batampos – Catatan Kementerian Agama (Kemenag) hingga 10 Juni pukul 24.00 WIB menyebutkan, total sudah ada 118 ribu lebih jamaah calon haji tiba di Arab Saudi. Ada yang masih di Madinah, ada punya yang sudah di Makkah.

Dengan kondisi tersebut, situasi di Masjidilharam semakin padat. Salah satu kegiatan jemaah di Masjidilharam adalah melakukan umrah. Rangkaian kegiatan ibadah umrah salah satunya adalah Sa’i. Yaitu berjalan cepat atau lari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwa. Lokasinya masih di dalam komplek Masjidilharam, tidak jauh dari kakbah.

Kemenag menyampaikan himbauan kepada jemaah yang akan melaksanakan Sa’i. Himbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenag Ramadhan Harisman. Dia mengatakan ibadah haji, termasuk umrah, memerlukan ketahanan fisik.

Bagi jemaah yang masuk kategori resiko tinggi atau lanjut usia, tetap bisa menjalankan ibadah umrahnya dengan baik. ’’Terutama saat Sa’i,’’ katanya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kemarin. Dia lantas membagikan sejumlah tips atau anjuran supaya pelaksanaan Sa’i berjalan dengan aman.

Dia mengatakan Jemaah bisa menggunakan metode istirahat-istirahat. Harisman menjelaskan jarak antara Safa ke Marwa sekitar 400 meter. Sehingga dalam satu putaran, Safa ke Marwa sekitar 800 meter atau hampir 1 km.

’’Saat berjalan dari safa ke Marwa, sejenak berhenti, istirahat dulu. Bisa diisi dengan berdoa dua menit,’’ katanya.

Dengan istirahat tersebut, jemaah bisa menurunkan denyut nadinya sebentara. Intinya dengan metode istirahat-istirahat itu, memberikan kesempatan jantung beristirahat dan tidak terlalu terforsir.

’’Kemudian jalan lagi, setiap putaran harus beristirahat,’’ katanya. Dengan cara tersebut, pelaksanaan Sa’i yang terdiri dari tujuh kali perjalanan tersebut, bisa agak lama. Tetapi aman untuk kesehatan jemaah. Kepada jemaah haji yang masih muda dan sehat, diharapkan mendampingi jemaah risti dan lansia. Supaya mereka tidak tertinggal dengan kelompoknya saat melakukan sa’i.

Bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit jantung atau Penyakit Paru Obstruktif Kronis, disarankan melakoni sa’i dengan menggunakan kursi roda. Sebab jemaah dengan rekam jejak kesehatan seperti itu, rawan terhadap serangan jantung. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek memang secara resmi tidak mengumumkan nama-nama perguruan tinggi swasta (PTS) yang dicabut izinnya. Tetapi di website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), PTS nakal yang dicabut izinnya itu sudah disematkan keterangan tutup.

Saat dicek tadi malam, beberapa nama PTS yang dicabut izinnya sudah resmi tertera keterangan tutup. Diantaranya adalah STISIP Kartika Bangsa yang berada di Jogjakarta. Begitupun dengan STIE Islamiyah di Kota Tangerang Selatan dan STIE Tribuana di Kota Bekasi, juga sudah berstatus tutup.

Seperti diketahui secara keseluruhan ada 52 unit PTS bermasalah dan dijatuhi sanksi. Sanksi paling berat, yaitu pencabutan izin, dijatuhkan kepada 23 unit PTS. Jawa Pos mendapatkan salinan nama-nama PTS tersebut. Namuan Kemendikbudristek menyatakan data itu bersifat internal. ’’Iya (data) itu harusnya tidak tersebar luas hanya kalangan terbatas dan jangan sampai dirilis ke publik,’’ kata Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman saat diklarifikasi.

Sementara itu perwakilan salah satu PTS yang dijatuhi sanksi pencabutan izin akhirnya bersuara. Dia adalah pemilik Yayasan STIE Tribuana Kota Bekas Suroyo masih belum terima bahwa kampusnya dinyatakan bersalah sampai dicabut izinnya. ’’Sebagian teman (media) beritakan hoak dan tak seimbang. Kasihan medianya,’’ kata Suroyo saat diklarifikasi kemarin (11/6).

Suroyo lantas membagikan rekaman videonya yang menjelaskan panjang lebar soal keberadaan STIE Tribuana. ’’Mohon bantu share, agar publik dicerdaskan secara utuh,’’ kata dia. Suroyo mengatakan sudah tiga kali menyampaikan klarifikasi atas kasus yang mendera kampusnya.

