batampos – Kejaksaan Negeri Batam masih menunggu hasil putusan banding perkara dugaan korupsi SMK Negeri 1 Batam dari Pengadilan Tinggi (PT). Dimana proses banding telah diajukan sejak awal April 2023 lalu oleh Kejari Batam.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Satrio Prakoso mengatakan putusan banding terdakwa Lea Lindrawijaya Suroso dan Wiswirya Deni di PT belum keluar. Jika pun sudah keluar, maka informasi tersebut akan disampaikan melalui Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang.

“Hasil putusan banding belum keluar, kami juga masih menunggu,” ujar Aji, kemarin.

Disinggung waktu yang dibutuhkan untuk proses banding hingga hasil putusan banding keluar, Aji tak bisa memastikan. Menurutnya, waktu untuk hasil proses banding ditentukan oleh Pengadilan Tinggi.

“Untuk waktu itu PT lah yang tahu. Kami menghormati proses tersebut,” jelas Aji.

Baca Juga: Air Mati Berhari-Hari di Batam, Depot Air Isi Ulang Sampai Tutup

Sebelumnya, awal April lalu, Kejaksaan Negeri Batam mengirim memori banding atas vonis lebih ringan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang terhadap dua terdakwa korupsi SMKN 1 Batam. Jaksa keberatan atas vonis 1 tahun kedua terdakwa sebab
Lea Lindrawijaya Suroso dituntut 2 tahun dan Wiswirya Deni dituntut 1,5 tahun.

Memori banding yang disampaikan, masih seputar tidak sesuainya vonis hukuman dengan perbuatan terdakwa. Namun Aji enggan menyebut isi memori banding tersebut.

Sebelum banding, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang memvonis bersalah mantan Kepala SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindrawijaya Suroso, Jumat (17/3). Lea dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan wajib membayar uang penganti Rp 135 juta.

Vonis penjara tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan 2 tahun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam. Begitu juga dengan uang penganti yang wajib dibayar terdakwa, jauh dibanding tuntutan jaksa yakni Rp. 468.974.117.

Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan Ahli Waris, Jasa Raharja Beri Pelatihan Memasak dan Membatik

Hukuman pidana penjara satu tahun juga dijatuhkan kepada Wiswirya Deni, namun tanpa uang penganti. Vonis tersebut juga lebih ringan 6 bulan dari tuntutan 1 tahun dan 6 bulan JPU.

Atas vonis tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa langsung menyatakan banding. Sedangkan JPU waktu itu masih pikir-pikir.

Diketahui, Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindrawijaya Suroso dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam, Jumat (17/2). Pegawai negeri sipil (PNS) Kota Batam yang masih aktif ini juga diwajibkan membayar uang penganti kerugiaan negara Rp RP 468.974.117.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan JPU Dedi Januarto Simatupang, menyatakan terdakwa Lea Lindrawati Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto 18 UU no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TP.Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU no.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai mana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.

Sedangkan untuk terdakwa Wiwisrya yang merupakan Bendara Komite dituntut satu tahun dan 6 bulan, serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Batam telah memasuki hari ke-6 kemarin. Tercatat, sampai kemarin jumlah peserta didik yang sudah mendaftar mencapai 10.296 orang. Rinciannya, 4.494 siswa mendaftar melalui jalur afirmasi dan 5.802 lainnya daftar melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.

“Data ini sampai dengan Jumat sore pukul 16.00 WIB,” ujar Kasubbag Umpeg Disdik Batam, Arios Sandry, Minggu (18/6).

Menurutnya, sampai hari ke-6 ini masih banyak orang tua mendatangi Posko PPDB di Gedung Gurindam Disdik Batam karena mengaku lupa password akun dan titik koordinat. “Ya masih banyak lupa akun, sehingga mereka datang ke kantor Disdik di Sekupang untuk memperbaharui password. Setelah itu baru bisa melanjutkan pendaftaran,” ungkap Arios.

Begitu juga orang tua yang tidak paham dengan titik koordinat akan dibantu petugas di lapangan, sehingga sekolah yang dipilih benar-benar sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya.

“Rata-rata orang tua tidak bisa membaca peta sehingga mereka meminta bantu petugas, ” tuturnya.

Baca Juga: PPDB SMK Segera Berakhir, Ini Harapan Para Orangtua di Batam

Diakui Arios, sejauh ini PPDB SD yang telah berlangsung mampu berjalan lancar dan tidak ada kendala baik di jaringan maupun server. “Alhamdulillah sampai saat ini server yang kita cemaskan untuk PPDB SD dalam kondisi aman dan tidak ada masalah yang dilaporkan masyarakat. Insyallah minggu depan PPDB SMP kita harapkan juga tidak ada kendala, ” tambahnya.

