Ketua KPK Firli Bahuri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. Hal ini menindaklanjuti 33 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua KPKFirli Bahuri menyampaikan, ada 16 nama yang sudah menjadi tersangka dan terpidana.
Hal ini juga termasuk ke dalam bagian dari laporan Satgas TPPU bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setelah kasus itu mencuat ke publik.
“Jadi total semuanya 33 LHA PPATK yang kami terima dari Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam,” kata Firli saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (7/6).
Nominal transaksi mencurigakan yang diurus dari 33 LHA itu mencapai Rp 25,36 triliun. Ia menyebut, transaksi mencurigakan itu terdiri dari LHA yang tidak terdapat dalam database KPK sebanyak dua laporan, dan yang telah masuk ke dalam proses telaah sebanyak lima laporan.
“Dari 33 LHA yang kami terima, kami melakukan pemataan,” ucap Firli.
Ia mengungkapkan, sebanyak 11 laporan tengah masuk ke dalam tahap penyelidilan, 12 laporan tahap penyidikan, dan dilimpahkan ke Mabes Polri sebanyak tiga laporan. Sehingga, total laporan yang masuk sebanyak 33 LHA.
Firli lantas menyebut, dari 12 LHA yang telah masuk ke tahap penyidikan, 16 nama di antaranya sudah menyandang status tersangka dan terpidana.
Pertama, Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar yanh telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nominal transaksi sebesar Rp 60,16 miliar. Kedua, Eddi Setiadi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung yang telah menyandang status terpidana dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,8 miliar.
Lalu, ada nama Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto yang nilai transaksi keduanya Rp 3,99 miliar dan statusnya telah menjadi terpidana. Demikian juga Sukiman dengan nilai transaksi Rp 15,61 mliar dan statusnya telah terpidana.
Selanjutnya, Natan Pasomba dan Suherlan dengan total nilai transaksi keduanya Rp 40 miliar dengan status terpidana. Kemudian Yul Dirga dengan nilai transaksi Rp 53,88 miliar dengan status terpidana, serta Hadi Sutrisno dengan nilai transaksi Rp 2,76 triliun sebagai terpidana.
Selanjutnya Agus Susetyo, Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Ronas, serta Veronika Lindawati dengan total nilai transaksi Rp 818,29 miliar sudah berstatus terpidana. Kemudian juga ada Yulmanizar dan Wawan Ridwan yang transaksinya senilai Rp 3,22 triliun dengan status terpidana, serta Alfred Simanjuntak Rp 1,27 triliun dengan status terpidana.
“Dengan demikian kami ingin sampaikan dari 16 tersangka terpidana tersebut dengan transaksi totalnya mencapai Rp 8,5 triliun sudah kami tuntaskan,” pungkas Firli.
Berikut ini 16 pejabat Kemenkeu, termasuk Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang terlibat transaksi mencurigakan:
1. Andhi Pramono nominal transaksi Rp 60,16 miliar (tersangka)
2. Eddi Setiadi nominal transaksi Rp 51,80 miliar (terpidana)
3. Istadi Prahastanto nominal transaksi Rp 3,99 miliar (terpidana)
4. Heru Sumarwanto Rp 3,99 miliar (terpidana)
5. Sukiman nominal transaksi Rp 15,61 miliar (terpidana)
6. Natan Pasomba nominal transaksi Rp 40 miliar (terpidana)
7. Suherlan nominal transaksi Rp 40 miliar (terpidana)
8. Yul Dirga nominal transaksi Rp 53,88 miliar (terpidana)
9. Hadi Sutrisno nominal transaksi Rp 2,76 triliun (terpidana)
10. Agus Susetyo nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
11. Aulia Imran Maghribi nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
12. Ryan Ahmad Rinas nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
13. Veronika Lindawati nominal transaksi Rp 818,29 miliar (terpidana)
14. Yulmanizar nominal transaksi Rp 3,22 triliun (terpidana)
15. Wawan Ridwan nominal transaksi Rp 3,22 triliun (terpidana)
16. Alfred Simanjuntak nominal transaksi Rp 1,27 triliun (terpidana).
Warga Kota Batam mengantre untuk mendapatkan informasi dan nomor antrean untuk pengurusan akta kelahiran dan KK. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sejumlah warga Batam mengeluhkan pelayanan kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam yang membatasi pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga yang masih manual.
