ILUSTRASI: Pedagang saat menimbang gula pasir di toko klontong, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (7/3/2022). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menerbitkan aturan tentang penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng. Beleid itu terkait dengan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP).
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, gula dan minyak goreng (migor) adalah 2 di antara 11 komoditas pangan yang menjadi kewenangan NFA. Kewenangan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
”Dengan cadangan pangan yang kuat, kita bisa melakukan intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya dalam situasi tertentu seperti terjadinya gejolak harga, bencana alam, dan situasi kedaruratan lainnya,” jelas Arief di Jakarta kemarin (25/3).
Sebelumnya, pihaknya juga mengeluarkan regulasi terkait dengan CPP untuk komoditas lainnya. Yakni, komoditas beras, jagung, dan kedelai.
Penyelenggaraan CGKP dan CMGP ini melalui penugasan kepada BUMN pangan dan/atau Perum Bulog. Penugasan itu mencakup penetapan jumlah, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, hingga pendanaan. Bapanas lantas menunjuk Perum Bulog sebagai BUMN pangan yang bertugas menyimpan CGKP dan CMGP.
Dalam perbadan itu, penyelenggaraan CGKP dan CMGP terdiri atas tiga bagian utama. Yaitu, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Untuk aspek pendanaan, penyelenggaraan CGKP dan CMGP berasal dari APBN maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan BUMN pangan.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas tidak sendirian. ”Karena itu, untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik, kita bentuk tim pemantauan dan evaluasi yang melibatkan unsur Kementerian BUMN, OPD pangan daerah, serta Satgas Pangan Polri melalui koordinasi deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan,” jelas Arief.
Dari sisi pengelolaan, Arief menyatakan bahwa BUMN pangan akan menerapkan mekanisme dynamic stock serta pemanfaatan teknologi. Dipertimbangkan pula rencana penyaluran, periode musim giling tebu, lead time, dan nilai keekonomian untuk CGKP serta rencana penyaluran dan nilai keekonomian untuk CMGP.
CGKP dan CMGP yang berpotensi atau mengalami turun mutu di atas enam bulan dapat dilepas sesuai dengan hasil review dari aparat pengawas intern pemerintah maupun lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
”Penerapan mekanisme dynamic stock dalam pengelolaan CGKP dan CMGP hampir sama dengan komoditas CPP lainnya seperti beras dan jagung. Namun, bedanya, khusus untuk CGKP, dilakukan dengan mempertimbangkan periode musim giling tebu,” ungkapnya.
Arief menyampaikan, Bapanas juga akan menerbitkan regulasi turunan dari Perbadan Pangan Nasional 4/2023 tentang Penyelenggaraan CGKP dan CMGP untuk operasionalisasi pengadaannya. Yakni, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk CGKP dan CMGP serta fleksibilitas yang tentu mengutamakan produksi dalam negeri.
Untuk penyalurannya, CGKP dan CMGP dapat digunakan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan stabilisasi harga, pemberian bantuan, serta keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah melalui kepala Bapanas berdasar hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
Sebagaimana diketahui, melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, Presiden Joko Widodo telah memberikan penguasaan dan pengelolaan CPP kepada Perum Bulog dan BUMN pangan. Tujuannya, menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh wilayah NKRI.
Karena itu, Presiden Jokowi menugasi kepala Bapanas untuk menyiapkan segala regulasi dan mekanisme yang diperlukan. Terutama guna mewujudkan ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan global.
”Dengan terbitnya regulasi Perbadan 4/2023 tentang Penyelenggaraan CGKP dan CMGP ini melalui penugasan NFA, BUMN pangan yang ditugaskan akan mulai melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya. Sementara itu, jumlah serta standar mutu CGKP dan CMGP tersebut akan ditetapkan kepala NFA berdasar rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga,” papar Arief. (*)
Taman Rusa yang dilengkapi kolam dan ari mancur kini semakin cantik.
batampos – Taman Rusa terus berbenah diri. Berbagai fasilitas dibangun di kawasan itu. Dulunya, Taman Rusa menjadi fasilitas olahraga pegawai BP Batam. Tapi kini, Taman Rusa bersiap-siap menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru di Kepulauan Riau.
Pembangunan Taman Rusa mengusung konsep smart dan green garden. “Pembangunan tahap ketiga sudah selesai, saat ini masuk pembangunan tahap keempat,” kata General Manager Hunian Gedung, Agribisnis, dan Taman BP Batam, Herawan.
Ia mengatakan, pembangunan tahap ketiga itu mulai dari pembuatan kolam koi, air mancur dan perbaikan areal jogging track. Tahap keempat, akan dibangun sebuah tempat seperti amphiteater.
Hal itu, tentunya semakin melengkapi fasilitas di Taman Rusa. Salah satu fasilitas yang akan bisa dinikmati masyarakat yakni Food and Beverage (F&B) Service ke depannya.
Taman rusa diresmikan 18 Maret lalu. Dari pengelolaan Taman Rusa Sekupang ini, BP Batam menghasilkan uang sebesar Rp 2,7 miliar. “18 Maret sampai 31 Desember 2022, keuntungan sebesar Rp 2,36 miliar. Sedangkan di Januari hingga Maret 2023 ini, sudah mencapai Rp 360 juta,” ucap Herawan.
Demi meningkatkan jumlah kunjungan. Herawan mengaku akan terus menambah jumlah destinasi wisata di Taman Rusa.
