batampos – Upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membuahkan hasil. Dari tiga periode pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) tren persentase angka kemiskinan ekstrem terus menurun. Target pemerintah nol persen kemiskinan ekstrem di 2024 depan.

Penduduk miskin ekstrem adalah bagian dari penduduk miskin. Di antara kriteria penduduk miskin ekstrem menurut Bank Dunia adalah, memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya Rp 10.739/hari atau Rp 322.170/bulan. Hitungan tersebut adalah per jiwa. Jika dalam satu keluarga ada empat jiwa, maka mampu memenuhi kebutuhan hidup di bawah Rp 1.288.680/bulan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin langsung rapat evaluasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat kemarin (24/5). Dalam paparannya, Ma’ruf menyampaikan tren penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Maret 2021 lalu, angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,14 persen. Lalu turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. Kemudian turun lagi menjadi 1,74 persen pada September 2022. Bahkan perhitungan versi Bank Dunia angka kemiskinan ekstrem Indonesia tinggal 1,5 persen pada Maret 2022. “(Perbedaan) ini yang nanti kita cross (dicek) ya,” katanya dalam pengantar rapat. Ma’ruf menegaskan yang dipakai acuan kebijakan pemerintah adalah hasil perhitungan BPS.

Merujuk angka yang dikeluarkan BPS tersebut, angka kemiskinan ekstrim turun dari 5,80 juta jiwa pada Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada Maret 2022. Penurunan tersebut didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan data PPKE. Kemudian juga melalui konvergensi program serta perbaikan kualitas implementasi program.

Pada kesempatan itu Ma’ruf mengingatkan perlu kerja ekstra keras untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem tahun depan. Menurutnya kunci sukses upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi data. Dengan adanya konvergensi program tersebut, upaya pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi langsung menyasar kantong kemiskinan.

’’Kepada Kepala BPS saya minta agar dapat mensinkronkan perhitungan tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan ekstrem, serta melaporkan secara berkala hasil perhitungannya. Kemudian kepada para Gubernur, Bupati, serta Walikota diminta terus meningkatkan keterpaduan serta sinergi program dan anggaran. Baik itu melalui APBN, APBD, APBDes, serta anggaran non pemerintah.

Ma’ruf menyebutkan untuk urusan kemiskinan memang masih ada istilahnya daerah merah dan daerah hitam. Dia mencontohkan untuk daerah merah diantaranya ada di Jawa, Sumatera, dan Papua. Di daerah yang masuk kategori ini, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dilakukan upaya percepatan.

Sementara itu Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy memiliki keyakinan angka kemiskinan bisa terus berkurang. ’’Yakinlah, orang sudah kita tangani habis-habisan kayak gini, masa gak turun. Kebangetan,’’ tuturnya.

Mantan Mendikbud itu juga menyampaikan Bank Dunia mengusulkan adanya perubahan kriteria kemiskinan ekstrem. Dari yang berlaku saat ini USD 1,9 perkapita, menjadi USD 2,30 perkapita. Menurut Muhadjir jika kriteria tersebut dipenuhi, maka angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal naik.

Muhadjir juga menyampaikan soal adanya pergeseran anggaran. Maksudnya adalah Kementerian Keuangan tidak bisa langsung mengklaim anggaran kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem sudah gede. Ternyata juga menghitung subsidi BBM. Padahal tidak bisa dipastikan subsidi BBM apakah semuanya untuk orang miskin.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan arahan Wakil Presiden supaya anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem harus detail atau spesifik. Anggaran subsidi BBM tidak bisa diklaim sebagai bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem.

Muhadjir juga menyampaikan untuk sejumlah program yang spesifik, ternyata ada yang belum menjangkau masyarakat miskin ekstrem. Dia mencontohkan adalah program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah segera mendata masyarakat miskin ekstrem yang belum masuk dalam skema bantuan BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Program pendaftaran ini langsung diambil alih oleh Kemenko PMK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020/2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Penggeledahan telah dilakukan sebagai salah satu bagian dari penyidikan baru tersebut.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan pihaknya menggeledah kantor Kemensos di Jalan Salemba Raya, Jakarta pada Selasa (23/5). Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah bukti. Diantaranya berupa dokumen dan bukti elektronik. ”Tentunya bukti itu memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata Ali saat dikonfirmasi, kemarin (24/5).

Ali belum mau menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi perkara dugaan korupsi beras bansos itu. Dia juga belum bisa menyebutkan secara terang siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali hanya menyebut bahwa tim penyidik masih akan melakukan analisis barang bukti hasil penggeledahan.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kemensos. Dia mengungkapkan, penyidik datang saat dia tengah memimpin rapat internal, sekitar pukul 10.00 WIB.

Dia pun sempat menemui para penyidik yang meminta izin padanya untuk melakukan penggeledahan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Usai memberikan izin, ia langsung melanjutkan rapat yang sebelumnya sempat tertunda.

