batampos – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan Pelayanan Roya Satu Jam Selesai (Persase). Layanan ini merupakan inovasi yang memudahkan pemohon terkait pengurusan pertanahan.

Roya merupakan penghapusan hak tanggungan pada sertifikat dan buku tanah hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional. Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang. Surat roya diterbitkan oleh BPN jika pemilik tanah telah melunasi pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah maupun utang pembelian tanah.

Humas Kantah Batam, Yudo Prio, mengatakan, Roya merupakan bagian terpenting dalam pertanahan, sebelum melakukan transaksi.

Persase merupakan bentuk percepatan layanan pertanahan kepada pemohon. Melalui pelayanan pengurusan Roya selesai dalam waktu 60 menit atau satu jam kerja.

Baca Juga: Ombudsman Buka Posko Pengaduan PPDB 2023, Silahkan WA ke 08119813737

“Pelayanan ini khusus bagi pemohon pribadi dan tidak diwakilkan. Jadi pemilik sertifikat asli yang urus langsung, tanpa diwakilkan untuk pengurusan Roya ini,” kata dia saat dijumpai di Kantah Batam, Senin (29/5).

Yudo menjelaskan, layanan Persase ini merupakan yang pertama kali digelar di Kantor Wilayah BPN Kepri. BPN Batam menjadi yang pertama meluncurkan percepatan layanan Roya ini.

Pada standar operasional (SOP) layanan Roya selesai dalam waktu lima hari. Tahun 2017 lalu, BPN Batam melakukan percepatan penyelesaian Roya menjadi satu hari.

“Tahun 2023 ini, BPN Batam kembali memangkas waktu pengurusan menjadi satu jam siap. Jadi pengurusan Roya bisa ditunggu, dan cepat,” ungkap Yudo.

Baca Juga: Juknis PPDB SMA dan SMK Belum Keluar, Orangtua Calon Siswa di Batam Resah

Saat ini jumlah pengguna layanan itu masih 5-7 orang setiap harinya. Dengan penyebaran informasi, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan, dan percepatan layanan Persase ini.

Untuk syarat pengurusan Roya, masyarakat cukup menyiapkan dokumen penunjang. Pemohon bisa langsung mendaftar, dan sekaligus mengajukan permohonan melalui pesan WhatsApp di nomor 081378323077.

Selanjutnya pemohon wajib scan dokumen yaitu Sertifikat asli, sertifikat hak tanggungan asli, surat Roya yang dikeluarkan bank yang ditujukan kepada Kepala BPN dan bercap basah (asli), dan terakhir KTP pemilik sertifikat.

Baca Juga: Polisi: Dua Pengusaha Batam yang DPO Jangan Kabur

“Sangat mudah sekali caranya. Jadi tinggal ajukan dan kirim persyaratan sesuai dengan yang ditentukan. Nanti petugas akan malas pesan singkat terkait jadwal kedatangan ke kantor,” ucapnya.

Ia mengungkapkan saat ini Kantah BPN Batam juga tengah persiapan menuju adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Inovasi Persase menjadi salah satu yang ajukan menuju WBBM. Selain itu Kantah Batam juga melakukan beberapa peningkatan pelayanan yaitu, jalur ramah disabilitas.

Tersedianya paving box di depan pintu masuk kantor pelayanan BPN Batam. Di depan pintu, petugas juga langsung menyambut pemohon disabilitas.

Kantah Batam juga menyediakan jalur khusus atau jalur prioritas bagi pemohon yang merupakan penyandang disabilitas. Khusus bagi pemohon disabilitas, semua diprioritaskan untuk pelayanan, termasuk percepatan layanan.

Baca Juga: BPOM Batam Telesuri Kosmetik Ilegal yang Dijual Secara Online

Selain itu, di ruang pelayanan tersedia area bermain anak. Jika orangtua tengah mengajukan permohonan, anak bisa bermain tanpa bosan.

“Ada juga layanan nursery room. Jadi bagi pemohon yang bawa bayi bisa menggunakan ruang khusus untuk menyusui atau sekedar mengganti popok anak,” jelasnya.

Ruang pelayanan Kantah Batam terpadu ini juga menyediakan tempat khusus untuk mendukung produk UMKM Batam.

“BPN juga konsen untuk mendukung lokal pride. Salah satunya kami menyediakan spot khusus untuk UMKM menitipkan produk mereka. Syaratnya asalkan masuk dalam binaan BPN Batam,” imbuhnya.

Peningkatan berbagai pelayanan ini juga dilakukan mulai dari ruang pelayanan. Kenyamanan pelayanan menjadi prioritas. Hal ini merupakan persiapan menuju WBBK.

“Kami terus berinovasi demi memberikan kenyamanan terhadap layanan pertanahan. Mulai dari menyediakan ruang pelayanan yang nyaman. Sehingga pemohon bisa menunggu dengan tenang,” tutup Yudo.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Sepekan ini viral prank pocong di kawasan Nongsa. Sehingga, membuat Polsek Nongsa bergerak dan mengamankan 4 orang pelajar SMP. Keempat orang pelajar ini, diduga membuat video prank pocong. 

