batampos – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah pusat memberikan perlindungan khusus bagi nelayan di wilayah perbatasan Natuna dan Anambas. Lemahnya pengawasan laut dan tumpang tindih wilayah tangkap dinilai kerap merugikan nelayan tradisional.

Anggota Komisi II DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, mengatakan wilayah perairan Natuna dan Anambas memiliki nilai strategis nasional, namun di saat bersamaan menjadi ruang hidup utama bagi masyarakat nelayan.

“Natuna dan Anambas adalah wilayah perbatasan yang menjadi perhatian nasional. Tapi di sana juga ada nelayan yang harus dilindungi keberlangsungan hidupnya,” ujar Marzuki, Rabu (28/1).

Baca Juga: DPRD Kepri Minta Kewenangan Labuh Jangkar Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepri itu menyebut persoalan utama yang sering memicu konflik adalah ketidakjelasan dan lemahnya pengawasan wilayah tangkap nelayan. Akibatnya, kapal-kapal dengan kapasitas lebih besar kerap masuk ke zona tangkap nelayan kecil.

“Seharusnya kapal tertentu beroperasi di atas 12 mil laut, tetapi masih ditemukan aktivitas di wilayah nelayan tradisional. Ini yang membuat nelayan lokal merasa terzalimi,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Marzuki, berpotensi menimbulkan gesekan antar nelayan, terutama di wilayah perairan Natuna dan Anambas yang memiliki intensitas penangkapan ikan cukup tinggi. Karena itu, ia meminta penegakan aturan secara konsisten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Penegakan regulasi harus tegas agar konflik tidak terus berulang dan nelayan bisa bekerja dengan aman,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Ansar Teken Nota Kesepakatan Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kepri

Selain pengawasan laut, Marzuki juga mendorong penguatan program perlindungan sosial bagi nelayan di wilayah perbatasan. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten yang telah menjalankan program perlindungan, meski masih terbatas dari sisi anggaran.

“Programnya sudah berjalan, tetapi belum bisa dilakukan secara luas karena keterbatasan kemampuan fiskal. Saat ini masih berbasis skema berbagi antara Pemprov dan kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar, baik melalui anggaran maupun kebijakan afirmatif, agar perlindungan nelayan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal. (*)

Artikel DPRD Kepri Minta Perlindungan Khusus bagi Nelayan di Perbatasan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Ketinggian air Waduk Sei Jago di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, terus menyusut drastis. Saat ini, tinggi muka air waduk hanya tersisa sekitar 71 sentimeter, turun jauh dari kondisi normal yang mencapai 3 meter.

Penyusutan tersebut terjadi sejak musim kemarau, dengan penurunan rata-rata sekitar 5 sentimeter per hari. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan air bersih kepada pelanggan PDAM Tirta Kepri Cabang Tanjunguban.

Kepala Cabang PDAM Tirta Kepri Tanjunguban, Sugito, mengatakan penurunan debit air memaksa pihaknya melakukan pengurangan jam distribusi air ke pelanggan.

Baca Juga: Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM

“Dari sebelumnya ketinggian air sekitar 3 meter, sekarang tinggal 71 sentimeter. Untuk menjaga ketersediaan air, jam distribusi terpaksa dikurangi,” ujar Sugito.

Saat ini, pendistribusian air ke wilayah Tanjunguban Kota hanya dilakukan mulai sekitar pukul 04.00 WIB hingga 15.00 WIB. Padahal sebelumnya, aliran air dapat dinikmati pelanggan selama hampir 24 jam penuh.

Pengurangan distribusi dilakukan agar sekitar 2.960 pelanggan aktif PDAM di Tanjunguban tetap dapat terlayani di tengah kondisi kritis waduk.

Selain faktor musim kemarau, Sugito mengungkapkan penyusutan air juga diperparah oleh kebocoran pada struktur waduk. Upaya penanganan telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil signifikan.

“Kebocoran ini sudah lama terjadi. Kami sudah mencoba menahan aliran air agar tidak terbuang, tapi titik kebocoran justru meluas. Perbaikan dinding waduk juga sudah dilakukan, namun belum ada perubahan berarti,” jelasnya.

