Minggu, 3 Mei 2026
Beranda blog Halaman 5342

Warga Sagulung Resah Tumpukan Material Sisa Produksi Perusahan Kontruksi Menumpuk di Dekat Permukiman

0
limbah b3
Tumpukan material sisa produksi perusahan konstruksi yang menumpuk lokasi lahan kosong dekat permukiman warga. Foto: Eusebius Sara/Batam Pos

batampos – Masyarakat kelurahan Seibinti, Kecamatan Sagulung merasa terusik dengan tumpukan material sisa produksi perusahan konstruksi yang menumpuk lokasi lahan kosong dekat permukiman warga.

Material sisa produksi yang menyerupai gumpalan batu berukuran besar mengeluarkan aroma yang tak sedap jika tersengat teriknya matahari.

Begitu juga saat hujan, air yang terkontaminasi dengan tumpukan material sisa produksi ini berwana kehijauan dengan mengakibatkan gatal-gatal.

Baca Juga: Ini Reaksi Muhammad Rudi Saat Ditanyai Masalah Air Bersih oleh Warga Batuaji

Informasi yang disampaikan warga, tumpukan material sisa produksi ini diduga berasal dari PT China Communications Construction Industry Indonesia (PT CCCII), perusahaan modal asing bagian konstruksi yang lokasinya tak jauh dari lokasi tumpukan limbah tadi.

Limbah ini diinformasikan sebagai sisa produksi yang tak terpakai yang seharusnya dibuang ke lokasi penanganan limbah atau barang sisa produksi industri.

“Sebenarnya sudah sering perusahaan itu buang sisa produksi begitu saja di luar. Ada yang bermoduskan penimbunan lahan sekolah, pemukiman dan seperti yang kita lihat ini untuk proyek penimbunan lokasi resapan air. Bolehkah material seperti ini dibuang sembarangan seperti ini?. Hujan gatal-gatal loh air kalau terkontaminasi. Kalau panas udaranya jadi pengap dan bau menyengat,” ujar Dasrul, warga Sungaialeng, yang bermukim dekat lokasi tumpukan material sisa produksi tadi.

Baca Juga: Air Mati Berhari-Hari di Batam, Depot Air Isi Ulang Sampai Tutup

Penimbunan sisa produksi perusahaan konstruksi ini sebut warga sudah sering kali dilakukan oleh pihak perusahaan.

Beberapa waktu lalu bahkan komisi III DPRD kota Batam pernah mendatangi lokasi perusahaan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, namun belum ada sanksi atau tindakan yang tegas dengan aktifitas yang meresahkan warga tersebut.

Warga berharap agar ini segera ditindaklanjuti demi keamanan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ronald Aritonang, perwakilan tokoh masyarakat setempat bahkan menyebutkan aktivitas pihak perusahaan yang membuang sisa produksi ke lokasi pemukiman warga ini menyalahi aturan.

Baca Juga: Satgas TPPO Polda Kepri Ringkus Dua Penyalur PMI ke Timur Tengah

Apapun material yang mengangkut dengan sisa produksi harusnya ditangani di lokasi penanganan limbah atau material sisa produksi yang ditentukan. Pembuangan material sisa industri yang bisa ditimbun atau jadikan bahan olahan lain harusnya sudah melalui kajian dan uji laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia.

“Nah ini yang kita ragukan, apakah itu sudah lolos uji laboratorium atau belum. Tolonglah ini diperhatikan karena menyangkut lingkungan dan masyarakat banyak. Material itu bahannya lembek (meskipun gumpalan menyerupai batu). Mudah hancur dan bisa mencemari lingkungan kalau ditaruh di sembarangan tempat,” ujar Ronald.

Baca Juga: 35 Jemaah Haji asal Kepri Bayar Denda di Mekkah

Pihak PT CCCII saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan apapun. Batam Pos yang mendatangi lokasi perusahan hanya bisa menemukan petugas keamanan di gerbang masuk.

Robert, sekuriti perusahaan memberikan nomor kontak seorang pria yang disebut bernama M Isyak. Saat dikonfirmasi pria tersebut justru marah-marah dan membentak wartawan.

