batampos – Setelah dilarang hampir dua dekade, pemerintah kembali mengizinkan penambangan dan ekspor pasir laut ke luar negeri. Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Di dalam pasal 9 peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 itu disebutkan, hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Di ayat 2 pasal yang sama ditegaskan bahwa pasir laut bisa diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, belum lagi diterapkan, beleid baru itu sudah mendapat tentangan dari beberapa kalangan. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyebutkan proses penetapan peraturan pemerintah itu tidak melalui partisipasi publik, khususnya nelayan di perairan Kepulauan Riau. Menurut dia, keputusan tersebut lebih banyak menguntungkan korporasi belaka.

BACA JUGA:Iskandarsyah Dukung Ansar Buka Kran Tambang Pasir Laut

Pasir laut Kepri merupakan komoditas yang menggiurkan bagi banyak kalangan. Ia bernilai tinggi bila diekspor ke Singapura. Ekspor pasir laut Kepri ke negera tetangga itu dimulai sejak 1976. Di bawah Perdana Menteri dan Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, proyek reklamasi di Negeri Singa telah berhasil memperluas daratan mereka hampir 200 kilometer persegi, dari 527 kilometer persegi menjadi 716 kilometer persegi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan, reklamasi Singapura yang dipusatkan di pantai barat dan timur itu, membutuhkan delapan miliar kubik pasir yang didatangkan dari Kepulauan Riau dalam kurun waktu 24 tahun (1978-2002).

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, nilai kerugian yang dialami Indonesia mencapai 42,38 miliar dolar Singapura. Setiap hari, ada 29 kali kapal hilir mudik membawa ribuan meter kubik pasir laut dari Kepri menuju Singapura. Kapal tersebut berkapasitas muat antara 1.000-4.000 meter kubik sekali angkut.
Bisnis pasir laut melibatkan duit besar dan pemain kakap. Tak heran, sekelas menteri pun bisa tersandung duit pasir laut Kepri.

Menteri Kelautan (2001-2004) Rokhmin Dahuri harus duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi karena kedapatan menerima suap sebesar 400 ribu dolar AS dari pengusaha Singapura pemilik kapal keruk pasir laut.

Penambangan pasir laut akhirnya dihentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu Rini Suwandhi. Ia menerbitkan surat keputusan nomor 117/MPP/Kep/II/2003 pada 28 Februari 2003 yang menetapkan dihentikannya ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau. (*)

batampos-Sebanyak 16 pelajar dari Kabupaten Karimun dan Kepulauan Meranti yang telah lolos seleksi administrasi Program Kelas Beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali Tahun Ajaran 2023/2024 mengikuti tes potensi akademik dan psikotes yang dilaksanakan di Room Meeting Hotel Asia Link by Parasanthy Selasa – Rabu (23 – 24/5/2023).

Selain mengikuti tes potensi akademik, para pelajar ini juga menjalani tes psikotes, wawancara, psikologi klinis dan validasi dokumen.

Salah satu Peserta Dewi Fadillah asal Kabupaten Karimun mengatakan dirinya melalukan berbagai persiapan untuk mengikuti tes ini agar bisa lolos seleksi.

Dewi menyampaikan dirinya juga gugup menunggu pengumuman hasil tes, meski dirinya bisa menyelesaikan semua tes yang diberikan.

“Usaha telah saya lakukan belajar dan saat ini senantiasa berdo’a supaya lolos dan menerima beasiswa PT Timah Tbk,” katanya.

BACA JUGA:PT Timah Tbk Restocking Kepiting Bakau di Pantai Pongkar

Menurutnya, Ia sangat berharap agar bisa lolos tes ini sehingga nantinya bisa diterima. Sehingga nantinya bisa membantu orang tua dalam meringankan biaya pendidikannya.

“Selesai mengikuti ujian kemarin di Batam Dewi merasa deg-degan menunggu hasil keluar,” katanya.

Dalam melaksanakan PPDB Program Kelas Beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali, Selain dari Panitia seleksi PT Timah Tbk juga melibatkan Tim Divisi CSR PT Timah Tbk dan pengurus asrama Program kelas Beasiswa PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk juga menggandeng Pusat Inovasi Psikologi (PIP) Universitas Padjadjaran untuk melakukan tes seperti psikotes,wawancara dan psikologi klinis.

