batampos – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan, masyarakat untuk tidak perlu mengungkit masa lalu soal relasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tengah rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Said, hubungan Megawati dengan SBY selama ini tidak terjadi masalah apapun.

“Dari dulu tidak ada apa-apa. Bagi saya beginilah sesungguhnya, kenapa sih kita itu menjadi bangsa yang selalu mengorek-ngorek luka, mengorek masa lalu, mengorek sesuatu yang inginnya itu kalau nggak negatif nggak jadi berita,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Said mengutarakan, pihaknya terus bergerak dalam membangun bangsa dengan semangat gotong-royong. Karena itu, PDIP membuka pintu selebar-lebarnya dengan partai politik lain, dalam menghadapi Pilpres 2024 termasuk dengan Partai Demokrat.

“Demokrat itu partai politik, perlu kami ajak bicara, perlu ajak komunikasi. Kan itu dulu, jangan kemudian begitu bertemu, wah ini nanti PDIP akan ngerusak koalisi, mana bisa kamu punya niat seperti itu, tidaklah,” ucap Said.

Menurut Said, ajakan berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan menempatkan AHY sebagai salah satu cawapres potensial Ganjar Pranowo merupakan bentuk penghormatan PDIP terhadap Partai Demokrat dan AHY.

“Ini penghormatan bagi setiap partai politik supaya kami bisa berkomunikasi dengan semua partai politik sebagaimana yang dulu kami gagas ketika Mbak Puan melakukan silaturrahim kepada semua partai politik,” tegas Said.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkap pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di RM Ayam Berkah Melawai, Blok M Jakarta Selatan, Minggu (11/6). Jansen menyebut, kedua elite politik itu berencana mempertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Di pertemuan tadi dibahas untuk mengatur waktu yang pas kapan mas AHY dan mbak Puan bertemu sambil mencocokkan jadwal masing-masing,” ungkap Jansen, Minggu (11/6) malam.

Menurut Jansen, rencana pertemuan AHY-Puan Maharani akan membahas berbagai persoalan kebangsaan, serta pesta demokrasi yang diharapkan semakin baik ke depan serta berbagai hal lain tentang Indonesia. Jadi bukan sekedar membahas urusan Pilpres.

Menurut Jansen, masing-masing pihak saling memahami telah menentukan pilihan politik masing-masing dalam menghadapi Pemilu 2024. Partai Demokrat sejak awal telah tegas bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

“Termasuk kami juga memahami posisi PDIP yang hari ini telah mengusung mas Ganjar,” ujar Jansen.

Jansen memastikan, pertemuan tersebut berlangsung terbuka. Karena itu, parpol pengusung Anies yakni Partai NasDem dan PKS sudah mengetahui terkait rencana pertemuan tersebut.

“Sekjen kami bang Teuku Riefky juga sudah menyampaikannya ke teman-teman kami tim 8 di Koalisi Perubahan tentang akan adanya pertemuan ini. Jadi pertemuan ini terbuka, diketahui dan telah djsampaikan ke teman-teman kami di Koalisi Perubahan,” ungkap Jansen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Mengupdate penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Bea Cukai Makassar, bahwa yang bersangkutan juga kami tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan penetapan status tersangka TPPU terhadap Andhi Pramono dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti terkait upaya menyembunyikan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

“Ada dugaan tersangka ini menyembunyikan, dengan sengaja menyamarkan asal usul dari aset yang diduga diperoleh dari korupsi. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti kami tetapkan lagi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.

KPK pada 15 Mei 2023 telah mengumumkan dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan.

“Perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kami ingin sampaikan bahwa benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan, kemudian saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya ya,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/5).

Ali tidak menyebutkan secara langsung siapa tersangka dalam kasus tersebut, namun memberikan petunjuk bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

“Identitasnya kan belum bisa kami sampaikan, tetapi teman-teman juga pasti sudah tahu, kalau kemudian Bea Cukai di Makassar siapa,” ujarnya.

Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di Kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial.

KPK juga mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono.

Atas laporan tersebut KPK kemudian memanggil Andi Pramono untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada Selasa (14/3).

Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada Rabu (15/5) dan Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. (*)

Reporter: Antara

batampos – Unjuk rasa besar terjadi di Prancis, menolak rencana pemerintah Emmanuel Macron dalam menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun, April lalu.