Banyak dari mereka yang balik pulang lantaran kehabisan atau tidak mendapat nomor antrean.
“Kemarin ngantar kakak ngurus berkas, pukul 8.30 WIB sudah tidak ada nomor layanan, jadi harus balik lagi. Iya kalau rumah dekat, kalau jauh kan kasihan, ” ujar Astri warga Batu Ampar, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, dalam sehari Disdukcapil Batam hanya melayani 50 sampai 100 pemohon saja. Sementara warga Batam yang datang mengurus layanan kependudukan mencapai ratusan lebih setiap harinya.
“Tadi ada juga yang dari pukul 08.00 WIB juga tak dapat nomor layanan. Jadi kami harus datang jam berapa biar dapat nomor layanan ini, ” sesal ibu tiga anak itu.
Wini warga Batam lainnya mengatakan, pelayanan di Disdukcapil Batam ini harus diubah lagi ke online. Sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan permohonan tidak perlu datang lagi harus datang ke kantor Disdukcapil.
“Kasihan kami pak yang datang dari Nongsa sana, tiba di sini nomor layanan sudah habis. Kenapa tak dioptimalkan layanan online untuk kepengurusan KK dan Akte lagi, ” ketusnya.
Bahkan, ia mengaku sudah datang ke kantor Disdukcapil Kota Batam sejak Senin (5/6/2023) lalu untuk mengurus akta lahir anaknya. Namun baru dapat nomor antrean pada Rabu (7/6/2023).
“Telat datang sikit sudah habis, makanya sistem ini yang harus diubah, apalagi sekarang semuanya sudah online, ” ujarnya
Padahal lanjut Wini sebelumnya Disdukcapil Batam sudah mengklaim menggalakan layanan online. Namun sekarang ini layanan Disdukcapil Batam mayoritas manual lagi.
“Tenggok lah setiap pagi bejubel yang ngurus, sementara layanan juga masih manual, kasihan warga yang tinggalnya jauh,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Batam, Heryanto, belum bisa dikonfirmasi terkait keluhannya warga ini.
Sebelumnya, mulai Februari 2023 warga Batam bisa kembali mengurus dokumen kependudukan secara online. Melalui aplikasi Layanan Kependudukan Secara Elektronik (LAKSE).
Pengurusan secara online ini akan memangkas waktu dan memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan, tanpa perlu mendatangi Disdukcapil Batam.
Kepala Disdukcapil Batam, Heryanto, mengatakan, pengurusan online tidak saja memudahkan warga, namun juga petugas di loket pelayanan. Beberapa waktu lalu pengurusan dokumen sudah online.
Namun karena adanya pembaharuan sistem SIAK di Kementerian Dalam Negeri, layanan dihentikan, dan kembali berbasis offline atau luring. Akibatnya warga kembali memenuhi loket pelayanan.
“Kalau offline ruang pelayanan penuh. Tidak saja itu, warga yang punya kesibukan juga tidak punya banyak waktu, sehingga jika mereka harus mengantre dalam waktu lama, dan bolak-balik ke kantor sangat tidak efisien,” ujarnya.
Aplikasi LAKSE memuat layanan seperti layanan cetak KTP dan KK, layanan Akte Kelahiran, layanan Akte Perkawinan, layanan Akte Kematian, layanan Pencetakan KIA, layanan perubahan eleman data, layanan surat pindah (Keluar Batam), dan Layanan Surah Pindah Datang.
“Secara resmi, layanan online ini mulai 1 Februari 2023,” ujarnya.