Menurut Sugito, persoalan tersebut telah dilaporkan ke pemerintah pusat dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun karena aset waduk merupakan milik pemerintah provinsi, penanganan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ia berharap perbaikan waduk dapat segera dilakukan agar krisis air tidak berlarut-larut. Sugito juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau.

Baca Juga: Sumur Mengering, Warga Sungai Jeram Bintan Utara Terpaksa Beli Air Rp70 Ribu per Minggu

“Kami minta pelanggan menggunakan air seperlunya agar pasokan bisa bertahan lebih lama,” imbaunya.

Sementara itu, Maman, salah seorang pelanggan PDAM di Tanjunguban, mengeluhkan kualitas air yang dinilainya semakin keruh sejak musim kemarau.

“Airnya sangat keruh. Sudah disaring tetap keruh, jadi tangki air harus sering dibersihkan,” keluhnya.

Ia menilai kondisi air Waduk Sei Jago sudah kurang layak dijadikan sumber air baku, terutama saat musim kemarau. Maman berharap PDAM Tirta Kepri dapat mencari alternatif sumber air lain.

“Mungkin bisa kerja sama dengan SPAM di Lobam yang air bakunya masih melimpah,” sarannya. (*)

Artikel Waduk Sei Jago Bintan Menyusut, Distribusi Air PDAM Tanjunguban Dikurangi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Republik Indonesia menilai indeks literasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum berada pada level ideal.

Kondisi tersebut terutama terjadi di wilayah pulau-pulau terluar yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan internet.

Kepala Badan Bahasa RI, Hafidz Muksin, mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat di daerah kepulauan tersebut.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berfokus pada peningkatan budaya literasi, penguatan penggunaan bahasa Indonesia, serta pelestarian bahasa dan sastra daerah.

“Untuk tingkat literasi di Kepri masih relatif rendah. Karena itu kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemprov Kepri,” ujar Hafidz di Tanjungpinang, Rabu (28/1).

Hafidz menjelaskan, Badan Bahasa akan melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta mendistribusikan buku bacaan bermutu, khususnya ke wilayah kepulauan yang sulit mengakses internet.

“Fokus kami adalah sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Kami akan mendukung dengan pengiriman buku bacaan bermutu ke sekolah yang indeks literasinya masih rendah,” jelasnya.

Selain peningkatan literasi, kolaborasi tersebut juga bertujuan memberikan payung hukum bagi upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah agar tetap eksis sebagai kekayaan budaya bangsa.

“Kami juga akan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan buku bacaan tersebut. Ini sekaligus menjadi upaya melindungi dan melestarikan bahasa Melayu agar terus tumbuh,” tambah Hafidz.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan kerja sama dengan Badan Bahasa merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan indeks literasi di Kepri secara berkelanjutan.

“Ini bagian dari kolaborasi untuk memicu semangat literasi di Kepri agar trennya terus meningkat setiap tahun,” ujar Ansar. (*)

Artikel Badan Bahasa Nilai Indeks Literasi Kepri Masih Rendah, Fokus Pulau Terluar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – DPRD Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah pusat agar mengalihkan kewenangan pengelolaan dan pemungutan labuh jangkar kepada pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros, mengatakan upaya Pemprov Kepri untuk menarik PAD dari sektor labuh jangkar sejatinya telah lama direncanakan. Namun hingga kini, rencana tersebut belum mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“Ini sebetulnya rencana yang sudah lama. Tapi belum berhasil karena masih dianggap sebagai PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajak milik pusat,” ujar Asmin, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan yang dikelilingi laut dan memiliki lalu lintas kapal yang sangat padat, Kepri seharusnya mendapat kebijakan khusus dalam pengelolaan labuh jangkar.

Asmin menegaskan Komisi II DPRD Kepri sangat mendorong agar kewenangan tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, meskipun tetap berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan pemerintah pusat.