Usai penggeledahan rampung, ia pun sempat membaca berita acara yang diserahkan KPK. Meski tak membaca secara detail, namun berita acara tersebut sesuai dugaan awalnya terkait kedatangan komisi anti rasuah tersebut. Yakni, terkait kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH 2020-2021. Di mana kasus itu ditengarai turut menyeret mantan direktur utama BUMN dalam bidang logistik, Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic.

Risma sendiri mengaku tak tahu menahu mengenai kasus tersebut. Sebab, kejadian ini berlangsung ketika ia belum menjabat sebagai mensos. Selain itu, usai menjabat, bansos beras sudah ditiadakan olehnya sesuai amanat presiden. ”Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu,” paparnya.

Kendati demikian, ia mengaku sempat mencium ada kejanggalan saat membaca proses administrasi program tersebut. Ada keterlibatan staf dari direktorat lain yang ikut menangai program bansos tersebut, padahal bukan tupoksinya. Sebagai mantan birokrat, dia tahu pasti jika hal itu tak diperbolehkan.

Namun lagi-lagi, dia menegaskan tak tahu secara mendalam kasus yang terjadi. ”Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos kemudian ada orang dari Linjamsos turut serta, Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, kejadiannya itu kayak apa,” ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut. Meski tak tahu menahu mengenai kasus dugaan korupsi yang terjadi, pihaknya menyatakan akan kooperatif atas proses hukum yang berjalan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespons adanya penggeledahan kantor Kemensos terkait kasus korupsi beras yang terjadi pada 2020-2021 lalu. Dia mengatakan, pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bansos. Tujuannya supaya tepat sasaran dan mencegah adanya penyimpangan.

”Kemudian (juga) melakukan pengawasan-pengawasan pelaksanaan bantuan sosial itu,” jelasnya di kompleks Istana Wapres kemarin. Ma’ruf mengatakan jika masih terjadi penyimpangan, termasuk korupsi, diserahkan ke pihak yang berwenang menanganinya. Dia menegaskan tidak masalah aparat penegak hukum melakukan penggeledahan, jika memang masih ada yang dicurigai. Sampai bisa ditemukan dan disimpulkan kebenarannya.

Terkait dengan bantuan sosial berupa penyaluran beras, Ma’ruf mengatakan pemerintah sedang menggodok skema baru. Yaitu dengan memberikan uang tunai, bukan berupa beras seperti sebelumnya. “Supaya tidak ribet,” katanya.

Dengan model baru itu, penerima sasaran bisa berbelanja beras sendiri. Kemudian juga bisa menimbulkan efek ganda bagi para pedagang beras. Pedagang beras di sekitar penerima sasaran bisa ikut diberdayakan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Densus 88 Antiteror kemarin menggeledah sebuah rumah di Surabaya. Rumah yang beralamat di Jalan Sidorukun Gang 6 No 6, Kelurahan Dupak, itu milik Yudho Ratmiko (YR). YR telah ditangkap pada Selasa (23/5) pukul 20.00 di dekat fly over Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang.

Penggeledahan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.30 dengan didampingi keluarga YR, petugas kelurahan, dan pengurus RW setempat. ”Ada dua aparat yang melakukan penggeledahan, satu mendampingi keluarga, tiga lainnya memantau di dalam,” terang Wakil Ketua RW 1, Kelurahan Dupak, Gandhi Setyo Purnomo.

Aparat memfokuskan penggeledahan di lantai 2 rumah tersebut. Sebab, di sanalah kamar milik YR berada. ”Ada enam jenis barang yang dibawa polisi,” paparnya. Di antara enam barang yang dibawa itu terdapat buku-buku milik YR. Buku tersebut berisi materi tentang ilmu agama. Seluruh barang tersebut dimasukkan ke dua kardus dan satu karung. Selanjutnya dibawa ke luar dan dimasukkan ke mobil.

Gandhi mengatakan, selama ini keluarga YR sangat tertutup. Tidak pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. ”Sebelum menikah sudah tertutup,” tambahnya. Gandhi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan YR. Hanya, setelah selesai kuliah, YR sempat memiliki toko plastik di daerah Kalianak. Namun, enam tahun terakhir YR tidak pernah ada di rumah. ”Jarang pulang. Sekalipun pulang jarang kelihatan,” ungkapnya.

Tim Densus juga terjun ke dua tempat di Malang Raya kemarin (24/5). Lokasi pertama adalah kediaman Thoriq bin Taufik, 53 di Lawang. Thoriq juga telah ditangkap pada Selasa malam (23/5) di Surabaya. Dia kini ditahan di Rutan Dirtahti Polda Jatim bersama Yudho.

Pantauan Jawa Pos Radar Malang, tim Densus yang membawa tiga mobil dari Jakarta mula-mula berkumpul di Mapolsek Lawang. Akhirnya, pada pukul 12.00, semua memasuki lokasi sasaran. Lokasi rumah Thoriq cukup tertutup. Dalam artian, berada di tepi jalan, namun dibatasi pagar warna biru. Di dalamnya ada setidaknya empat rumah dengan pemilik yang berbeda-beda. Rumah Thoriq adalah nomor dua dari luar, yang terdapat tulisan “Rutaba” di tembok dalam pagar. (*)

Reporter: JP Group