Video ini tersebar di media sosial, Instagram. Aksi keempat pelajar ini, cukup meresahkan masyarakat. 

“Tim opsnal menemukan boneka prank pocong ini, di jalan tak jauh dari Kawasan Industri Kabil,” kata Kapolsek Nongsa, Kompol Fian Agung, Senin (29/5). 

Ia mengatakan, jajaran Polsek Nongsa mendapatkan informasi dari perangkat Rt di Teluk Bakau, Kampung Seruni, Nongsa. 

Baca Juga: Viral Video Buaya Terkam Manusia, Kapolsek KKP Cek ke Lokasi Ternyata Bukan di Batam

Setelah mendapatkan informasi itu, jajaran Polsek Nongsa menuju ke lokasi penyimpanan boneka pocong tersebut.

“Selain itu, kami juga amankan keempat orang pelajar ini,” ujarnya. 

Fian mengatakan, bahwa kasus keempat pelajar ini tidak ada unsur pidana. Namun, karena videonya viral dan meresahkan masyarakat, hal itu membuat Polsek Nongsa turun melakukan penyelidikan. 

“Kepada orang tua korban sudah diberikan himbauan agar lebih efektif menjaga anak-anaknya agar tidak terjadi kejadian serupa. Mereka juga telah bersedia memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh Unit Reskrim Polsek Nongsa,” ujarnya. 

Ia mengatakan, Polsek Nongsa juga terus berupaya menciptakan kondisi Kamtibmas di wilayah Nongsa, terutama di daerah rawan yang minim penerangan.

“Kami tetap berupaya agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” ucap Fian.

Reporter: AZIZ MAULANA

batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) membuka Posko Pengaduan khusus pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023. Posko pengaduan ini dibuka sejak April hingga Juli 2023.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Adi Permana, mengatakan, ini merupakan salah satu bentuk pengawasan intensif Ombudsman Kepri terhadap penyelenggaraan PPDB agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

”Jadi bila masyarakat temukan adanya penyelenggaraan atau penyimpangan, silahkan lapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri melalui kanal WA di 08119813737,” ujarnya.

Tak hanya WA, tambah Adi, kanal pengaduan lain pun bisa digunakan masyarakat untuk melakukan pelaporan ke Ombudsman RI Kepri.

Baca Juga: Juknis PPDB SMA dan SMK Belum Keluar, Orangtua Calon Siswa di Batam Resah

”Bisa juga datang langsung ke kantor dan bersurat ke Gedung Graha Pena Lantai 1 Ruang 103, maupun melalui email di [email protected],” tutur Adi.

Adi menjelaskan, laporan yang masuk terkait PPDB ini akan dilaksanakan melalui skema dan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO).

”Begitu laporan masuk, tim pemeriksa langsung lakukan pemeriksaan, meminta klarifikasi langsung kepada satuan pendidikan atau instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, pengawasan intensif ini dilakukan oleh tim keasistenan pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan cara kunjungan ke Lapangan untuk melihat kondisi faktual pelaksanaan PPDB.

Baca Juga: Fasilitas Ditingkatkan, Kawasan Wisata Pantai di Batam Selalu Ramai di Akhir Pekan

”Kami juga akan turun ke lapangan ke beberapa satuan pendidikan. Kami akan lakukan wawancara dengan wali murid dan juga regulator. Hasilnya akan mejadi bahan evaluasi kami. Selain itu kami juga akan kirimkan ke pusat untuk menjadi bahan evaluasi nasional,” jelas Adi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, meminta agar pelaksanaan PPDB Tahun 2023 bisa berjalan lebih baik.

”Kami berharap pelaksanaan PPDB tahun ini harus lebih baik, potensi-potensi maladministrasi tidak terjadi. Kami mengimbau agar penyelenggara PPDB dapat mematuhi segala ketentuan yang ada, baik Permendikbud No 1 dan juga Juknis,” katanya.

Baca Juga: 1 Juni STS Crane di Pelabuhan Batuampar Siap Dioperasikan

Ia meminta agar masyarakat berani melaporkan penyimpangan yang ada saat penyelenggaraan PPDB Tahun 2023.

”Jangan takut, tegur penyelenggara jika temukan penyimpangan pada pelaksanaan PPDB atau lapor ke kami,” tutupnya.(*)

batampos – Ombudsman Cabang Kepri berharap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Kepri bisa berjalan dengan baik. Sebab pada PPDB tahun 2022, banyak ditemukan penyimpangan yang pastinya dapat merusak citra dunia pendidikan di Kepri.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Sadari mengatakan kesalahaaan-kesalahaan PPDB tahun lalu jangan sampai terulang lagi tahun ini. Temuan penyimpangan di sejumlah sekolah, harusnya bisa jadi pelajaran demi pendidikan di Kepri.

