batampos – Menjelang hari Raya Idul Fitri, ada beberapa tradisi unik di daerah Indonesia, salah satunya adalah tradisi Bantai (Batte) sapi atau kerbau yang ada di wilayah Dusun Huta Baru, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Bantai (Marbatte) sendiri merupakan tradisi menyembelih Sapi sehari sebelum hari raya.

Sapi atau kerbau yang disembelih tersebut kemudian dagingnya dijadikan lauk-pauk pada saat hari raya Idul Fitri.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Bantai berarti daging binatang yang disembelih.

Biasanya, sebelum menyembelih sapi atau kerbau, panitia yang akan melakukan Pembantaian akan merekap siapa saja yang akan membeli daging maupun tulang dari sapi dan kerbau yang disembelih.

Namun, di sisi lain ada juga yang menjual daging dan tulang tersebut dengan metode lelang tradisional. Di mana penawar dengan harga tertinggi lah yang berhak memenangkan atau membeli daging dan tulang hasil bantai tersebut.

Darman (45) salah seorang warga Dusun Huta Baru yang melaksanakan Bantai, menerangkan bahwa hampir setiap tahun menjelang hari raya, ia dan beberapa orang lain patungan membeli kerbau untuk kemudian dibantai bersama.

“Tahun ini kita sembelih 1 ekor sapi. Alhamdulillah sudah banyak yang pesan baik itu daging maupun tulangnya mencapai 35 bagian. Untuk harga daging sapi itu Rp 430 perbagian. Perbagian itu bisa 6 atau 7 kilogram,” jelasnya.

Menurut Darman tradisi bantai ini sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, dan tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya tradisi ini dimulai.

“Setahu saya bantai ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak saya masih kecil sudah ada tradisi seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu Ramli (65), salah seorang tokoh masyarakat setempat juga membenarkan adanya tradisi bantai ini sudah ada sejak zaman dahulu.

“Kalau dahulu sistemnya tidak seperti sekarang. Dulu orang yang ingin ikut Bantai, akan kongsi misalnya satu kerbau itu 10 orang. Masing-masing orang dapat 1 tiang, atau istilahnya satu bagian. Jadi berapa harga beli kerbau akan dibagi rata pada masing-masing orang yang pegang tiang. Dagingnya juga akan dibagi sama rata,” ungkapnya.

Tradisi bantai ini menyimbolkan rasa suka cita masyarakat dalam menyambut hari raya. Di mana makan dengan lauk daging, merupakan suatu yang mewah bagi sebagian besar masyarakat, dan hanya bisa dilakukan pada perayaan tertentu saja. (*)

Reporter : Dalil Harahap

batampos – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023.

Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. “Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,” kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (20/4/2023).

Anwar Sanusi mengatakan, hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan. Dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023, 2.219 pelapor, sebanyak 1.479 perusahaan, dan 273 aduan telah ditindaklanjuti serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.206 aduan.

“Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan,” kata Anwar Sanusi.

Dari total 2.219 pengaduan dari 1479 perusahaan, sebanyak 1.105 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 734 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 380 aduan THR terlambat bayar.

Anwar Sanusi mengatakan laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan sebanyak 273 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi. “Satu aduan yang masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, ” katanya.

Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 694 aduan. Diikuti Jawa Barat (445), Jawa Tengah (229), Banten (211), Jawa Timur (184), DI Yogyakarta (52), Kepulauan Riau (40),  Sumatera Utara (39), dan Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (35), dan Riau (27). “Dari 694 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 331 aduan soal THR tak dibayarkan, 232 THR tak sesuai ketentuan, dan 131 aduan THR terlambat bayar, ” ujar Anwar Sanusi.

Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 30 aduan, Sulawesi Selatan (23), Lampung dan Kalimantan Selatan (21), Kalimantan Barat (19), Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah (15), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (9), Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah (8), Kalimantan Utara (6), Aceh (5), Maluku Utara dan Papua (4), serta Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan.

“Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat, ” kata Anwar Sanusi. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Sama dengan pemerintah Indonesia,  umat Islam di Malaysia akan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu, 22 April 2023.

Pengumuman itu disampaikan Penjaga Segel Besar Para Raja Malaysia Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad melalui siaran langsung salah satu stasiun televisi Malaysia, Kamis (20/4).

“Sesuai dengan perintah Yang di-Pertuan Agong, setelah disetujui Yang Mulia Raja-Raja, dengan ini saya nyatakan bahwa tanggal Hari Raya Puasa telah ditetapkan pada Sabtu, 22 April 2023,” katanya.

BACA JUGA:Surat Edaran Menag: Hargai Perbedaan Hari Perayaan Idul Fitri

Dengan demikian, seperti yang telah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim umumkan sebelumnya, Jumat (21/4), menjadi hari libur tambahan. Masyarakat di Malaysia akan mendapat empat hari libur, yaitu dari Jumat hingga Senin (24/4).

Penetapan tanggal Idul Fitri di Malaysia didasarkan pada upaya melihat bulan baru di seluruh negeri setelah matahari tenggelam hari ini. Jika tidak terlihat, puasa bulan Ramadhan akan digenapkan 30 hari.

Upaya melihat hilal tersebut telah dilakukan dengan diawasi oleh komite penampakan bulan dan diketuai oleh mufti masing-masing untuk setiap negara bagian.

