batampos – Kebijakan pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI pada akhir 2025 berdampak langsung terhadap kondisi fiskal sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemangkasan tersebut membuat keseimbangan keuangan daerah kian tertekan menjelang penutupan tahun anggaran.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025.

Bagi Anambas yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, pengurangan TKD dinilai sangat berisiko karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mahalnya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan membuat Anambas berada dalam posisi rentan ketika alokasi TKD dipangkas.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Aneng mendatangi langsung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Jumat (23/1).

Kunjungan itu dilakukan untuk meminta kejelasan teknis perhitungan alokasi TKD sekaligus menyampaikan dampak kebijakan tersebut terhadap daerah.

“Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Anambas memiliki keterbatasan sumber PAD serta beban pembiayaan pelayanan publik yang relatif tinggi,” ujar Aneng.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, penyesuaian dan pengurangan TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap diwajibkan memenuhi belanja wajib dan belanja mengikat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Kita tetap dihadapkan pada kewajiban belanja wajib dan belanja mengikat, serta tuntutan pembangunan wilayah kepulauan yang tersebar dan berbiaya tinggi,” jelasnya.

Aneng menegaskan, daerah kepulauan seperti Anambas membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, biaya logistik, transportasi, hingga penyediaan layanan dasar di wilayah perbatasan jauh lebih besar dibandingkan daerah daratan.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan TKD ke depan, serta memastikan adanya keselarasan antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah kepulauan.

“Penetapan TKD harus mencerminkan asas keadilan fiskal dan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan serta wilayah perbatasan,” tegas Aneng.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Askolani menjelaskan bahwa pengurangan alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kondisi keuangan negara.

“Realisasi penerimaan negara tidak mencapai target, sehingga pemerintah harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Askolani.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap berupaya menjaga keseimbangan fiskal nasional sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik ke depan. (*)

Artikel TKD Dipangkas, Bupati Anambas Temui Kemenkeu Minta Kepastian Fiskal Daerah Kepulauan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bintan berharap Maskapai Garuda Indonesia tetap melayani penerbangan dari dan ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, khususnya rute Tanjungpinang–Jakarta yang dinilai sangat strategis bagi sektor pariwisata.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Tanjungpinang–Bintan, Safril Sembiring, mengatakan Jakarta merupakan pasar utama pariwisata Bintan, terutama untuk kawasan wisata Bintan Resort Lagoi.

“Jakarta adalah pasar yang sangat baik untuk pariwisata Bintan, khususnya kawasan Bintan Resort Lagoi yang memiliki lapangan golf,” ujar Safril, Jumat (23/1/2026).

Menurut Safril, Bintan Resort Lagoi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata golf berkelas internasional. Dalam hal ini, Garuda Indonesia dinilai memiliki segmentasi penumpang yang sejalan dengan pasar wisata golf.

“Garuda identik dengan segmen penumpang golf dan premium. Itu sangat cocok dengan karakter wisata yang ada di Lagoi,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap Garuda Indonesia dapat mempertimbangkan kembali kebijakan operasional dan tetap melayani rute Tanjungpinang–Jakarta demi mendukung konektivitas pariwisata.

“Kami sangat membutuhkan mitra, khususnya maskapai penerbangan, untuk mendatangkan tamu dari luar daerah ke Bintan,” kata Safril.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, khususnya melalui dinas pariwisata, agar ikut berperan aktif dengan melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada manajemen Garuda Indonesia.

Safril mengungkapkan, pelaku usaha pariwisata di Bintan saat ini juga tengah menjalin komunikasi internal untuk merumuskan langkah bersama, termasuk rencana pertemuan langsung dengan pihak Garuda Indonesia.

“Kami mencoba mengomunikasikan dengan pelaku usaha pariwisata agar bisa duduk bersama Garuda membahas pengembangan pariwisata Pulau Bintan,” ujarnya.

Selain itu, Safril berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa insentif atau program promosi pasar domestik agar rute penerbangan tersebut tetap bertahan.

