Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Hajar Aswad saat memberikan keterangan kepada pers terkait penindakan sejumlah warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dan aturan keimigrasian di Kota Batam. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mencatat peningkatan signifikan penanganan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan orang asing sepanjang tahun 2025. Peningkatan tersebut tercermin dari jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang naik dari sekitar 394 tindakan pada 2024 menjadi 539 tindakan pada 2025.
Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana menyampaikan tren kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan di kawasan industri Batam. Kondisi itu berdampak langsung pada intensitas lalu lintas serta aktivitas orang asing di wilayah tersebut.
“Berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian, pelanggaran yang paling dominan ditemukan pada sektor konstruksi,” ujar Kharisma, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, pelanggaran umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara izin tinggal yang dimiliki dengan kegiatan yang dilakukan orang asing di lapangan.
Terhadap orang asing yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, Imigrasi Batam melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur.
Penindakan yang dilakukan berupa tindakan administratif keimigrasian, mulai dari deportasi hingga pengusulan penangkalan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan terkoordinasi, Imigrasi Batam juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi termasuk dengan Dinas Ketenagakerjaan serta instansi sektoral terkait lainnya.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
“Forum ini menjadi wadah pertukaran informasi, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing,” jelasnya.
Meski demikian, Kharisma mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, salah satunya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai fungsi serta jenis visa dan izin tinggal orang asing.
Dalam beberapa kasus, hal tersebut menyebabkan penggunaan visa yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
“Oleh karena itu, selain pengawasan dan penindakan, kami juga terus mengedepankan upaya edukasi dan sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.(*)
Tumpukan kayu sisa banjir dan longsor di Sumatera. (Istimewa)
batampos – Indonesia menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Menurut World Risk Report 2023, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.
Anggota Komisi VIII DPR, Matindas J. Rumambi, mendorong penguatan skema Pendanaan Risiko Kebencanaan (Disaster Risk Financing) sebagai bagian dari kebijakan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menilai, pola pembiayaan bencana yang selama ini mengandalkan APBN untuk bantuan darurat dan rehabilitasi perlu dilengkapi dengan instrumen modern agar beban fiskal negara tidak terus meningkat.
“Selama ini ketika bencana terjadi, negara hadir melalui APBN. Jika pola ini terus diulang tanpa instrumen pembiayaan risiko yang memadai, beban fiskal akan semakin berat. Asuransi kebencanaan harus mulai ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan nasional,” kata Matindas.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, asuransi kebencanaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi tanggung jawab negara, melainkan memperkuat perlindungan sosial dengan mekanisme yang lebih terukur dan pasti bagi masyarakat terdampak. Matindas mendukung rencana pemerintah untuk menerapkan asuransi parametrik bencana mulai 2026 sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembiayaan penanggulangan bencana nasional.
“Skema ini penting untuk mengurangi ketergantungan berulang terhadap APBN sekaligus menjaga ketahanan fiskal negara melalui instrumen pembiayaan yang modern dan adaptif,” ujarnya.
Komisi VIII DPR berkomitmen untuk terus mengawal penguatan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk mendorong sinergi antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha, agar Indonesia memiliki sistem perlindungan risiko bencana yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. (*)
Bintang Tottenham Randal Kolo Muani alami kecelakaan saat ban Ferrari yang dikendarainya meledak di tol M25. (X/@centregoals)
batampos – Bintang Tottenham Hotspur, Randal Kolo Muani, dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai Ferrari Purosangue miliknya menuju Bandara Stansted pada Selasa (27/1) waktu setempat.
Dilansir Daily Mail, insiden terjadi ketika ban depan kanan Ferrari hitam Kolo Muani meledak secara tiba-tiba di jalan tol M25, Hertfordshire. Ledakan ban membuat kendali mobil terganggu dan mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan kendaraan mewah yang diperkirakan bernilai 400 ribu GBP (sekitar 9 miliar rupiah).