“Siapa kau, ini baru penimbunan. Sibuk saja kau,” ujarnya melalui via telepon.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Ini Reaksi Muhammad Rudi Saat Ditanyai Masalah Air Bersih oleh Warga Batuaji

0
pemko batam 3
Wali Kota Batam/Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat menghadiri silaturahmi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat di Kecamatan Batuaji, di Aula Kampus Unrika, Minggu (18/6/2023). Foto: Media Center Kota Batam

batampos – Wali Kota Batam/Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, merespon keluhan masyarakat Kecamatan Batuaji terkait permasalahan air bersih.

Rudi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Sampaikan kepada masyarakat, Haji Muhammad Rudi tidak akan pernah lepas tangungjawab dari masalah air ini,” katanya saat menghadiri silaturahmi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat di Kecamatan Batuaji, di Aula Kampus Unrika, Minggu (18/6/2023).

Baca Juga: Air Mati Berhari-Hari di Batam, Depot Air Isi Ulang Sampai Tutup

Ia menyampaikan, pihaknya sudah memiliki program perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan air di Kota Batam. Hal itu menurutnya sudah dimulai secara bertahap.

Dijelaskannya, bahwa instalasi pipa air bersih di Batam dibangun pada tahun 1995. Itu artinya sudah 28 tahun yang lalu dan sejak mulai dibangun, sama sekali belum pernah dilakukan peremajaan.

“Waktu itu penduduk di Kota Batam masih 200 ribu, sedangkan sekarang sudah 1,3 juta. Karena itu, instalasi pipa ini perlu kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan Ahli Waris, Jasa Raharja Beri Pelatihan Memasak dan Membatik

Untuk menyelesaikan semua instalasi pipa utama maupun pipa ke rumah warga, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4 sampai Rp 5 triliun. Belum lagi, peningkatan instalasi pengelolaannya di waduk-waduk.

“Tapi saya pastikan sampai saat ini tidak akan ada kenaikan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Kemudian terkait keluhan masyarakat Sungai Panas, Bengkong dan sekitarnya yang beberapa hari ini air tidak mengalir, ditegaskannya bahwa hal itu karena dampak pecahnya pipa di Simpang Kepri Mall.

Baca Juga: Perampokan Pengusaha Money Changer di Batam Direncanakan Selama Sebulan

“Kalau ada kejadian seperti itu, pasti kita gerak cepat. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai dan airnya mulai mengalir,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga menyerahkan insentif RT/RW triwulan II (Periode April-Juni) 2023.

Rudi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada para pengurus RT dan RW di Kota Batam. Dimana, selama ini telah berperan penting dan mendukung program pembangunan Pemko Batam.(*)

Desta dan Natasha Rizky Resmi Bercerai

0
Desta dan Natasha Rizky saat menghadiri sidang perdana perceraian mereka di PA Jakarta Selatan, Senin (29/5) lalu. Hari ini keduanya resmi bercerai. (Shafa Nadia/Jawa Pos)

batampos – Desta dan Natasha Rizky resmi bercerai. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dibacakan hari ini Senin (19/6).

Keduanya juga sama-sama mendapatkan 1 unit rumah sesuai kesepakatan awal. Terkait masalah nafkah anak, mut’ah atau yang lainnya, Desta dan Natasha Rizki juga sudah mencapai kesepakatan sebelum memasukkan perceraian ke pengadilan.

“Mereka ada 2 rumah, jadi untuk rumah satu satu. Itu mereka yang atur sendiri,” papar Dolly Siregar pengacara Natasha Rizky.

Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan ini, proses perceraian Desta – Natasha Rizky tergolong cepat. Apalagi sejak sidang digelar hingga memasuki agenda sidang putusan hanya pihak Desta yang mengajukan saksi.

Baca juga: Tren Rambut 2023 Radiant of The Galaxy, Empat Warna Pilihan

Sedangkan pihak Natasha Rizki tidak merasa perlu menghadirkan saksi di persidangan, dicukupkan oleh kesaksian 2 orang saksi dari pihak Desta.

Dalam sidang putusan cerai hari ini, baik Desta ataupun Natasha Rizki sama-sama tidak hadir di persidangan. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum mereka masing-masing.

Desta diwakili pengacara Hendra Siregar, sementara Natasha Rizki diwakili oleh pengacara Dolly Siregar.

