batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menunda sidang Jonni alias Apin BK dalam acara tuntutan perkara judi online.

”Kami memohon kepada majelis hakim agar menunda persidangan tuntutan perkara Jonni alias Apin BK,” ujar JPU Frianta Felix Ginting seperti dilansir dari Antara dalam persidangan, Senin (5/6).

Menurut JPU Frianta, penundaan agenda sidang Apin BK karena berkas tuntutan belum selesai. Sebab butuh pertimbangan dan kehati-hatian.

Sementara itu, hakim ketua Dahlan memberikan waktu selama satu minggu atau 12 Juni untuk menyelesaikan berkas tuntutan dari JPU tersebut. Sidang virtual itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun majelis hakim sempat mengalami keterlambatan hingga pukul 12.00 WIB.

Sebelumnya, dakwaan JPU menguraikan pada November 2021, terdakwa bersama Niko Prasetia, Eric Willian (keduanya dilakukan Penuntutan terpisah), serta Didi, Charles, Hartanto Sugeng alias Atung, dan Alfredo (belum tertangkap), melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa izin. Yaitu sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi.

Sebagai pemilik server judi, terdakwa juga menawarkan server judi miliknya yakni server judi zoom engine, infiny, dan sever judi plaza yang berisi permainan game judi online slot, kasino, spot, dan lain-lain, yang didapat terdakwa dari Charles (belum tertangkap) kepada saksi Niko Prasetia dan saksi Eric William.

Dengan komitmen, terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 persen dari total kekalahan pemain judi online yang dikendalikan leader, Eric William di ruangan pada lantai II dan III Kafe Warna Warni Deli Serdang.

Apin BK dijerat dengan pasal berlapis yakni dakwaan pertama kesatu, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian dakwaan kedua kesatu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atau ketiga, pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik apabila nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk ke dalam radar bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

“Karena itu Pak Erick sekalipun yang didukung PAN untuk menjadi cawapres, selama ini kami juga mengikuti Pak Erick. Apakah masuk radar? Iya,” kata Muzani usai pertemuan silaturahim dengan DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.

Muzani juga membenarkan bahwa dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas nama Erick Thohir yang disodorkan oleh DPP PAN.

“Ya, tadi memang nama Erick Thohir bukan hanya diangkat, (disodorkan) menjadi menu wajib yang harus diomongkan,” ujarnya.

Dia mengaku menyimak pembahasan terkait dan akan menyampaikan hasil pembicaraan itu kepada Prabowo Subianto.

Sebab, kata dia, nama-nama yang diangkat dalam pertemuan partai politik tersebut merupakan sosok yang dianggap terbaik bagi bangsa dan negara.

“Mudah-mudahan akan menyampaikan hasil pembicaraan itu dengan Pak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Muzani menuturkan bahwa kriteria cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto ialah sosok yang bisa bekerja sama dalam hal melanjutkan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai visi bersama.

“Bisa bekerja sama dengan Prabowo dalam hal melanjutkan legacy kepemimpinan Pak Jokowi, pemerintahan maupun pembangunan lainnya,” katanya.

Dia menyebut bahwa Prabowo akan terbuka untuk berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo dalam menentukan cawapres yang akan mendampinginya, termasuk berbagai tokoh dan kalangan lainnya.

“Saya kira Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua tokoh. Apalagi dengan seorang presiden, penting karena ini adalah orang yang legacy-nya akan diteruskan. Saya kira pasti akan dilakukan itu. Tokoh-tokoh banyak Prabowo berdiskusi, kyai-kyai, para pensiunan jenderal dan senior politik,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk menjadi menu wajib untuk dibahas dalam pertemuan bersama partai politik (parpol) lain, begitu pula saat pertemuan dengan DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin.

“Untuk urusan Pak Erick Thohir, itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Nah, itu juga yang kami sampaikan (ke Partai Gerindra),” kata Eddy usai pertemuan dengan DPP Partai Gerindra dilangsungkan di Kantor DPP PAN, Jakarta.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Reporter: Antara

batampos– Untuk menghargai keragaman budaya Indonesia dan Malaysia digagas program silang budaya Wonderful Nusantara Festival 2023yang dihadiri 500 orang di Johor Bharu.

“Memang kita ingin tunjukkan bahwa budaya ini adalah cara kita menjalin kerja sama yang erat,” kata Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia, Minggu (4/6).

Oleh karena itu, ia berharap festival tersebut berjalan baik, sehingga tahun berikutnya dapat kembali diadakan dengan format yang lebih baik, menjadi agenda budaya tahunan bersama Indonesia dan Malaysia, khususnya Johor.

Ketua Komite Pariwisata Lingkungan, Warisan dan Budaya Negeri Johor Raven Kumar Anak Lelaki Krishnasamy saat membuka festival tersebut mengatakan budaya menjadi dasar sebuah negara.

Kepada pelajar dua negara yang hadir, ia mengatakan saat sekolah, negara ingin maju, ingin menjadi pemimpin yang baik, maka perlu paham soal budaya.

Saat hendak membuat sebuah keputusan maka perlu melihat budaya yang dimiliki, maka keputusan itu pasti akan tepat, kata dia.

Pemerintah Negeri Johor bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Departemen Pendidikan Negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor untuk pertama kalinya menyelenggarakan “Program Silang Budaya: Wonderful Nusantara Festival 2023”, yang digagas dengan tujuan untuk menghargai keragaman budaya dua negara.

Acara, yang berlangsung pada 4 Juni 2023 di Kompleks Peninggalan Sultan Abu Bakar, tersebut menampilkan keharmonisan dan kekayaan budaya kedua negara melalui pertunjukan lintas budaya, pameran hidangan pusaka, bahasa dan sastra, seni lukis dan permainan tradisional.

