.520.766.011

0
Foto: UPTD PPD Bapenda untuk Batam Pos
Kendaraan Pelantar Emas Tanjungpinang untuk melayani antar jemput pembayaran pajak kendaraan bermotor di Tanjungpinang.

batampos- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Diky Wijaya mengatakan, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri sampai triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah melewati separuh target. Adapun jumlah PAD yang sudah dikantongi dari Januari-Juni 2023 sebesar Rp750 miliar.

“Perolehan PAD Provinsi Kepri yang terkumpul pada semester pertama TA 2023 ini sebesar Rp750 miliar atau 55,65 persen dari target Rp1,34 triliun,” ujar Diky Wijaya menjawab pertanyaan media, Selasa (11/7/2023) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, jumlah PAD yang diterima tersebut berasal dari lima jenis pajak daerah. Yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok.

“Pajak BBN-KB yang di semester I tahun 2023 ini secara persentase realisasinya paling tinggi yakni, sebesar 68,99 persen dari target yakni sebesar Rp300 miliar,” jelasnya.

Kemudian disusul oleh PBB-KB, yang terealisasi sebesar 58,31 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 420 miliar. Selanjutnya PKB yang terealisasi Rp233 miliar atau 51,51 persen dari target. Sedangkan Pajak Air Permukaan yang terealisasi sebesar 44,49 persen dari target.

“Kemudian pendapatan dari pajak rokok yang terealisasi pada semester 1 TA 2023 ini adalah sebesar Rp 750 miliar atau 55,65 dari target,” tutup Diky Wijaya.

Sebelumnya ia juga mengatakan, Pemprov Kepri mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri tahun 2023 ini adalah Rp1,34 triliun. Ia optimis, angka ini tercapai, dan melampaui perolehan tahun 2022. Adapun perolehan tahun 2022 lalu adalah 107 persen dari target.

BACA JUGA:Tak Taat Pajak, Kendaraan Jadi Bodong, Diberlakukan Tahun 2024

“Tingginya pencapaian di TA 2022 ini, makanya tahun ini kita optimis realisasinya bisa diangka 109 persen,” ujar Dicky Wijaya.

Menurutnya, dari beberapa objek pajak, Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) masih menjadi andalan untuk menggenjot pendapatan daerah. Disebutkannya, khusus pendapatan daerah Provinsi Kepri yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor pada tahun ini ditargetkan sekitar Rp1,3a triliun.

“Objek pajak yang masuk dalam kelompok ini adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, ada beberapa program yang akan dilaksanakan guna mencapai target PAD ditahun 2023 ini. Seperti melakukan inovasi pelayanan publik, razia pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, hingga pendataan objek pajak. Menyikapi kondisi ini, Dicky meminta personelnya untuk bekerja ekstra dan memberikan pelayanan yang prima.

“Tantangan samsat di Provinsi Kepri semakin besar karena penerimaan pajak kendaraan menjadi tumpuan pendapatan asli daerah,” tutupnya. (*)

reporter: jailani

 

Daftar Realisasi PAD Pemprov Kepri Semeter Pertama TA 2023

Sumber Pendapatan                   Target                            Realisiasi

PKB                           Rp453.193.710.000            Rp233.431.923.781

BBNKB                     Rp300.000.000.000             Rp206.969.527.000

PPBKB                      Rp420.000.000.000            Rp 244.920.876.493

PAP                           Rp1.053.500.000                 Rp 468.739.311

Pajak Rokok             Rp173.930.685.755             Rp 64.520.766.011

Jumlah                   Rp 1.348.177.895.755          Rp 750.311.832.596

Sumber : Bapenda Provinsi Kepri

Keramba Apung di Laut Batam Center Ganggu Alur Pelayaran Internasional

0
keramba apung
Syahbandar dan pihak PT Synergy Tharada, mendatangi pemilik keramba apung yang berada di alur pelayaran internasional di kawasan Batamcenter. Foto: Istimewa untuk Batam Pos

batampos – Keberadaan keramba apung dan pompong (kapal kayu kecil) di kawasan laut sekitar kawasan Batam center diduga menganggu alur pelayaran Internasional.

Sebab, mereka yang berada persis di kawasan Ocarina, kerap berada di tengah-tengah laut yang saat itu dilalui sejumlah kapal.

