batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu tak habis pikir bisa dijerat oleh KPK.

Rafael menyatakan, selama ini selalu patuh dengan perintah KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak dirinya masuk kategori wajib lapor, pada 2011. Ia mengaku, kerap melaporkan hartanya ke KPK setiap tahun.

“Saya dapat mengklarifikasi bahwa saya selalu tertib melaporkan SPT-OP dan LHKPN, tidak pernah menyembunyikan harta, dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap,” kata Rafael kepada wartawan, Jumat (31/3).

Rafael menyatakan, selalu tertib dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi sejak 2002, dan seluruh aset tetap dalam LHKPN. Ia pun mengaku, kerap menaikkan nilai aset yang dimiliki saat menyampaikan LHKPN.

Menurutnya, aset yang dilaporkan sejak 2012 hingga 2022, tak jauh berbeda. Namun memang terjadi perubahan nilai, karena menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP)

“Hal ini terlihat dari nilai aset tetap dalam LHKPN yang tinggi karena mencantumkan nilai NJOP, walaupun sebenarnya nilai pasar bisa lebih rendah dari NJOP. Saya selalu membuat catatan sesuai dokumen hukum dan siap menjelaskan asal usul setiap aset jika dibutuhkan,” tegas Rafael.

Selain itu, Rafael juga mengaku kerap mengikuti program tax amnesty pada 2016 dan Program Pengampunan Pajak (PPS) pada 2022. Hal ini tentunya sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak.

“Saya ingin menegaskan juga bahwa saya tidak pernah dibantu oleh konsultan pajak mana pun dan selalu membuat SPT sendiri,” ucap Rafael.

Sementara itu, tim penasihat hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih menyebut kliennya sebetulnya merupakan aset bagi negara. Karena, Rafael kerap mendapatkan penghargaan atas kinerjanya di DJP Kemenkeu.

“RA (Rafael Alun) termasuk dalam nominasi Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kakanwil Sumut) karena kinerja dan prestasi yang baik. RA juga tidak mengetahui di mana kesalahannya sehingga dianggap melanggar Pasal 12B (UU Tipikor) tentang gratifikasi,” ungkap Junaedi.

Junaedi menyatakan, Rafael secara sukarela melaporkan harta kekayaannya. Karena tidak memiliki niat jahat untuk kepentingan apapun.

“RA secara sukarela melaporkan apa adanya karena tidak memiliki niat menyembunyikan harta. RA juga bisa menjelaskan asal usul perolehan setiap aset tetap, termasuk berasal dari warisan orang tuanya. Orang tua RA juga melaporkan SPT secara tertib,” ujar Junaedi.

Junaedi mengungkapkan, kenaikan harta Rafael pada 2022 yang mencapai Rp 56 miliar, bukan karena memiliki aset tambahan. Melainkan aset yang dimiliki terdapat kenaikan harga sesuai dengan NJOP yang ditetapkan pemerintah.

“Terkait kenaikan nilai aset tetap, RA bahwa itu terjadi karena kenaikan nilai NJOP, bukan karena ada penambahan aset. RA berharap bahwa semua informasi yang disampaikan dapat mengklarifikasi bahwa dirinya selalu tertib melaporkan SPT-OP dan LHKPN, tidak pernah menyembunyikan harta, dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap,” tegas Junaedi.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri secara resmi membenarkan pihaknya menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Peningkatan status penyidikan ini dilakukan setelah KPK, melakukan penyelidikan terkait harta janggal Rafael Alun.

“Benar sebagai tindak lanjut komitmen KPK dalam penuntasan setiap kasus, saat ini berdasarkan kecukupan alat bukti KPK telah meningkatkan pada proses penyidikan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011-2023,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menduga, Rafael Alun menerima gratifikasi berupa uang dalam rentang waktu 12 tahun, sejak 2011 sampai dengan 2023. Namun, Ali tak menyebutkan nominal uang yang diduga telah diterima Rafael Alun.

“Bentuknya uang. Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan,” ucap Ali.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah Rafael Alun Trisambodo ke luar negeri.

“Kami akan cek kembali, karena kan proses seperti dalam penyidikan itu ketika ada kebutuhan untuk mencegah pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ya pasti kemudian kami lakukan,” pungkas Ali. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dewan Juri Manhattan mendakwa Donald Trump atas penyelidikan uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniel. Kasus ini menjadikannya sebagai mantan presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang menghadapi tuntutan pidana bahkan ketika dia kembali mencalonkan diri untuk Gedung Putih.

Tuduhan spesifik belum diketahui, karena surat dakwaan masih dirahasiakan. CNN pada Kamis )30/3/2023) waktu setempat melaporkan Trump menghadapi lebih dari 30 tuduhan terkait penipuan bisnis.

Trump dengan tegas menyebutkan, dia “sama sekali tidak bersalah” dan mengindikasikan dia tidak akan keluar dari pemilihan presiden 2024.

BACA JUGA:
Demokrat dan Republik Sebut Donald Trump Bisa Membahayakan Demokrasi

Bahkan, dia menuduh Bragg, seorang Demokrat, mencoba merusak peluangnya untuk memenangkan pemilihan kembali melawan Presiden Demokrat Joe Biden. Demikian dilansir dari Reuters, Jumat (31/3/2023).