Selain itu, upaya melihat bulan baru itu juga dibantu oleh tenaga ahli dari Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia. (*)

sumber: antara

batampos – Pertempuran antara militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) kian membara. Baru 43 orang WNI dari 1.209 WNI yang berhasil dievakuasi ke safe house KBRI Khartoum, Sudan. Tak ada jeda kemanusiaan membuat proses evakuasi sukar dilakukan.

Perang yang telah memasuki hari ke-6 ini telah menewaskan 300 orang. Sementara, 3 ribu lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Pertempuran diketahui memperebutkan objek-objek vital di sana. Antara lain, terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Khartoum.

Bahkan, titik pertempuran juga terjadi di Markas RFS, yang salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal.

”Beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI juga terimbas oleh terus berlangsungnya pertempuran. Alhamdulillah, semua WNI dan staf KBRI dalam keadaan selamat,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam press briefing secara virtual, kemarin (20/4).

Sayangnya, hingga kini sejumlah upaya gencatan senjata belum membuahkan hasil. Sementara, jeda kemanusiaan pun belum disepakati. Kondisi ini berimbas pada distribusi bahan pangan dan operasional rumah sakit jadi terhambat.

Perkembangan ini menimbulkan kewaspadaan yang sangat tinggi. KBRI Khartoum bahkan telah memberlakukan status siaga 1.

Merespon hal ini, KBRI Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house. Termasuk, memberikan bantuan logistik untuk WNI yang masih belum bisa dievakuasi. ”Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan, sekali lagi karena pertempuran antara para pihak yang bertikai masih terus berlangsung,” ungkap Retno.

Retno sendiri telah mengirim pesan pada Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan per telepon. Namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Upaya lainnya pun terus dilakukan dengan mengontak Dubes Sudan di Jakarta oleh Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri RI. Pesan yang disampaikan sama, bahwa Menlu Retno ingin berbicara dengan Menlu Sudan dan Indonesia meminta perlindungan terhadap misi diplomatik dan keselamatan WNI di sana.

Dari Sudan pun, tim KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.

Sementara, melalui Perwakilan Tetap RI (Watapri) New York, Indonesia juga telah mendesak DK PBB segera melakukan pertemuan darurat terkait Sudan. Minimal, untuk membahas desakan dilakukannya jeda kemanusiaan.

”Jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini. Tanpa Jeda kemanusiaan, maka akan sulit lakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan,” keluhnya.

KBRI Khartoum mencatat, jumlah WNI di Sudan mencapai 1.209 orang. Yang mana, sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa. Retno tak merinci berapa WNI yang berada dekat lokasi perang dan berisiko besar terdampak. Namun, dia menyebut, jika Tim Perlindungan WNI KBRI Khartoum telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran.

”Jadi, saat ini 43 WNI berada di safe house di KBRI Khartoum,” tuturnya.

Menurut Retno, sejak awal terjadinya konflik bersenjata, KBRI Khartoum telah melakukan kontak dengan para WNI. Pertemuan virtual juga sudah dilaksanakan guna memberikan update situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontingensi.

Persiapan evakuasi pun terus dimatangkan sambil menunggu waktu yang tepat dengan keselamatan WNI jadi pertimbangan utama. Rapat koordinasi dengan lima perwakilan Indonesia yang jadi opsi evakuasi pun sudah dilakukan. Kelimanya meliputi KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. ”Karena sekali lagi saya ingin garis bawahi, bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” sambungnya.

Sampai kini pun, lanjut dia, belum ada warga negara asing (WNA) yang berhasil dievakuasi dari Khartoum. Sebab, kondisi keamanan di sana yang tidak memungkinkan.

Kendati begitu, ia menghimbau para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang. Dia memastikan, bahwa pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan perlindungan kepada WNI di sana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang mengecek data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. KPK membuka peluang untuk memanggil Reihana setelah Lebaran 2023.

“Sedang dianalisis LHKPN beberapa tahun. Dicek juga rekening bank, sertifikat tanah, dan lain-lain. Sedang dicek apa ada pengaduan tentang beliau. Habis Lebaran kalau analisis ada ketidakcocokan, kita undang klarifikasi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Kamis (20/4).

Berdasarkan analisis awal, KPK menyebut terdapat kejanggalan dalam harta kekayaan Reihana. KPK menduga harta yang dilaporkan Reihana ke KPK terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya. “Iya, hartanya terlalu sedikit,” jelas Pahala.

Reihana menjadi sorotan publik setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Dia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.

Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007, Toyota Minibus tahun 2010, serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.

Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan berlebaran di Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, bersama istri, anak, menantu, dan para cucu.

“Insyaallah, di Solo dan saat ini sudah berada di Solo. Presiden akan berlebaran dengan keluarga, Bu Iriana, anak, mantu, dan cucu,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Bey menyampaikan perangkat yang turut serta dengan Presiden ke Solo juga sangat terbatas. Bahkan, kata Bey, dirinya yang biasa mendampingi Presiden, juga diingatkan oleh Jokowi untuk tidak ikut ke Solo agar bisa berlebaran dengan keluarga.

“Saya pun diingatkan terus oleh Bapak Presiden untuk tidak ikut. ‘Lebaran dengan keluarga, ya. Enggak usah ikut’,” ujar Bey menyampaikan pesan Jokowi.