General Manager Operasional Pelabuhan Internasional Feri Batam center, Nika Astaga, mengatakan, keluhan itu baru disampaikan sejumlah operator kapal. Dimana nahkoda yang berlayar, cukup terganggu dengan keberadaan keramba apung hingga ke tengah laut.

Baca Juga: Beraktivitas Tengah Malam, Tambang Pasir Ilegal di Nongsa Digerebek Polisi

“Ternyata mereka ini (keramba apung) sudah cukup lama. Tapi baru-baru ini, mereka semakin banyak dan dikeluhkan para operator kapal,” jelas Nika.

Dikatakan Nika, setelah mendapat informasi, pihaknya bersama Syahbandar langsung menuju lokasi. Di sana mereka memberi peringatan kepada pemilik keramba agar tidak beraktivitas alur pelayaran internasional.

“Kami sudah peringati beberapa hari lalu, jangan beraktivitas di sana. Sebab sangat membahayakan nyawa penumpang dan lainnya,” sebutnya.

Baca Juga: Hari Pertama Operasi Patuh Seligi 2023, Pelanggaran Didominasi Pengendara Motor

Ia juga mempertanyakan pengawasan dari pemerintah setempat dan instansi terkait. Kenapa keramba apung bisa sampai ada di sekitar jalur pelayaran. Sebab keberadaan keramba apung, tak hanya satu, namun cukup banyak.

“Ada lebih dari satu, mereka seperti bebas tanpa ada pengawasan, kami minta pengawasan dari pemerintah, karena ini menyangkut keselamatan juga,” pungkasnya.(*)

Reporter: Yashinta

Dilema SMAN 1 Batam: Sudah Kelebihan Murid, 200an Siswa Masih Berharap Masuk

0
Potret gerbang SMAN 1 Batam
Ilustrasi. SMAN 1 Batam. Foto: Istimewa

batampos – Dilema SMAN 1 Batam  di PPDB tahun 2023. Saat sudah kelebihan murid, kenyataannya masih ada 265 siswa yang masih menunggu dan berharap bersekolah di SMAN 1 Batam. 

Padahal, sekolah tersebut hanya dapat menampung sebanyak 504 siswa baru. 

Begitulah kondisinya. Dilema SMAN 1 Batam ini, membuat Kepala Sekolahnya, Bahtiar cukup kerepotan dan pusing mencari jalan keluarnya. 

“Itulah kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami hanya mampu terima 14 rombel dengan total siswa 504 orang,” kata Kepala SMAN 1 Batam, Bahtiar, saat ditemui di SMAN 1 Batam, Selasa (11/7). 

Salah satu keterbatasan SMAN 1 Batam adalah dari sisi ruangan kelas. SMAN 1 Batam hanya memiliki 25 ruangan kelas saja. Ruangan tersebut diisi oleh kelas 12 sebanyak 14 rombel dan sisanya 11 kelas diperuntukkan untuk kelas 11 dengan jumlah rombel yang juga mencapai 14 kelas.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Imbau Dinas Pendidikan Patuhi Ketentuan RDT

“Artinya untuk kelas 11 saja kami sudah minus tiga kelas. Dan jelas kami sudah tidak memiliki ruangan lagi,” tuturnya. 

Sementara itu, untuk kelas 10 atau siswa baru katanya, akan memakai sistem double shift. Dimana siswa kelas 11 pulang siang dan dilanjutkan masuk siswa kelas 10. Namun persoalan tidak sampai disitu saja. 

Satu hal yang membuat Dilema SMAN 1 Batam adalah, masih ada sekitar 265 siswa lagi yang masih menunggu agar diterima di SMAN 1 Batam ini. 

“Dengan 14 rombel saja kami sudah minus 3 kelas. Bagaimana kami menambah rombel lagi, jika sekolah tetap menampung 265 siswa ini untuk masuk di SMAN 1 Batam,” ujarnya. 

Berbagai solusi telah Bahtiar lakukan. Mulai dari menambah kuota di setiap kelas yakni dari sebelumnya 36 orang per kelas menjadi 46 orang di setiap kelas.

Namun, solusi itu tetap tidak mampu menampung semua siswa yang statusnya masih menunggu tersebut. 

“Ya, kalau kita tambah 10 siswa per kelas itu hanya mampu menampung 140 siswa saja. Sementara yang ingin masuk ini masih ada 265 siswa lagi,” ujarnya. 