“Intinya kami berharap, pengawasaan harus jalan. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Apalagi saat ini Kepala Dinas Pendidikan di Kepri baru. Kami juga berharap fungsi inspektorat,” ujarnya.

Dikatakan Lagat, sudah seharusnya dunia pendidikan di Kepri berjalan sesuai dengan aturan. Salah satunya dengan tidak lagi menambah rombel, sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021.

“Sudah jelas aturannya, tidak boleh menambah rombel. Karena itu sarat terjadinya pungli. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen itu,” jelas Lagat.

Baca Juga: Juknis PPDB SMA dan SMK Belum Keluar, Orangtua Calon Siswa di Batam Resah

Terus terjadinya masalah pada proses PPDB disinyalir karena masih banyaknya titipan oknum yang memiliki jabatan, seperti anggota dewan, pejabat daerah, penegak hukum, LSM dan lainnya. Permintaan mereka yang memaksa agar titipan siswa diterima, membuat terjadinya penambahan rombel. Apalagi, ada uang ucapan terimakasih saat siswa titipan tersebut diterima.

“Adanya titipan dari oknum yang berpengaruh ini yang susah ditolak, sehingga terjadi pungli. Para orang tua rela membayar sejumlah uang dengan ikhlas, asal anak mereka bersekolah di tempat yang diinginkan meski tak memenuhi syarat. Mirisnya, satu rombel itu ada yang mencapai 60 siswa, coba bayangkan kualitas pendidikan seperti apa yang akan didapat para siswa,” kata Lagat.

Dijelaskan Lagat, sistem PPDB bisa berjalan dengan baik, apabila kepala sekolah berani menolak pemaksaan atau titipan siswa yang tak memenuhi syarat. Sebab, pemaksaan siswa masuk sekolah tertentu, adalah biang kerok dari permasalahan PPDB setiap tahunnya. Jika semua mengikuti aturan, ia yakin mutu pendidikan di Kepri akan jauh berubah dan berkualitas. Sebab, siswa mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang seharusnya.

“Jangan takut menolak, sebab tim saber pungli akan diserbar di sekolah-sekolah yang kerap terjadi permasalahan atau favorit. Saya harap, Kepala sekolah berani menolak tegas dan bisa melapor jika ada pihak yang tetap memaksakan titipan serta memberikan uang,” tegas Lagat.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Buka Posko Pengaduan PPDB Online

Menurut Lagat, pemerintah Kepri, Kabupaten atau Kota Se-Kepri masih punya tugas untuk memperbaiki fasilitas sekolah-sekolah yang belum jadi favorit. Perbedaan fasilitas sekolah, diduga juga menjadi masalah pilihan sekolah. Dicontohkanya lagi, pembedaan fasilitas di sekolah favorit dengan sekolah biasa, sangat jauh berbeda. Padahal disitu, adalah sama-sama tempat belajar.

Begitu juga peran dari pemerintah daerah, memfasilitasi untuk setiap sekolah, terutama SMA dan SMK di Kepri mendapat fasilitas undangan ke universitas-universitas negeri. Sehingga jika hal itu dilakukan pemerintak, diyakini tak akan ada lagi sekolah favorit.

“Hapuskan stigma sekolah favorit, sehingga para orang tua atau siswa tak berbondong-bondong mendaftar pada satu sekolah yang dianggap favorit,” katanya.

Masih kata Lagat, para orang tua yang anaknya tak bisa masuk negeri bisa memilih bersekolah di sekolah swasta. Apalagi untuk orang tua yang memiliki uang berlebih, seperti pejabat dan lainnya, bisa memilih swasta daripada sekolah negeri.

Lalu apakah bisa pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah swasta agar biaya sekolah swasta bisa lebih murah, menurut Lagat bisa saja. Asalkan ada Ranperdanya atau payung hukumnya. Saat memberi bantuan, pemerintah juga bisa menegakan memberi aturan terkait biaya sekolah swasta.

Baca Juga: Kenakalan Remaja di Bengkong Meningkat, Warga Minta Polisi Berikan Efek Jera

Untuk saat ini, pemerintah telah membantu meringankan biaya sekolah swasta dengan dana Bos. Sehingga sudah seharusnya, pihak swasta bisa memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apalagi swasta bisa mengajukan Kartu Indonesia Pintar (KIS) untuk anak yang kurang mampu

Lagat juga berpesan, jika masyarakat menemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan pada PPDB, silahkan langsung lapor ke call center Ombudsman Kepri 08119813737. Pihaknya akan menelusuri keberadaan. Informasi tersebut. Jika terbukti melanggar, maka tim Saber Pungli yang juga terdiri dari Polda Kepri, tak segan-segan akan menindak.

“Kalau memang tak sesuai aturan, pastinya ada sanksi tegas, hingga pidana, ” pungkas Lagat. (*)

Reporter: Yashinta