“Harapan kami, dinas pariwisata bisa meyakinkan kembali Garuda. Mungkin melalui insentif atau kerja sama promosi agar penerbangan ini tetap eksis,” pungkasnya. (*)

Artikel Pelaku Pariwisata Minta Garuda Indonesia Pertahankan Rute Tanjungpinang–Jakarta pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kaum ibu di wilayah Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, dibuat resah oleh ulah seorang pria berinisial AS (35), warga Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pria tersebut diduga berkeliling dari rumah ke rumah dengan modus mengaku sebagai ustaz.

AS diketahui mendatangi rumah warga sambil mengenakan pakaian layaknya seorang ustaz dan menawarkan potongan ayat Al-Qur’an yang ditulis di atas selembar kertas. Kepada warga, AS kemudian meminta sejumlah uang seikhlasnya.

Modus tersebut menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan, khususnya di kalangan emak-emak. Pasalnya, AS disebut kerap mendatangi rumah yang hanya dihuni perempuan, terutama saat suami pemilik rumah sedang bekerja.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan aksi tersebut dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dugaan praktik hipnotis.

“Kami takut. Dia datang menawarkan ayat, katanya disuruh dibaca supaya hidup berkah. Takut saja nanti dihipnotis,” ujar Sari, salah seorang warga Desa Tarempa Selatan.

Keresahan warga tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti demi menjaga keamanan lingkungan.

Menanggapi laporan itu, Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas, Agung Pebyata Sugema, mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan terhadap keberadaan AS.

Dari hasil pemantauan, diketahui AS sempat berpindah lokasi dari Tarempa menuju Matak untuk melanjutkan aksinya.

“Yang bersangkutan datang ke Anambas menggunakan kapal Roro melalui Jemaja, kemudian menyeberang ke Tarempa,” ujar Agung, Jumat (23/1).

Setelah aksinya viral di wilayah Tarempa dan menimbulkan keresahan, AS kemudian menyeberang ke Matak. Di lokasi tersebut, AS akhirnya berhasil diamankan oleh tim gabungan.

Agung menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, belum ditemukan adanya korban yang mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan AS.

“Sejauh ini belum ada korban yang dirugikan,” katanya.

Meski demikian, untuk mencegah keresahan yang lebih luas, Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas mengambil langkah tegas dengan memulangkan AS ke daerah asalnya di Sumatera Utara.

AS dipulangkan menggunakan kapal milik PT Pelni, KM Bukit Raya, dengan pengawasan petugas.

Agung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap orang asing yang datang dengan modus tertentu serta segera melapor kepada aparat jika menemukan aktivitas mencurigakan.

“Kami minta warga tidak ragu melapor agar keamanan dan ketertiban di lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (*)

Artikel Berpenampilan Ala Ustaz, Pria Asal Sumut Bikin Resah Emak-emak di Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kabupaten Kepulauan Anambas kini semakin mudah dan praktis. Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Anambas resmi meluncurkan layanan pengurusan SKCK berbasis digital melalui aplikasi Super App Polri.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan SKCK secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Super App Polri dapat diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS.

Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Kepulauan Anambas, AKP Indervi Yulidas, mengatakan layanan SKCK online sudah bisa dimanfaatkan masyarakat mulai sekarang.

“Mulai saat ini pengurusan SKCK sudah bisa dilakukan secara online. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Polres,” ujar AKP Indervi Yulidas, Jumat (23/1).

Menurutnya, layanan digital ini merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah Kepulauan Anambas yang memiliki kondisi geografis kepulauan dan terpisah oleh laut.

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat kerap menghadapi kendala jarak dan biaya transportasi untuk mengurus SKCK ke Polres. Padahal, biaya resmi penerbitan SKCK hanya sebesar Rp30 ribu, namun ongkos perjalanan laut kerap membuat total pengeluaran menjadi jauh lebih besar.

“Dengan adanya layanan online ini, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Pengurusan SKCK menjadi lebih efisien, cepat, dan terjangkau,” jelas Indervi.

Layanan SKCK online ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga Anambas yang sedang berada di luar daerah. Pemohon cukup mengajukan permohonan secara daring, kemudian SKCK dapat dicetak sendiri atau diambil di Polres terdekat.

“Warga Anambas yang berada di luar daerah juga bisa menggunakan layanan ini. Tinggal ajukan permohonan online, lalu bisa dicetak atau diambil di Polres terdekat,” tambahnya.