Bahtiar menyebutkan, banyak dari siswa tersebut yang sudah diterima di sekolah negeri seperti SMAN 4 dan SMAN 24 Batam. Namun, mereka tetap bertahan diterima di SMAN 1 Batam. 

Baca Juga: Tidak Diterima di SMAN 1 dan SMAN 3? Ini SMA Negeri Terdekat yang Juga Bagus di Batam

Kondisi inilah yang menjadi dilema SMAN 1 Batam. Sementara dari sisi lain sekolah keterbatasan ruangan kelas. 

“Kami tak bisa memutuskan apakah siswa ini diterima atau tidaknya, karena yang bisa memutuskan tergantung kebijakan dari kepala dinas pendidikan provinsi,” tutur Bahtiar. 

Saat ini katanya, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mengenai kondisi ini dan sekaligus bagaimana solusinya. Selain itu sekolah juga berkoordinasi dengan Ombudsman Kepri dan pihak saber pungli, mengenai kondisi yang tengah dihadapi oleh SMAN 1 Batam tersebut. 

“Kami tetap koordinasi terkait penambahan siswa di setiap rombel ini. Sehingga kedepan tidak ada tudingan negatif bagi SMAN 1 Batam, karena memang seperti inilah kondisinya, ” ucap Bahtiar. 

Solusi lainnya dari sekolah adalah dengan membuka kelas online  dimana solusi ini masih menunggu persetujuan dari provinsi. 

“Ketika ada kunjungan dari tim dari monitoring dan evaluasi Kementerian Pendidikan beberapa waktu lalu, mereka tidak mempermasalahkan kelas online ini dan itu salah satu inovasi kepala sekolah. Paling penting kata mereka, anak-anak dapat pembelajaran dengan baik,” pungkas Bahtiar.

Reporter: RENGGA YULIANDRA

“Harta Karun Lombok” Tiba Agustus

0
Seremoni penyerahan artefak di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda, Senin (10/7). (DITJEN KEBUDAYAAN KEMENDIKBUDRISTEK)

batampos – Museum Nasional Indonesia (MNI) dipilih menjadi “rumah” bagi 472 artefak yang dikembalikan oleh Belanda. Segala persiapan tengah dilakukan oleh MNI dalam menyambut kepulangan benda-benda bersejarah yang telah dijarah pada masa kolonial ratusan tahun lalu.

Pelaksana Tugas Kepala BLU Museum Nasional Indonesia (MNI) Ahmad Mahendra menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah hal menyangkut langkah-langkah penerimaan hingga treatment ratusan benda bersejarah tersebut. Dia merunut, nantinya, saat tiba di Indonesia akan dilakukan penyecekan jumlah dan jenis koleksi. Ini untuk memastikan kesesuaian dengan daftar yang dikembalikan. ”Pengecekan dilakukan baik saat di Belanda maupun saat tiba di Jakarta,” ungkapnya saat dihubunggi, kemarin (11/7).

Pengecekan juga dilakukan pada kondisi koleksi (condition report), mulai dari sebelum keberangkatan hingga tiba di Tanah Air. Apabila ditemukan kerusakkan pada artefak akibat perjalanan maka akan dilakukan treatment sesuai dengan tingkat kerusakkan koleksi.

Setiba di MNI, proses pencatatan dimulai. Pencatatan ini untuk memasukkan artefak dalam data registrasi koleksi MNI.

Selanjutnya, seluruh koleksi akan di simpan dalam storage. Tentu, proses penyimpanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurutnya, tantangan terberat dalam penyimpanan koleksi ini adalah penyiapan ruang karantina. Ini wajib sesuai standar keamanan. Bukan hanya itu, iklim lingkungan storage pun harus diperhatikan betul.

”Dan kedua hal tersebut sangat bergantung pada jenis bahan dan kondisi koleksi,” jelasnya. Artinya, treatment untuk masing-masing koleksi bakal berbeda.

Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan, repatriasi benda bersejarah ini tak sekadar memindahkan barang dari Belanda ke Indonesia. Nantinya, akan dilakukukan kajian terhadap koleksi. Sehingga akan diungkap pengetahuan sejarah dan asal-usul benda bersejarah tersebut.

Selain itu, kajian ini juga untuk kebutuhan penataan dalam pameran. Dengan begitu bisa sesuai dengan alur cerita yang ada. ”Atau nanti dapat dilakukan pameran khusus terkait koleksi tersebut dan sejarah pengembaliannya. Ini sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat,” tuturnya. Program serupa juga pernah dilakukan pada pameran temporer koleksi Delft dengan judul Kembali ke Tanah Merdeka pada tahun 2019.

