Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu (kiri) saat Launching ATM beras. Ahmad Syaikhu, menghadiri Tasyakuran Milad PKS ke-21 di Sport Hall Sentosa Perdana (SP) Sagulung, Minggu (25/6/2023). Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menghadiri Tasyakuran Milad PKS ke-21 di Sport Hall Sentosa Perdana (SP) Sagulung, Minggu (25/6/2023).
Kedatangan Ahmad Syaikhu disambut oleh pengalungan kain khas Flores dari Tokoh Masyarakat Flores dan pertunjukan silat Melayu.
Selain menghadiri Tasyakuran Milad, Ahmad Syaikhu juga berkesempatan melantik Tim Gaspol Kepri, Batam Pilih Anies (BPA), peluncuran ATM Beras dan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada anggota PKS non muslim.
Ahmad Syaikhu, mengatakan, Tasyakuran Milad PKS menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk membuat atau merencanakan program kerja untuk Pemilu 2024 nanti.
Berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga survei menempatkan PKS di kisaran angka tiga sampai sembilan persen.
“Dan sesuai dengan musyawarah nasional, target kita pada Pemilu 2024 nanti adalah 15 persen,” katanya.
Pada momentum kali tersebut, kata Ahmad Syaikhu, PKS semakin mengokohkan sebagai partai semua golongan.
“Insya Allah dengan begitu, negara ini akan menjadi lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.
Salah satu bukti nyata bahwa PKS menjadi milik semua golongan dengan banyaknya masyarakat di luar agama Islam yang mendaftar untuk bergabung dengan PKS.
“Kita ingin nanti pada Pemilu 2024 PKS menang bersama-sama dengan semua elemen masyarakat. Karena PKS milik semua golongan,” kata pria murah senyum ini.
Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf, mengucapkan terima kasih kepada Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang bersedia hadir di Kota Batam.
“Kami sangat bersyukur, tentunya dengan kehadiran beliau menjadi motivasi bagi seluruh anggota di Batam,” kata Yusuf.
Yusuf mengimbau, kepada seluruh anggota agar terus berkhidmat kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal.
“Karena PKS ada untuk memberikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan selalu berkhidmat bagi masyarakat,” kata Anggota DPRD Kepri ini.
Usai menghadiri agenda di Batam, Presiden PKS Ahmad Syaikhu melanjutkan rangkaian kunjungan di Kepri seperti ke Pulau Penyengat untuk berziarah ke Makam Pahlawan Nasional dan kunjungan ke Kota Tanjung Pinang.(*)
Peserta Rapat Kerja Nasional Terbatas yang dihadiri 30 Pimpinan Wilayah IPHI se-Indonesia di Hotel Balairung Jakarta. Foto: IPHI untuk Batam Pos
batampos – Berbagai manuver Erman Suparno mengobok-obok Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) hasil Muktamar VII Surabaya diminta segera dipolisikan.
“Tindakan Erman Suparno dan kelompoknya yang terus merongrong, mengganggu dan memecah belah IPHI di bawah kepemimpinan Ismed Hasan Putro hasil Muktamar VII Surabaya harus dilawan,” demikian desakan secara kompak dan bulat peserta Rapat Kerja Nasional Terbatas yang dihadiri 30 Pimpinan Wilayah IPHI se-Indonesia di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu, (24/6/2023) malam.
“Kami meminta PP IPHI segera melakukan langkah-langkah hukum pidana maupun perdata terhadap Erman Suparno dan kelompoknya. Kami dorong dan dukung sepenuhnya langkah PP IPHI melaporkan ke Polda Metro Jaya,’’ seru mereka, seraya mengingatkan, “Mari kita kawal proses ini.”
Para peserta juga menyatakan setia dan loyal terhadap PP IPHI di bawah kepemimpinan Ismed Hasan Putro.
“Kami tetap patuh, loyal dan setia kepada Bapak H Ismed Hasan Putro sebagai Ketua PP IPHI yang sah sesuai hasil Muktamar VII Surabaya,’’ seru peserta Rakernas Terbatas ini secara kompak.