Untuk tata cara penggunaan aplikasi ini, nanti warga bisa mengunduh melalui playstore, dan memilih layanan yang akan digunakan. Untuk fungsinya, mantan Camat Kecamatan Nongsa tersebut menjelaskan sama dengan layanan online sebelumnya yang sudah ada.(*)
Ilustrasi. Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Tanjunguncang, Batuaji, tahun lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pelaksanaan ibadah salat Iduladha tingkat Kota Batam akan dipusatkan di tiga lokasi. Salat Iduladha digelar di Dataran Engku Putri, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, dan Masjid Baiturahman, Sekupang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengatakan, untuk titik salat sama dengan Idulfitri. Namun karena melihat kondisi yang cukup berawah, dah mengandung hujan, pelaksanaan salat diprioritaskan di masjid.
“Namun kalau kondisi cerah, panitia sudah siapkan titik salat yang merupakan gabungan beberapa masjid atau Musala di masing-masing wilayah,” kata dia usai rapat di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (7/6/2023).
Sebelum pelaksanaan ibadah salat Iduladha, akan digelar pawai takbir. Diharapkan semu OPD turut meramaikan kegiatan ini.
Pasca pelaksanaan salat, akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Informasi yang didapatkan dari Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian (DKPP) Batam, saat ini sapi cukup memenuhi kebutuhan jelang Iduladha.
“Alhamdulillah tidak ada kendala dengan kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing,” ujarnya.
Mengenai adanya informasi pengiriman sapi ke Batam tanpa dilengkapi dokumen resmi, Jefridin mengungkapkan akan menindaklanjuti hal ini.
Menurutnya, diperlukan pembahasan lebih detail mengenai kabar masuknya sapi ilegal ke Batam.
“Nanti kami agendakan khusus untuk bahas soal sapi non prosedural ini. Karena harus dipanggil dulu dinas terkait untuk menjelaskan kondisi saat ini. Setahu saya sapi yang masuk harus ada izin karantina, kesehatan, dan pemerintah asal, dan tujuan,” bebernya.
Ia menambahkan, keamanan dan keselamatan warga yang akan mengkonsumsi daging kurban sangat penting. Hal itu dimulai dari proses di daerah asal. Misalnya pemeriksaan kesehatan, layak atau tidak sapi ini untuk dikirim ke Batam.
Setelah tiba di Batam, sapi atau kambing juga akan dilakukan pengecekan kesehatan ulang, termasuk juga dari Balai Karantina.
“Saya belum dapat lagi informasi detailnya. Makin begitu, Kalau ada yang ilegal tentu harus ditindak. Karena ini menyangkut keselamatan warga Batam yang akan mengkonsumsi daging tersebut,” ungkapnya.(*)
batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam menyampaikan Kota Batam mengalami deflasi sebesar 0,25 persen selama Mei 2023.
Kepala BPS Kota Batam, Agus Kadaryanto, mengatakan, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya tiga indeks kelompok pengeluaran.
“Tiga kelompok pengeluaran itu adalah kelompok transportasi turun sebesar 2,95 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun sebesar 0,15 persen, serta kelompok peralatan perlengkapan, dan pemeliharaan rumah tangga turun sebesar 0,05 persen, ” ujarnya, Rabu (7/6).
Meski demikian, kata Agus, lima kelompok lain mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,38 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,30 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lain mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen.
Selain itu untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,12 persen. Lalu kelompok kesehatan naik sebesar 0,06 persen.
Sedangakan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.
“Indeks Harga Konsumen Kota Batam pada Mei 2023 tercatat 113,75 sehingga terjadi deflasi 0,25 persen, ” paparnya.
Sementara itu inflasi tahun kalender 2023 (Mei 2023 terhadap Desember 2022) menunjukan inflasi sebesar 0,12 persen. Inflasi tahun ke tahun (Mei 2023 terhadap Mei 2022) sebesar 3,08 persen.