Rekan setimnya, Wilson Odobert, yang berkendara di belakang, segera menepikan mobil untuk memastikan kondisi Kolo Muani. Foto-foto di lokasi menunjukkan kedua pemain berdiri di bahu jalan, sementara Ferrari Purosangue milik Kolo Muani ringsek di bagian bumper depan.
Pelatih Tottenham Hotspur, Thomas Frank, memastikan kedua pemain dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera fisik. “Keduanya baik-baik saja. Ini hanya kecelakaan kecil akibat ban meledak. Semua selamat, hanya sedikit terlambat dari jadwal, tetapi tetap akan terbang menyusul tim,” kata Frank.
Kecelakaan ini menjadi drama tambahan bagi Tottenham yang tengah bersiap menghadapi Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt di Jerman pada Kamis (29/1). Kehadiran Kolo Muani dan Odobert tentu melegakan, tetapi tim masih menghadapi badai cedera. Saat ini, Spurs hanya memiliki 11 pemain senior fit untuk posisi outfield.
Beberapa pemain kunci juga absen, termasuk Pedro Porro yang cedera hamstring dan diperkirakan menepi empat minggu, serta bek andalan Micky van de Ven yang tidak ikut rombongan ke Frankfurt karena masalah kebugaran, meski diharapkan kembali saat menghadapi Manchester City pada 1 Februari.
“Situasinya memang tidak ideal. Kami lebih suka semua pemain terbaik berada di lapangan. Namun, skuad ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk tampil maksimal,” tambah Frank.
Meskipun posisi Tottenham di fase gugur telah aman, kemenangan atas Frankfurt akan memastikan tim asuhan Thomas Frank berada di delapan besar dan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Champions tanpa harus melalui babak playoff. (*)
batampos – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam serta KADIN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa sore (27/1/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara regulator dan pelaku usaha untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026.
Rombongan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua KADIN Kota Batam periode 2025–2030, Roma Nasir Hutabarat, serta Ketua KADIN Provinsi Kepri periode 2026–2031, Mustava.
Dalam sambutannya, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa KADIN merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi serta menaikkan kelas UMKM.
Ia memaparkan bahwa selama 11 bulan kepemimpinannya, indikator makroekonomi Batam menunjukkan performa yang gemilang.
“Data makroekonomi kita pada triwulan ini mencapai 6,89 persen, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,6 persen. Capaian investasi bahkan menyentuh angka Rp68,3 triliun atau 115 persen di atas target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola kita sudah berada di jalur yang benar (on the right track),” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang positif ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kota Batam.
Meski mencatat prestasi yang baik, Amsakar mengingatkan masih adanya tantangan domestik yang perlu menjadi prioritas, yakni penanganan titik banjir, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya tata kelola serta investasi yang memerhatikan daya dukung ekosistem agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Terkait isu internasional, Amsakar menanggapi keresahan KADIN mengenai kebijakan tarif resiprokal dari pemerintahan Donald Trump yang memengaruhi bisnis panel surya global, termasuk di Batam.
“Saya mendorong KADIN untuk melakukan langkah-langkah terobosan dengan tidak hanya bergantung pada pasar Amerika. Kita harus mencari pangsa pasar alternatif dan baru. Kita memiliki potensi besar untuk mengekspor ke banyak negara potensial,” tegasnya.
Komitmen KADIN untuk Batam 2026
Ketua KADIN Kota Batam, Roma Nasir Hutabarat, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan BP Batam dalam melibatkan pelaku usaha dalam perencanaan ekonomi.
“Kami berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif agar laju investasi pada 2026 semakin meningkat,” ungkap Roma.
Senada dengan itu, Ketua KADIN Provinsi Kepri, Mustava, menekankan pentingnya membangun energi positif di awal masa kepengurusannya.