Pernyataan teguh istiqomah terhadap semua hasil Muktamar VII Surabaya dan loyal terhadap PP IPHI di bawah kemimpinan H Ismed Hasan Putro, serta dukungan langkah-langkah hukum terhadap segala bentuk manuver Erman Suparno dituangkan dalam Pernyataan Sikap Rapat Kerja Nasional Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jakarta, 24 Juni 2023.
Pernyataan Sikap tersebut dibuat di atas kertas ukuran double polio dua rangkap dan spanduk berukuran 3 x 1,5 meter. Sebanyak 30 Ketua Pengurus Wilayah IHPI dari Aceh hingga Papua menandatangani Pernyataan Sikap tersebut.
Para peserta Rakernas ini menegaskan, “Kami konsisten dan berkomitmen terhadap hasil-hasil Muktamar VII Surabaya, karena sesuai dengan AD/ART IPHI dan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, didasarkan pada niat yang tulus menjaga dan menjadikan IPHI sebagai wadah untuk berkhidmat kepada umat, bangsa dan negara sebagai perwujudan pengamalan haji mabrur sepanjang hayat.”
“Komitmen kami sudah jelas bahwa Haji Mabrur Sepanjang Hayat harus tetap dipelihara sehingga cara-cara kotor pasti tidak akan kami lakukan,” kata Tabroni Harun Ketua PW IPHI Lampung dan Abubakar Wasahuwa, Ketua Harian PW IPHI Sulawesi Selatan.
Para Peserta Rakernas menyebut, dukungan pelaporan ke Kepolisian sifatnya mendesak, mengingat banyaknya pengaduan terkait dengan praktek bathil dan dzolim yang melampaui batas kepatutan, seperti teror psikis dan intimidasi yang dirasakan sejumlah pengurus wilayah dan daerah.
Erman Suparno diduga mendaftarkan merek dan logo atas nama IPHI. Padahal Erman bukan Ketua Umum PP IPHI yang sah sesuai ketentuan organisasi. Pendaftaran merek dan logo IPHI itu dijadikan alat meneror pengurus IPHI di daerah.
Berikutnya terkait dugaan pemalsuan dokumen untuk mendaftarkan IPHI versinya ke Kementerian Hukum dan HAM secara online.
Tindakan ini berakibat pendaftaran pengurus IPHI hasil Muktamar VII Surabaya yang menghasilkan Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro terhalang secara sistem, karena sudah ada lebih dahulu yang mendaftarkannya.
IPHI Hasil Muktamar VII Surabaya sah sesuai ketentuan organisasi, sangat korum karena dihadiri 28 Pengurus Wilayah seluruh Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Agama memberikan sambutan.
Meski fakta hukum formal Mahkamah Agung berpihak kepada Erman, bukan berarti IPHI versi Erman sah secara organisasi. Terlebih dalam proses pendaftaran organisasi terdapat banyak hal yang diduga dilanggar.
Di antaranya dugaan pemalsuan dokumen dan domisili yang mencatut alamat Sekretariat di Jalan Tegalan 1 Matraman Jakarta. Berbagai dugaan pemalsuan inilah yang kini sedang diperkarakan di Kepolisian.
“Kami sepenuhnya mendukung langkah ini,” seru 30 pengurus wilayah dari Papua hingga Aceh. Pengurus Wilayah IPHI yang hadir pada Rakernas Terbatas ini terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dengan masing-masing menyampaikan surat mandat peserta kepada PP IPHI.
Menurut para peserta Rakernas, Erman dan kelompoknya menjadikan pendaftaran merek dan logo sebagai alat untuk meneror pimpinan IPHI di berbagai daerah dengan ancaman pidana, agar pengurus daerah dan wilayah mendukungnya.
“Ada pengurus IPHI di daerah dipanggil polisi, padahal usianya udah 80 tahun, kan kasihan,” kata H. Harsono, Ketua Pengurs Wilayah IPHI Jawa Tengah. Ada juga pengurus daerah di Bali, juga dipanggil polisi atas dugaan menggunakan merek dan logo IPHI.