Kota Tanjungpinang, salah satu dari dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami deflasi bulan Mei 2023 sebesar 0,27 persen sehingga inflasi gabungan 2 kota IHK pada Mei 2023 menunjukkan deflasi yakni 0,26 persen.„
Dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat 20 kota mengalami inflasi pada bulan Mei 2023 dan empat kota lain mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,28 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 0,01 persen. Deflasi terdalam terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,27 persen dan deflasi terendah di Kota Palembang sebesar 0,05 persen.
“Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menduduki peringkat ke-1 dan ke-2 dari empat kota yang mengalami deflasi di Sumatera, ” terang Agus.
Dari 370 komoditas yang menyusun inflasi Kota Batam, 78 komoditas mengalami kenaikan harga sedangkan 50 komoditas mengalami penurunan harga.
Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu daging ayam ras sebesar 0,0799 persen, bawang putih sebesar 0,0482 persen, rokok kretek filter sebesar 0,0305 persen, telur ayam ras sebesar 0,0299 persen, serta beras sebesar 0,0236 persen.
Sementara itu guna menekan laju inflasi, Pemko Batam akan mencanangkan gerakan menanam dengan menyebarkan bibit dan pestisida kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Jefridin, mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya guna menekan inflasi. Di antaranya melalui Tim Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah.
Pada minggu keempat Mei 2023 atau terhitung dari 22 Mei sampai dengan 26 Mei terdapat kenaikan harga pada satu komoditi yaitu bawang putih sebesar Rp 2 ribu, dikarenakan stok dan kenaikan dari daerah asal.
Begitu juga dengan telur dan ayam negeri. Upaya yang dilakukan ada menemukan penyebab kenaikan harga. Penyebab harga naik itu ada dua, pertama terkendala pengiriman dan pasokan berkurang.
“Saya sudah minta Kadisperindag menangani ini. Solusinya adalah pasar murah atau operasi pasar dalam mengendalikan kenaikan harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan lebih intensif untuk melakukan koordinasi, guna mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga barang penyumbang inflasi di Kota Batam.
“Insaallah untuk menekan inflasi, rencananya kita akan mencanangkan gerakan menanam. Dengan pendistribusian bantuan bibit, tanah hitam, pupuk dan pestisida untuk 64 Kelurahan se-Kota Batam,” jelasnya.
Ini merupakan upaya gerakan menanam. Sehingga ketersediaan pangan di rumah tangga bisa sedikit teratasi.
Ia menambahkan, faktor yang mendorong kenaikan ini, karena naiknya permintaan yang didorong makin normalnya aktivitas sosial seperti makin banyaknya masyarakat yang menggelar pesta.(*)
Petugas mengevakuasi korban yang terjebak saat truk pengangkut tanah menimpa sebuah mobil di Semarang, Rabu (7/6). (I.C. Senjaya/Antara)
batampos- Polrestabes Semarang mengungkapkan dua orang tewas dalam kecelakaan sebuah truk pengangkut tanah menimpa sebuah mobil di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Rabu (7/6).
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan, terdapat dua orang korban lain yang merupakan anak-anak akibat insiden tersebut.
”Satu korban yang terjebak di dalam mobil berhasil diselamatkan,” kata Yunaldi seperti dilansir dari Antara.
Dua korban meninggal dalam kejadian tersebut merupakan pengemudi dan seorang penumpang mobil yang duduk di kursi depan. Yunaldi mengatakan, masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.
Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari petugas gabungan kepolisian, TNI, Basarnas, dan masyarakat setempat, dalam membantu proses evakuasi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut.
Sementara itu, evakuasi badan truk yang terguling dilakukan dengan menggunakan satu ekskavator. Akibat kejadian itu, kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Prof. Hamka selama proses evakuasi.
Sebuah mobil Toyota Agya tertimpa sebuah truk pengangkut tanah sekitar pukul 11.30 WIB. Truk pengangkut tanah tersebut melaju dari arah selatan ke utara sebelum akhirnya menabrak Toyota Agya hingga terguling dan terseret beberapa meter.