”Apa yang diajukan oleh pemohon dikabulkan,” kata Hendra Siregar selaku pengacara Desta di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca juga: Adegan Perkelahian Chris Hemsworth di Extraction 2 Tanpa Efek Khusus 

Untuk nafkah mut’ah memang sengaja tidak disampaikan nominalnya. “Itu tidak kita sampaikan nominalnya karena ini sifatnya kekeluargaan. Sebelum pengajuan permohonan, mereka sudah bersepakat,” papar pengacara.

Desta mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Natasha Rizki pada 11 Mei 2023 lalu, didaftarkan secara e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka memutuskan bercerai setelah memasuki usia 10 pernikahan.

Sidang perceraian Desta dan Natasha Rizki berlangsung cepat karena mereka sudah mencapai kesepakatan tentang berbagai hal sejak sebelum mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Mulai terkait hak asuh anak diserahkan ke Caca namun disepakati akan diasuh bersama, harta bersama, hingga nafkah iddah dan mut’ah. (*)

Re[orter: JPGroup

Pegiat Antikorupsi Minta Sertifikat Pendidikan Mengemudi Jadi Syarat Bikin SIM Dibatalkan

0
Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok/Jawa Pos)

batampos – Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho meminta agar Polri membatalkan rencana menjadikan sertifikat pendidikan mengemudi sebagai syarat membuat SIM dibatalkan.

Diketahui Polri mewacanakan syarat sertifikasi mengemudi untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) lewat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

“Menurutku itu harusnya ditinjau ulang atau dibatalkan,” ujar Emerson saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/6).

Pasalnya, peraturan baru ini riskan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Entah dari pihak kepolisian maupun pihak dari sekolah mengemudi.

“Ini membuka peluang praktek kongkalikong nantinya. Antara sekolah mengemudi dan oknum di satpas atau oknum di kepolisian yang mengurus ini,” jelasnya.

Belum lagi, persyaratan ini akan menambah ribet dan membuat masyarakat mesti membayar biaya yang lebih besar lagi.

Apalagi, saat ini serangkaian tes yang ada di kepolisian sendiri sudah cukup alot dengan adanya tes kesehatan, psikologi, tes teori, hingga tes praktek. Menurutnya dengan hal itu seharusnya sudah cukup.

“Kecuali tes teori, tes prakteknya dihapus. nah boleh lah. Artinya kan ini menambah mekanisme persyaratan itu menjadi masyarakat menjadi lebih sulit dapet surat izin mengemudinya,” tandas Emerson.

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang.

“Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya,” kata Yusri saat dihubungi, Sabtu (17/6). (*)

Reporter: JP Group

Polsek Sekupang Pasang Spanduk dan Stiker untuk Cegah Pengiriman PMI Non Prosedural

0
polsek sekupang
Personel Polsek Sekupang memasang spanduk imbauan pencegahan pengiriman PMI non prosedural keluar negeri.di pelabuhan rakyat Kelurahan Tanjung Riau. Foto: Istimewa untuk Batam Pos

batampos – Polsek Sekupang melakukan pemasangan spanduk dan menempel stiker dalam rangka mencegah pengiriman PMI non prosedural keluar negeri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Rakyat dan pasar-pasar yang berada di wilayah Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Minggu (18/6).

Kapolsek Sekupang, Kompol Z.A Cristopher Tamba, mengatakan, pemasangan spanduk dan imbauan dilakukan dalam mencegah terjadinya pengiriman PMI secara non prosedural keluar negeri dan ancaman hukuman bagi pengurus yang terlibat PMI tersebut di wilayah Sekupang.

“Imbauan ini juga menegaskan bahaya bagi yang turut dan terlibat dalam kegiatan seperti memberangkatkan PMI keluar negeri,” ujar Kompol Tamba.

Salah satu imbauan yang dipasanag berbunyi Stop !!!! Perdagangan orang jangan mudah terbujuk rayu calo yang menjanjikan kerja di luar negeri dengan mudah, cepat dan tidak prosedural, pastikan anda mengikuti prosedur yang ditetapkan jangan mudah atau membiarkan orang merubah data diri anda.

Baca Juga: Satgas TPPO Polda Kepri Ringkus Dua Penyalur PMI ke Timur Tengah

“Karena setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaannya baik didalam maupun di luar negeri, ” tuturnya.

“Giat pemasangan berjalan lancar, sesuai dengan apa yang diharapan,” imbuhnya lagi.