Taman Rusa juga tidak hanya sekedar lokasi pariwisata atau ruang rekreasi. Taman Rusa juga bagian dari destinasi edukasi.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan. Kenapa disebut destinasi edukasi, karena banyaknya pelajar mengunjungi Taman Rusa setiap akhir pekan.
Banyak hal bisa dipelajari masyarakat atau pelajar. Mulai dari teknik budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, tanaman langka, cara membuat pupuk kompos, sawah, serta sistem daur ulang air hingga listrik dari tenaga surya menjadi pelajaran penting yang bakal didapat.
“Ini kami harapkan akan menjadi satu loncatan kedepannya, sehingga Taman Rusa ini semakin maju,” ucap Binsar.
Ia mengatakan, BP Batam akan terus mengembangkan sejumlah fasilitas di Taman Rusa. Oleh sebab itu, ia berharap ada dukungan dari semua pihak. (*)
batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengeluarkan regulasi untuk kendaraan truk sumbu tiga di tengah masa mudik Lebaran 2023. Pengaturan itu dilakukan karena keberadaan truk sumbu tiga di jalan tol berpotensi menimbulkan kemacetan.
Rencana pengaturan truk sumbu tiga tersebut disampaikan langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan, kapasitas jalan tol bisa menurun dengan adanya mobil barang sumbu tiga. ’’Satu, kecepatannya menurun. Dan kedua, volumenya membuat terjadi penyempitan,’’ katanya di Jakarta kemarin (25/3).
Seperti diketahui, kendaraan truk sumbu tiga tidak bisa melaju kencang seperti kendaraan penumpang pada umumnya. Rata-rata kecepatan truk sumbu tiga hanya 30 sampai 40 km/jam. ’’Oleh karena itu, akan kami umumkan hari apa saja yang tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan (untuk truk sumbu tiga),’’ jelasnya.
Pengaturan pembatasan truk muatan selama arus mudik dan balik dikecualikan untuk muatan tertentu. Misalnya, truk sumbu tiga dengan muatan BBM, hewan ternak, pupuk, hantaran uang, serta bahan pokok, termasuk sayuran, serta kendaraan bermotor. Budi mengatakan, truk dengan muatan barang-barang seperti itu tetap diperbolehkan selama tidak menggunakan truk jenis sumbu tiga. Sebagai gantinya, bisa menggunakan truk engkel atau truk dua ban.
Selain itu, Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta pengangkutan pemudik dengan bus dimaksimalkan. Yaitu, dengan memanfaatkan jalan arteri non-tol. Nanti bus yang ke Semarang atau Solo dari Jakarta dan sekitarnya harus balik lagi ke Jakarta untuk mengangkut penumpang berikutnya. Skemanya, bus menuju Solo dan Semarang melewati jalan tol. Kemudian, kembali ke Jakarta melalui jalan arteri atau non-tol.
Dia juga mengatakan, kondisi jalan arteri sudah relatif lebih baik. Pemetaan Kemenhub sebelumnya, ada penyempitan di tujuh titik jembatan. Saat ini enam sudah ditangani, tinggal satu titik penyempitan. Dengan demikian, jalur pantura bisa dimaksimalkan untuk mengurangi beban di jalan tol.
Budi lantas merespons keluhan masyarakat soal kenaikan harga tiket pada momen mudik. Dia mengatakan, harga tiket adalah pertemuan suatu titik bagi para operator untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Kemenhub selalu memantau penetapan harga tiket angkutan supaya tidak melewati batas atas yang ditetapkan. ’’Baik itu bus, kereta api, maupun pesawat,’’ jelasnya.
Dia menegaskan, semua operator angkutan tidak boleh melanggar harga atas tiket yang dijual. Dia meminta kepada operator untuk kooperatif. Masyarakat juga bisa ikut terlibat dengan memantau ketentuan penetapan harga tiket tersebut. (*)
batampos – Meski menimbulkan kegaduhan, belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mencabut surat edaran larangan buka bersama (bukber) bagi para pejabat dan ASN. Karena hanya surat edaran, aturan tersebut tidak rumit jika hendak dicabut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa larangan bukber untuk para pejabat dan ASN itu bukan keputusan presiden atau sejenisnya. Melainkan surat edaran dari sekretaris kabinet (Seskab). Seskab mengeluarkan surat tersebut atas arahan presiden.
’’Kalau mau dicabut, ya dicabut. Artinya, saya tidak harus tahu juga kan,’’ ujar Mahfud saat menghadiri Tadarus Kebangsaan yang diadakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta kemarin (25/3).
Namun, hingga kemarin, dia belum mendengar rencana pencabutan surat edaran tersebut. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, kalaupun ada rencana tersebut, pencabutan SE cukup sederhana. Tidak sampai dibahas tingkat menteri. ’’Main cabut saja,’’ katanya. Kalaupun tetap dilaksanakan, ya tinggal dijalankan terus.
Dia menceritakan, sebelum surat edaran itu keluar, sejumlah pejabat menyusun agenda bukber. Termasuk dengan dirinya. Mahfud bahkan sudah menyiapkan bukber dalam beberapa sesi. Sampai akhirnya, saat ini dia hanya buka bersama dengan istri.
Pada forum itu, Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj juga menyoroti kebijakan larangan bukber tersebut. Mantan ketua umum PBNU itu menjelaskan, kebijakan tersebut memunculkan kesan pemerintah overintervensi terhadap kehidupan keagamaan. Seharusnya hal itu menjadi kewenangan atau domain pemimpin agama beserta ormas-ormas keagamaan.
