batampos – Perlindungan anak diberikan sejak dalam kandungan. Menurut data Kementerian Kesehatan, banyak anak yang tertular penyakit menular seksual. Misalnya HIV, sifilis, dan hepatitis B. Penularan terjadi saat dalam kandungan, proses melahirkan, atau saat menyusui.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan M Syahril menyatakan 20 hingga 45 persen penularan HIV disumbang dari penularan ibu ke anak yang dikandung dan dilahirkan. Sisanya ditularkan dari jarum suntik, hubungan seksual, maupun transfuse darah. “45 persen bayi yang lahir dari ibu memiliki riwayat HIV positif akan memiliki HIV juga,” katanya.

33 persen ibu rumah tangga postif HIV karena terpapar dari pasangan yang memilik perilaku seksual berisiko. Dengan kata lain berganti pasangan seksual. “Penambahan kasus baru pada kelompok ibu rumah tangga adalah 5100 pertahunnnya,” ungkap Syahril.

Sejauh ini baru 55 persen ibu hamil yang melakukan tes HIV. Artinya kasus yang ditemukan merupakan fenomena gunung es atau bisa saja di lapangan jumlahnya lebih banyak. Sebagian ibu tidak dapat izin suami untuk lakukan tes. “7153 ibu hami yang dites HIV hasilnya positif HIV. 75 persennya belum mendapatkan pengobatan ARV,” ujarnya. ARV atau antiretroviral merupakan obat untuk mengendalikan virus HIV dalam tubuh.

Celakanya, hingga kemarin diprediksi ada 100 ribuan orang belum terdeteksi status HIVnya. Sehingga berpotensi jadi sumber penularan infeksi. “300 ribu pasien yang terdeteksi status HIVnya belum dapatkan pengobatan,” kata Syahril.

Secara komulatif 14 ribu anak yang positif HIV. Sehingga akan mempengaruhi kualitas hidupnya. “Angka ini terus bertambah jika deteksi dan pengobatan masih kurang,” bebernya. Syahril menyatakan skrining setiap individu jadi prioritas untuk putus penularan HIV. Terutama bagi ibu ke anak.

Selanjutnya penularan penyakit menular seksual yang dikhawatirkan adalah sifilis. 69 sampai 80 persen penularan dari ibu ke anak. “Akibatnya kelahirannya abortus, lahir mati, atau cacat bawaan,” ujarnya. Sehingga ibu harus dideteksi dan dapat pengobatan.

Peningkatan kasus sifilis ternyata cukup tinggi. Selama lima tahun terakhir peningkatannya sekitar 70 persen. Dari semula 12 ribu kasus menjadi 21 ribu kasus pada 2022. “Angka ini perlu jadi perhatian,” katanya.

Syahril menyatakan perilaku seksual yang berisiko mencederai kualitas kesehatan anak. Sehingga harus bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas seksual. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggaraan umrah (muassasah) mulai menyetop penerbitan visa umrah. Padahal pada bulan syawal seperti saat ini, jumlah jemaah umrah sedang banyak-banyaknya.

Adanya penghentian penerbitan visa umrah tersebut, disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan informasi penghentian penerbitan visa umrah itu dia terima sejak kemarin (8/5).

’’Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,’’ katanya. Pasalnya sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang sudah memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan untuk seluruh Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah bulan Syawal ini.

Wawan menuturkan para jemaah tersebut terancam tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Pasalnya pengajuan visanya sudah ditutup. Dia berharap pemerintah Indonesia tidak tinggal dia menyikapi persoalan tersebut. Diantaranya dengan melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Sehingga visa umrah bisa kembali diterbitkan.

Menurut Wawan setiap tahunnya, Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi penutupannya tidak pernah pada bulan Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan bulan Dzulqa’dah atau sebulan sebelum bulan haji (Dzulhijjah).

’’Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 hijriyah sudah selesai,’’ katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji, atau masuk tahun 14445 hijriyah.

Sebagaimana diketahui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan, penerbitan visa umrah dihentikan mulai 14 Dzulqodah atau 3 Juni depan. Tetapi sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana, sudah mulai menghentikan penerbitan visa umrah.

Alasan mereka adalah ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang sudah semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya.

Pelunasan Masih Minim

Sementara itu masa perpanjangan pelunasan BPIH 2023 resmi dibuka Senin (8/5) kemarin. Data yang dihimpun Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan tingkat pelunasan semakin sedikit. Sepanjang hari pertama kemarin, jemaah berhak lunas yang melunasi ongkos haji hanya ada 82 orang. Sedangkan untuk kuota prioritas lansia hanya lima orang. Untuk kuota tambahan cukup banyak, yaitu mencapai 260 orang.

Dengan demikian sampai saat ini sisa kuota atau yang belum melunasi masih ada 20.539 orang untuk kuota jemaah. Kemudian untuk kuota lansia masih ada sisa 4.578 kursi. Lalu untuk kuota cadangan masih ada sisa 17.424 kursi.