Dia berharap, dengan dilakukannya pemasangan spanduk dan stiker himbauan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sekupang, diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya menjadi PMI non prosedural dan bahaya bagi orang yang turut serta memberangkatkan PMI non prosedural.

Baca Juga: Air Mati Berhari-Hari di Batam, Depot Air Isi Ulang Sampai Tutup

Pada kegiatan tersebut, personel Polsek Sekupang melakukan penyisiran titik-titik lokasi strategis yang akan dipasang spanduk dan penempelan stiker imbauan cegah PMI Non Prosedural di pelabuhan rakyat dan tempat keramaian yang ada di Kecamatan Sekupang. Salah satunya yang berada di pelabuhan rakyat Kelurahan Tanjung Riau.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Dialog Kebudayaan dan Identitas, Gebrak Pemikiran Masyarakat Batam

0
LSM Gebrak
LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar dialog bertajuk Kebudayaan dan Identitas. Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber berkualitas yakni Uba Ingan Sigalingging (kiri) dan Prof Yusmar Yusuf (tengah). Foto: Fiska Juanda/Batam Pos

batampos – LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar dialog bertajuk Kebudayaan dan Identitas, Kamis (15/6) di Bandung Resto, Batam. Acara yang dipandu oleh Pieter Purek P Pureklolong itu, menghadirkan narasumber berkualitas yakni Uba Ingan Sigalingging dan Prof Yusmar Yusuf.

Uba sebagai narasumber pertama, menyampaikan tentang teori-teori dan filsafat kebudayaan serta sejumlah narasi pengantar. Sementara itu, Prof Yusmar membuka penyampaiannya, dengan kalimat-kalimat yang menghentak. Bahkan, tak jarang kalimat tersebut menohok ke sanubari peserta dialog.

“Kita serombongan ketidaksengajaan yang tengah menyelenggarakan kesesatan seraya menepuk-nepuk dada tentang tujuan yang serba tak pasti,” kata Yusmar.

Baca Juga: Satgas TPPO Polda Kepri Ringkus Dua Penyalur PMI ke Timur Tengah

Rangkaian kalimat dari Yusmar sampaikan, juga menyerempet hingga ke politik identitas. Ia menyampaikan, tidak melarang politik identitas. Yusmar justru mendorongnya sebagai sebuah tindakan imperatif.

“Politik identitas itu bagus dan sebuah imperatif. Tapi, mempolitisasi identitas adalah pangkal masalah dan awal kiamat,” ucapnya.

Ia mengatakan, negara dalam semangat politik identitas tidak saja mengatur ruang-ruang publik. Namun, juga masuk ke ruang-ruang privat (kehadiran teknologi represif bernama CCTV) yang diikuti lembaga-lembaga kontrol bergaya polisional.

Baca Juga: Lomba Baca Puisi di Baloi Kolam, Suarakan Hak Rakyat Kecil

“Contoh politik identitas itu seperti KTP, KK dan dokumen negara untuk kepentingan warga dikaitkan dengan Anda agama apa, suku apa, minoritas dan keturunan apa,” ujarnya.

Buah pikiran Prof Yusmar mengenai kebudayaan dan identitas, cukup membuat para peserta terhentak. Usai Prof Yusmar mengakhiri pemaparannya.

Banyak peserta yang mengacungkan tangan. Mereka tergelitik dan terlecut dengan berbagai pernyataan Prof Yusmar. Sehingga, diskusi mengalir lancar, bahkan waktu yang disediakan panitia masih dirasa kurang cukup.

Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan Ahli Waris, Jasa Raharja Beri Pelatihan Memasak dan Membatik

Beberapa peserta diskusi mengatakan, pemikiran Prof Yusmar sangat mengusik ruang berpikirnya. Ada yang awalnya mengantuk atau berceloteh dengan teman disampingnya. Namun, begitu Prof Yusmar berorasi, semua mata pengunjung tertuju kepadanya.

Apresiasi kegiatan ini, juga datang dari Kepala Dinas Kebudayaan Kepri, Juramadi Esram. Ia mengatakan, dialog bertemakan kebudayaan, harus kembali dihidupkan di tengah masyarakat.

“Masyarakat modern meninggalkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Juramadi.

Baca Juga: Perampokan Pengusaha Money Changer di Batam Direncanakan Selama Sebulan

Sementara itu, Ketua LSM Gebrak, Agung Widjaja, berharap, dialog ini dapat memberikan pencerahan, membangun perspektif demokrasi yang sehat menjelang tahun politik 2024.