’’Fakta pelarangan buka puasa bersama meski sudah ada penjelasan. Kemudian, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain,’’ ungkapnya.
Dia mengungkapkan, overintervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama itu berpotensi menimbulkan kegaduhan. Pada titik tertentu bahkan bisa memicu distrust di kalangan umat beragama.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPR mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang para pejabat dan ASN bukber. Anggota DPR dari Golkar Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Jokowi.
Pandemi Covid-19 yang menjadi alasan larangan bukber sudah tepat. Firman menuturkan, semua pihak hendaknya mencermati kondisi dan mewaspadai ancaman Covid-19 yang bisa saja terjadi lagi. ”Karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi lagi,” ujarnya.
Menurut dia, sikap antisipatif pemerintah sangat positif bagi masyarakat, khususnya para pejabat dan ASN. Sebab, mereka adalah pelayan masyarakat.
Jika dipaksakan, kata Firman, bisa saja muncul lagi Covid-19 atau virus yang lain. ”Kalau itu sampai terjadi, tugas dan pelayanan masyarakat serta keuangan negara akan sangat terganggu,” kata Firman.
Selain itu, lanjut wakil ketua umum Partai Golkar tersebut, kasus banyaknya keluarga pejabat negara yang pamer kekayaan menjadi pelajaran. Apalagi, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, ada transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dengan dua alasan tersebut, kata legislator asal dapil Jateng III itu, Jokowi akhirnya membuat keputusan larangan bukber di lingkungan pejabat dan ASN. ”Ini adalah bentuk tanggung jawab presiden,” tegasnya.
Firman meminta larangan bukber tidak dipolitisasi. Semua pihak harus mendukung kebijakan tersebut. Apalagi, tantangan ekonomi masih cukup berat. ”Kita harus waspada dalam segala hal karena segala kemungkinan bisa saja terjadi,” tandasnya. (*)
batampos-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mewaspadai lonjakan harga berbagai komoditas selama bulan Ramadhan 1444 H, untuk itu Pemprov Kepri memastikan stok sejumlah komoditas tercukupi dan menggelar operasi pasar murah untuk menjamin stabilitas harga bahan pangan pokok.
Gubkepri Ansar Ahmad turun ke pasar pasar untuk mengecek harga harga sembako selama bulan ramadan ini
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri bersama sejumlah OPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan menggelar operasi pasar murah di berbagai tempat selama bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitri. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi harga pangan pokok sekaligus mencegah terjadinya panic buying di masyarakat.
“Jadi skema besarnya memang untuk mengatasi inflasi selama bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri, karena biasanya menjelang hari besar keagamaan nasional itu biasanya terjadi gejolak harga,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Aries Fariandi saat dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu (25/03).
Aries Fariandi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kepri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melihat situasi di sepanjang bulan puasa guna melakukan operasi pasar.
“Khusus di pulau Bintan, itu sepanjang Ramadhan ini ada beberapa operasi pasar yang akan kita lakukan, kita mulai di awal bulan lah karena biasanya daya beli masyarakat meningkat di awal bulan setelah mendapatkan gaji,” ujarnya.
Adapun jadwal pasar murah yang akan digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri adalah 30-31 Maret di Kampung Bugis, 1-2 April di Bintan Center, 8-9 April di Senggarang, dan 17-18 April di Bintan Center. Untuk pasar murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri akan digelar di tanggal 15-16 April di Ruko Ganet Center.
Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang juga akan menggelar pasar murah pada tanggal 4 sampai 6 April di halaman kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Dinas UMKM Koperasi dan Perindag Kabupaten Bintan juga akan menggelar pasar murah di tiga lokasi yaitu Barek Motor Kijang, Pasar Kawal Gunung Kijang, dan Pasar Baru Tanjung Uban selama empat hari pada tanggal 10 sampai 13 April.
Melalui pasar murah, tentu dapat mendukung masyarakat mendapatkan bahan pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, aneka sayur, tepung, telur ayam, dan lainnya.
Aries juga menyebutkan operasi pasar murah tersebut menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog), BUMD, dan sejumlah distributor.
“Kita polanya bekerjasama dengan distributor, jadi kemarin kita sudah melakukan rapat bersama distributor sebelum puasa untuk kita mapping lakukan operasi pasar dan bekerjasama dengan distributor, jadi nanti penjualannya dengan harga distributor,” katanya.
Terakhir, hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri menunjukkan kondisi pasokan dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di bulan puasa sampai menjelang hari raya akan cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tidak perlu panik semua komoditi barang kebutuhan pokok setelah kita mapping bersama dengan kawan-kawan distributor dan pemasok itu InsyaAllah aman, jadi tidak perlu khawatirlah untuk ketersediaan pasokan,” pungkas Aries. (*)
Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo usai menjalani klarifikasi soal LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
batampos – Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menegaskan tidak akan kabur ke luar negeri. Selain itu, dia akan kooperatif menjalani proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan untuk mengklarifikasi harta saya,” kata Rafael dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/3).
Rafael sebelumnya kembali diperiksa KPK pada Jumat (24/3) untuk memberikan klarifikasi soal harta kekayaannya. Pemeriksaan tersebut adalah kedua kalinya Rafael dipanggil lembaga antirasuah tersebut, sebelumnya dia telah diperiksa KPK pada Rabu (1/3) terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Rafael juga menyatakan keberatan soal tudingan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dirinya, seraya menegaskan dirinya selalu melaporkan kepemilikan harta dan sumber pendapatan serta dapat menjelaskan asal usul perolehan harta tersebut.