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk konsentrasi penuh menyiapkan layanan haji 2023. Pesan tersebut dia sampaikan saat memimpin rakor persiapan penyelenggaraan haji 2023 di Jakarta kemarin. Adanya tambahan kuota 8.000 kursi, juga harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa terserap.

’’Kita ini memasuki tahun di mana semua mata menatap kita. Yakni tahun politik,’’ tuturnya. Untuk itu Yaqut berpesan supaya Kemenag hati-hati dalam mendistribusikan kuota tambahan tersebut. Pengaturannya harus dilandasi dengan regulasi yang baik. Dengan regulasi yang dibuat secara khusus, kuota tambahan itu bisa terserap dengan optimal.

Yaqut menegaskan pembagian kuota tambahan tersebut harus mengedepankan prinsip haji yang berkeadilan. Misalnya dengan memperhatikan daerah yang memiliki jumlah jemaah besar dan antriannya panjang. Misalnya di Sulawesi Selatan yang antriannya bisa mencapai 47 tahun.

Dia menerima laporan bahwa rata-rata pelunasan ongkos haji di masing-masing provinsi sekitar 90 persen. Angka tersebut harus ditingkatkan. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi maupun kepala Kantor Kemenag kota dan kabupaten untuk jemput bola kepada calon jemaah berhak lunas. ’’Jangan menunggu jemaah datang. Melainkan bagaimana konsentrasi dan kita harus turun tangan,’’ jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggaraan umrah (muassasah) mulai menyetop penerbitan visa umrah. Padahal pada bulan syawal seperti saat ini, jumlah jemaah umrah sedang banyak-banyaknya.

Adanya penghentian penerbitan visa umrah tersebut, disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan informasi penghentian penerbitan visa umrah itu dia terima sejak kemarin (8/5).

’’Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,’’ katanya. Pasalnya sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang sudah memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan untuk seluruh Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah bulan Syawal ini.

Wawan menuturkan para jemaah tersebut terancam tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Pasalnya pengajuan visanya sudah ditutup. Dia berharap pemerintah Indonesia tidak tinggal dia menyikapi persoalan tersebut. Diantaranya dengan melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Sehingga visa umrah bisa kembali diterbitkan.

Menurut Wawan setiap tahunnya, Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi penutupannya tidak pernah pada bulan Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan bulan Dzulqa’dah atau sebulan sebelum bulan haji (Dzulhijjah).

’’Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 hijriyah sudah selesai,’’ katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji, atau masuk tahun 14445 hijriyah.

Sebagaimana diketahui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan, penerbitan visa umrah dihentikan mulai 14 Dzulqodah atau 3 Juni depan. Tetapi sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana, sudah mulai menghentikan penerbitan visa umrah.

Alasan mereka adalah ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang sudah semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya.

Pelunasan Masih Minim

Sementara itu masa perpanjangan pelunasan BPIH 2023 resmi dibuka Senin (8/5) kemarin. Data yang dihimpun Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan tingkat pelunasan semakin sedikit. Sepanjang hari pertama kemarin, jemaah berhak lunas yang melunasi ongkos haji hanya ada 82 orang. Sedangkan untuk kuota prioritas lansia hanya lima orang. Untuk kuota tambahan cukup banyak, yaitu mencapai 260 orang.

Dengan demikian sampai saat ini sisa kuota atau yang belum melunasi masih ada 20.539 orang untuk kuota jemaah. Kemudian untuk kuota lansia masih ada sisa 4.578 kursi. Lalu untuk kuota cadangan masih ada sisa 17.424 kursi.

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk konsentrasi penuh menyiapkan layanan haji 2023. Pesan tersebut dia sampaikan saat memimpin rakor persiapan penyelenggaraan haji 2023 di Jakarta kemarin. Adanya tambahan kuota 8.000 kursi, juga harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa terserap.

’’Kita ini memasuki tahun di mana semua mata menatap kita. Yakni tahun politik,’’ tuturnya. Untuk itu Yaqut berpesan supaya Kemenag hati-hati dalam mendistribusikan kuota tambahan tersebut. Pengaturannya harus dilandasi dengan regulasi yang baik. Dengan regulasi yang dibuat secara khusus, kuota tambahan itu bisa terserap dengan optimal.

Yaqut menegaskan pembagian kuota tambahan tersebut harus mengedepankan prinsip haji yang berkeadilan. Misalnya dengan memperhatikan daerah yang memiliki jumlah jemaah besar dan antriannya panjang. Misalnya di Sulawesi Selatan yang antriannya bisa mencapai 47 tahun.

Dia menerima laporan bahwa rata-rata pelunasan ongkos haji di masing-masing provinsi sekitar 90 persen. Angka tersebut harus ditingkatkan. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi maupun kepala Kantor Kemenag kota dan kabupaten untuk jemput bola kepada calon jemaah berhak lunas. ’’Jangan menunggu jemaah datang. Melainkan bagaimana konsentrasi dan kita harus turun tangan,’’ jelasnya. (*)

Reporter: JP Group