Tujuh tahun sebelumnya, di 2016, Tiongkok mencabut kebijakan satu anak, demi mendorong rakyatnya memiliki banyak anak.

Kebijakan satu anak ternyata membuat populasi usia produktif semakin berkurang sehingga menekan produktivitas ekonomi.

Tak hanya itu, kebijakan itu memaksa negara mengalokasikan anggaran yang semakin besar untuk penduduk usia tua yang jumlahnya kian banyak seiring dengan naiknya tingkat harapan hidup.

Di Rusia beberapa bulan lalu, Presiden Vladimir Putin menjanjikan bantuan 1 juta rubel (Rp180 juta) kepada warga perempuan yang mampu membesarkan sepuluh anak.

Negara terluas di dunia itu menghadapi masalah turunnya angka kelahiran yang menghambat produktivitas ekonomi dan membuat sejumlah wilayah kekurangan penghuni.

Lain lagi dengan Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida mengalokasikan anggaran 3,5 triliun yen (Rp373 triliun) per tahun guna melindungi anak-anak dengan lebih baik lagi sehingga harapan hidup anak meningkat dan kemudian menjadi fondasi untuk penduduk usia produktif yang tinggi.

Jepang juga menghilangkan batas penghasilan bagi keluarga yang mendapatkan subsidi penitipan anak dan beasiswa perguruan tinggi.

Dalam kata lain, Jepang berusaha merangsang keluarga-keluarga agar memiliki anak yang banyak.

Itu adalah beberapa contoh persoalan demografis yang pelik yang tengah dihadapi dunia saat ini.

Di satu sisi, penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar orang, tapi di sisi lain persoalan ini menguak ironi mengenai terus turunnya angka kelahiran.

Saat bersamaan, penduduk berusia tua semakin banyak sehingga perbandingan usia produktif dan tidak produktif menjadi tak lagi begitu lebar.

Kedua aspek ini menekan tingkat produktivitas ekonomi dan memaksa negara menaikkan anggaran untuk kalangan usia tua, dari tunjangan pensiun sampai jaminan kesehatan.

Usaha Macron menaikkan usia pensiun di Prancis sampai 64 tahun bisa dilihat dari logika tersebut.

Tak seperti China dan Rusia, Prancis yang liberal, tak bisa memaksa penduduknya agar berketurunan atau apalagi memiliki banyak anak.

Salah satu cara yang masuk akal adalah menaikkan usia kerja sampai 64 tahun.

Prakarsa ini bisa menghemat alokasi dana negara untuk anggaran pensiun dan sekaligus meningkatkan angkatan kerja yang vital bagi produktivitas ekonomi.

Rakyat Prancis berstatus pegawai negeri tentu saja memprotes prakarsa ini karena mereka dipaksa bekerja sampai usia jauh lebih tua yang seharusnya menjadi masa menikmati masa tua.

Masalah demografis yang pelik ini menggambarkan konsekuensi lain dari dikotomi jumlah penduduk yang kian banyak di satu sisi, dengan tingkat harapan hidup yang semakin tinggi dan angka kelahiran yang terus merendah di sisi lainnya.

Semakin banyak saja faktor yang membuat tingkat kelahiran di banyak negara terus menurun. Salah satu faktor yang bisa disebut adalah kecenderungan kaum muda untuk menunda pernikahan karena biaya hidup yang tinggi.

Di Indonesia misalnya, sudah jarang ditemui orang menikah dalam usia belia dan lebih jarang lagi mendapati keluarga yang memiliki lebih dari dua anak.

Ini persoalan global yang membuat jumlah penduduk di banyak negara terus menyusut.

Mengutip analisis The Economist, 250 tahun sejak era Revolusi Industri, jumlah penduduk dunia memang mengalami ledakan, tapi sebelum akhir abad ke-21 ini, jumlah penghuni Planet Bumi ini untuk pertama kali sejak Black Death mengalami penyusutan.

Black Death adalah masa ketika penduduk dunia menyusut drastis akibat pandemi besar di Eurasia Barat dan Afrika Utara pada 1346-1353 yang merenggut 75 juta sampai 200 juta nyawa manusia.