Dia menyebut, keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU adalah tak berdasar. “Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?” kata Rafael seperti dikutip Antara, Minggu (26/3).
Rafael juga mengaku heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya, pasalnya dia mengaku selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011 dan sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal muasal hartanya baik oleh KPK pada 2016 dan 2021 serta Kejaksaan Agung pada 2012.
Dia juga mengatakan tidak ada penambahan kekayaan sejak 2011 dan penambahan nilai kekayaannya adalah karena peningkatan nilai jual objek pajak. “Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan,” kata dia.
Dia juga mengatakan perolehan harta yang dia miliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak tahun 2002.
“Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program Tax Amnesty tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah” kata Rafael.
Atas dasar itu, dia merasa heran kenapa kepemilikan hartanya baru dipermasalahkan sekarang. Meski demikian, Rafael akan tetap kooperatif dalam proses hukum bersama KPK untuk membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah meningkatkan status kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan. Meski demikian KPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Sedangkan Rafael Alun Trisambodo akhirnya dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Pajak Kemenkeu. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui pemecatan Rafael. Pemecatan tersebut merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu usai menemukan berbagai bukti dalam audit investigasi. Ia menjelaskan temuan bukti yang menyebabkan RAT dipecat berasal dari tiga tim audit investigasi yakni tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, serta tim investigasi dugaan fraud.
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delapan jam terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo merasa keberatan jika dirinya harus disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael pun mengklaim, tak menggunakan jasa konsultan dalam mengelola aset kekayaan.
“Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?” kata Rafael kepada wartawan, Minggu (26/3).
Rafael pun memastikan, kabar yang mengatakan dirinya akan kabur ke luar negeri tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyelidik KPK, pada Jumat (24/3).
“Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan inspektorat jendral kemenkeu untuk mengklarifikasi harta saya,” tegas Rafael. Terkait asal usul harta kekayaannya yang saat ini tengah dalam pemeriksaan KPK, kata Rafael, dirinya tak habis pikir.
Pasalnya, ia selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011. Rafael pun mengaku sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal usul hartanya oleh KPK pada 2016 dan 2021, serta Kejaksaan Agung pada 2012. Rafael menyatakan, sejak 2011 tidak pernah ada penambahan aset tetap sehingga penambahan nilai semua karena peningkatan nilai jual objek pajak.
“Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan. Selain itu pada tahun 2016 dan 2021 sudah klarifikasi oleh KPK, serta tahun 2012 telah diklarifikasi di Kejaksaan Agung,” tegas Rafael.
Lagipula, kata Rafael, terkait perolehan harta yang dimiliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak 2002. Selain itu, terkait adanya penambahan harta juga telah dilaporkan rutin dalam SPT pada saat harta tersebut diperoleh.
“Perolehan aset tetap saya sejak tahun 1992 hingga tahun 2009, seluruhnya secara rutin tertib telah saya laporkan dalam SPT-OP sejak tahun 2002 hingga saat ini dan LHKPN sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program TA (Tax Amnesty) tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah” pungkasnya. (*)
batampos– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni mengatakan, Pemprov Kepri Ta 2023 sudah memplot anggaran Rp73,9 miliar untuk kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Bintan. Menurutnya, ini adalah upaya percepatan pembangunan daerah yang diberikan Pemprov Kepri.
“Anggaran kegiatan fisik dan non fisik yang dialokasi dalam APBD Kepri TA 2023 tentunya menyebar untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri,” ujar Misni, Jumat (24/3) di Tanjungpinang.
Mantan Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, untuk tahun ini, Kabupaten Bintan mendapatkan alokasi Rp73,9 miliar. Anggaran ini, diperuntukan bagi kegiatan fisik dan non fisik.
Misni
“Tujuan dari pembangunan yang dilakukan, tentu untuk mempercepat pembangunan daerah, peningatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Disebutkannya, untuk tahun ini, beberapa pekerjaan fisik yang dilakukan di Kabupaten Bintan adalah pembangunan bangunan pengendalian banjir Kampung Pisang dan Kuala Lumpur. Kemudian, ada lanjutan pembangunan Jalan di Pulau Tambelan.
“Selain itu ada rekontruksi Jembatan dan box culvert pasca banjir di ruas Jalan Km. 18-20 Gesek. Lanjutan penataan kawasan Desa Wisata Sei Enam Kijang,” jelasnya lebih lanjut.
Selanjutnya, untuk bidang pendidikan ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SLBN Kijang, dan penambahan RKB SMAN 1 Bintan Pesisir. Sedangkan untuk kegiatan non fisik antara lain, pembagian sembako, pelatihan untuk PATBM, Festival Sastra Internasional Gunung Bintan, Festival Kompang.
Dikatakannya juga, untuk belanja hibah diperuntukan bagi pelaku UMKM, Yayasan Bahtera Insani, insentif RT, RW dan Posyandu. Sementara untuk hibah barang, seperti pengadaan mesin ice maker tube, hibah peralatan usaha kepada Koperasi Citra Bintan Maju, hibah motor operasional SDM Pendamping PKH, Pengadaan Kawat Bubu.
