batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menepis keterangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan. Menurut Mahfud, tidak pernah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal salah satu bakal calon presiden yang berniat bertarung dalam pemilu serentak tahun depan. Pejabat asal Madura itu menilai, keterangan Anies hanya sebatas isu politik.

Ketika ditanya oleh sejumlah awak media di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah punya niatan mengganggu semua pihak yang berniat bertarung dalam kontestasi politik pada 2024. ”Ndak ada menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” kata Mahfud lewat rekaman suara yang diterima Jawa Pos kemarin (1/6).

Sebaliknya, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha melindungi siapapun untuk memeroleh haknya. Termasuk hak untuk menjadi peserta pemilu. Karena itu, dia tegas menyatakan bahwa dugaan adanya upaya penjegalan Anies maju sebagai calon presiden adalah isu politik. ”Itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik. Yang mengatakan itu menjegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit,” imbuhnya.

Namun demikian Koalisi Perubahan berpendapat lain. Mereka mencium gelagat penjegalan terhadap majunya Anies. Isu itu bahkan menjadi salah satu tema dalam pertemuan anggota Koalisi Perubahan di Kepulauan Seribu Rabu kemarin. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya mengamini hal itu. “Adanya Indikasi, upaya Penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat Bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar,” ujarnya.

Namun, pria asal Aceh itu tidak membeberkan detailnya. Dia hanya menyebut indikasi penjegalan dilakukan dengan berbagai cara. “Dengan cara dan sumberdaya apapun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya,” tuturnya. Meski demikian, Teuku menegaskan upaya penjegalan yang dilakukan pihak tertentu tidak menghalangi komitmen ketiga partai untuk terus berjalan.

Sebab, dia menilai ada kebutuhan untuk memperjuangkan aspirasi perubahan, agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi dan berkeadilan di mata hukum. “Maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” terangnya.

Sementara itu, terkait kasak-kusuk calon wakil presiden bergulir. PPP dan Hanura yang berkoalisi dengan PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres juga sibuk membahas siapa yang akan jadi capres.

Waketum PPP Arsul Sani kemarin menyatakan bahwa partainya masih berunding. Namun dia memiliki kriteria siapa yang cocok jadi cawapres. Yakni memiliki komunikasi intens dengan rakyat. ”Sekarang jamannya anak muda, jamannya milenial,” katanya saat ditemui di sela-sela upacara Hari Pancasila di Monas.

PDIP, PPP, dan Hanura menurutnya terus berkomunikasi. Tujuannya agar pencapresan Ganjar sukses. Di tangan Ketum PDIP Megawati, sudah ada beberapa nama. Asrul menyatakan ada 10 nama yang sudah dikantongi.

Ketika ditanya apakah ada peluang bagi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Arsul tidak blak-blakan. Memang Nazaruddin mendapatkan atensi. “Tapi pada akhirnya beliau atau yang lain itu sedang dalam proses,” katanya. Dia minta agar tidak terburu-buru.

Arsul menegaskan bahwa secara konstitusional yang memiliki wewenang untuk mencalonkan presiden dan wakilnya adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun aspirasi masyarakat cukup didengar. Menurutnya proses dialog tersebut masih terus berlangsung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan menggaet pemilih milenial merupakan hal yang penting. Untuk itu figure capres dan cawapres harus bisa menggaet hati pemilih muda. “Kalau lihat gayanya Ganjar itu aja udah, itu ya asik gitu,” ujarnya.

Dia juga menyinggung statemen Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe pada pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sudah tepat. “Batas cawe-cawenya (untuk) mengingatkan agar semua yang sudah dijalankan sudah on the track itu yang harus diteruskan,” bebernya. (far/lyn/syn)

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menegaskan fokus mereka tahun ini memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jamaah lansia. Apalagi tahun ini baru pertama kalinya Kemenag tidak membuka usulan pendamping lansia. Pelayanan jemaah lansia harus maksimal tanpa ada komplain.

Pesan tersebut disampaikan Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo pada pelepasan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tambahan di Jakarta kemarin. Dia menegaskan bahwa target pelayanan lansia tahun ini adalah tanpa atau nir komplain.

Menurut dia target tersebut tentu menantang. Pasalnya tahun ini sebanyak 66 ribuan jamaah atau sektiar 30 persen jemaah haji adalah lansia dengan beragam kondisi fisiknya. ’’Kita tidak boleh main-main dalam melayani jamaah. Apalagi 30 persen lansia. Jamaah lansia harus terlayani tanpa komplain,’’ katanya.

Wibowo mengatakan petugas harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan. Dia menuturkan bahwa bagi petugas haji, memang diberi kesempatan untuk sekaligus menjalankan rukun Islam yang kelima. Khususnya kepada petugas yang selama ini belum pernah berhaji.

Namun dia mengingatkan bahwa petugas haji mengembang tugas utama melayani para jemaah. ’’Petugas harus fokus pada bidang tugasnya. Bukan larut pada kegiatan yang tak penting,’’ katanya.

Seperti pamer aktivitas di media sosial atau mementingkan ibadah sunnah sendiri-sendiri. Bahkan Wibowo meminta petugas yang diketahui tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, diberi sanksi tegas.

’’Petugas dibiayai dengan APBN yang bersumber dari uang rakyat,’’ katanya. Untuk itu dia meminta agar petugas menata niat, ikhlas, sejak awal melayani jamaah.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menjelaskan soal petugas haji tambahan. Dia mengatakan petugas haji tambahan itu spesial, karena tidak masuk dalam skenario awal penyelenggaraan haji. Petugas haji tambahan ini diberangkatkan menyusul adanya tambahan kuota haji sebanyak 8.000 kursi jemaah.

Hilman menuturkan secara proporsi, petugas haji tambahan didominasi perempuan. Pertimbangannya adalah secara keseluruhan jumlah jemaah juga didominasi perempuan. Diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih nyaman. Petugas tambahan ini berasal dari unsur profesional, ormas keagamaan, kampus, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Total ada 158 orang petugas haji tambahan yang dilepas kemarin. (wan)

batampos – Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Tim Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pembinaan dan Bahasa Hukum (KKLP Pembahu) kembali melaksanakan audiensi dan pengambilan data ke empat sekolah yang menjadi lembaga binaan dalam program Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen.

Pengambilan data ini dilaksanakan pada 30 hingga 31 Mei 2023. Empat sekolah yang dimaksud adalah SMPN 6 Batam, SMPN 12 Batam, SMAN 1 Batam, dan SMKN 5 Batam.

Baca juga: Selenggarakan Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah di Kabupaten Karimun

Audiensi ini merupakan kegiatan lanjutan dari program yang dilaksanakan selama tiga tahun (2022–2024). Tim KKLP Pembahu menyampaikan hasil analisis data tahun pertama dan berdiskusi dengan kepala sekolah, beberapa guru, staf tata usaha yang menangani persuratan, bagian sarana dan prasarana, serta humas atau publikasi.

Tim KKLP Pembahu juga mengambil data terbaru untuk analisis tahun kedua. Selain itu, Tim KKLP Pembahu juga menyerahkan piagam sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang dikunjungi. (*)