batampos– Penggerebekan judi gelper yang dilakukan aparat di Kampung Aceh ternyata belum berhasil memberantas perjudian di aera itu. Buktinya, saat ini informasinya arena gelanggang permainan (gelper) di Simpang Dam atau yang dikenal Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk kembali beroperasi. Padahal lokasi ini sudah diobrak abrik Tim Gabungan yang terdiri dari dari Polresta Barelang, TNI, dan Satpol PP.

Usai diobrak-abrik, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri N, berkali-kali menegaskan akan melakukan pengawasan ke kawasan tersebut agar aktivitas judi dan peredaran narkotika tidak kembali lagi. Untuk melakukan pengawasan bahkan sudah dibangun posko terpadu di pintu masuk kawasan serta pemasangan CCTV.

“Sudah beberapa minggu ini buka lagi (gelper). Itu posko sama CCTV hanya pajangan saja. Tak ada gunanya,” kata RH, salah seorang warga Kampung Aceh.

Informasi yang didapatkan, arena gelper yang beroperasi berjumlah 3 lokasi. Arena ini sama dengan lokasi yang beroperasi sebelum ditertibkan Tim Gabungan.

“Sama dengan yang lama (jumlahnya). Cuma orang yang mengelolanya saja berganti,” sambung RH.

BACA JUGA:Polisi Bongkar Loket Sabu dan Arena Gelper di Kampung Aceh

Ia menjelaskan saat ini yang bisa masuk dan main ke arena gelper merupakan orang-orang yang dikenal pengelola gelper. Atau orang-orang yang sudah kerap main mesin ketangkasan di Kampung Aceh tersebut.

“Cuma sekarang masuknya atau yang mau main diperketat. Orang (pemain) baru tidak dikasih. Akan disuruh keluar,” katanya.

Menurut dia, penertiban arena gelper oleh Tim Gabungan beberapa waktu lalu juga terbilang janggal. Saat itu, petugas hanya mendapati dan menyita beberapa mesin ketangkasan saja.

“Itu mesinnya banyak. Yang diangkut kemarin kan cuma beberapa saja,” katanya lagi.

Pada pertengahan Maret lalu Tim Gabungan menggrebek Kampung Aceh dan menangkap puluhan orang. Kemudian petugas bersama masyarakat membongkar bangunan di kawasan tersebut.

Bangunan dibongkar ini yakni 4 bangunan yang digunakan sebagai loket penjualan sabu, dan 3 bangunan arena gelper. Namun arena ini kembali dibangun dan kini beroperasi lagi. (*)

batampos – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Batam melakukan kerja sama dengan sejumlah Layanan Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu proses peradilan ataupun persidangan warga binaan.

Hal ini dilakukan guna memenuhi seluruh hak binaan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemasyarakatan.

LBH yang sudah bekerja sama diantaranya; LBH Mawar Saron, Peduli dan Harapan Bangsa Serta Suara Keadilan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan MoU atau nota kesepakatan yang dilaksanakan di Rutan Batam, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: 10 Ekor Sapi Masuk Secara Ilegal ke Batam

Karutan Batam, Faizal G Putra, menuturkan, kerja sama dengan LBH ini juga sebagai bentuk sinergi tata nilai pasti dengan LBH yang sudah terakreditasi oleh Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

“Jadi semua yang direkomendasikan Kemenkumham kita akomodir. Ini untuk peningkatan sinergitas antar lembaga dan juga memenuhi hak warga binaan dalam proses peradilan ataupun persidangan,” ujar Putra.

Dengan adanya kerja sama ini harapan besar Rutan Batam agar layanan kepada masyarakat terutama warga binaan di sana semakin baik lagi ke depannya.

Baca Juga: Ini Kata Kadishub Kepri Terkait Penambangan Pasir Laut

Warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum dengan mudah mendapatkan di LBH yang sudah ada kerja sama ini.

“Kepada mitra kami LBH yang sudah bekerja sama ini semoga semakin amanah kedepannya membantu warga binaan kami dalam proses hukum dengan baik dan adil,” ujar Putra.(*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sebanyak 10 ekor sapi tidak mengantongi izin atau ilegal masuk ke Kota Batam. Sapi diduga ilegal ini masuk dari jembatan IV Barelang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam, Mardanis, mengatakan, saat ini tim dari Satgas PMK tengah mendatangi lokasi keberadaan sapi di Sei Temiang, Sekupang.

“Tim masih di lapangan, untuk mengecek keberadaan sapi tersebut,” kata dia, Selasa (30/5/2023).