Disinggung soal proses pengiriman, Mahendra menyebut, 472 artefak tersebut kemungkinan besar dikirim secara bertahap dari Belanda ke Indonesia. Belum ada tanggal pasti, namun proses sedang berlangsung. ”Agustus dan September sudah sampai di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

Beraktivitas Tengah Malam, Tambang Pasir Ilegal di Nongsa Digerebek Polisi

0
2b94b7d0 a9fa 4e15 b3d1 04b7cdb6a0ff e1689089792886
Polisi mengamankan belasan orang yang diduga sebagai pekerja tambang pasir ilegal di Sambau, Nongsa, Selasa (11/7) dini hari. F.Budi untuk Batam Pos

batampos – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang menggerebek lokasi tambang pasir ilegal di kawasan Sambau, Nongsa, Selasa (11/7) dini hari. Dalam penggrebekan ini, polisi menangkap belasan orang.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono membenarkan adanya penggerebekan tambang pasir ilegal ini.

“Bener, kita menggerebek salah satu lokasi tambang pasir ilegal,” kata Budi.

Baca Juga: Pengusaha Batam Tolak Kenaikan Tarif Bongkar Muat di Batuampar

Budi mengatakan, lokasi tambang pasir tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hingga terdapat lubang besar.

“Dari lokasi, kita mengamankan belasan pekerja, mesin pompa, dan truk untuk pengangkutnya,” katanya.

Budi menambahkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai pekerja tersebut. Pemeriksaan mengarah ke pemilik lokasi tambang ilegal.

“Kita masih melakukan pemeriksaan. Siapa pemiliknya dan berapa lama beroperasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Warga di Perumahan Baru Bisa Buka Pangkalan Gas, Perizinan Dipermudah

Informasi yang didapatkan, aktivitas tambang ilegal ini sengaja di lakukan pada tengah malam. Kemudian proses pengangkutan pasir dilakukan pada pagi hari.

“Nanti kita sampaikan informasi lengkapnya setelah pemeriksaan dan penetapan tersangka,” tutup Budi. (*)

 

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

 

TPP Harus Bisa Menganalisa dan Evaluasi Program Pembangunan Desa

0
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat membuka rakor TPP tahun 2023.

batampos– Bupati Karimun, Aunur Rafiq memimpin Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kabupaten Karimun, Senin (10/7). Rakor TPP selama dua hari itu iikuti sebanyak 35 orang.

Bupati menyampaikan, rakor TPP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Selai itu, untuk mensinkronkan atau menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan kecamatan serta desa.

“Dengan meningkatkan pola pikir TPP, tentu kita harapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatur manajemen desa. Hal ini sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,” ucap Bupati.

Pelaksanaan rakor selama dua ini, Bupati sangat menekankan kepada tugas, dan fungsi TPP. Diantaranya, dapat menganalisa dan mengevaluasi program pembangunan desa yang telah berlangsung.

BACA JUGA:Dugaan Jual Beli Aset Desa Berakit, Jaksa Periksa Dua Mantan Kades di Bintan

“Terpenting, TPP harus bisa menganalisa dan evaluasi program. Selanjutnya berkoordinasi dengan kecamatan maupun pemerintah daerah dalam perumusan langkah pemecahan masalah yang menjadi hambatan di lapangan,” paparnya.

Mengingat, visi dan misi yang dimiliki pemerintah daerah meyambung dengan visi dan misi di kecamatan maupun desa. Yakni Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Karimun Jackie Steward Touw menyampaikan, rakor TPP Se-Kabupaten Karimun adalah singkronisasi dan peyamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Tenaga Pendamping Profesional.

“Dengan sinkron dan saling berkoordinasi diharapkan dapatmembawa manfaat bagi perubahan pola pikir dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa.” imbuh Jackie. (*)

reporter: ichwanul fahmi

Hari Pertama Operasi Patuh Seligi 2023, Pelanggaran Didominasi Pengendara Motor

0
Razia Kendaraan 3 F Cecep Mulyana
Ilustrasi. Razia kendaraan di Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Operasi Patuh Seligi 2023 akan berlangsung selama 14 hari atau sampai 23 Juli mendatang. Di awal operasi, pelanggaran didominasi pengendara sepeda motor.