Ada beberapa poin klarifikasi yang dia sampaikan. Yaitu terkait tuduhan menyelewengkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, perkuliahan fiktif, dan praktik jual beli Ijazah. Dia menjelaskan beberapa waktu lalu tim dari Itjen Kemendikbudristek datang untuk melakukan investasi di kampusnya.

Tim Itjen Kemendikbudristek turun melakukan investigasi karena ada temuan tiga orang mahasiswa memperoleh KIP dobel. Yaitu selain dari kampus STIE Tribuana, juga dapat KIP dari kampus lain. Dari hasil investigasi itu, Itjen Kemendikbudristek mengeluarkan rekomendasi. Diantaranya kampus harus mengembalikan kerugian negara. ’’ Sudah kami eksekusi beberapa bulan lalu. Sudah dibayarkan ke kas negara. Sudah selesai kasusnya,’’ katanya.

Kemudian soal tudingan STIE Tribuana menyelenggarakan kuliah fiktif, dia juga menampiknya. Menurut Suroyo, kampusnya sudah menyelenggarakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sehingga mahasiswa hanya kuliah di kampus pada semester satu sampai empat.

Kemudian pada semester lima dan enam, mahasiswa melakukan magang dengan mitra kampus. Lalu semester tujuh mahasiswa melakukan perkuliahan lintas prodi di perguruan tinggi lain. Selanjutnya pada semester delapan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

Sehingga jurnal absensi mahasiswa yang dipegang kampus hanya untuk semester satu sampai empat. Meskipun begitu kampus memegang laporan kegiatan magang mahasiswanya. Sementara untuk absensi mahasiswa lintas prodi, yang pegang adalah kampus lain yang dipilih mahasiswa.

’’Tim EKA (evaluasi kinerja akademik) seolah-olah mahasiswanya 500 kok yang terlihat 200 orang. Kami menerapkan MBKM, apanya yang salah. Mahasiswa belajar berkebun sendiri juga bisa dinilai,’’ katanya. Dia menegaskan skema MBKM yang dijalankan kampus sesuai dengan arahan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Lalu soal dugaan jual beli ijazah, Suroyo menyayangkan pemerintah sampai saat ini tidak bisa membuktikannya. Dia mengatakan akan menindak tegas jika ada civitas di kampusnya yang terbukti terlibat praktik kotor tersebut. Bahkan sebagai pemilik yayasan, dia bersedia menutup yayasan jika terbukti ada oknum di tingkat yayasan yang terlibat praktik jual beli ijazah.

Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyayangkan masih ada kejadian kampus yang ditutup izinnya karena melakukan pelanggaran. Dia mengatakan kasus seperti itu terulang terus, dan masyarakat menjadi korbannya.

’’Kenapa (masih terjadi)? Pertama pemerintah tidak melakukan pengawasan secara komprehensif,’’ tuturnya. Pengawasan yang dilakukan Kemendikbudristek atau jajaran di bawahnya, hanya sebatas visitasi yang jadwalnya sudah ditentukan. Sehingga kampus bisa menunjukkan yang baik-baik saja, saat jadwalnya divisitasi.

Menurut dia pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan. Tidak sampai berujung pada pelanggaran berat, lalu izin dicabut, kemudian masyarakat jadi korban.

’’Yang kedua ada semacam simbiosis mutualisme,’’ katanya. Di satu sisi ada masyarakat berduit yang berharap mendapatkan ijazah dengan cara yang mudah. Dengan segala kesibukannya, mereka nekat membayar lebih mahal ke kampus yang penting ijazah bisa keluar.

Lalu di wilayah perkotaan seperti Jakarta, banyak pekerja yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya. ’’Mereka ini sudah bekerja. Tetapi mungkin waktu itu masih pakai ijazah SMA,’’ tuturnya. Di tengah jam kerja yang ketat, mereka tidak bisa melakukan kuliah dengan jam yang normal. Sebagai gantinya mereka mengambil kuliah akhir pekan saja, atau bahkan hari Minggu saja.

Menurut Ubaid, sejatinya negara sudah menyiapkan layanan kampus terbuka bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk kuliah konvensional. ’’Misalnya mengambil kuliah full online di Universitas Terbuka,’’ tuturnya. Tetapi mungkin karena masih terbatasnya informasi, masyarakat nekat mengambil kuliah akhir pekan saja di kampus swasta.

Untuk itu Ubaid menyarankan pemerintah mengubah regulasi layanan pendidikan tinggi. Sistem kuliah full di kampus apakah masih relevan dengan tuntutan perkembangan seperti sekarang ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar ingin kuliah, tetapi memiliki waktu terbatas, dirugikan dengan praktik nakal kampus swasta. (*)

Reporter: JP Group