Arif, 34, saksi mata yang mengetahui kejadian nahas itu, mengatakan, truk pengangkut tanah tersebut melaju dari arah selatan ke utara. Truk melaju oleng saat melintas di jalan dengan kontur menurun itu.
”Truk sempat menabrak mobil yang melaju di depannya lalu menimpa mobil itu,” kata Arif, petugas parkir di salah satu bank di lokasi kejadian.
Mobil yang tertimpa truk tersebut sempat terseret beberapa meter. Setelah kejadian, kata dia, satu korban anak-anak keluar dari bagian belakang mobil. Ketika di cek, masih ada tiga korban yang duduk di bagian depan mobil yang masih terjebak.
”Usai evakuasi, korban selamat tersebut langsung dilarikan ke RS Kariadi Semarang,” terang dia. (*)
batampos-Penghancuran bendungan Kakhovka di selatan Ukraina membahayakan nyawa ribuan warga sipil. Hal ini diutarakan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).
Dalam unggahan di Twitter, OCHA Ukraina menyebut bahwa penghancuran bendungan tersebut menempatkan ribuan warga sipil dalam bahaya serta menyebabkan banyak orang kehilangan rumah mereka dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
“Warga sipil dan infrastruktur sipil bukan target!,” kata OCHA, memperingatkan. Ledakan di pembangkit listrik tenaga air Kakhovka dekat Kherson menyebabkan banjir.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan penghancuran bendungan itu termasuk kerusakan terburuk terhadap infrastruktur utama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraina, lebih dari 15 bulan lalu.
ICRC menyatakan akan bekerja bersama otoritas lokal dan mitra Palang Merah untuk membantu masyarakat yang terdampak, khususnya ribuan orang di kedua tepi Sungai Dnipro.
“Penting untuk diingat bahwa bendungan dilindungi secara khusus di bawah hukum humaniter internasional karena memiliki kekuatan berbahaya, yang jika dilepaskan, dapat menyebabkan penderitaan di antara penduduk sipil,” ujar ICRC di Twitter.
Rusia dan Ukraina saling tuduh telah melancarkan serangan ke bendungan tersebut. (*)
(ki-ka) Direktur Voice of Istiqlal Rosita Tandos, Imam Besar Mesjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim, dan Atase Kebudayaan Kedubes AS Emily Morris dalam acara peresmian Voice of Istiqlal American Space di Perpustakaan Mesjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (6/6/2023). (ANTARA/HO-Kedubes AS)
batampos– Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat dan berkomitmen meningkatkan toleransi dan keberagamaan. Hal ini dikatakan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim.
“Salah satu yang membuat hubungan Amerika Serikat dan Indonesia istimewa adalah karena kedua negara memiliki nilai bersama, komitmen bersama untuk memajukan nilai-nilai toleransi serta keberagaman,” ujar Dubes AS Sung Kim dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dubes AS Sung Kim mengatakan hal tersebut dalam acara peresmian American Space yang bermitra dengan Voice of Istiqlal (VoIst) di Perpustakaan Mesjid Istiqlal.
Dubes Sung Kim juga mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan bagaimana Voice of Istiqlal menampilkan Indonesia yang berekspansi dengan toleransi dan keberagaman pada komunitas global.
Dubes AS tersebut berharap dengan kehadiran American Space di Perpustakaan Mesjid Istiqlal bisa memajukan rasa saling memahami dan berbagi informasi mengenai pendapat dan masalah penting untuk Indonesia dan AS.
Dia mengatakan bahwa fasilitas VoIst American Space terbuka untuk umum, dan akan menjadi sarana untuk Muslim dan non-Muslim yang ingin berdialog dan bekerja sama.
“Ini akan menjadi wadah bagi komunitas lokal berdiskusi masalah global dan nilai-nilai yang dianut bersama antara masyarakat Indonesia dan AS,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Imam Besar Mesjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan bahwa VoIst American Space menjadi tempat untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan AS.