“Batam membutuhkan kolaborasi yang kuat. KADIN siap berpartisipasi aktif, berbagi program, dan memastikan langkah kami relevan dengan tujuan pengembangan Batam ke depan,” pungkas Mustava.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan sharing program secara berkala guna memastikan Batam tetap menjadi destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara.
Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis, Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pembangunan Infrastruktur Boy Zasmita, serta 16 pengurus KADIN. (*)
batampos – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam serta KADIN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa sore (27/1/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara regulator dan pelaku usaha untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026.
Rombongan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua KADIN Kota Batam periode 2025–2030, Roma Nasir Hutabarat, serta Ketua KADIN Provinsi Kepri periode 2026–2031, Mustava.
Dalam sambutannya, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa KADIN merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi serta menaikkan kelas UMKM.
Ia memaparkan bahwa selama 11 bulan kepemimpinannya, indikator makroekonomi Batam menunjukkan performa yang gemilang.
“Data makroekonomi kita pada triwulan ini mencapai 6,89 persen, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,6 persen. Capaian investasi bahkan menyentuh angka Rp68,3 triliun atau 115 persen di atas target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola kita sudah berada di jalur yang benar (on the right track),” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang positif ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kota Batam.
Meski mencatat prestasi yang baik, Amsakar mengingatkan masih adanya tantangan domestik yang perlu menjadi prioritas, yakni penanganan titik banjir, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya tata kelola serta investasi yang memerhatikan daya dukung ekosistem agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Terkait isu internasional, Amsakar menanggapi keresahan KADIN mengenai kebijakan tarif resiprokal dari pemerintahan Donald Trump yang memengaruhi bisnis panel surya global, termasuk di Batam.
“Saya mendorong KADIN untuk melakukan langkah-langkah terobosan dengan tidak hanya bergantung pada pasar Amerika. Kita harus mencari pangsa pasar alternatif dan baru. Kita memiliki potensi besar untuk mengekspor ke banyak negara potensial,” tegasnya.
Komitmen KADIN untuk Batam 2026
Ketua KADIN Kota Batam, Roma Nasir Hutabarat, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan BP Batam dalam melibatkan pelaku usaha dalam perencanaan ekonomi.
“Kami berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif agar laju investasi pada 2026 semakin meningkat,” ungkap Roma.
Senada dengan itu, Ketua KADIN Provinsi Kepri, Mustava, menekankan pentingnya membangun energi positif di awal masa kepengurusannya.
“Batam membutuhkan kolaborasi yang kuat. KADIN siap berpartisipasi aktif, berbagi program, dan memastikan langkah kami relevan dengan tujuan pengembangan Batam ke depan,” pungkas Mustava.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan sharing program secara berkala guna memastikan Batam tetap menjadi destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara.
Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis, Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pembangunan Infrastruktur Boy Zasmita, serta 16 pengurus KADIN. (*)
Kepala Bidang Propam Polda Kepri, Kombes Eddwi Kurniayanto. F.Yashinta
batampos – Empat bulan berlalu sejak mencuatnya dugaan penggerebekan fiktif kasus narkoba yang melibatkan satu anggota Polri dan tujuh anggota TNI, penanganan perkara tersebut belum sepenuhnya tuntas. Hingga kini, Iptu TSH yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan itu belum menjalani sidang kode etik dan masih bertugas di lingkungan Polda Kepri.
Kabid Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri, Kombes Eddwi Kurniayanto, mengatakan belum digelarnya sidang kode etik terhadap Iptu TSH lantaran proses administrasi internal yang belum lengkap.
“Belum sidang, kami masih menunggu sarkum (saran hukum) untuk pelaksanaan sidang kode etik,” ujar Eddwi, kemarin.
Ia mengakui, hingga saat ini yang bersangkutan masih menjalankan tugas di Polda Kepri. Meski demikian, Eddwi menegaskan bahwa proses penegakan kode etik profesi Polri terhadap Iptu TSH tetap akan berjalan.