Ia mengatakan, jelang pemilu istilah politik identitas sangat familiar. Banyak yang menganggap praktik politik identitas sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya.

“Dari yang disampaikan Prof Yusmar tadi sangat jelas. Praktik politik identitas dan praktik politisasi identitas adalah dua hal yang berbeda. Semoga dengan dialog ini bisa bermanfaat buat masyarakat Batam dan Kepri pada umumnya, dalam menghadapi tahun politik,” ujar Agung.(*)

Reporter: Fiska Juanda

Hadiri Peringatan HDDS, Jefridin: Saya Merasakan Betul Pentingnya Donor Darah

0
jefridin 23
Sekda Kota Batam, Jefridin (dua dari kanan) memberikan penghargaan pada kegiatan Perigatan Hari Donor Darah Sedunia. Ftoo: Media Center Kota Batam

batampos –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, menghadiri Peringatan Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) di Sport Hall Universitas Internasional Batam (UIB) Minggu (18/6/2023).

Jefridin menghaturkan terima kasih serta apresiasi, kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, juga kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam.

“Apresiasi atas kolaborasi dari seluruh pihak yang menyukseskan kegiatan dengan tujuan yang mulia untuk donor darah,” ujar Jefridin.

Baca Juga: Jefridin Serahkan Insentif Kepada Tokoh Agama dan RT/RW di Bulang

Jefridin juga mengucapkan kepada para pendonor yang secara rutin telah memberikan darahnya, untuk kemanusiaan dan memenuhi kecukupan stok darah di Kota Batam.

“Saya merasakan betul pentingnya donor darah. Dimana ketika istri saya yaitu ibu Ketua Dharma Wanita Kota Batam, Hariyanti sangat membutuhkan donoran darah A+. Betapa pentingnya darah ini untuk nyawa seseorang, itulah bukti nyata bentuk kemanusiaan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Jefridin mengucapkan selamat hari donor darah sedunia. Ia berharap dengan kegiatan kemanusiaan ini hidup dapat lebih bahagia dan sehat.

Baca Juga: Warga Sagulung Membludak Hadiri Silaturahmi Muhammad Rudi, Marlin dan Jefridin

“Salam dan maaf dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Allhamdulilah langkah kita diringankan untuk hadir ditempat ini dalam rangka mendonorkan darah untuk kemanusiaan,” katanya.

Ketua PMI Kota Batam, Sri Soedarsono, menyampaikan, kegiatan tersebut diperuntukkan kepada 50 undangan. Dengan puncak rangkaian acara, pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2023.

Baca Juga: Jefridin Senang Pulau Buluh Segera Teraliri Listrik 24 Jam

“Terdapat 200 pendonor pada hari ini, dan terkumpul sebanyak 1.364 kantong darah,” katanya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kepri,  Asmin Patros, dan Ketua Dharma Wanita Kota Batam, Hariyanti Jefridin.(*)

Bupati Karimun Tambah 31 Poli Klinik di RSUD M Sani

0
RSUD M Sani Karimun

batampos– Belum lama ini di hebohkan, dengan terjadinya antrian pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani yang menjadi perhatian khusus oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Sehingga, dilakukan sidak langsung untuk melihat secara langsung akan kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani, Rabu (31/5).

” Alhamdulillah, setelah kita lakukan evaluasi untuk mengurangi antrian. Maka, saya bersama manajemen RSUD Muhammad Sani telah mengambil langkah menambah pelayanan poli klinik 31 dengan dokter spesial yang buka setiap hari,” terangnya, Sabtu (17/6).

Ia mencontohkan, ada 3 dokter spesialis penyakit dalam yang harus melayani satu hari 300 orang. Maka, pelayanan bisa lebih cepat lagi. Begitu juga, terhadap pelayanan penyakit lainnya sama. Selain itu, dengan adanya pelayanan BPJS Kesehatan, bagi peserta BPJS Kesehatan dapat berobat di RSUD Muhammad Sani.

BACA JUGA:Sidak ke RSUD, Bupati Karimun: Jangan Sampai Masyarakat Tambah Sakit karena Lama Tunggu Pelayanan

” Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani. Selain itu terjadinya keterlambatan, juga dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berobat cukup tinggi dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Masih kata Rafiq, dalam satu hari pelayanan medis di RSUD Muhammad Sani mencapai 500 orang. Dengan kejadian tersebut, maka dilakukan perbaikan secara bertahap. Agar, dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang ingin berobat di RSUD Muhammad Sani.