Namun demikian, penyusutan jumlah penduduk saat ini tidak terjadi karena kematian massal seperti sewaktu Black Death, melainkan oleh turunnya angka kelahiran.

Pada 2000 tingkat kesuburan global masih berada pada 2,7 kelahiran per wanita atau masih di atas batas toleransi 2,1 yang biasa disebut “replacement rate”.

Tetapi saat ini angka tersebut hanya 2,3 dan kecenderungannya pun terus menurun.

Di 15 negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan India, angka kelahiran itu berada di bawah replacement rate 2,1.

Sebaliknya, proporsi penduduk usia tua semakin besar di beberapa negara.

Bukan hanya di negara-negara maju seperti Jepang dan Italia, tapi juga di negara-negara berkembang seperti Brazil, Meksiko dan Thailand.

Bahkan, pada 2030, separuh penduduk Asia Timur dan Tenggara diprediksi terdiri dari penduduk usia di atas 40 tahun.

Kecenderungan ini pastinya mempengaruhi negara dalam bagaimana mengalokasikan anggaran untuk merawat dan menanggung penduduk usia tua.

Penurunan warga global ini menjadi PR bersama. Sejumlah negara mengakali hal itu dengan menaikkan pajak penghasilan kepada kaum pekerja produktif.

Tapi akibatnya, langkah ini membuat tingkat upah menjadi naik. Dan situasi ini tentu kabar buruk untuk daya saing ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Turunnya angka kelahiran tapi naiknya angka harapan hidup ini sudah menjadi fenomena global.

Semakin banyak saja negara yang mengkhawatirkan dampak menyusutnya usia produktif dan bertambahnya penduduk usia lanjut terhadap pengelolaan ekonomi.

Di antara negara yang menghadapi masalah serupa itu adalah Tiongkok yang saat ini berada pada angka 1,07 atau jauh di bawah replacement rate 2,1.

Penduduk usia kerja di negeri ini perlahan berkurang. Pada 2011, angkanya sempat mencapai puncak 900 juta orang. Namun sampai pertengahan abad ini diprediksi bakal menyusut menjadi 700 juta orang.

Gambaran terakhir ini membuat setiap 100 orang usia kerja di China saat ini, mesti mensubsidi setiap 106 orang lanjut usia dan anak-anak, dengan pengenaan pajak penghasilan yang lebih tinggi.

Struktur demografis yang berubah lebih jauh lagi akan mempengaruhi komposisi dan struktur penduduk yang akibatnya bisa luas sekali, tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tapi juga politik, sosial dan keamanan.

Penyusutan jumlah penduduk membuat angkatan kerja produktif berkurang untuk kemudian menaikkan biaya tenaga kerja yang akibatnya bisa melemahkan daya saing ekonomi. Situasi ini pastinya dihindari oleh negara atau entitas bisnis mana pun. (*)

Sumber: Ant

batampos – Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Deding Ishak, menolak penghapusan kewenangan Kejaksaan dalam menyidik korupsi. Revisi UU Kejaksaan dilakukan karena kesadaran perlunya kewenangan Kejaksaan ditambah.

Menurut Deding, kewenangan melakukan penyidikan tentang tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

UU Kejaksaan direvisi oleh DPR dan Presiden pada tahun 2021, sehingga lahir UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam revisi tersebut kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dihapuskan, justru kewenangan Kejaksaan diperkuat dengan tambahan kewenangan seperti kewenangan dalam pemulihan aset maupun di bidang intelijen penegakan hukum.

“Revisi ini didasari bahwa perlu ada penguatan terhadap kewenangan Kejaksaan, serta menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia,” kata Deding, Senin (12/6).

Dengan demikian, ujar Deding, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Yang perlu dikawal lanjut dia, adalah bagaimana Kejaksaan dapat bekerja secara profesional, proporsional dan transparan dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, dan tidak tebang pilih dalam pelaksanaannya.

“Meski berada dan menjadi bagian pemerintah dalam menjalankan tusinya harus tetap mandiri otonom dan independen, serta tidak menjadi alat kekuasaan, apa lagi menjadi alat partai yang berkuasa,” tegas Deding.

Sebelumnya, sejumlah advokat mengajukan justical review (JR) ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dicabut. (*)

Reporter: JP Group