“Untuk proses hukum etik, saya pastikan tetap berlaku dan tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan telah mendapat maaf dari korban dan laporan pidana sudah dicabut,” tegasnya.
Sebelumnya, Propam Polda Kepri menyatakan penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Iptu TSH masih berada dalam tahap persiapan. Propam telah menerima surat pernyataan serta kesepakatan perdamaian dari pihak korban. Menurutnya, apabila seluruh kelengkapan administrasi telah rampung, sidang kode etik akan segera dijadwalkan.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Deny Crysyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Iptu TSH dan telah menyampaikannya secara resmi kepada Polda Kepri.
“Kami sudah berdamai dan hal itu sudah disampaikan ke Polda Kepri,” ujar Deny.
Meski demikian, Deny berharap seluruh kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat segera dipenuhi oleh Iptu TSH. “Kami berharap kewajiban yang telah disepakati bisa segera dipenuhi,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Kepri memastikan proses penegakan kode etik terhadap Iptu TSH tetap berlanjut meskipun laporan pidana telah dicabut oleh korban. Propam menilai penegakan kode etik merupakan mekanisme internal Polri yang tidak bergantung pada keberlanjutan laporan pidana.
Dalam perkara tersebut, korban mencabut laporan setelah seluruh uang yang diduga hasil pemerasan dikembalikan oleh Iptu TSH. Namun, Propam menilai unsur pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tetap terpenuhi.
Propam juga mengantongi sejumlah bukti digital, termasuk percakapan telepon seluler para pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Iptu TSH disebut bukan pihak yang menginisiasi pemerasan, namun tetap terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Meski tidak berperan sebagai penggagas, keterlibatan tersebut dinilai cukup untuk menjerat yang bersangkutan dalam pelanggaran kode etik profesi Polri. Saat ini, Propam masih merampungkan administrasi sebagai bagian dari persiapan sidang etik.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan aksi pemerasan dengan modus penggerebekan yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN). Korban disebut ditekan untuk menyerahkan sejumlah uang agar tidak diproses hukum, meskipun tidak pernah ada penanganan perkara secara resmi.
Total uang yang diduga diperas mencapai sekitar Rp300 juta. Iptu TSH disebut menerima sekitar Rp40 juta. Sementara sisanya diduga diatur oleh 7 oknum anggota TNI yang terlibat. (*)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai hari ini, Rabu (28/1). Salah satu langkah tegas yang diambil adalah merombak jajaran pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar di Indonesia.
Purbaya menegaskan, perombakan ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja otoritas kepabeanan sekaligus menutup berbagai celah kebocoran yang selama ini kerap terjadi.
“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius. Besok (hari ini) salah satunya diobrak-abrik,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (28/1).
Ia mengungkapkan, khusus di lingkungan Bea Cukai, akan ada langkah drastis yang segera dilakukan. Seluruh pejabat di sekitar Direktur Jenderal Bea dan Cukai dipastikan diganti.
“Di Bea Cukai saya akan kasih kejutan yang agak drastis. Semua pejabatnya saya ganti, kecuali Dirjennya. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya,” tegasnya.
Tak berhenti di tingkat pusat, perombakan juga menyasar posisi strategis di pelabuhan-pelabuhan utama. Kepala pelabuhan hingga kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan disebut akan diganti secara menyeluruh.
“Seluruh pelabuhan, kepala pelabuhan, kakanwil yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian saya rumahin, yang besar-besar,” ungkap Purbaya.
Pada kesempatan terpisah, Purbaya kemudian membeberkan lima pelabuhan besar yang akan menjadi sasaran perombakan pejabat Bea Cukai. Kelima pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; serta Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
“Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, Batu Ampar Batam, dan Belawan Sumatera Utara,” tandasnya.