Kantor Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, seorang pejabat terpilih dari partai Demokrat, mengatakan telah menuntut laporan Trump untuk aksi “tuduhan atas dakwaan Mahkamah Agung, yang masih disegel”.

Trump, yang dengan tegas membantah tuduhan tentang penyuapan itu, dalam sebuah pernyataan menyebutkan, dakwaan Grand Jury New York itu sebagai penganiayaan politik dan campur tangan pemilu pada tingkat tertinggi dalam sejarah.

Sejumlah laporan media AS mengatakan Trump kemungkinan akan menghadap ke kantor kejaksaan awal pekan depan.

Dakwaan terhadap Trump muncul setelah otoritas negara bagian New York menyelidiki tuduhan bahwa pihak Trump membayar sekitar 130.000 dolar AS, sebelum pemilihan presiden pada November 2016, kepada seorang bintang film porno yang dikenal dengan nama Stormy Daniels, yang mengklaim punya hubungan perselingkuhan dengan Trump.

Kevin McCarthy, ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik, dan anggota senior partai lainnya juga mengecam penyelidikan tersebut.

Trump telah terlibat dalam serentetan penyelidikan sejak dia meninggalkan jabatan presiden. Diantaranya kasus pemindahan dokumen rahasia yang tidak sepatutnya ke kediamannya di Mar-a-Lago di Florida, serta perannya dalam serangan terhadap Kongres AS oleh massa pendukungnya pada 6 Januari 2021.

Setelah pemilu 2020, Trump menantang hasil pemilu dengan klaim penipuan yang meluas dan mendesak para pendukungnya untuk mengambil tindakan terhadap pengesahan kemenangan Biden.

Organisasi Trump, sebuah bisnis keluarga mantan presiden AS itu, didenda 1,6 juta dolar AS (sekitar Rp23,93 miliar) pada awal tahun ini karena penipuan pajak dan kejahatan lainnya, meskipun Trump sendiri tidak dimintai pertanggungjawaban.

Trump adalah presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Pada hari-hari terakhir masa jabatannya sebagai presiden, Trump menjadi orang pertama yang menghadapi pemakzulan kedua.

Pemakzulan pertama terhadap Trump terjadi pada Desember 2019, ketika DPR AS menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan jabatannya dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki Biden dalam upaya meningkatkan peluangnya sendiri untuk terpilih kembali. Dia dibebaskan dari pemakzulan dalam sebuah pemungutan suara di Senat AS dua bulan kemudian.

Tak lama setelah serangan di Gedung Capitol pada Januari 2021, DPR AS kembali memakzulkan Trump atas perannya dalam insiden mematikan itu. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan motor. Tujuannya untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas. Sebagai gantinya masyarakat yang berencana mudik menggunakan motor, memanfaatkan layanan mudik gratis bagi pemotor.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai menyampaikan kuliah umum di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh kemarin (30/3). Dia mengatakan animo masyarakat untuk mudik tahun ini diperkirakan meningkat cukup drastis. Sebab sudah tidak diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). ’’Walaupun sekarang Covid-19 belum habis betul, tetapi sudah lebih (baik),’’ katanya.

Dia mengatakan pemerintah atau kepolisian sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk kelancaran mudik tahun ini. Diantaranya adalah mengurangi angka pemudik yang menggunakan motor. Pasalnya angka kecelakaan pengguna motor masih cukup tinggi.

Untuk itu Ma’ruf meminta masyarakat yang ingin mudik menggunakan motor, memanfaatkan layanan mudik gratis. Dia juga berharap layanan mudik gratis untuk pengguna motor tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saja. Tetapi juga oleh pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan lainnya. ’’Supaya mereka tidak mudik pakai motor,’’ jelasnya.

Meskipun begitu Ma’ruf mengatakan pemudik dengan motor masih tetap ada. Untuk itu bagi pemudik yang tetap menggunakan motor, dia berpesan supaya hati-hati selama dalam perjalanan. Kondisi fisik dan kendaraan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk antisipasi kemacetan saat mudik 2023. Tetapi dia membenarkan bahwa animo masyarakat untuk mudik tahun ini begitu tinggi. Sehingga antisipasi yang disiapkan pemerintah, belum tentu bisa efektif mengurai kemacetan. ’’Saya percaya pemerintah bisa mengurangi kemacetan. Tetapi dampaknya tidak signifikan,’’ tuturnya.

Lina juga menyoroti kebijakan perubahan cuti bersama yang diumumkan pemerintah beberapa hari lalu. Dia mengatakan di masa pandemi lalu, pemerintah juga sempat mengubah tanggal cuti bersama. Dia berharap ke depan pemerintah tidak lagi merevisi cuti bersama. Sebab dampaknya bagi sebagian orang cukup besar.

Dia mencontohkan bagi pelaku usaha atau industri, pergeseran libur satu hari bisa berdampak pada pengaturan operasional. Begitupun dengan para pekerja yang memiliki jam kerja ketat. Tidak bisa seketika langsung mengubah jadwal liburnya. (*)

Reporter: JP Group