Sekjen PP IPHI Abidinsyah Siregar menegaskan bahwa Lambang Organisasi IPHI pimpinan Ismed Hasan Putro yang resmi merupakan hasil Muktamar yang tercantum dalam Peraturan Organisasi. Ciri hususnya ada tulisan “Haji Mabrur Sepanjang Hayat.” Kalau ada logo IPHI yang mirip namun tidak ada tulisan “Haji Mabrur Sepajang Hayat,” maka patut diduga belum menyesuaikan dengan hasil Muktamar VII Surabaya.(*)
karyawan PT Timah Tbk bersama masyarakat saat penyerahan bantuan hewan kurban
batampos-Dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha 1444 H tahun 2023 PT Timah Tbk salurkan bantuan 200 ekor hewan kurban.
Dari 200 ekor hewan kurban disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Riau dan Kepri.
Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang mengatakan ratusan hewan kurban didistribusikan ke desa-desa, masjid serta stake holder di wilayah operasional perusahaan Provinsi Kepulauan Babel, Kepulauan Riau.
“Penyaluran hewan kurban ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyambut dan merayakan hari raya Idul Adha tahun ini, ” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan hewan kurban dari PT Timah Tbk disuplai dari anak perusahaan PT Timah Tbk salah satunya PT Timah Agro Manunggal (TAM). Selain itu juga memberdayakan peternak lokal. Ini juga salah satu program dari CSR PT Timah Tbk yang terus berupaya untuk memberikan kontribusinya bagi masyarakat.
Anggi menambahkam penyaluran hewan kurban sebagai program rutin yang dilakukan PT Timah Tbk untuk berbagi kepada masyarakat pada momentum Idul Adha. (*)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan) dalam konferensi pers di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/6/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
batampos – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengaku telah menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022/2023.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/6).
“Sekali lagi kami temukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan,” ujar Listyo.
Meski begitu, dia enggan menyebutkan sosok perangkat pertandingan yang telah melakukan kecurangan pada kompetisi sepak bola di Tanah Air.
Untuk itu, Kapolri akan memerintahkan Satgas Antimafia Bola Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan data-data yang ditemukan.
“Komitmen Polri dengan membentuk Satgas Antimafia Bola Polri ingin mengawal agar kompetisi liga 1, 2, 3, akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas dan menghasilkan atlet yang berprestasi dan siap maju di laga nasional maupun internasional,” jelasnya.
Listyo menegaskan Polri sejak awal berkomitmen untuk mengawal dan mendukung kompetisi sepak bola di Indonesia berjalan dengan adil (fair).
“Tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau match fixing (di dunia sepak bola),” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada Satgas Antimafia Bola Polri agar proses penindakan terhadap mafia bola diharapkan dapat berjalan transparan.
Erick mengatakan, pihak kepolisian sudah memiliki data-data terkait pengaturan skor atau dikenal dengan match fixing/match setting. Menurut Erick, penegak hukum dapat bergerak berdasarkan bukti nyata dan bukan lagi asumsi.
“Kita berharap proses yang terjadi akan transparan dengan bukti-bukti data, jadi bukan asumsi atau tebak-tebakan tapi dilandasi data,” ujar Erick usai melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin.
Erick mengatakan, data-data yang telah dikantongi oleh pihak kepolisian dan FIFA merupakan langkah konkrit untuk memerangi mafia bola di Tanah Air.
Menurut Erick, tindakan tegas kepada para mafia bola sangat penting untuk menciptakan iklim sepak bola yang bersih sehingga Indonesia disegani oleh Asia Tenggara.
“Karena ini penting buat kita mendorong liga kita menjadi nomor satu di Asia Tenggara dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa bertanggung jawab sehingga meraih prestasi dengan baik,” tutur Erick.