Langkah tegas ini menandai keseriusan Kementerian Keuangan dalam membenahi sektor kepabeanan yang selama ini kerap disorot terkait praktik penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara. (*)
Dua terdakwa kasus penipuan lowongan kerja, Elva Gustiana dan Novi Srimuliani dalam sidang yang digelar di PN Batam, Selasa (27/1). F.Azis Maulana
batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing selama 8 bulan kepada dua terdakwa kasus penipuan lowongan kerja, Elva Gustiana dan Novi Srimuliani dalam sidang yang digelar Selasa (27/1).
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Irfan Lubis di ruang sidang PN Batam. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Majelis hakim telah mempertimbangkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Unsur-unsur perbuatan pidana telah terpenuhi,” ujar Irfan saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah tindakan tersebut telah merugikan para korban. Sementara hal yang meringankan kedua terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakan mereka, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
“Atas pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama delapan bulan,” kata Irfan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Martua menuntut agar terdakwa Elva Gustiana dan Novi Srimuliani dijatuhi pidana penjara masing-masing selama satu tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.
Berdasarkan dakwaan, peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Kamis, 28 Agustus 2025 di Mega Mall Batam Center.
Aksi bermula ketika terdakwa Elva berkenalan dengan terdakwa Novi melalui seorang teman bernama Fitrianita Siagian pada Juni 2025.
Novi kemudian meminta bantuan untuk masuk bekerja di PT Triplus Hitech. Upaya tersebut berhasil, dan Novi diterima bekerja pada Juli 2025. Atas bantuan tersebut, Elva menerima uang sebesar Rp2 juta sementara Fitrianita menerima Rp1,3 juta.
Setelah bekerja, Novi berniat melakukan penipuan dengan modus merekrut calon pekerja. Ia mencari korban melalui komentar di media sosial TikTok pada akun informasi lowongan kerja, lalu menghubungi korban melalui pesan pribadi dan berlanjut ke WhatsApp.
Kepada para korban, Novi mengaku bisa memasukkan mereka bekerja di PT Triplus Hitech dengan syarat membayar uang sebesar Rp3,1 juta. Dari jumlah tersebut, Rp2 juta diserahkan kepada Elva, sedangkan Rp1,1 juta menjadi bagian Novi.
Novi juga meminta uang muka sebesar Rp500 ribu di awal, serta mengarahkan para korban untuk melakukan tes kesehatan di sebuah klinik di kawasan Panbil dengan biaya ditanggung korban, yang dijanjikan akan diganti perusahaan.
Setelah korban mentransfer uang muka, komunikasi selanjutnya dialihkan kepada Elva. Peran Elva adalah membantu menginput lamaran kerja melalui situs jobstreet.com membuatkan surat pengalaman kerja palsu serta memberikan kisi-kisi tahapan wawancara kepada para korban.
Akibat perbuatan tersebut, 10 orang korban mengalami kerugian. Tiga korban utama, yakni Mardalena Verawati, Desti Anggraini, dan Rida Oktapia mengalami kerugian sebesar Rp7,6 juta. Sementara tujuh korban lainnya mengalami kerugian total Rp8,5 juta.
Dengan demikian, total kerugian keseluruhan yang ditimbulkan dari aksi penipuan tersebut mencapai Rp16,1 juta.
Atas putusan majelis hakim, sidang dinyatakan selesai. Kedua terdakwa masih memiliki hak untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. (*)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Tim penyidik melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari alat bukti dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana CSR, serta penerimaan lain yang diduga berbentuk gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, tim melakukan kegiatan penggeledahan pada Selasa, 27 Januari 2026, di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Pemerintah Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (28/1).
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen pengadaan proyek di lingkungan Pemkot Madiun.
“Penyidik melakukan penyitaan atas surat dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan, pekerjaan fisik, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR),” jelas Budi.
Selain dokumen, KPK juga menyita sejumlah barang bukti elektronik. Seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami keterkaitannya dengan perkara yang tengah disidik.