“Harusnya labuh jangkar ini diserahkan sepenuhnya ke daerah, tentu dengan tetap melalui mekanisme dan aturan dari pusat,” tambahnya.

Ia menjelaskan, selama kewenangan labuh jangkar masih berada di tangan pemerintah pusat, daerah kesulitan menetapkan target PAD dari sektor tersebut. Bahkan, meski target sempat ditetapkan, realisasinya nihil karena pungutan tetap dilakukan oleh pusat.

“Karena belum beralih, kita belum bisa menentukan target. Sempat kita pasang target, tapi hasilnya nol,” ungkapnya.

Oleh karena itu, DPRD Kepri menilai penetapan target PAD dari sektor labuh jangkar belum menjadi prioritas saat ini. Fokus utama adalah memperjuangkan peralihan kewenangan agar potensi labuh jangkar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi daerah.

“Jadi kami tidak buru-buru soal target. Yang terpenting kewenangan ini bisa diupayakan beralih ke daerah, karena selama ini masih dipungut pusat,” pungkas Asmin. (*)

Artikel DPRD Kepri Minta Kewenangan Labuh Jangkar Dialihkan ke Pemerintah Daerah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai membenahi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tarempa. Langkah ini diambil untuk mengakhiri kondisi parkir semrawut yang selama ini kerap terjadi, terutama saat kapal penumpang sandar.

Selama ini, kawasan pelabuhan sering dipadati kendaraan, khususnya sepeda motor yang parkir sembarangan. Tak sedikit pengendara memaksakan masuk hingga ke area dermaga meski kapasitas parkir terbatas.

Kondisi tersebut kerap mengganggu arus keluar-masuk penumpang. Penumpang yang baru turun dari kapal harus berdesakan dengan kendaraan, bahkan berjalan di sela-sela motor yang terparkir tidak beraturan.

Situasi ini dinilai mengurangi kenyamanan, terutama bagi penumpang lanjut usia, anak-anak, serta wisatawan yang baru pertama kali tiba di Anambas. Selain itu, kondisi pelabuhan yang semrawut juga dinilai mencoreng citra daerah.

Pasalnya, Pelabuhan Tarempa merupakan pintu masuk utama Kabupaten Kepulauan Anambas. Jika dibiarkan tidak tertata, wajah pertama daerah yang dilihat pendatang justru terlihat amburadul.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Anambas, Nurullah, mengatakan pembenahan dilakukan segera setelah kondisi parkir di pelabuhan menjadi sorotan publik.

“Kita langsung benahi sistem arus lalu lintas. Pasca berita di Batam Pos terkait parkir semrawut naik minggu lalu,” ujar Nurullah, Rabu (28/1).

Menurutnya, pembenahan dilakukan dengan pengaturan ketat setiap kali kapal sandar. Dishub melibatkan petugas gabungan dari Satpol PP dan Satlantas untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan proses naik-turun penumpang berjalan lancar.

Setiap kendaraan yang hendak masuk ke area pelabuhan akan diarahkan petugas. Apabila kapasitas parkir telah penuh, kendaraan tidak diperkenankan masuk dan langsung diarahkan ke luar kawasan pelabuhan.

“Kendaraan tidak boleh masuk kalau sudah penuh. Parkir di luar, baik motor maupun mobil. Kita utamakan kenyamanan penumpang,” jelas Nurullah.

Dengan pengaturan ini, area dermaga diharapkan steril dari parkir liar sehingga penumpang dapat berjalan dengan aman dan nyaman saat turun dari kapal.

Terkait rencana penerapan retribusi parkir di kawasan pelabuhan, Nurullah menyebut kebijakan tersebut belum diberlakukan karena masih dalam tahap kajian.

“Sementara ini fokus kita menata parkir dan lalu lintas agar tidak semrawut dan lebih manusiawi bagi penumpang,” tegasnya. (*)

Artikel Sempat Semrawut, Dishub Anambas Tertibkan Parkir dan Lalu Lintas di Pelabuhan Tarempa pertama kali tampil pada Kepri.