“Ini kegiatan-kegiatan skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri untuk Kabupaten Bintan. Baik itu fisik maupun non fisik,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho menyoroti timpangnya anggaran pembangunan antar daerah pada tahun 2023 ini. Menurutnya, diatas kertas nilai APBD Kepri TA 2023 memang terjadi peningkatan. Namun porsi pembangunan sangat tidak proporsional.
Politisi PDI perjuangan tersebut menjelaskan, anggaran yang akan untuk pembangunan tersebut disparitasnya sangat kentara. Misalnya, Batam yang memiliki separuh populasi penduduk Provinsi Kepri. Mendapatkan alokasi yang nilainya kurang ideal.
“Banyak tanggungjawab Pemprov Kepri di Kota Batam yang belum tuntas. Seperti pembangunan jalan yang mangrak, namun porsinya hanya 1/4 dari jatah untuk Kota Tanjungpinang,” jelasnya.
Ditegaskannya, pihaknya sebenarnya mendorong Pemprov Kepri menuntaskan pekerjaan jalan Provinsi di Batam, yakni Simpang BNI dan Simpang Franky. Namun tidak direspon respon dengan baik. Padahal ribuan kenderaan melintas di jalan tersebut. Dan kebutuhan untuk menyelesaikan ini, adalah sekitar Rp38 miliar.
Pria yang juga sebagai Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepri tersebut menyebutkan, dalam rancangan anggaran Pemprov Kepri di tahun 2023 nanti, Batam akan mendapatkan bagian Rp26,4 miliar. Tanjungpinang diplot anggaran Rp91,4 miliar. Bintan sebesar Rp13,1 miliar
Selanjutnya, Karimun mendapatkan bagian Rp27,4 miliar. Kemudian Lingga sebesar Rp14,9 miliar. Berikutnya Natuna berjumlah Rp9,5 miliar. “Sedangkan Anambas mendapatkan porsi Rp2 miliar. Sorotan ini, harus menjadi evaluasi bagi Pemprov Kepri,” tutupnya. (*)
Anggi Tio Pratama dan Reni Octaviani di Ayam Geprek Mania, Komplek Nagoya Garden Blok G No. 6, Kampung Seraya, Batam. F Suprizal Tanjung
Habiskan 50 Ekor Ayam dan 20 Kg Kulit Sehari
MAKAN dimanapun rasanya kurang puas bila tidak ada daging ayam. Kali ini makanan lezat nan mengundang selera dan memuaskan adalah ayam geprek di Ayam Geprek Mania di Komplek Nagoya Garden Blok G No. 6, Kampung Seraya, Batam. Atau depan The K Hotel dekat RS Harapan Bunda.
Harganya murah saja. Rp 16 ribu ukuran sedang, Rp 18 ribu ukuran jumbo. Ayam dijual dengan menu: Original, Sambal Pedas Manis, Sambal Limau, Sambal Kecap, Sambal Teri, dan Sambal Keju. Satu kotak plastik kulit ayam Rp 10 ribu. Karena lezat dan harganya relatif murah, pelanggannya banyak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini buka mulai pukul 06.00-22.00 WIB.
”Dengan harga segitu. Pelanggan sudah mendapat nasi satu porsi, sayur selada dan aneka rasa saos,” sebut Pemilik Ayam Geprek Mania, Anggi Tio Pratama (28), di Seraya, Senin (20/3/2023).
Lelaki kelahiran 12 Desember 1994 ini menambahkan, walau masih baru. Pelanggannya relatif banyak. Bisa dikatakan, ayam dan kulit yang diolah habis terjual setiap hari. Karena makin maju. Dia membuka dua cabang/ lapak baru yaitu di sekitar Pasar Toss 3000 Lubukbaja dan dikelola ayahnya Bambang (46), dengan sewa Rp 1,5 juta per bulan. Lapak Seipanas Rp 1 juta per bulan. Sedangkan di pusat usaha, lantai satu di ruko di Seraya Rp 8 juta per bulan. Rata-rata, lapak tadi meraih omset Rp 1 juta per hari. Sedangkan di ruko rata-rata mendapat omset Rp x per hari.
Anak pertama dari tiga bersaudara ini mengisahkan umur 18 tahun merantau dari Lampung ke Bangka Belitung bekerja menambang timah tahun 2010-2013. Tahun 2016 awal pergi ke Batam. Tahun 2016 buka usaha ayam goreng di Piayu Pintu 3 Mukakuning. Tahun 2016 menjadi wartawan selama 3 bulan di Batam. Lalu kerja di Johor, Malaysia tahun 2017 sampai 2021. Di Johor bekerja di kebun, kilang, dan juru masak mie ramen di satu restoran. 2020 saat Pandemi Covid-19, bertemu dan menikah dengan Reni Octaviani. Anggi dan Reni pulang ke Batam tahun 2021 dan April 2021 dan buka usaha Ayam Geprek Mania di Seraya. Usaha semakin ramai dengan kehadiran puterinya, Vania Putri Ramadhani (2). Walau pendidikan SMK-nya tidak tamat, dia tak berkecil hati. Selalu belajar hal-hal baru.
Dilanjutkan Anggi, kebutuhan ayam geprek dan kulit ayam cukup banyak. Satu hari dia membeli 20 kg kulit ayam dan 50 ekor ayam. Kulit dan ayam tadi dijual di ruko, di lapak Lubukbaja dan Seipanas. Ayam dan kulit tadi diolah oleh empat karyawannya di ruko, setelah masak lalu dibawa dengan motor ke dua lapak tadi. (*)
MEMBANTU orang lain, terutama kaum duafa adalah salah satu kewajiban yang diajarkan dalam Islam. Bagi muslimin dan muslimat, Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) sudah tidak asing lagi. Apalagi zakat termasuk salah satu kewajiban yang ada dalam Rukun Islam ke-3. Bantuan berbentuk ZIS tersebut, bisa dibayar kepada lembaga zakat resmi yang telah diakui pemerintah, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Batam.