“Kami melihat Istiqlal siap untuk menjadi pusat peradaban Islam, identitas nasional dan simbol kemajuan masyarakat Indonesia yang akan mempromosikan dialog lintas agama dan Islam moderat dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara Timur dan Barat,” kata Imam Besar Umar.
Direktur Voice of Istiqlal Rosita Tandos juga menambahkan bahwa VoIst American Space akan menjadi pusat penelitian, promosi pendidikan AS, dan pertukaran budaya.
VoIst American Space adalah American Space pertama di dunia yang dibuka dan diresmikan di sebuah mesjid.
Sidang tuntutan penyuap hakim agung di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (7/6). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)
batampos –Dua terdakwa penyuap para hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dituntut pidana penjara selama 8,5 dan 8 tahun oleh penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (7/6).
Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto menyebut keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap para hakim agung untuk pengurusan perkara di tingkat kasasi.
”Menuntut, supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,” kata Wawan.
Selain itu, kedua terdakwa itu juga dituntut untuk membayar denda yang sama yakni sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.
Jaksa menjelaskan, kedua terdakwa itu dituntut bersalah telah melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama dan kedua alternatif pertama.
Khusus untuk Heryanto Tanaka, jaksa juga menuntut bersalah sesuai dakwaan ketiga alternatif pertama yakni melanggar pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dia menjelaskan hal-hal yang memberatkan bagi tuntutan itu yakni para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan para terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung.
”Bahwa para terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi,” tutur Wawan Yunarwanto.
Sedangkan hal-hal yang meringankan, menurut dia, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah terjerat kasus hukum.
Dalam perkara pengurusan perkara di lingkungan MA, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto berperan sebagai pemberi suap kepada sejumlah hakim agung. Di antaranya Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh dengan uang sebesar 110 ribu dolar Singapura dan 220 ribu dolar Singapura, dan yang lainnya.
Heryanto dan Ivan memberi suap karena menginginkan majelis hakim di MA yang memeriksa perkaranya agar mengabulkan kasasi mengabulkan kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait masalah keuangan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. (*)
batampos– Jika kita bepergian ke luar negeri khususnya ke negara negara yang mayoritas warganya non muslim, yang paling susah adalah mencari makanan halal.
Halal Lifestyle Enthusiast Dian Widayanti saat ditemui di Jakarta, Selasa, memberikan beberapa tips bagi umat Islam yang ingin menikmati makanan halal di luar negeri.
“Kalau kita masak otomatis pasti bisa masak yang halal karena ada halal butchery segala macem ya. Tapi kalau beli gimana? Itu sebenarnya aku bisa googling aja “Halal food near me”, nanti dia bakal keluar rekomendasi makanan halal yang dekat sama kita,” ucap Dian saat membagikan pengalamannya tinggal di Swiss beberapa waktu lalu.
Selain lewat internet, Dian mengatakan makanan halal juga bisa ditemui di dekat masjid yang ada di negara tersebut. Makanan yang tersedia biasanya makanan khas Timur Tengah atau India yang masih bisa terjamin kehalalannya.
Wanita yang aktif memberikan edukasi dan rekomendasi makanan halal ini juga mengatakan penting untuk selalu bertanya tentang bahan yang dipakai di menu makanan tersebut jika ragu.
“Sebenarnya banyak kok, tapi kalau kita mau nyari, tapi kalau udah nggak mau nyari, ya sudah yang penting enggak babi, yang penting nanya sih soalnya menurut aku kalau di luar kan kita nggak mungkin lah cari yang sudah sertifikat halal, paling enggak nanya kalau dia punya titik kritis makanannya kayak makanan Jepang itu yang berbahaya, biasanya suka dimasukin mirin, sake itu yang aku tanyain,” kata Dian.
Selain makanan berat, Dian juga menyarankan masyarakat muslim memperhatikan minuman seperti kopi atau roti yang terkadang masih memakai rum atau esens vanila yang beralkohol untuk membuat makanannya.