“Hari pertama operasi itu banyak pelanggaran R2 (sepeda motor),” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Cut Putri Amelia Sari melalui KBO Satlantas Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra, Selasa (11/7).

Adapun pelanggaran yang ditemukan pada pengendara sepeda motor yakni tidak menggunakan helm, melanggar rambu, hingga berboncengan lebih dari satu orang.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Diduga Milik Andhi Pramono di Batam

“Kepada pelanggar kita berikan edukasi. Untuk penegakan hukumnya dengan ETLE atau statis dan mobile,” katanya.

Diketahui, Operasi Patuh Seligi 2023 ini memiliki sasaran berupa pemberian teguran pada 7 prioritas pelanggaran. Seperti pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur, pengemudi atau pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang.

Baca Juga: Enam Bulan, Terjadi 2.000 Laka Kerja di Batam

Kemudian pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety belt, pengemudi atau pengendara yang dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol, pengemudi atau pengendara yang melawan arus dan pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan.

“Jumlah personel yang ikut operasi ini 72 orang. Diharapkan dalam operasi ini, pengendara lebih mematuhi peraturan lalu lintas,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

Blokir 145 Rekening, Temukan Dugaan Penyalahgunaan Kekayaan Al Zaytun

0
Menko Polhukam Mahfud MD. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengungkap temuan baru terkait dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dan Panji Gumilang. Kemarin (11/7) Mahfud menyebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 145 rekening. Tidak hanya itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapati 295 sertifikat tanah terkait Panji Gumilang dan keluarga yang diduga bermasalah.

Menurut Mahfud, ratusan sertifikat tanah itu diduga bermasalah lantaran tampak ada penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun. ”Tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang dan istrinya,” terang dia. Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membeber temuan yang sudah sampai ke tangannya. Diantaranya sertifikat tanah atas nama Abdussalam Raden Panji Gumilang sebanyak 107 sertifikat. ”Dengan bidang tanah luasnya 806.00 meter persegi atau 805 ribu meter persegi lebih sekian,” jelas dia.

Kemudian sertifikat tanah lain atas nama Farida dengan total 22 bidang tanah yang luasnya 142.500 meter persegi, sertifikat tanah atas nama Imam Prawoto atau sering disebut Abu Toto sebanyak 35 bidang tanah dengan luas 89.700 meter persegi, sertifikat tanah atas nama Ahmad Prawira Utomo sebanyak sembilan bidang dengan luas 159 ribu meter persegi, atas nama Ikhwan Triatmo sebanyak enam bidang dengan luas 69 ribu meter persegi, dan atas nama Anis Khairunnisa sebanyak 43 bidang dengan luas 442 ribu meter persegi.

Tidak hanya itu, Mahfud menyebut ada sertifikat untuk 31 bidang tanah atas nama Hakim Prasojo dan 42 bidang tanah atas nama Sofiah. ”Itu data yang diperoleh sampai dengan pagi (kemarin) dari BPN. Nama, tempat tinggal, dan tanggal lahirnya sama pemiliknya,” terang Mahfud. Bukan tidak mungkin datanya akan terus bertambah. Sebab, Mahfud sudah menerima laporan dari Jawa Barat yang menyebut Panji Gumilang punya banyak nama. Dia memastikan bahwa selama ada dugaan pelanggaran, semua bakal ditelusuri.

Berkaitan dengan proses hukum yang tengah berjalan, Mahfud menyerahkan seluruhnya kepada aparat kepolisian. Dia hanya menegaskan semua persoalan terkait Al Zaytun harus diselesaikan. Mahfud tidak ingin, polemik Al Zaytun berulang mencuat setiap kali menjelang pemilu atau ketika tensi politik mulai naik. ”Sekarang harus diselesaikan. Dengan catatan, Al zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan,” tegas dia. Pemerintah akan membina dan menyesuaikan kurikulum pendidikan di pondok pesantren itu.

Mahfud menegaskan, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan di sana tidak akan ditutup. ”Tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa. Akan terus berjalan. Dibina oleh pemerintah pemikiran agamanya,” kata dia. ”Tapi, Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Pesantren Al Zaytun itu tindak pidananya akan kami selesaikan. Agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik,” lanjutnya. Meski tidak menyebut secara gamblang, dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat bisa jadi Polri mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut.

Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan, namun hingga saat ini belum juga menetapkan tersangka. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, untuk penetapan tersangka, penyidik masih menunggu hasil kajian barang bukti yang tengah dilakukan Puslabfor. ”Bukti yang dikumpulkan masih dianalisa,” ujarnya kemarin.