Dewi, salah seorang warga Sekupang mengaku harus tujuh kali mendaftarkan anaknya sebelum berkasnya diterima oleh operator sekolah. Dewi mengaku awalnya data yang dikirim ke operator sekolah ditolak karena diminta memperbaiki letak peta alamat rumah sesuai kartu keluarga (KK) dan KTP.

“Ini yang ke tujuh baru diterima dan diverifikasi, ” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Anton, meskipun tak sampai tujuh kali, warga Batuaji harus berulang kali memperbaiki pendaftaran anak keduanya. “Awalnya KK tidak terbaca, lalu diminta perbaiki titik kordinat lagi, tadi ada tiga kali sebelum akhirnya berkas pendaftaran diterima pihak sekolah, ” ujarnya.

Baca Juga: PPDB SLB Dibuka Hari Ini, Kebijakan Diserahkan ke Satuan Pendidikan

Ia berharap anaknya bisa diterima di sekolah negeri mengingat saat ini ekonomi keluarga yang tersendat. “Kalau bisa di negeri aja pak, kalau swasta berat, karena abg dan adiknya juga masih sekolah dan saya kerjanya juga serabutan,” ucap Anton.

Diketahui, PPDB SMP dibuka sejak 12-19 Juni 2023. PPDB SMP negeri tahap awal pendaftaran akan dibuka untuk jalur afirmasi atau calon peserta didik yang kurang mampu. Pendaftaran jalur afirmasi ini dibuka 12 Juni sampai 14 Juni. Jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orangtua 15-19 Juni. .

Pada tingkat SMP negeri terdapat empat jalur pendaftaran yakni afirmasi, prestasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Setiap jalur memiliki kuota masing-masing dimana kuota jalur afirmasi sebesar 15 persen, prestasi 30 persen, jalur zonasi 50 persen dan perpindahan orang tua sebesar 5 persen.

Seperti diketahui, jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan disabilitas. Jalur afirmasi dapat dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan

Selanjutnya jalur zonasi, adapun ketentuan jalur ini adalah memiliki jarak domisili terdekat ke sekolah berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga. Bagi yang tidak memiliki kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT dan RW yang dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan telah tinggal selama satu tahun sejak surat keterangan domisili dibuat atau dikeluarkan.

“Lalu yang mengikuti jalur perpindahan orang tua harus wajib melampirkan surat perpindahan orang tua, ” tuturnya.

Baca Juga: 35 Jemaah Haji asal Kepri Bayar Denda di Mekkah

Sedangkan untuk jalur prestasi harus melampirkan bukti-bukti atau surat keterangan lomba yang memperoleh juara. Selain itu calon peserta didik melampirkan lapor kelas 4, 5 dan 6 semester ganjil. Melampurkan sertifikat baca Al-quran bagi yang beragama Islam dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar.

Setiap calon peserta didik dapat memilih dua sekolah pada setiap jalur PPDB.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menyiapkan tiga jalur server yang bisa digunakan untuk mengakses website PPDB Tahun 2023 ini. Ketiga server ini disiapkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB secara online bagi masyarakat.

Tiga jalur server website PPDB ini ialah https://ppdbbatam.id, https://svr2.ppdbbatam.id serta https://svr3.ppdbbatam.id. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Upaya Polda Kepri dalam memberantas jaringan sindikat Tindak Pidana Perdanganan Orang (TPPO) kembali berlanjut sampai saat ini, Minggu (18/6).

Hal ini dengan menggagalkan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural yang akan diberangkatkan ke negara Timur Tengah.

“Dari enam kasus kembali diungkap kita (Satgas) TPPO Polda Kepri terdapat satu kasus dengan tersangka dua orang yang akan memberangkatkan lima calon PMI ke negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, (Dubai) secara ilegal,” ujar Wakasatgas TPPO 1 Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol. Adip Rojikan.

Tersangka berinisial ISR dan AN rencanan nya siap memberangkatkan lima calon PMI Ilegal untuk berkerja di negara Arab Saudi dan Dubai (Uni Emirat Arab) secara non prosedural atau Ilegal.

Baca Juga: Satlantas Polresta Barelang Tilang 49 Pebalap Liar

“Tersangka membawa lima orang calon PMI Ilegal tersebut dari Jakarta hingga sampai di kota Batam,” jelasnya.