Duta jenama aplikasi kuliner Momasa ini mengatakan, jika di dalam negeri, perhatikan juga bumbu masak yang dipakai seperti arak masak atau sering disebut angciu. Angciu, sering ditemukan pada masakan nasi goreng atau seafood pinggir jalan untuk meningkatkan cita rasa masakan mereka.
“Aku udah nanya ke seafood tendaan, itu rata-rata mereka pakai angciu itu memang udah dibilang haram sama MUI tapi banyak yang enggak tahu, jadinya suka dimasukin di menu-menu kayak gitu. Kemarin aku ke restoran Sunda udah beberapa kali confirm mereka pakai angciu sayang banget sih,” katanya.
Hal itu dikatakan Dian karena minimnya edukasi terhadap bahan apa saja yang tergolong haram dan tidak mencari tahu bahan makanan yang halal.
Ia mengatakan saat ini sudah banyak restoran besar yang berasal dari luar negeri di Indonesia yang mengantongi sertifikat halal, tidak hanya sekadar tulisan “ No Pork, No Lard”. Ia berharap umat Islam bisa memilih dengan bijak makanan halal yang ada di Indonesia agar tidak menimbulkan dosa di kemudian hari. (*)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Mahfud MD (tengah) menjawab pertanyaan media selepas acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (6/6/2023). ANTARA/Tangkapan layar YouTube Kementerian Keuangan
batampos– Obligor/debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat dikenai sanksi berupa pembatasan layanan perbankan sampai pencekalan jika tidak segera membayar utangnya kepada negara. Hal ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud MD, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), menjelaskan payung hukum yang mengatur sanksi tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
“Kami sudah menyiapkan denda-denda administrasi, sejak awal itu sudah dibicarakan. Misalnya, supaya hati-hati ini, mungkin (mereka) nanti akan ditutup haknya untuk mengambil kredit di bank. Jadi, diberitahu ini, orang ini, tidak boleh, kemudian paspornya dicabut, tidak boleh berpergian selama sekian hari sampai jelas kapan mau menyelesaikan dan berapa utangnya yang diakui,” kata Mahfud MD saat acara serah terima aset eks BLBI di Jakarta, Selasa (6/6).
Dia menyampaikan sanksi itu, yang membatasi layanan keperdataan dan layanan publik bagi para obligor/debitur BLBI, merupakan upaya pemerintah memaksa mereka segera mengembalikan uang negara. Alasannya, uang itu hendak diperuntukkan kepentingan masyarakat serta menunjang kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Sudah ada payung hukumnya untuk kami melakukan itu. Payung hukumnya sudah keluar. Jadi, dimohon kooperatif, yang selama ini menghitung tidak ketemu-ketemu (nilai utangnya, red.), mari kita bertemu (dan membahas) bagaimana penyelesaiannya,” kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI.
Pada kesempatan itu, Mahfud mengatakan PP Nomor 28/2012 yang turut membantu Satgas BLBI dalam menagih uang negara kepada para obligor/debitur perlu dikaji efektivitasnya oleh Kementerian Keuangan.
“(Tujuannya) agar mekanisme pengembalian hak tagih negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara pada masa yang akan datang menjadi lebih baik, yang salah satunya menerapkan kewenangan pembatasan hak keperdataan, layanan publik, kepada obligor/debitur yang tidak kooperatif,” kata Mahfud.
Satgas BLBI, yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga, mulai bekerja sejak Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.
Sejak mulai bertugas pada Juni 2021 sampai Mei 2023 atau dalam kurun waktu hampir dua tahun, Satgas BLBI berhasil mengembalikan dana sekitar Rp30,66 triliun dari para obligor/debitur BLBI.
Rinciannya, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 triliun.
Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 triliun.
Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis sampai akhir 2023, Satgas BLBI dapat menagih setidaknya 50 persen dari total Rp110,45 triliun uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI. (*)
batampos-Penghancuran bendungan Kakhovka di selatan Ukraina membahayakan nyawa ribuan warga sipil. Hal ini diutarakan 