Namun demikian, Erick menyampaikan bahwa proses atau hukuman yang ada di PSSI berbeda dengan kepolisian. Erick menjelaskan, PSSI akan menindak tegas semua yang terlibat dalam pengaturan skor untuk tidak boleh lagi berkecimpung di bidang sepak bola seumur hidup.
Menurut Erick, hal tersebut merupakan sebuah komitmen untuk transformasi sepak bola Indonesia seperti yang diharapkan oleh FIFA dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolri
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa bersama Istri Hetty Andika Perkasa lberziarah ke makam Proklamator dan Presiden RI pertama Soekarno di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Rabu (21/6). (Istimewa)
batampos – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa secara mengejutkan hadir pada acara puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6). Andika hadir pada acara itu dengan mengenakan batik berwarna merah.
Andika mengaku diundang secara pribadi oleh Ketua Umum PDIP Megawati untuk hadir pada puncak perayaan Bulan Bung Karno. Menilai hal itu, Dahono Prasetyo seorang pemerhati sosial media menilai jika Andika sedang dipersilakan ‘tes ombak’ di depan ketua umum partai, serta Presiden Jokowi dan bakal capres Ganjar Pranowo.
“Gesture politik membacanya dengan bahasa simbolis, tidak harus bicara cukup hadir di moment krusial. Artinya Andika ditempatkan sejajar dengan mereka,” kata Dahono dalam keterangannya, Senin (26/6).
Menurut Dahono, bukan hal yang mustahil jika Ganjar akan dipasangkan dengan Andika pada gelaran Pilpres 2024. Sebab rekam jejak Andika di dunia militer dapat diperhitungkan.
“Memasangkan Ganjar dengan sosok yang tidak punya celah untuk dihujat ibarat sebuah keseimbangan,” ucap Dahono.
Dahono mengungkapkan, Pilpres, kampanye, rivalitas dengan segala dinamika saling menjatuhkan lawan, butuh alasan kuat untuk memprovokasi calon pemilih. Karenanya, PDIP mencari figur wakil presiden yang fokus melindungi presidennya dengan cara tidak ada celah untuk diserang.
“Andika jadi sintesa dari partisipasi TNI dalam bernegara. Menghadapi antitesis Prabowo yang bertahun-tahun belum menjadi representasi TNI dalam pucuk pimpinan negara,” ujar Dahono.
Namun, Andika dan Prabowo pasti bukan untuk ‘dibanding-bandingke’. Keduanya berbeda dimensi politik dan sebagai sosok yang yang lahir dari institusi TNI.
“Andika Perkasa lebih bisa dibanggakan daripada Prabowo. Prabowo dan TNI menjadi sebuah fenomena sejarah,” urai Dahono .
Sementara itu, bakal capres PDIPGanjar Pranowo bicara peluang mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres). Menurut Ganjar, peluang Andika masih sama dengan kandidat cawapres lainnya.
“Sama sama, semuanya sama,” ucap Ganjar di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (25/6).
Oleh karena itu, Ganjar meminta semua pihak bersabar soal sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sebab, Ganjar menyebut masih bakal ada lagi partai politik yang bergabung mendukungnya dan bernegosiasi.
“Saya minta untuk bersabar karena partai partai yang akan bergabung masih banyak dan masih bernegosiasi,” pungkas Ganjar. (*)
batampos-Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam telah menyalurkan living cost sebesar Rp11.813.970.000 bagi 3.899 Jemaah Calon Haji (JCH) yang berangkat menuju tanah suci melalui Embarkasi Batam. Seluruh proses pemberangkatan JCH sudah selesai dilakukan, Jumat (23/6) lalu.
“Terbangnya JCH yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 34, Jumat (23/6) menandai selesainya proses pemberangkatan JCH melalui Embarkasi Batam,” ujar Wakil Ketua III PPIH Embarkasi Batam, Abu Sufyan, kemarin.
Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kemenag Kepri ini menjelaskan, berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh Petugas Seksi Living Cost, PPIH Embarkasi Batam telah menndistribusikan uang living cost sebanyak Rp11.813.970.000. Jumlah ini diberikan kepada 3,899 jemaah calon haji Embarkasi Batam.