Rangkaian pelaksanaan tes PPDB Program Kelas Beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali gratis dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Program Kelas Beasiswa PT Timah Tbk di SMAN 1 Pemali merupakan salah satu komitmen anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkar tambang. Program dengan konsep boarding ini telah dilaksanakan sejak tahun 2000 silam dan telah meluluskan 815 alumni. (*)

reporter: imam sukarno

batampos – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjamsostek) Tanjungpinang bersama Pemprov Kepri menyerahkan piagam penghargaan Paritrana award 2022 kepada pemerintah daerah terbaik se-Kepri dan perusahaan yang dinilai peduli terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan penghargaan itu adalah bentuk apresiasi kepada mitra kerja Bpjamsostek, baik di pemerintah atau perusahaan yang telah membuktikan komitmennya untuk melindungi pekerja.

Pemerintah di daerah juga memiliki kewajiban terhadap program BPJS Ketenagakerjaan ini, karena berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2013 terdapat 6 tugas yang di desentralisasi pemerintah daerah, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, penataan ruang, pemukiman, ketertiban dan keamanan dan proteksi sosial.

“Masalah perlindungan sosial menjadi persoalan paling penting, harus menjadi perhatian kita, terutamapelaku usaha,” kata Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (25/5).

Antara pekerja dan pelaku usaha meruapak dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan dan saling berkontribusi dalam aktifitas ekonomi, trutama sumbangan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini karena keterbatasan anggaran, yang belum dapat kita cover secara menyeluruh adalah pekerja rentan dan itu harus mendapat dorongan yang tinggi dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bpjamsostek Tanjungpinang, Sunjana Achmad menambahkan Paritrana Award Tahun 2022 Tingkat Provinsi Kepri diberikan kepada tiga pemerintah daerah, yaitu juara 1 Kabupaten Kepulauan Anambas, juara 2 Kabupaten Lingga dan juara 3 Kota Tanjungpinang.

Kemudian kategori badan usaha skala besar, Juara 1 yaitu pelayanan listrik nasional Batam,
kategori badan usaha skala menengah, juara 1 energi listrik Batam, juara 2 inspektindo sinergi persada dan juara 3 BPR barelang mandiri.

Kategori badan usaha skala kecil dan mikro, juara 1 Indonesia Villajaya, juara 2 koperasi karyawan shimano Batam dan juara 3 koperasi karyawan jaya mandiri bersama sejahtera

Dikatakan Sunjana, pada proses penilaian penghargaan ini dilakukan dengan efektif dan dinilai oleh berbagai tenaga ahli baik itu dari pemerintah, dinas ketenagakerjaan, pihak perusahaan ,perwakilan pekerja serta dari pihak akademisi.

“Untuk Provinsi Kepri, dari 940 ribu pekerja di Kepri, baru 52 persen atau 440 ribu pekerja yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sunjana

Tak hanya itu, pada penganugerahan ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada ahli waris dari pekerja penerima jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun dan beasiswa pendidikan kepada anak ahli waris (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos – Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Kota meringkus pencuri kabel saat bersembunyi di kolong rumah warga Pulau Penyengat Saat penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti gulungan kabel dan satu unit sepeda motor.

Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Susetyo, mengatakan pelaku inisial B bersama rekannya inisial S mencuri 3 unit kabel genset sepanjang 55 meter di Hotel Merlin Tanjungpinang Kota. Dua pelaku beraksi sebanyak dua kali menggunakan gergaji besi.

“Pelaku inisial S status DPO. Masih pengejaran oleh polisi,” ungkapnya, Kamis (25/5).

Pelaku, lanjut Susetyo, sempat menjual tembaga dari kabel tersebut sebanyak 51 kilogram. Pelaku menjual tembaga itu tempat penampungan barang senilai Rp. 4,7 juta.

“Hasilnya dibagi dua antara B dan S. Mereka menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya kos, yang sudah menunggak selama 6 bulan,” jelasnya.

Susetyo mengungkap, pelaku B pernah menjalani hukuman penjara karena terlibat kasus narkoba.

“Pelaku adalah residivis,” katanya.

Atas perbuatannya, pelaku terancam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tanun penjara. (*)

Reporter : YUSNADI NAZAR