Tidak hanya disitu modus tersangka berlanjut dengan mengantarkan lima orang calon PMI Ilegal tersebut sampai ke negara Singapura.

“Setalah sampai di negara Singapura para calon PMI Ilegal tersebut langsung diberangkatkan ke negara tujuan yaitu Arab Saudi dan Dubai,” sebutnya.

Baca Juga: Polisi Ungkap 2 Kasus Kekerasan Seksual Anak, Salah Satu Pelakunya Pegawai BP Batam

Diakui oleh kedua tersangka ISR dan AN meraup keuntungan sebesar Rp. 8 juta per orang setelah calon PMI Ilegal tersebut sampai di negara tujuannya.

“Para korban akan diperkerjakan sebagai ART atau l dengan gaji yang dijanjikan kurang lebih sebesar 1.200 sampai dengan 1.500 Dirham atau kurang lebih Rp 4.5 juta, sampai dengan Rp 5.7 juta,” terangnya.

Menurut penydikikan dan penyelidikan bahwa keduanya telah beraksi sejak 2019 sampai saat ini dengan memberangkatkan kurang lebih 100 orang ke negara tujuan Arab Saudi dan Dubai.

Baca Juga: 7 Ruas Jalan yang Kerap Dijadikan Lokasi Balap Liar di Batamcenter

“Kemudian dari 20 laporan Polisi Satgas TPPO Polda Kepri sudah menetapkan 33 orang tersangka dan telah menyelamatkan 91 orang korban yang akan diberangkatkan secara non-prosedural dalam kasus ini,” sebutnya.

Para tersangka dikenakan Pasal 81 jo 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.(*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar lomba baca puisi di Fasum RT 02, RW 16, Baloi Kolam, Baloi, Lubukbaja, Batam, Sabtu (17/6/2023) malam.

Animo warga ikut lomba ini sangat luar biasa. Bahkan, panitia harus melakukan seleksi awal. Sebab, ada sebanyak 62 orang mendaftarkan diri.

Dari seleksi itu, terpilih sebanyak 30 orang untuk memperlihatkan kemampuannya membaca puisi.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging mengatakan, puisi adalah suara hati, yang lahir tanpa kepura-puraan. “Puisi bentuk dari perlawanan dari ketidakadilan,” kata Uba.

Baca Juga: Perampokan Pengusaha Money Changer di Batam Direncanakan Selama Sebulan

Selain itu, menurut Uba puisi dapat dijadikan pesan bagi para penguasa, untuk memperhatikan rakyat kecil. Puisi juga dapat sebagai pesan dan kritik, atas penindakan semena-mena dari para penguasa.

“Menyuarakan aspirasi tidak selalu dengan demo, tapi bisa juga lewat puisi,” kata Uba.

Politisi dari Partai Hanura itu mengucapkan terimakasih kepada warga Baloi Kolam. Antusias dan animo masyarakat, membuat Uba haru.

Uba juga mengucapkan terimakasih kepada tiga orang dewan juri yang telah mau berpartisipasi dalam acara tersebut. Tiga dewan juri tersebut yakni Samson Rambah Pasir, Romo Pascal, dan Indrawati Sugiatiningsih.

“Ketiganya adalah orang-orang yang luar biasa. Selain seorang seniman, mereka orang-orang yang sering membantu masyarakat kecil dengan caranya masing-masing,” ucap Uba.

Baca Juga: PPDB SLB Dibuka Hari Ini, Kebijakan Diserahkan ke Satuan Pendidikan

Sementara itu, rekan sejawat Uba di Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia memuji langkah LSM Gebrak dan Uba Ingan Sigalingging. Kegiatan tersebut tidak hanya menggali potensi seni masyarakat. Tapi juga, sebagai pembawa pesan dari para wong cilik.

“Tentang keadilan, kesejahteraan, kesetaraan hak. Inilah yang saya salut sama Bung Uba selama ini bagaimana menyuarakan hak-hak masyarakat kecil, dengan cara yang berbeda,” ucap Sirajudin.

Ketua LSM Gebrak, Agung Widjaja mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut menyukseskan rangkaian acara tersebut. Agung pun berharap ke depannya acara serupa bisa digelar lagi dan tentunya jika bisa dengan skala yang lebih besar lagi.

“Acara serupa akan kami gelar lagi kedepannya,” ujarnya. (*)

Reporter: FISKA JUANDA