Ada sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar konten Panji Gumilang dan video. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli. ”Rencananya Rabu (12/7) dan Kamis (13/7) minta keterangan saksi ahli,” ujarnya.

Saksi ahli yang diperlukan untuk melengkapi berita acara perkara (BAP) yakni, ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli ITE. Menurutnya, setelah semua selesai, dari hasil uji labfor bukti dan pemeriksaan saksi, barulah dilakukan gelar perkara. ”Untuk penetapan tersangka dalam kasus tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Panji Gumilang telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan adanya pidana lainnya. Kedua pidana tersebut akan digabung dalam satu berkas perkara.

Sementara itu persoalan hukum untuk Panji Gumilang berpotensi bertambah. Ini menyusul keluarnya somasi dari Pimpinan Pusat Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII). Wakil Ketua Umum MPII Arif Fahrudin mengatakan, somasi itu buntut keberatan mereka terhadap pernyataan Panji Gumilang beberapa waktu lalu.

“Panji Gumilang telah menyampaikan pernyataan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia,” katanya. Arif mengatakan, mereka meminta agar Panji Gumilang mencabut pernyataan tersebut. Kemudian juga meminta maaf secara terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia.

Arif mengatakan mereka memberikan waktu lima hari kepada Panji Gumilang untuk memenuhi tuntutan dalam somasi itu. Jika sampai batas waktu tersebut Panji Gumilang tidak melakukan hal tersebut, maka MPII akan menempuh jalur hukum. Melaporkan Panji Gumilang ke kepolisian atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik institusi MUI.

Beberapa hari terakhir hubungan Panji Gumilang kembali menghangat. Terbaru muncul kabar bahwa pengasuh pesanan Al-Zaytun itu menggugat MUI secara kelembagaan dan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Pusat itu mencapai Rp 1 triliun. Gugatan itu muncul karena Panji Gumilang merasa tersudutkan oleh MUI beserta pimpinannya. Dikonfirmasi terpisah Anwar Abbas belum bersedia memberikan komentar lebih jauh soal gugatan tersebut.

Sementara itu Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah kepada wartawan di Jakarta menyampaikan, Panji Gumilang sebaiknya tidak memperpanjang polemik. “Tidak perlu membuat kegaduhan baru,” katanya. Menurut dia sejumlah ajaran atau pernyataan Panji Gumilang belakang sudah memicu polemik di masyarakat. Kemudian ditambah soal gugatan lagi. (*)

Reporter: JP Group

Produksi CN-235 Meningkat Jadi 8 Pesawat Pertahun

0
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023). Prabowo Subianto melaporkan sejumlah perkembangan di bidang pertahanan dan geopolitik kepada Presiden Joko Widodo. (Muchlis Jr SETPRES)

batampos – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Senin (10/7) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dilaporkan adalah peningkatan kemampuan produksi pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI). Sleain itu juga kondisi pertahanan nasinal maupun geopolitik.

“Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan, dan juga perkembangan geopolitik cukup bagus perkembangannya,” ujar Prabowo setelah bertemu dengan Kepala Negara. n.

Dalam bidang industri pertahanan, Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT DI yang telah bisa memproduksi delapan pesawat pertahun. Sebelumnya hanya dua pesawat tipe CN-235 saja. “Sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya, sekarang mereka mampu, dari laporannya PT DI, delapan CN0235,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik. Sebab kepercayaan luar negeri terhadap industri kedirgantaraan tanah air meningkat. Permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi. “Ada 100 persawat CN-235 yang dipesan dari berbagai negara, baik dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Gerindra itu. Dia menambahkan bahwa ini membuat Indonesia bangga.

Tren positif ini membuat pemerintah terus mendorong industri pertanahan tanah air. Kementerian Pertahanan, menurut Prabowo, terus mendorong agar industri pertahanan lebih efisien, lebih produktif, dan lebihinovatif. “Tidak malu-malu kerja sama dengan siapa pun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita,” ujar Prabowo.

Di samping itu, dia juga melaporkan keinginan beberapa negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk pengiriman perwira dan bintara negara lain untuk dilatih di Indonesia. “Mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara,” ucapnya. Negara di Afrika menurut Prabowo banyak yang meminta dilatih oleh tentara Indonesia. (*)

Reporter: JP Group