batampos – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 masih mencatat surplus. Berdasar catatan, kinerja APBN terus mencetak surplus sejak awal tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, surplus APBN per Mei 2023 mencapai Rp 204,3 triliun atau 0,97 persen terhadap PDB. Surplus itu berasal dari pendapatan negara Rp 1.209,3 triliun yang lebih besar dibandingkan belanja negara yang sebesar Rp 1.005 triliun.

‘’APBN Indonesia dalam pelaksanaan sampai dengan bulan ke-lima menunjukkan sesuatu yang positif meskipun lingkungan global masih berat dan bahkan berisiko,’’ ujar Ani di Jakarta, kemarin (26/6).

Bendahara Negara melanjutkan, surplus APBN Mei 2023 itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2022. Kala itu, APBN mengalami surplus Rp 132 triliun atau 0,67 persen terhadap PDB.

Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 1.209,3 triliun itu tercatat sebesar 49,1 persen dari target APBN tahun ini. Pendapatan negara masih ditopang oleh penerimaan pajak.

Sejauh ini, Ani menyebut penerimaan pajak masih tumbuh positif meskipun melambat. ‘’Penerimaan pajak Rp 830,29 triliun itu artinya 48,33 persen dari target sudah dikumpulkan sampai akhir Mei,’’ imbuh dia.

Penerimaan pajak Januari-Mei 2023 masih tumbuh positif double digit. Hal itu terutama didukung membaiknya kegiatan ekonomi pada triwulan I 2023. APBN mencatat penerimaan pajak Januari-Mei 2023 masih tumbuh double digit yakni 17,7 persen.

Meski begitu, pertumbuhan itu masih jauh jika dibandingkan periode Januari-Mei 2022 dimana penerimaan pajak melonjak tumbuh 53,5 persen. Hal itu dipicu kenaikan harga komoditas yang luar biasa di 2022. ‘’Tahun lalu pertumbuhannya sudah sangat tinggi,’’ tambah dia.

Ani melanjutkan, ke depannya, penerimaan pajak akan termoderasi karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang. ‘’Pada saat yang sama, penerimaan pajak juga akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas,’’ jelas dia.

Dari sisi belanja negara, sampai dengan akhir Mei, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.005 triliun atau 32,8 persen dari pagu. Komponen belanja negara ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 714,6 triliun atau 31,8 persen dari pagu.

Realisasi ini ditopang oleh belanja K/L sebesar R p326,2 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp 388,4 triliun. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur. Sementara belanja non-KL utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi.

‘’Belanja pemerintah pusat, walaupun ini namanya pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Kita lihat Rp 326,2 triliun, belanja yang tadi telah dibelanjakan dari Rp 714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini 51,2 persen lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini, terutama masyarakat miskin,’’ jelas Menkeu.

Jokowi Geram APBN untuk Rapat-rapat dan Perdin

Pada kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBN maupun APBD yang banyak digunakan untuk ongkos-ongkos birokrasi seperti rapat maupun perjalanan dinas.

Jokowi kembali menekankan bahwa APBN harus dibelanjakan untuk pengembangan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tidak hanya rapat-rapat dan urusan birokrasi lainnya. ‘’Setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan betul kepada rakyat. Membiayai yang dirasakan rakyat, bukan proses,’’ ucapnya.

Jokowi melihat fenomena seperti ini terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia mencontohkan kegiatan penyuluhan pertanian di sebuah provinsi. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di kabupaten. Anggarannya Rp 1 miliar tapi Rp 734 juta digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. “Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen dipakai untuk betul-betul pengembangan,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut kejadian itu tidak satu dua saja. Namun sudah ribuan agenda yang sudah dilakukan dengan skema demikian.

Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. “Agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden.

Jokowi minta agar kualitas belanja APBN maupun APBD harus dikawal sejak Perencanaan. Kegiatannya harus terus dimonitor dan dievaluasi apakah tepat sasaran atau tidak. Dia minta agar pembiayaan untuk birokrasi tidak lebih dari 25 persen. “Fokus pada program unggulan, tidak usah juga banyak program,” katanya

Tukin PNS Naik

Pemerintah juga memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) PNS di sejumlah kementerian tahun ini. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang tukinnya naik. Yakni Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kementerian PAN-RB.