Sejauh ini, pemohon SKCK di Kabupaten Kepulauan Anambas masih didominasi oleh pencari kerja, baik untuk kebutuhan bekerja di dalam daerah, luar daerah, maupun ke luar negeri. Selain itu, SKCK juga dibutuhkan untuk keperluan pendidikan dan pengurusan administrasi lainnya.

Untuk pengajuan SKCK bagi Warga Negara Indonesia (WNI), persyaratan yang dibutuhkan antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), pas foto berlatar merah, serta paspor bagi pemohon yang akan bekerja ke luar negeri.

Sementara bagi Warga Negara Asing (WNA), persyaratan meliputi surat permohonan, paspor, KITAS atau KITAP, pas foto berlatar kuning, serta rumus sidik jari.

Ia berharap kehadiran layanan SKCK online melalui Super App Polri dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

“Masyarakat kami imbau untuk memanfaatkan layanan digital ini dan mengikuti prosedur yang berlaku agar proses pengajuan SKCK berjalan lancar dan tertib,” pungkasnya. (*)

Artikel Polres Anambas Luncurkan Layanan SKCK Online, Warga Hemat Biaya dan Waktu pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ririn Warsiti, meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan kepastian serta kebijakan yang berkeadilan bagi guru honorer non-aparatur sipil negara (non-ASN) di Kepri yang terdampak kebijakan penataan ASN.

Permintaan tersebut disampaikan Ririn menanggapi paparan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri terkait penataan dan pemetaan aparatur sipil negara (ASN) guru dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, hingga Januari 2026 masih terdapat 530 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non-ASN di Kepri, khususnya yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun, dan berpotensi terdampak langsung kebijakan nasional tersebut.

“Guru honorer bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, terutama di wilayah kepulauan dan sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar,” ujar Ririn, Selasa (23/1).

Menurutnya, kebijakan penataan ASN guru memang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau, yang hingga kini masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi guru antar kabupaten dan kota.

Ririn menilai, di sejumlah wilayah masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, sementara di daerah lain justru terjadi kelebihan tenaga pendidik. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penataan ASN.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kepri segera membentuk tim verifikasi dan pendataan PTK non-ASN yang melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Biro Hukum. Tim tersebut dinilai penting guna memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif dan transparan.

“Pendataan harus mengklasifikasikan guru honorer berdasarkan masa kerja, kualifikasi, dan kebutuhan riil sekolah. Basis data resmi ini akan menjadi rujukan kebijakan lanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Ririn menegaskan bahwa proses penataan guru tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan masa transisi. Selama masa tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri diminta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar PTK non-ASN.

Perlindungan dimaksud mencakup kepastian penugasan di sekolah serta pembayaran honorarium sesuai ketentuan yang berlaku, agar para guru honorer tidak dirugikan akibat ketidakpastian kebijakan.

“Upaya daerah harus maksimal untuk melindungi para guru honorer. Yang mereka butuhkan saat ini adalah kejelasan dan keberpihakan kebijakan, agar pengabdian mereka tidak terhenti hanya karena persoalan administratif,” tegas Ririn.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Kepri akan terus mengawal dan mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan agar penataan ASN guru tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan pendidikan di daerah.

“Penataan guru seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan menambah kecemasan bagi pendidik yang selama ini telah mengabdi,” pungkasnya. (*)

Artikel Ririn Warsiti Minta Kepastian dan Kebijakan Berkeadilan bagi Guru Honorer Non-ASN di Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kebakaran lahan terjadi di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Jumat (23/1). Peristiwa tersebut sempat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan akibat kepulan asap tebal yang terbawa angin kencang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan bergerak cepat dengan mengerahkan UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Bintan Timur untuk membantu pemadaman bersama UPT Damkar Toapaya.

Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, membenarkan adanya kebakaran lahan tersebut. Menurutnya, satu unit armada pemadam langsung diturunkan dari wilayah Kijang, Bintan Timur.

“Kami menurunkan satu armada dari Kijang untuk membantu UPT Damkar Toapaya memadamkan kebakaran lahan di Teluk Bakau,” ujar Ramlah.

Ia menjelaskan, kebakaran lahan ini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Asap tebal yang ditimbulkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

“Angin cukup kencang sehingga asap mengganggu pengendara di jalan,” kata Yusron, salah seorang pengguna jalan yang terdampak.