“Mereka JCH yang terdiri dari Provinsi Kepri dan Kalbar. Sedangkan untuk jemaah Embarkasi Antara dari Provinsi Riau dan Jambi mereka menerima uang living cost dari Embarkasi Antara masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, setiap jemaah menerima uang living cost sebesar Rp3.030.000 atau jika dikurskan dalam bentuk riyal kurang lebih 700 riyal untuk biaya hidup selama di Tanah Suci. Living cost diberikan dalam bentuk rupiah melalui BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Batam Business Center setibanya jemaah di Asrama Haji BP Batam.
“Di Embarkasi Batam tersedia 2 counter penukaran uang yang difasilitasi oleh BRI dan BSI jika jemaah ingin langsung menukarkannya ke mata uang riyal,” jelasnya lebih lanjut.
Masih kata Abu Sufyan, living cost ini dapat digunakan jemaah untuk membayar dam/denda, membeli kebutuhan konsumsi ataupun oleh-oleh saat kembali pulang ke Tanah Air. Selain itu, jemaah juga dapat memanfaatkan living cost untuk membeli makanan saat layanan konsumsi di Makkah yang dihentikan sementara selama 3 hari pada tanggal 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H atau menjelang dan sesudah puncak ibadah haji.
Embarkasi Batam memberangkatkan sebanyak 12,403 jemaah haji ke Tanah Suci yang berasal dari 4 provinsi yakni Kepri, Kalbar, Riau, dan Jambi dan terbagi ke dalam 34 kloter.
“Dari data uang living cost tersebut, 3,899 jemaah di antaranya masuk Asrama Haji BP Batam sebelum diberangkatkan ke Bandara Hang Nadim,” tutup Abu Sufyan.
Salah satu anggota Seksi Living Cost, Umi menambahkan, proses penyerahan uang living cost kepada jemaah tidak semudah yang diperkirakan. Petugas harus memastikan jemaah yang menerima living cost benar-benar diberangkatkan ke Tanah Suci. Penyerahan uang living cost dilakukan saat jemaah baru saja tiba di Asrama Haji.
“Proses ini berbarengan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan, penyerahan paspor, dan gelang identitas. Terkadang ada jemaah yang sudah menerima living cost tetapi kemudian masuk observasi nakes karena sakit,” ujarnya.
Dikatakannya juga, bahkan ada JCH yang tunda dan batal berangkat. Menyiasati kondisi ini, maka uang living cost yang sudah diterima jemaah tersebut harus langsung diambil kembali. Apalagi kalau antara jadwal kedatangan jemaah dan pemberangkatan singkat, petugas harus standby dalam waktu tersebut.
“Tapi alhamdulillah, kami bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun harus berpacu dengan waktu, karena beririsan dengan proses layanan lainnya,” jelas Uci. (*)
batampos – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengamankan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak belasan ribu butir. Barang haram ini diduga akan diselundupkan menuju Nipah Panjang, Jambi.
Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan 3 orang pria sebagai bandar dan kurir.
“Yang kita amankan ekstasi. Masih kita kembangkan,” ujar Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kepulauan Riau Kombes Pol Bubung Pramiadi, Minggu (25/6) siang.
Informasi yang didapatkan, para pelaku ditangkap di salah satu hotel di kawasan Lubukbaja pada awal pekan kemarin. Rencananya, barang haram itu diselundupkan melalui jalur laut menggunakan speed boat.
“Nanti akan kita sampaikan detailnya. Karena belum ada yang dikasih tau, masih pengembangan,” katanya.
Diduga, para pelaku merupakan bandar utama yang memasok dan mengedarkan pil ekstasi di tempat hiburan di kawasan Jambi.(*)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut adanya pihak Istana Negara yang membekingi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Polemik Al Zaytun ini mendapat penolakan setelah diduga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang.