” Sebab, Rumah Sakit kita dirancang dari awal tidak terbayangkan seperti sekarang ini. Insyallah, tahun depan RSUD Muhammad Sani akan kita tambah ruang klinik,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD M Sani dr Rosdiana berkomitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan dilingkungan rumah sakit. Mulai dari perparkiran, hingga pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dianggap masyarakat masih tidak baik. Dan, dirinya menjamin akan melakukan perbaikan secara bertahap dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun pasien.

” Saat ini, kami sedang melakukan pembenahan dan menjamin serta komitmen akan melakukan perbaikan terus,” tegasnya.(*)

reporter: tri haryono

Partai Gerindra Ingatkan Tetap Jaga Kekompakan Meski Beda Pilihan Politik

0
Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). (IST)

batampos – Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). Himmatul meminta para pekerja migran Indonesia (PMI) tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tahun politik menghadapi 2024.

Sebab, meski berbeda pilihan seluruh WNI yang ada di Malaysia itu adalah saudara.
“Saya titip pesan untuk tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, jaga kebersamaan sesama WNI di sini. Kalau beda pilihan politik, itu biasa. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita bermusuhan,” kata Himmatul Aliyah.
Menurutnya, sesama pejuang devisa di negeri orang harus menjaga kekompakan. Karena dengan kekompakan akan memperkuat solidaritas sesama anak bangsa.
“Jadi kita meskipun beda pilihan, harus tetap solid, kompak, dan tetap bersatu demi Indonesia. Inilah pesan yang selalu disampaikan Pak Prabowo, jangan mencaci, lawan politik bukanlah musuh kita,” tegas Himmatul.
Ia pun meminta, para kader Partai Gerindra yang datang dari Sabah, Serawak, Penang, Johor Baru, Perak dan sekitar Kuala Lumpur Malaysia untuk biaa mewujudkan cita-cita Partai Gerindra.
“Maka saya minta teman-teman semua mulai gencar mengkonsolidasikan dan merapatkan barisan untuk memenangkan Pak Prabowo presiden dan Gerindra menang,” pungkasnya. (*)
Reporter: JP Group

Mentan Syahrul Yasin Limpo Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

0
Syahrul Yasin Limpo. (INSTAGRAM )

batampos – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai NasDem itu saat ini tengah menjalani pemeriksaan di gedung ACLC KPK atau KPK lama.

Syahrul Yasin Limpo tiba di gedung ACLC KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Namun, kedatangan Syahrul Yasin Limpo tidak diketahui awak media.
“Iya C1 (gedung KPK lama),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (19/6).
Pemeriksaan terhadap Syahrul Yasin Limpo ini merupakan penjadwalan ulang, yang seharusnya menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (16/6).
Syahrul Yasin Limpo berasalan tidak dapat memenuhi panggilan KPK, karena harus ke India untuk menghadiri sejumlah kegiatan. Syahrul menjelaskan alasannya ke India, untuk menghadiri pertemuan para menteri pertanian G-20.
“Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G-20 tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan internasional tersebut,” ucap Syahrul dalam keterangannya, Jumat (16/6).
Dalam kegiatan tersebut, Syahrul yang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai troika bersama India dan Brazil akan memberikan pernyataan dan penyerahan estafet keketuaan pada Brazil yang akan menjadi Presidensi G-20 pada 2024 nanti. Selepas dari India, Syahrul juga berencana melakukan kunjungan ke Tiongkok dan Korea Selatan.
“Dalam rangka penguatan kerja sama modrenisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian,” ungkap Syahrul.
Dengan rangkaian kegiatan itu, Syahrul mengaku belum dapat memenuhi panggilan KPK. Syahrul mengeklaim, keberangkatannya ke India yang dilanjutkan ke Tiongkok dan Korea Selatan bukan karena urusan pribadi.
“Tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian diduga bersama-sama dengan anak buahnya, KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) & HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 / Direktur alat mesin pertanian tahun 2023) melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B UU No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang ini, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Th. 2019-2023.
Lebih lanjut, perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi ini, terkait masalah penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara lain. (*)
Reporter: JP Group