batampos – Sebanyak 14 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan nakes lainnya peserta program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dievakuasi dari tugasnya di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Hal itu dilakukan setelah muncul ancaman keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Sabtu (10/6) kemarin.

batampos – Keberadaan bungker narkoba di dalam kampus ternama di Makassar akhirnya terungkap. Lokasinya ada di dalam ruang sekretariat lembaga kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM).

Sekretariat yang berada di Jalan Malengkeri Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar, tersebut didatangi polisi pada Jumat (9/6) lalu. Aparat yang disebut dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulsel itu telah memasang garis polisi di sana.

Menurut keterangan sejumlah mahasiswa FBS UNM kepada FAJAR, sekretariat itu sudah lama tidak digunakan. ”Di dalam sudah kurang mahasiswa, tinggal alumni. Ada juga beberapa orang luar,” ujar seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia mengatakan, ada lima orang yang diamankan polisi. Namun, dia tidak tahu apakah lima orang itu berstatus mahasiswa atau bukan.

Wakil Rektor III UNM Prof Andi Muhammad Idhan membenarkan bahwa polisi telah memasang garis polisi di salah satu gedung sekretariat lembaga kemahasiswaan FBS UNM. Kendati demikian, dia tidak sependapat jika temuan tersebut dikatakan bungker narkoba. ”Setelah saya melihat lokasi, ternyata yang dimaksud bungker itu tidak benar. Yang benar itu adalah brankas kecil yang berada di bawah lantai,” ujarnya saat ditemui di depan FBS UNM kemarin.

Pihak kampus, menurut dia, berkeberatan dengan pemberitaan yang menyebut istilah bungker narkoba. Sebab, istilah itu bisa membuat orang menganggap bungker adalah lubang yang besar. Padahal, ukuran brankas tersebut hanya sekitar 40 x 40 cm. Brankas tersebut memang ditanam di dalam tanah. ”Kalau kedalamannya, saya nggak sempat lihat bagaimana. Tapi, itu semacam brankas yang ditanam,” bebernya.

Idhan mengaku tidak tahu isi brankas tersebut. Namun, informasi yang beredar, di dalamnya berisi ganja. Idhan juga membenarkan soal penangkapan lima orang. Setelah pihaknya menelusuri, yang diamankan ternyata adalah alumni. ”Mereka bukan mahasiswa UNM. Mereka alumni UNM,” jelasnya. ”Tapi, jika nanti ada mahasiswa yang terlibat, pihak kampus akan melakukan pemecatan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana membenarkan soal penangkapan lima orang di kampus UNM. Namun, Komang belum mengetahui status tersangka apakah mahasiswa atau alumni. Komang juga meluruskan informasi penemuan bungker narkoba itu. Menurut dia, istilah bungker yang dipakai polisi hanya konotasi. ”Itu memang bukan bungker, hanya konotasi. Itu kan ditanam dengan menggunakan safety box di dalam kamar,” terangnya.

Bukan Kasus Pertama

Temuan narkoba di UNM ternyata bukan kasus pertama. Pada 2013, polisi juga pernah menemukan narkoba di dalam kampus tersebut. Namun, penanganan kasus tersebut dan barang buktinya hingga kini belum jelas.

Hal itu disampaikan kriminolog UNM Prof Heri Tahir. Dia menjelaskan, pada 2013, dirinya masih menjabat wakil rektor III UNM. ”Jujur saja saya katakan, tahun 2013 dulu itu pernah ada penemuan 1 kg (narkoba, Red) di UNM. Itu polisi yang temukan. Saya masih WR III waktu itu,” bebernya. Setelah proses berjalan, lanjut dia, tidak ada yang benar-benar serius mengungkap penemuan barang haram itu. ”Setelah saya usut, saya pertanyakan mana itu barang bukti, tidak ada yang menunjukkan. Dirnarkoba polda (kala itu) juga begitu, polrestabes juga. Kalau saya sebenarnya, kasus seperti itu harus dibuka selebar-lebarnya supaya orang jangan berburuk sangka dan sebagainya,” katanya.

Prof Heri menyebutkan, dirinya masih menuntut penemuan 1 kg narkoba tersebut diungkap ke publik. ”Sampai sekarang saya tuntut itu, bagaimana itu bukan barang sedikit. Lebih dari 1 kg yang masih dalam kemasan dan sudah dipelintir begitu dengan timbangan,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Saudi Tourism Authority atau Otoritas Pariwisata Saudi (STA) bekerja sama dengan Lion Air meluncurkan kampanye wisata musiman terbaru “Rethink Summer” Saudi.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menginspirasi para pelancong Indonesia dan mempromosikan Saudi sebagai destinasi musim panas yang unik dan menarik.

“Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan melalui kerjasama ini, kami akan menciptakan dan mempertahankan permintaan perjalanan ke Saudi, terutama menjalankan ibadah. Kolaborasi ini sebagai langkah terbaik dalam memperkuat hubungan bilateral bagi Saudi dan Indonesia serta maskapai. Lion Air sangat yakin akan mencapai tujuan dari Kampanye Rethink Summer ini,” jelas Achmad Hasan, Group Commercial Director of Lion.

Baca Juga: Mahasiswa Tak Pernah Kuliah, Langsung Lulus

Sebagai tujuan pariwisata yang sangat popular, Saudi mendorong para wisatawan Indonesia melakukan perjalanan musim panas tahun ini untuk mengeksplorasi destinasi yang unik dan beragam serta menemukan kearifan lokal Arab yang autentik.

Lion Air, sebagai maskapai penerbangan di Indonesia terus berkomitmen untuk memperluas aksesibilitas perjalanan udara rute internasional bagi para wisatawan Indonesia ke Saudi.

“Musim panas ini, kami akan memiliki acara hiburan yang istimewa untuk semua orang. Peran penting adalah mendukung mitra kami seperti Lion Air untuk terus memperkenalkan model liburan dalam memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang belum terungkap serta menggali potensi yang luar biasa dari beragam objek wisata. Saat ini kami sangat optimis bisa mencapai tujuan spektakular dengan menyambut 100 juta kunjungan pada 2030,” ujar Alhasan Aldabbagh, President of APAC Markets at Saudi Tourism Authority.

Baca Juga: Masker Tak Wajib, Vaksinasi Bersifat Anjuran

Kampanye “Rethink Summer” ini untuk mempopularkan keberagaman yang menawan dari Saudi kepada dunia, mulai dari pegunungan hijau yang sejuk hingga pantai Laut Merah dan Teluk Arab.

Musim panas di Saudi telah menjadi tempat liburan dengan aktivitas beragam antara lain berkuda di Pusat Equestrian Al Jazeera, bahari (perjalanan perahu dan menyelam) di Jeddah, menjelajahi desa Muftaha, Al Souda, sebuah taman pegunungan, Danau Waduk Abha serta desa bersejarah Rijal Al Maa di Abha, menikmati panorama Pegunungan Al Hada termasuk mengunjungi “Kota Mawar”.(*)

bandara – Pemerintah kembali melakukan relaksasi mobilitas pada masa transisi endemi Covid-19. Tidak ada lagi ketentuan wajib vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Hal itu merupakan momen yang tepat untuk menyesuaikan kebijakan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik. ”Demi memaksimalkan perekonomian Indonesia dan proses transisi endemi, satgas Covid-19 telah melakukan relaksasi kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 1 Tahun 2023,” kata Wiku kemarin.

SE terbaru tersebut sekaligus mencabut SE No 24/2022 tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, SE 25/2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri, SE 20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik.

Secara umum, SE terbaru mengatur terkait protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan berskala besar, dan kegiatan di fasilitas publik. Vaksinasi Covid-19 hingga booster kedua dianjurkan, terutama bagi mereka yang rentan seperti lansia dan memiliki komorbid.

Sejak SE baru dikeluarkan, diperbolehkan tidak menggunakan masker bagi masyarakat yang dalam keadaan sehat dan tidak berisiko penularan Covid-19. Hand sanitizer dan mencuci tangan dengan sabun tetap dianjurkan. Lalu, jaga jarak dianjurkan bagi mereka yang tidak sehat dan berisiko menularkan Covid-19. Pengelola transportasi, fasilitas publik, maupun penyelenggara kegiatan skala besar diminta terus mengingatkan terkait hal ini.

Terpisah, VP Public Relation KAI Joni Martinus menyatakan, pihaknya masih menunggu SE menteri perhubungan sebagai turunan SE terbaru satgas Covid-19. Menurutnya, SE Menhub selalu menjadi acuan KAI terkait teknis aturan tersebut pada sektor perkeretaapian. ”Apabila nantinya surat edaran menteri perhubungan tentang perubahan persyaratan naik kereta api sudah terbit, KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut serta segera menyosialisasikan kepada masyarakat,” kata Joni.

Hingga kemarin, KAI masih menerapkan kebijakan vaksin sebagai syarat naik kereta api dan mewajibkan penumpang KA memakai masker. ”KAI berkomitmen menyelenggarakan angkutan kereta api dengan sehat, aman, dan nyaman,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group