Tim LAZ Batam yang diketuai Syarifuddin ST MEI ini termasuk orang yang gigih dan ulet berjuang untuk umat. Mereka terus melakukan sosialisasi. Lalu membuat banyak program untuk membantu kaum duafa dan orang berhak. Ini membuat kepercayaan masyarakat Batam terhadap LAZ Batam terus meningkat. Hasilnya cukup menggembirakan. Ini bisa dilihat dari terkumpulnya dana ZIS sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 3,1 miliar per tahun. Jumlah yang tidak sedikit. Dana bisa dikumpulkan lebih banyak jika tidak datang Pandemi Covid-19.
Lantas, bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau membayar ZIS di LAZ Batam? Selanjutnya, kemana saja dana ZIS tadi disalurkan? Ketua LAZ Batam, Syarifuddin ST MEI membagikan ”perjuangannya” membantu umat dari ZIS kepada redaktur Batam Pos, Suprizal Tanjung, Kamis (16/3/2023).
Ini sangat penting. Sebab ada sebagian masyarakat belum begitu mengenal apa itu LAZ Batam. Masyarakat perlu tahu bagaimana sejarah LAZ ini bisa eksis seperti sekarang. Dulu namanya, LAZ Masjid Raya Batam (MRB). Dibentuk akhir 2004 dan berkantor di MRB. MRB kini masjidnya berubah nama menjadi Masjid Agung Batam. Awal tahun 2019, kita harus hijrah, pindah, karena saat itu MRB sudah diserahkan kepemilikannya dari Badan Otorita Batam (BOB) ke Pemko Batam. Kita pun pindah ke komplek Ruko Alexandria, Batam Centre. Di akta perubahan, namanya pun berubah dari LAZ MRB menjadi LAZ Batam. Kita adalah LAZ resmi milik swasta yang yang mendapat izin operasional dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri. Tugas kita adalah membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat.
LAZ Batam cukup berhasil mengumpulkan ZIZ. Ada penilaian dan evaluasi untuk hal ini?
Sebagai lembaga zakat resmi yang diakui pemerintah, apapun yang kita lakukan dilaporkan dan dinilai. Laporan keuangan kita, setiap tahun diaudit Kantor Akuntan Publik (KUP). Tahun 2020 kita mendapat penilaian Opini Wajar.
Tahun 2021 kita mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Kemudian, untuk kinerja tahun 2022 sedang dalam proses penyusunan laporan audit.
Opini audit adalah hasil terjemahan laporan keuangan agar bisa dipahami banyak orang secara ringkas tanpa membacanya secara langsung. Pengertian opini audit menurut ISA yaitu kesimpulan yang ditarik atas hasil laporan keuangan dengan rangkaian bukti pendukung dan evaluasi.
Sedangkan pengertian opini audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yakni opini dikeluarkan seorang auditor setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan berstandar akuntansi.
Berdasarkan berbagai pengertian opini audit di atas, disimpulkan bahwa opini audit adalah hasil interpretasi auditor atas penilaian laporan keuangan suatu perusahaan dengan standar ilmu akuntansi. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengajuan izin usaha sampai penawaran saham.
Terkait kinerja. Berapa pendapatan LAZ Batam setiap tahunnya?
Pertanyaan ini sangat ditunggu dan perlu diinformasikan secara luas kepada masyarakat, terlebih para muzaki (pembayar ZIS, red). Pendapatan saat LAZ MRB adalah Rp 5 miliar per tahun atau sekitar Rp 416 per bulan.
Awalnya memang banyak. Namun sempat berkurang. Terutama saat masuk ke Pandemi Covid-19 tahun 2019 lalu. Tahun 2019, saat kita pindah ke Ruko Alexandria, pendapatan kita turun sampai 50 persen, sekitar Rp 2,5 miliar per tahun. Atau sekitar Rp 208 juta per bulan. Turun sangat jauh. Dari Rp 5 miliar menjadi Rp 2,5 miliar per tahun. Ketika itu, berbagai sektor ekonomi terganggu. Banyak ruko, restoran, apartemen, hotel dan berbagai tempat usaha lainnya tutup, bankrut. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kondisi masyarakat memang sedang sulit. Jadi wajar pemasukkan ZIS berkurang.
Tidak ada perubahan?
Ada. Tahun 2020 mulai meningkat lebih dari Rp 208 juta per bulan. Tahun 2021 pendapatan kita mencapai Rp 3,1 miliar per tahun. Sudah semakin baik karena Pandemi Covid-19 semakin mereda. Masuk tahun 2022, kondisi ekonomi masyarakat mulai bangkit. Namun belum berpengaruh besar terpada pendapatan LAZ Batam. Ini tidak terlepas dari dengan menurunnya kasus Covid-19 serta angka cakupan vaksinasi lengkap 2 dosis sudah lebih dari 70 persen, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka.
Sudah agak stabil?
Belum. Masuk tahun 2022 pendapatan kita turun lagi sedikit. Ternyata Covid-19 ini belum selesai betul. Keadaan belum recovery (pulih, baik, red) secara utuh dan maksimal. Tapi bagaimanapun, kita tetap bersyukur. Dalam keadaan Covid-19, para muzaki tetap patuh membayar zakat ZIS.