‘’Tahun ini Pak Presiden memberikan apresiasi kepada para pegawai di PPN, BPKP, dan KemenPAN-RB arena upaya mereka terus melakukan reformasi birokrasi di kementerian masing-masing,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama.

Isa menjelaskan, alokasi anggaran kenaikan tukin PNS tahun ini bisa tercukupi dari anggaran yang sudah disediakan di masing-masing K/L melalui optimalisasi anggaran. Dengan begitu, tidak ada penambahan anggaran.

Sementara untuk tahun-tahun berikutnya, akan tercantum dalam perhitungan belanja pegawai sehingga akan ada sedikit kenaikan di masing-masing K/L. ‘’Biasanya kita akan mendorong mereka menggunakan optimalisasi belanja yang ada, baru ada penyesuaian di anggaran tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN,’’ tuturnya.

Lantas, bagaimana dengan tukin K/L lainnya? Isa menyebut, ada kemungkinan pemerintah menaikkan tukin PNS di K/L lain. Tetapi hal itu masih dalam penilaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN-RB terkait kinerja reformasi birokrasinya.

‘’Untuk lembaga lain pada saatnya apabila dinilai kinerja reformasi birokrasi bagus akan melakukan hal serupa dan pada tahun yang bersangkutan,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dituding menjadi pendukung Pondok Pesatren Al Zaytun. Namun isu ini ditepis olehnya. Meski demikian, dia tidak mengelak kalau pernah ke pondok pesantren yang di ketuai Panji Gumilang itu.

“Memang saya preman kok jadi beking? Enak saja,” kata Moeldoko yang ditemui di Komplek Istana Negara kemarin (26/6). Ketika ditanya terkait kedekatan dengan Panji Gumilang, dia justru mempertanyakan alasan kenapa tidak boleh dekat.

Moeldoko berdalih jika hubungan dengan Panji Gumilang hanya sebatas kerja saja. “Kami itu harus pandai membangun Apalagi tugasnya kepala staf kepresidenan harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan gitu,” ucapnya. Konteks komunikasi dengan Panji menurutnya adalah untuk misi politik dan komunikasi publik.

Moeldoko menyatakan bahwa dia baru dua kali ke Al Zaitun. Pertama saat dia menjabat sebagai Pangdam. Lalu ketika dia jadi Kepala KSP. Disana dia menyampaikan ceramah kebangsaan.”Ya kan domainnya kan itu,” bebernya.

Ketika ditanya pendapatnya saat berkunjung ke Al Zaitun, Moeldoko menyatakan yang terlihat adalah norma-norma kebangsaan berjalan pondok pesantren itu. Bahkan lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Nilai Pancasila juga dibicarakan. “Tai kan saya tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam,” ujarnya.

Dia juga mndorong agar lembaga terkait bertindak. Misalnya ketika dinilai ada penyimpangan agama, karena berkaitan dengan Islam maka MUI wajib bertindak. Moeldoko minta agar kasus ini tidak berlarut-larut. ”Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kan gelisah itu anak-anak di situ. Harus perlu ada kepastian dari kita,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kasus Al Zaytun sudah ditangani oleh Kemenko bidang Polhukam. “Ditunggu saja hasilnya,” katanya di sela kunjungan kerja di Kebumen kemarin. Sejak awal dia memang menugaskan Kemenko bidang Polhukam untuk menangani hingga mengambil keputusan soal polemik pondok Al Zaytun.

Di bagian lain tim investigasi kasus Al Zaytun yang dibentuk Pemprov Jawa Barat, sudah melayangkan rekomendasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah meminta MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penyimpangan ajaran agama dalam ajaran-ajaran di pondok Al Zaytun. Pasalnya terkait dengan fatwa, adalah domain dari MUI. Bukan dari instansi pemerintahan.

Rekomendasi lainnya adalah tim investigasi meminta pemerintah pusat segera mengambil tindakan atau sikap konkret. Supaya polemik pesantren Al Zaytun tidak berkepanjangan. Ketua Tim Investigasi KH Badruzzaman mengatakan tindakan tegas itu bisa berupa tindakan hukum. Selain itu juga soal keputusan administrasi terkait Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan. Dia juga mengungkapkan selama proses tabayyun, Panji Gumilang tidak kooperatif kepada tim. (*)

Reporter: JP Group