“Penyidik akan mengekstrak dan menganalisis seluruh barang bukti yang telah disita,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 19 Januari 2026. Dalam perkara ini, Maidi diduga terlibat pemerasan dengan modus permintaan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun.
Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menangkap sejumlah pihak yang diduga tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemkot Madiun.
KPK telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Atas perbuatannya, Maidi bersama Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, Maidi bersama Thariq Megah juga disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)
Konferensi pers Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Summit 2026.
batampos – Tokopedia dan TikTok Shop kembali menggelar Indonesia Summit 2026 di Jakarta, pada 27-29 Januari 2026. Ajang ini perayaan bagi para penjual, affiliate content creator, dan mitra Tokopedia dan TikTok Shop yang berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan di kedua platform selama 2025.
Seiring bergesernya perilaku belanja masyarakat di era discovery e-commerce, Tokopedia dan TikTok Shop terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara konsumen, penjual, dan affiliate content creator melalui konten serta interaksi komunitas.
Peran strategis tersebut menjadi makin krusial, sejalan dengan proyeksi Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi mencapai USD600 miliar pada 2030, serta pertumbuhan ekonomi digital yang diperkirakan menyumbang sekitar 8% terhadap PDB nasional .
Stephanie Susilo, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, mengatakan tahun 2025 menjadi tahun pertumbuhan dan konektivitas bagi kedua pihak. Di mana Tokopedia dan TikTok Shop makin memperkuat perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan jutaan penjual.
“Melalui koneksi yang makin erat ini, kami terus mendukung para pelaku usaha lokal di Indonesia agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.
Mengusung tema “Driving Growth, Powering Connection”, acara ini dihadiri ribuan penjual, termasuk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia, affiliate content creator, serta mitra strategis untuk berkolaborasi menyambut Ramadan di era discovery e-commerce.
Melanjutkan kesuksesan Indonesia Summit 2025 dan sejalan dengan komitmen #JualanNyaman, acara ini berfokus pada penguatan kesiapan penjual, strategi konten, serta solusi periklanan dan afiliasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, terutama saat lonjakan trafik penjualan seperti Ramadan.
Di sisi lain, para pelaku usaha di Tokopedia dan TikTok Shop juga didukung oleh puluhan juta affiliate content creator yang berperan aktif dalam membantu penjual memperluas jangkauan serta membangun kepercayaan konsumen melalui konten kreatif dan rekomendasi yang relevan.
Apresiasi Mitra dan Dukung Kesiapan Menjelang Ramadan
Dalam ajang Indonesia Summit 2026, Tokopedia dan TikTok Shop merayakan para penjual, affiliate content creator, dan mitra yang berhasil mencatat pertumbuhan signifikan di kedua platform sepanjang 2025.
Hal ini terwujud lewat 18 kategori penghargaan yang diberikan, antara lain Seller of the Year, Jawara Beli Lokal Terbaik, Rising Star, LIVE Diversity Award, Jawara UMKM Lokal, Mega Campaign: Best Performing Brand, Super Brand Day: Best Performing Brand, New Arrival Day: Best Performing Brand.
Kemudian Creator of the Year, Celebrity Creator of the Year, Top Rising Creator, Kreator Terbaik Beli Lokal, MCN of the Year, Rising Star MCN, Affiliate Partner of the Year, TikTok Shop Partner of the Year, Rising Star TikTok Shop Partner, serta Jurnalis Terbaik Beli Lokal.
Dalam acara ini, Tokopedia dan TikTok Shop juga meluncurkan Ramadan Growth Playbook sebagai panduan strategis bagi bagi para penjual, affiliate content creator, dan mitra untuk mengoptimalkan penjualan menjelang Ramadan. Selain itu, hadir juga program matchmaking bagi penjual dan affiliate content creator untuk memperkuat strategi pemasaran dan meningkatkan kolaborasi di momen tersebut.