Muzaki nampaknya dekat, akrab dan percaya dengan LAZ Batam.
Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras, keuletan, kerja sama tim kita di LAZ Batam dan tentunya berkat doa orang banyak dan keridhaan Allah SWT juga.
Upaya agar ZIS itu bisa maksimal masuk ke LAZ Batam?
Kita harus bekerja keras. Jemput bola. Banyak melakukan sosialisasi keberadaan LAZ Batam kepada masyarakat, kepada muzaki. Datang ke berbagi perusahaan. Melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan, menyebarkan brosur, atau langsung berdialog dengan masyarakat. Sebagai lembaga LAZ swasta resmi tidak ada kata lain, semua personel di LAZ Batam harus bekerja di atas rata-rata. Lebih keras. Kita berbeda dengan lembaga zakat milik pemerintah. Lembaga zakat pemerintah mendapat dukungan langsung dari pemerintah.
Maksudnya?
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam bisa langsung mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyalurkan zakat di Baznas Batam. Sementara kita, LAZ Batam tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan PNS agar menyalurkan zakat di tempat kita (LAZ Batam, red).
Kan para muzaki secara tradisional dan sejarah cukup banyak membayar ZIS di LAZ Batam?
Betul. Jumlah muzaki kita sekitar 1.000-an orang. Jumlah orangnya memang tidak sedikit. Namun apakah banyak juga dana ZIS yang kita terima? Belum bentu. Karena setiap muzaki mempunyai kemampuan dan batas maksimal untuk membayar ZIS-nya. Keadaan muzaki tidak selalu dalam kondisi sehat, ekonomi lancarnya. Ada saatnya mereka sakit, atau ekonominya terganggu. Lalu satu solusi untuk meningkatkan dana pemasukan LAZ apa? Jujur saja. Kita sangat berharap agar Wali Kota Batam, Pak HM Rudi mengeluarkan satu kebijakan agar PNS di Pemko Batam boleh membayar ZIS di LAZ resmi. Salah satunya LAZ Batam. Kan hasil dari pengumpulan dana ZIS ini tetap kembali kepada masyarakat Batam yang berhak untuk menerimanya sesuai tuntunan agama yaitu: fakir (sangat miskin), miskin, amil (pengumpul zakat), mualaf, gharim (penerima zakat), riqab (budak), fisabilillah dan ibnu sabil (musafir). Jadi apa yang kami lakukan ini adalah membantu Pemko Batam dalam hal mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai program yang telah disusun.
Kenapa harus PNS Pemko Batam?
Seperti tadi. Kalau mengandalkan pemasukan dari 1.000-an muzaki, masih belum cukup. Kita masih membutuhkan sumber dana lain dari para muzaki. Dari PNS Pemko Batam. Perekonomian PNS relatif stabil. Gajinya jelas tiap bulan. Alokasi dana ZIS mereka pun sudah pasti bisa diperhitungkan jauh sebelum gaji diterima. Beda dengan masyarakat biasa yang kondisi ekonominya berubah-ubah.
Tadi ada kata penyaluran ZIS. Kemana saja?
Dana ZIS yang kita kumpulkan itu disalurkan. Dan dalam penyalurannya, kita memiliki program dalam satu tahun. 1. Program Peduli Pendidikan. Dana zakat itu disalur untuk biaya sekolah anak-anak kurang mampu di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Sekolah Menengat Atas (SMA) sederajat, mahaiswa di tingkat Perguruan Tinggi (PT). Dana disalurkna baik itu untuk uang masuk sekolah dan kuliah, atau biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (SPP) selama menempuh pendidikan.
Kemudian 2. Program peduli ekonomi. Program ini terbagi dalam dua bentuk bantuan. Yaitu: A. Bantuan Ekonomi Konsumsif untuk para jompo dan orang cacat. Mereka yang mendapat dana ini adalah orang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.
Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disini, para penerima bantuan adalah orang yang tidak punya pekerjaan tapi masih kuat, sehat untuk bekerja. Mau berwirausaha tapi tidak punya modal. Mereka hidup dalam taraf kemiskinan. Makanya kita bantu. Modal kerja, modal usaha. Jadi mereka punya lapangan kerja dan akirnya mempunyai sumber pendapatan, ada sumber pemasukan.
Program Peduli Kesehatan. Orang sedang sakit tidak punya uang untuk berobat akan mendapat bantuan dari program ini. Kan ada proram Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPBJS) milik pemerintah? Ya. Tapi tidak semua orang bisa masuk dan membayar BPJS. Masyarakat bisa mengajukan permohonan bantuan. Tentu melalui asesmen (assessment, upaya mendapatkan data/ informasi, red) dan kajian. Apakah mereka layak mendapat bantuan atau tidak? Bantuan ini ada dalam bentuk bantuan berobat ke Rumah Sakit (RS) atau berobat ke tempat alternatif. Mau berobat herbal juga boleh. Itu semua kembali kepada mustahik (penerima zakat, red). Selama itu tidak melanggar syariah Islam, kaidah kaidah agama, ya kita bantu.
Lanjut ke-4. Program Peduli Akidah dan Dakwah. Akidah mualaf akan dikuatkan. Ada bimbingan mualaf. Di Batuaji kita ada Rumah Belajar Mualaf (RBM). Juga ada kajian kajian yang kita munculkan di majelis-majelis. Orang yang telah mengucapkan syahadat tidak kita lepaskan begitu saja. Mereka kita bina iman, akhlak dan juga ekonominya.
