Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (8/6). Majelis hakim yang dipimpin oleh Cokorda Gede Arthana itu menghadirkan Luhut untuk diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Haris dan Fatia mencemarkan nama baik Luhut.

Meski sempat dihujani aksi protes oleh massa pendukung Haris dan Fatia yang tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang, persidangan tersebut berjalan sampai tuntas. Beberapa kali penasihat hukum Haris dan Fatia melayangkan protes. Pertama terkait kurangnya kursi bagi penasihat hukum. Jumlah kursi yang disediakan hanya 12. Sedangkan total jumlah penasihat hukum Haris dan Fatia sebanyak 17 orang.

Kedua, tidak lama setelah Luhut menjawab pertanyaan JPU, penasihat hukum Haris dan Fatia kembali menyampaikan protes. Sebabnya, Luhut membawa catatan dalam persidangan. Namun demikian, majelis hakim tetap membolehkan Luhut membaca catatan tersebut. ”Kami persilakan saudara membaca kalau memang ada data yang perlu saudara (baca). Silakan kalau memang saudara ada data, tidak masalah,” ungkap ketua majelis hakim.

Melalui persidangan tersebut, Luhut mengaku sedih lantaran disebut dengan julukan ‘Lord Luhut’. Dia merasa dalam konteks tersebut julukan itu mengarah kepada hal negatif. Sebab, dia merasa dituduh sebagai pencuri dan penjahat. ”Saya dituduh lord dan penjahat, itu kata-kata (yang) menyakitkan,” jelas pria yang pernah bertugas sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) tersebut.

Luhut menyampaikan bahwa sebelum podcast yang dipersoalkan oleh dirinya muncul dan tayang di kanal YouTube, dia masih sering berkomunikasi dengan Haris. Diantaranya komunikasi terkait dengan persoalan saham PT Freeport Indonesia yang diminta oleh salah satu suku di wilayah Timika, Papua. Komunikasi yang dimulai melalui pesan singkat WhatsApp itu pun berlanjut hingga ada pertemuan dengan tim hukum Luhut pada Mei 2021.

Lebih kurang dua tiga bulan berselang, lanjut Luhut, muncul podcast yang menyeret-nyeret namanya. ”Timbullah (di bulan) Agustus podcast tadi,” imbuhnya. Dia mengaku sedih setelah mengetahui dan menonton podcast tersebut. Menurut dia, selama ini hubungannya dengan Haris berjalan sangat baik. Bahkan beberapa kali Haris meminta bantuan, dia membantu. ”Saya terus terang sedih, kenapa saudara Haris melakukan itu kepada saya. Saya baik sama dia kok,” tambah dia.

Oleh JPU, Luhut sempat ditanya mengenai kesediaannya untuk memaafkan Haris dan Fatia. Namun, dia tegas menjawab bahwa saat ini dirinya menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim dan pengadilan. Dia memastikan akan menerima apapun putusan pengadilan. ”Biar kita semua belajar, bahwa tidak boleh siapapun kamu untuk abuse of power,” ujarnya. ”Siapapun anda tidak boleh tidak bertanggung jawab atas apa yang disampaikan,” sambung mantan kepala staf presiden tersebut.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Luhut, Haris menyampaikan, komunikasi antara dirinya dengan Luhut terkait saham PT Freeport Indonesia bukan urusan pribadi. Dia menanyakan itu kepada Luhut dalam kapasitas sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang tinggal di sekitar PT Freeport Indonesia. ”Saya hubungi saksi (Luhut, Red) karena saksi adalah menko marves. Yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses saham Freeport ke Indonesia,” beber dia.

Haris pun membenarkan telah bertemu dengan tim hukum sebagaimana keterangan Luhut. Bahkan dia diterima dengan baik oleh tim hukum tersebut. Namun demikian, dia tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta saham PT Freeport Indonesia. ”Jadi, kapasitasnya itu bukan saya minta saham, itu kan sahamnya BUMN,” jelasnya. Menurut dia, pertanyaan JPU terkait saham tidak cukup menjadikan hal itu sebagai dalil untuk motif atas tindakan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan yang sama, Haris mengutarakan permohonan maaf kepada Luhut. Dia mengaku tidak pernah berniat menyerang pribadi salah satu menteri di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin tersebut. ”Bahwa bapak merasa itu terserang secara pribadi (pasca munculnya podcast di kanal YouTube), saya minta maaf,” ucapnya. Haris menegaskan, podcast itu dibuat demi masyarakat Papua. Dia sadar betul akan risiko rusaknya hubungan baik dengan Luhut, namun dia memilih menanggung risiko itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum. ’’Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).

Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.

’’Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp 56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya. ’’Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp 1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp 1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.

Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus. ’’Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU. ’’Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.

Dia mengatakan, Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia. Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.

Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp 281,6 triliun.

Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan. Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum. ’’Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).

Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.

’’Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp 56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya. ’’Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp 1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp 1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.

Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus. ’’Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU. ’’Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.

Dia mengatakan, Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia. Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.

Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp 281,6 triliun.

Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan. Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Negara negara yang tergabung di ASEAN membahas ancaman krisis pangan global di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/6).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam kegiatan ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) tersebut menyebutkan bahwa Indonesia bertindak sebagai ketua dalam pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari itu.

“Banyak yang kita diskusikan dalam dua hari mengenai pangan, bagaimana krisis pangan, el nino, bagaimana kita semua mempersiapkan cadangan pangan, utamanya di ASEAN,” ungkapnya.

Arief menerangkan bahwa pertemuan itu menggarisbawahi isu penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ancaman kekurangan pangan dan kelaparan di berbagai belahan bumi sebagai dampak dari perubahan iklim.

Ia memperingatkan bahwa tantangan di sektor pertanian juga bertambah dengan adanya perang masih berlangsung.

BACA JUGA:Satgas Pangan Polri Sebut Harga Telur Capai Rp 40.000/Kg

“Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita harus alert (waspada, red) untuk mempersiapkan ini semua,” kata Arief.

Ia menerangkan, pertemuan tersebut akan memperbarui informasi mengenai isu-isu terkini mengenai kebutuhan dari masing-masing negara ASEAN agar dapat diselesaikan melalui kerja sama antarnegara.

“Misalnya delegasi Malaysia nanti juga akan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Nanti Indonesia, kemudian berapa yang kita cadangkan seperti beras,” kata Arief.

Kita sudah ada mencadangkan apabila dalam kondisi tertentu, kita bisa menyiapkan beberapa produk pangan, khususnya makanan pokok seperti beras,” ujarnya, menambahkan.

Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada  2023 dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, yang memusatkan upaya antara lain untuk mempertahankan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo saat membuka KTT ke-42 ASEAN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Mei menegaskan bahwa ASEAN harus makin memperkuat integrasi ekonomi.

Kelompok 10 negara Asia Tenggara itu juga diharapkan Presiden bisa mempererat kerja sama yang menyeluruh serta memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan.

ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. (*)

reporter: antara