“Saya dong Istana? Ndak lah, ndak ndak ndak,” kata Jokowi usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6).
Sebab, belakangan beredar isu bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ada dibalik polemik Ponpes Al Zaytun. Secara tegas, Presiden Jokowi membantah isu liar tersebut.
Kepala negara meminta masyarakat bersabar terkait polemik Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu. Sebab, saat ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tengah melakukan investigasi terkait polemik Al Zaytun.
“Ya sabarlah itu Pak Menkopolhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, unsur dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun sangat jelas. Mahfud memastikan, dugaan tindak pidana itu akan tindaklanjuti oleh Polri.
“Dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal nanti diklarifikasi, nanti di dalam pemanggilan maupun pemeriksaan,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).
Temuan adanya dugaan tindak pidana
merupakan satu dari tiga masalah yang diduga dilakukan oleh Ponpes tersebut. Dua lainnya terkait administrasi serta ketertiban sosial dan keamanan.
Mantan Ketua MK ini memastikan, terkait temuan dugaan tindak pidana, ia memastikan Polri akan turun tangan secara langsung untuk menanganinya. Namun, Mahfud belum mau menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang ditemukan dalam laporan investigasi tim Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya,” urai Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, Polri akan melakukan tindakan hukum dari semua laporan yang masuk. Nantinya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan diidentifikasi.
“Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk Kemenko Polhukam dan kesimpulan dari beberapa penelitian nanti akan, dan juga nanti ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Polri akan melakukan tindakan dari semua pintu yg masuk laporan pelanggaran pidananya,” pungkas Mahfud. (*)
Teknisi mengecek kesiapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Depo Tegalluar, Bandung, Jawa Barat. (DERY RIDWANSAH/JawaPos.com)
batampos – Pemerintah akan melaksanakan studi untuk perpanjangan jalur Kereta Api Cepat dari Bandung hingga ke Surabaya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegalluar. Proyek KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Agustus 2023.
“Dengan adanya pengalaman Indonesia dalam membangun kereta api cepat, tentu akan banyak penghematan yang dapat dilakukan. Kemudian, melalui hilirisasi juga akan banyak material yang digunakan dari dalam negeri. Sehingga ini akan menghasilkan terobosan-terobosan baru,” ungkap Menko Luhut.
Pengujian KCJB saat ini telah mencapai kecepatan 350 km/jam. Kecepatan 350 km/jam tersebut merupakan puncak kecepatan KCJB nantinya saat dioperasikan sejauh 142,3 km. Dalam pengujian yang dilakukan hingga puncak kecepatan operasi tersebut, waktu tempuh dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang tercatat hanya 32 menit dan dari Stasiun Tegalluar kembali menuju Stasiun Halim 44 menit.
“Pengujian hingga kecepatan 350 km/jam berjalan baik. Kekedapan suara dan goyangannya betul-betul sangat bagus. Kita bisa rapat di dalam tanpa terganggu suara yang keras. Ini merupakan suatu loncatan teknologi,” ucap Luhut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, di sektor transportasi, aspek keselamatan baik sarana maupun prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu, sebelum KJCB beroperasi harus dipastikan dalam keadaan laik. Kemudian, pihak operator juga harus memastikan tidak ada gangguan-gangguan yang terjadi. Khususnya orang yang melintas di sekitar jalur kereta cepat.
“Dari hasil pengujian, keretanya nyaman saat melaju cepat, tidak ada goyangan dan kedap suara. Hal ini menunjukkan bahwa rel dibangun dengan baik, begitupun dengan keretanya,” terangnya.
Terkait izin operasi, Menhub mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan secara intensif bersama dengan pihak konsultan dari Eropa. Termasum melakukan serangkaian ujicoba sebelum mengeluarkan izin operasi. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah regulasi terkait kereta cepat yang diadaptasi dari berbagai negara. Misalnya, seperti terkait tarif.
“Izin operasi kami berikan paling lambat 1 Oktober. Mungkin juga lebih cepat pada 18 Agustus,” ujarnya. (*)