Khusus kegiatan dakwahya. Kita juga punya dai-dai yang ditugaskan untuk berdakwah di pulau-pulau. Tiap bulan kita berikan insentif kepada mereka dari dana zakat. Ustas, dan dai-dai di pulau itu tentu memerlukan biaya hidup, uang transpor dan lainnya. Dari mana mereka dapat. Ya ZIS yang kita kumpulkan dari umat Islam.
Program Layanan Amada Sosial. Kita memiliki mobil jenazah dan mobil Ambulance. Bisa dipakai keluarga yang sedang berduka. Untuk semua orang. Ini masalah sosial dan kemanusiaan. Orang non muslim bisa pakai mobil ini. Kita juga punya armada laut yang khusus melayani pengobatan masyarakat hinterland. Armada laut kesehatan ini kita namai Marine Ambulance. Karena harganya relatif mahal, Rp 1 miliar, saat ini baru ada satu kapal. Marine Ambulance ini adalah layanan mobilitas. Kita didampingi petugas kesehatan untuk mengobati masayarakat di pulau-pulau atau daerah pesisir dan kemudian diantar ke RS rujukan. Ini adalah program reguler sepanjang tahun.
Program Spesial Ramadan. Saat ramadan tiba kita sediakan berbagai program spesial di antaranya: – Buka puasa bersama satu keluarga. Kita ajak donatur, masyarakat menyumbang Rp 150 ribu untuk makanan berbuka bagi satu keluarga kaum duafa. Makanan untuk satu keluarga, atau untuk sekitar lima orang. Makan tadi kita antar langsung ke rumah kaum duafa. – Program Pengadaan Sajadah. Sajadah tadi kita berikan untuk masjid surau musala dan di pinggiran hinterland, pulau-pulau. Masih banyak masjid di pulau tidak punya sajadah yang layak dan memadai. – Pengadaan Paket Sembako, diberikan kepada sauadara/i untuk membantu memenuhi kebutuan pokoknya selama Ramadan. – Baju Lebaran untuk Anak-anak yatim. Baju baru bukan bekas. Silakan masyarakat bersedekah pada program ini. Dari dana itu nanti kita akan belikan baju baru untuk anak yatim piatu sehingga mereka bisa bahagia menyambut kedatangan hari raya Idul fitri dengan pakaian baru. – Zakat Fitrah. Salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah bayar zakat fitrah yang tujuannya sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita selama Ramadan. LAZ Batam tahun ini telah membuka 18 konter penerimaan zakat mal dan fitrah di pusat pusat keramaiaan. Di antaranya di berbagai mal, Rumah Sakit (RS) dan fasilitas umum lainnya.
Banyak?
Ya. Ada satu lagi yang perlu diingatkan kepada semua umat Islam. Kita ada program Sedekah Gedung Amil. Sejak LAZ Batam pindah dari MRB ke komplek Alexandria Blok B8 No. 61 awal tahun 2019, kami harus membayar cicilan kantor sebesar Rp 20,8 juta tiap bulannya. Sampai saat ini kami masih terutang sebanyak 25 kali cicilan lagi atau sekitar Rp 520 juta lagi. Semoga para dermawan berkenan membantu kami melunasi ruko ini. Ruko ini aset LAZ Batam.
Ada himbauan?
Untuk umat Islam. Mari bersihkan harta kita. Sebab, dalam harga itu ada hak orang lain. Berikan rezeki kita kepada orang yang berhak. Tidak semua diberikan. Hanya 2,5 persen saja dari penghasilan atau harta yang kita miliki. Tunaikan zakatnnya melalui LAZ resmi di Batam, salah satunya LAZ Batam. Sehingga dana zakat itu bisa didistribusikan secara baik dan merata. Jadi tidak langsung kepada mustahik-nya.
Kenapa sebaiknya diberikan kepada LAZ resmi?
Idola dan panutan kita di dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dengan mengutus sahabat yaitu Muadz Bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan perintah atas kewajiban zakat orang orang kaya di Yaman lalu dibagikan kepada orang orang miskin di sana. Inilah tutunan agama yang diajarkan Nabi kita, bahwa zakat harus ditunaikan melalui amil zakat di LAZ. Ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah At Taubah ayat: 103. ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”. Ayat tersebut adalah SK bagi para amil zakat di LAZ resmi yang telah mendapatkan pengakuan serta izin dari pemerintah. Wallahu a’lam bish Shawabi. (***)
Biografi
Nama : Syarifuddin ST MEI
Lahir : Wajo, 12 Mei 1978
Saudara : Anak ke-2 dari 4 bersaudara
Keluarga
Isteri : Sunarni, A. Md
Anak : Muh. Rizky Alfathi Dhiyaul Haq
(Siswa SMA Islam International Daarul Qur’an – Tangerang)
Pendidikan
SDN 001 Rumpia, Majauleng, Wajo (Sulsel).
SMPN 001 Rumpia, Majauleng, Wajo (Sulsel).
SMK Kartika Bakti Paldam VII Wirabuana (TNI AD), Makassar (Sulsel)
SI Fakultas Teknik UMI, Makassar.
S1Fakultas Teknik, Unaya, Aceh.
S2 Islamic and Economic Finance (IEF) Trisakti University, Jakarta.
Organisasi
Mantan Ketua Ikatan Dai Muda Kota Batam. Sampai 2014.