Hadirkan Pengalaman Belanja Aman dan JualanNyaman
Pertumbuhan berkelanjutan di Tokopedia dan TikTok Shop tidak lepas dari rasa aman dan kepercayaan pengguna, baik pembeli maupun penjual. Karena itu, kedua platform secara konsisten menghadirkan pengalaman #BelanjaAman bagi konsumen, sekaligus #JualanNyaman bagi penjual agar dapat menjalankan usaha dengan lebih percaya diri di ekosistem digital yang terpercaya.
Wujud nyata komitmen ini turut disampaikan Stephanie Susilo di acara Indonesia Summit 2026. Ia memaparkan, sepanjang Januari sampai dengan Juni 2025 Tokopedia dan TikTok Shop telah menyaring lebih dari 250.000 pengajuan akun penjual yang belum memenuhi standar kepatuhan, serta melakukan peninjauan terhadap belasan juta produk sebelum ditayangkan, yang meningkat rata-rata 506,8% dibandingkan enam bulan sebelumnya.
“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, melindungi konsumen, dan memastikan praktik perdagangan yang adil di platform sehingga pengalaman #BelanjaAman dan #JualanNyaman dapat tercipta,” jelas Stephanie.
Selain menyaring penjual dan menegakkan kebijakan, Tokopedia dan TikTok Shop meningkatkan kesadaran penjual akan perlindungan hak kekayaan intelektual (KI) lewat edukasi, berkolaborasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sejak 2025 agar lebih banyak penjual bisa menjadi pemilik sah atas KI-nya dan dapat #JualanNyaman.
Penjual yang memiliki KI, termasuk UMKM, dapat bergabung di ekosistem ‘Mall’, yang menjamin produk 100% asli, gratis ongkir, dan retur 15 hari. Jumlah penjual ‘Mall’ di TikTok Shop naik empat kali lipat. Sejumlah di antaranya mencatat pertumbuhan tertinggi transaksi rata-rata lebih dari 15 kali lipat, dan daftar merek dengan peningkatan tertinggi transaksi ini didominasi oleh brand lokal termasuk UMKM .
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia (TBC), Hermansyah Siregar, mengatakan penguatan perlindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi bagi daya saing UMKM dan brand lokal.
“Kami mengapresiasi langkah Tokopedia dan TikTok Shop yang secara konsisten mendorong praktik perdagangan digital yang bertanggung jawab agar para pelaku usaha bisa jualan nyaman dan konsumen dapat merasakan pengalaman belanja aman, salah satunya melalui Indonesia Summit 2026. Inisiatif seperti ini berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, adil, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain dengan DJKI, Tokopedia dan TikTok Shop mengupayakan sosialisasi KI bersama mitra strategis lain, seperti Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyasar pembatik di Yogyakarta (24/9/2025), dan Dewan Kerajinan Nasional RI hari ini (27/1/2026) di Jayapura dengan partisipan ratusan pelaku UMKM.
Dukung Brand Lokal Mendunia
Tidak hanya mendukung brand dan UMKM lokal bertumbuh pesat di dalam negeri, sejak tahun lalu, TikTok Shop by Tokopedia juga menghadirkan inisiatif #LokalMendunia, sebagai upaya nyata untuk memberdayakan brand lokal Indonesia agar mampu memperluas jangkauan bisnis ke Asia Tenggara. Melalui pemanfaatan ekosistem regional TikTok Shop, #LokalMendunia membuka akses ke pasar utama seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina.
Dalam program ini, brand dibekali pembelajaran terstruktur, aktivitas berbasis misi, serta pendampingan yang dirancang untuk menguji potensi pasar, memperkuat kesiapan operasional, dan memahami karakter serta preferensi konsumen di setiap negara tujuan. Peserta #LokalMendunia juga terhubung dengan ekosistem pendukung TikTok Shop, mulai dari tim regional hingga mitra resmi untuk pengelolaan toko, produksi konten, live streaming, hingga pemenuhan pesanan. (*)
batampos – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam serta KADIN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa sore (27/1/2026).