Temuan adanya keberadaan sapi ilegal ini dinilai cukup membahayakan. Hal ini karena Indonesia masih dalam pemilihan pasca wabah penyakit mulut kuku (PMK).

Baca Juga: Satgas Pangan Siap Tindak Jika Ada Spekulan Harga di Batam

Sapi ilegal ini diduga datang dari Jambi. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian, karantina untuk mengurus dokumen pemulangan sapi ke daerah asal.

Ia menjelaskan berdasarkan penuturan informasi dari Karantina, mereka hanya punya dua pos yakni di Punggur, dan Batuampar. Sedangkan sapi masuk dari jembatan IV, dan di sana tidak ada pos karantina.

“Bagian kami adalah ketika sapi sudah ada di dalam atau masuk ke Batam. Sedangkan proses sapi bisa masuk itu di Karantina,” ujarnya.

Dalam hal pengiriman sapi ke Batam, DKPP bertugas memberikan rekomendasi untuk mendatangkan hewan ke Batam. Izin rekomendasi tersebut bisa dikeluarkan dengan beberapa persyaratan kelengkapan uji lab. Setelah itu baru dikeluarkan rekomendasi, begitu juga dengan provinsi.

Baca Juga: Ini Kata Kadishub Kepri Terkait Penambangan Pasir Laut

“Lab itu kan banyak, dan ada biayanya. Karena mereka tak mau repot dan berbayar, jadi sapi ini dikirim dan masuk Batam ilegal.

Masuknya sapi tanpa dokumen resmi ini, dikhawatirkan mengancam keselamatan konsumen. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam perizinan mendatangkan sapi ke Batam.

Namun masih ada pelaku usaha yang nakal, yang tetap memasukkan sapi ilegal ke Batam. Sapi yang tidak sesuai dengan prosedur, dikhawatirkan belum melewati pengecekan kesehatan hewan, dan prosedur dari tim satgas PMK.

Mardanis menegaskan tindakan yang bisa diambil saat ini adalah memulangkan sapi ke daerah asalnya. Untuk prosedur masuknya sapi ini sudah jelas, sehingga jika ada yang tidak mematuhi, harus siap menanggung akibatnya.

“Kalau dari kami sudah pasti dipulangkan. Namun itu tergantung karantina juga. Sebab mereka sangat paham untuk lalu lintas hewan. Ini sudah jelas melanggar aturan, dan banyak yang dilanggar, sudah bisa diperkarakan. Apalagi sekarang masih dalam pemilihan PMK,” tegasnya.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Layanan BLINK BP Batam

Menurutnya, tindakan ilegal ini dilakukan untuk mengurangi cost atau biaya dalam memasarkan sapi. Dengan melanggar aturan, tentu ada regulasi yang harusnya dipenuhi seperti pembiayaan untuk perizinan, pengecekan kesehatan tidak dijalankan.

“Semua sudah mudah. Mereka (pelaku pengiriman sapi ilegal, red) malas urus. Hanya untuk menghemat biaya,” imbuhnya.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam, Gunawan Satary menyayangkan adanya sapi Ilegal masuk ke Batam.

Hal ini dinilai sangat merugikan, dan tidak menghargai pelaku usaha atau asosiasi yang selama ini sudah mematuhi prosedur untuk mendatangkan sapi ke Batam.

Masuknya sapi ilegal ini juga dinilai membahayakan kesehatan masyarakat. Karena pembeli tidak memiliki jaminan terhadap hewan yang beredar di Batam.

“Mereka mengkonsumsi sapi yang diragukan keamanan, dan kesehatannya. Masuk lewat jalur ilegal, dan tidak ada uji klinis kesehatan hewan,” keluhnya.

Gunawan mengungkapkan ada kekhawatiran sapi masuk dari zona merah PMK. Sehingga membahayakan konsumen. Terutama saat ini, permintaan hewan melonjak, karena ada momen hari raya kurban.

“Jadi momen ini dimanfaatkan mereka untuk mengambil keuntungan. Padahal kami yang selama ini ikut prosedur. Jadi tolong tindak tegas pelaku yang terlibat dalam masuknya sapi ilegal ini,” ungkapnya.

Ia berharap Satgas Penangan PMK bisa lebih proaktif dalam memerangi tindakan ilegal ini. Masuknya sapi tanpa dokumen bisa merugikan pelaku usaha yang sudah taat aturan, dan juga masyarakat Batam.

“Masyarakat kan tidak bisa mengawasi. Jadi kami sangat berharap Satgas PMK mengawasi hal ini lebih baik lagi. Karena masuknya sapi ilegal sangat mengancam,” tutupnya.(*)

Reporter: Yulitavia