Sementara itu, Kepala UPT Damkar Toapaya, Makmur, mengatakan petugas tiba di lokasi sekitar pukul 08.15 WIB. Saat itu, api sudah membesar dan menjalar di area lahan yang cukup luas.

“Api sudah besar saat petugas tiba. Luas lahan yang terbakar juga cukup signifikan,” ujar Makmur.

Ia mengungkapkan, proses pemadaman menghadapi kendala keterbatasan sumber air sehingga petugas harus bolak-balik melakukan pengisian. Hingga api berhasil dikendalikan, sedikitnya sekitar 35 ribu liter air dikerahkan.

“Petugas harus bolak-balik mengambil air. Total air yang digunakan kurang lebih 35 ribu liter,” jelasnya.

Hingga kini, penyebab kebakaran lahan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. BPBD Bintan mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang berpotensi memicu kebakaran lahan.(*)

Artikel Asap Tebal Kebakaran Lahan di Teluk Bakau Bintan Ganggu Pengendara pertama kali tampil pada Kepri.

Artikel Tarif Air PDAM Tirta Kepri Naik Februari 2026, Ini Skema Lengkapnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Konflik antara PT Hermina Jaya dan warga Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, belum reda. Warga menghentikan aktivitas pencucian batu bauksit milik perusahaan tersebut karena dinilai ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat.

Kesepakatan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam akta perjanjian notaris dan disepakati kedua belah pihak. Namun hingga kini, warga menilai sejumlah kewajiban perusahaan terhadap masyarakat belum juga diselesaikan.

Koordinator aksi warga Desa Marok Tua, Safarudin, mengatakan penghentian aktivitas dilakukan karena perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk menepati janji yang telah disepakati.

“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan aksi untuk menuntut hak-hak warga. Saat itu perwakilan PT Hermina Jaya berjanji akan datang langsung menemui warga untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Safarudin, Jumat (23/1).

Namun, kata Safarudin, pertemuan tersebut justru diwakili oleh pihak PT Samudera yang merupakan subkontraktor PT Hermina Jaya. Warga menilai kehadiran PT Samudera tidak relevan karena tidak tercantum dalam kesepakatan awal.

“Kami menolak kehadiran PT Samudera karena tidak ada kaitannya dengan permasalahan kami. Yang kami tunggu adalah perwakilan langsung dari PT Hermina Jaya,” tegasnya.

Merasa tidak ada kepastian penyelesaian, Safarudin bersama sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi pencucian batu bauksit milik PT Hermina Jaya dan menghentikan seluruh aktivitas di lokasi tersebut.

“Kami hentikan langsung kegiatan pencucian bauksit. Sesuai kesepakatan yang disaksikan Wakapolres Lingga dan Kapolsek Singkep Barat, perusahaan wajib menyelesaikan kewajiban kepada masyarakat sebelum beroperasi kembali,” jelasnya.

Safarudin juga mengingatkan, apabila perusahaan kembali beroperasi tanpa memenuhi kewajiban tersebut, warga akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kalau tetap beroperasi tanpa menyelesaikan hak masyarakat, kami akan datang kembali dan memagari lokasi,” ujarnya.

Selain itu, warga juga mempertanyakan keberadaan aparat Brimob yang disebut telah berjaga di lokasi pencucian bauksit selama beberapa bulan terakhir.

“Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa harus ada Brimob yang berjaga di lokasi tersebut dan sudah berlangsung cukup lama,” kata Safarudin.

Terkait hal itu, Kasat Intel Polres Lingga IPTU Doni Giatman saat dikonfirmasi menyarankan agar konfirmasi langsung dilakukan ke pihak perusahaan.

“Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi pihak perusahaan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, pihak PT Hermina Jaya membenarkan adanya personel Brimob Polda Kepri yang berjaga di lokasi. Hal tersebut disampaikan Ari, salah satu pengurus PT Hermina Jaya.

Namun saat ditanya mengenai alasan penempatan personel tersebut, Ari mengarahkan agar konfirmasi dilanjutkan kepada pihak lain di internal perusahaan. (*)

Artikel Warga Marok Tua Setop Aktivitas Pencucian Bauksit PT Hermina Jaya pertama kali tampil pada Kepri.