BACA JUGA:WNI yang Hanyut di Perairan Malaysia Diselamtkan KJRI Johor Bahru

Selain itu, program tersebut juga menampilkan pertunjukan tari yang unik oleh empat asosiasi pelajar Indonesia di Malaysia, tujuh sekolah di negeri Johor dan pertunjukan penutup khusus dari Sekolah Seni Malaysia, Sekolah Indonesia dan Artis Budaya Yayasan Warisan Johor.

Selain pelajar dari sejumlah sekolah Malaysia di Johor Bahru, pelajar Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), mahasiswa Indonesia dari Sanggar Swastamita di Universiti Teknik Malaysia (UTM), mahasiswa dari Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor (UT Pokjar Johor) ikut mementaskan berbagai tarian, seni budaya dua negara.

Tari Zapin Johor, Tari Saman, hingga Tari Indang hanya beberapa tarian yang ditampilkan tanpa jeda dalam pertunjukan selama lebih dari dua jam tersebut.

Dengan koreografi, busana, tata cahaya dan suara yang saling mendukung, mereka yang hadir tampak begitu puas dan terhibur.

Wonderful Nusantara Festival 2023 ditutup dengan seluruh peserta bernyanyi bersama sambil mengibarkan bendera dua negara memenuhi ruang pementasan tersebut. (*)

reporter: antara

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga dari tujuh orang tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang melibatkan mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).

Tiga tersangka tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Abdul Rachman (AR), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Mubarak Ahmad (MA) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang Suhirman (SR).

“Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MA, AR dan SR untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.

Sedangkan empat tersangka lain yang belum dilakukan penahanan yakni Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (SI), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Moh. Ramdon (MR), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Bambang Haryono (BH) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Raharjo

Ali menerangkan rangkaian kasus tersebut berawal saat mantan Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

Mukti kemudian mempercayakan Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang.

Mukti kemudian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II.

Ada beberapa jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II dengan kisaran tarif bervariasi mulai Rp15 juta sampai Rp100 juta.

Tersangka AR, MA, SR, SI, MR, BH masing-masing memberikan Rp100 juta sedangkan RH memberikan Rp50 juta untuk mengikuti seleksi posisi jabatan eselon II sebagaimana tawaran dari Adi Jumal Widodo agar dapat dinyatakan lulus.

Penyerahan uang dilakukan secara tunai di kantor Adi Jumal Widodo dan selalu diinformasikan pada Mukti Agung Wibowo.

Dengan penyerahan uang tersebut, AR, MA, SR, SI, MR, BH dan RH kemudian dinyatakan lulus dan menduduki jabatan eselon II.

Uang terkumpul sejumlah sekitar Rp650 juta tersebut kemudian diistilahkan sebagai “uang syukuran” dan selanjutnya digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang di antaranya untuk mendukung kegiatan muktamar PPP di Makassar tahun 2022.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: ANTARA

batampos – Seseorang yang mengaku oknum Anggota Batalyon B Brimobda Riau bernama Bripka ADI, mengaku telah memberikan setoran fantastis senilai total Rp 650 juta kepada komandan batalyon. Hal ini diungkapkan ADI, dalam akun Instagram @andrydarmairawan07.2.

Sontak, unggahan ini kemudian diposting ulang oleh beberapa akun Instagram lainnya, sehingga menjadi viral. Dalam postingan itu, Bripka ADI juga menyebut dirinya didemosi dan dipindahkan ke Batalyon A di Pekanbaru.

Terkait adanya hal itu, Kabid Propam Polda Riau Kombes Pol J Setiawan, mengatakan pihaknya telah memproses kasus tersebut jauh sebelum pernyataan Bripka ADI viral. Menurut Setiawan, soal demosi yang disampaikan Bripka ADI pada postingannya, bahwa hal tersebut hanyalah mutasi biasa yang dilaksanakan secara berkala.

“Jadi untuk Brimobda Riau sendiri pada tanggal 3 Maret 2023 itu memutasi 38 personel. 14 di antaranya dari Batalyon B. Jadi dari mutasi atau penyegaran ini, hanya yang bersangkutan yang tidak terima,” jelas Kombes Setiawan, dikutip dari Riau.co (Jawa Pos Group), Senin (5/6).

Faktanya, sambung Kombes J Setiawan, Bripka ADI tidak masuk dinas atau desersi sejak 3 Maret 2023 hingga saat ini. Total ada 3 dugaan pelanggaran Bripka ADI yang saat ini tengah diproses pihaknya.

“Dua kasus desersi, satu kasus dugaan profesi atau etik,” sambung Setiawan.

Setiawan menjelaskan, kasus desersi pertama, di mana sejak tanggal mutasi keluar pada 3 Maret, Bripka ADI sama sekali belum masuk ke Batalyon A Brimobda Riau. Untuk kasus ini, Bidpropam telah memproses pada 13 Maret 2023. Hasilnya Bripka ADI dinyatakan bersalah karena lari dari tugas. Saat sidang putusan, ia juga tidak hadir. Sehingga laporan atas desersi dirinya berlanjut.

Sedangkan untuk kode etik, yakni dugaan pemberian setoran yang diberikan oleh Bripka ADI kepada oknum atasannya yakni Kompol P. Ada 8 saksi yang sudah diperiksa Propam mendalami kasus ini.

“Sedangkan untuk Kompol P sudah dicopot sejak Maret lalu. Kasus ini sedang bergulir di Subdit Waprof (Pengawasan Profesi, red). Tinggal menunggu hasilnya nanti,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group