batampos – Aktivitas reklamasi atau penimbunan di kawasan pesisir Tanjung Ayun Sakti, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), disorot karena berpotensi merusak ekosistem mangrove dan mengancam keberlangsungan biota pesisir.

Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian area pesisir telah ditimbun material tanah dan batu. Di lokasi tersebut juga tampak pembangunan struktur penahan berupa susunan batu dan cor beton di bibir laut.

Perubahan kontur pantai terlihat cukup signifikan. Garis pantai mulai maju ke arah laut, sementara kawasan mangrove masih berdiri tidak jauh dari area penimbunan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Aktivis lingkungan Tanjungpinang, Kherjuli, menyoroti aktivitas reklamasi tersebut. Ia menduga penimbunan dilakukan tanpa izin yang sah oleh pemilik lahan.

“Pemanfaatan ruang laut dan reklamasi pantai tidak bisa dilakukan secara serampangan. Semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan,” kata Kherjuli, Senin (26/1).

Menurutnya, setiap kegiatan reklamasi wajib mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Tanpa dokumen tersebut, aktivitas penimbunan dinilai ilegal.

Ia menegaskan, reklamasi yang dilakukan tanpa kajian dan izin dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari kekeruhan air laut, hilangnya biota pesisir, meningkatnya risiko banjir, hingga rusaknya ekosistem mangrove.

“Seharusnya ini ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Satpol PP, karena dampaknya langsung terhadap ekosistem laut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Sudrajat, mengaku belum mengetahui secara pasti apakah reklamasi di kawasan Tanjung Ayun Sakti telah mengantongi PKKPRL atau belum.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan membentuk daratan baru di kawasan pesisir wajib memiliki izin PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Kalau penimbunan di dekat laut untuk membuat daratan baru, izinnya langsung dari kementerian,” kata Said.

DKP Kepri, lanjutnya, hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut, bukan menerbitkan izin reklamasi.

Terpisah, Lurah Tanjung Ayun Sakti, Muhammad Rizky, memastikan aktivitas penimbunan di kawasan bakau tersebut belum mengantongi izin. Pihak kelurahan telah menegur pelaksana kegiatan dan menyurati Satpol PP Kota Tanjungpinang.

“Kemarin informasinya Satpol PP melalui PPNS sudah turun ke lokasi,” ujar Rizky.

Ia mengungkapkan, aktivitas penimbunan itu telah berlangsung sejak tahun lalu. Pihak kelurahan sebelumnya juga telah meminta pemilik pekerjaan untuk segera mengurus perizinan yang diperlukan.

“Jadi diduga kuat memang belum memiliki izin,” pungkasnya. (*)

Artikel Aktivis Lingkungan Soroti Reklamasi Pesisir Tanjung Ayun Sakti, Diduga Ilegal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Suasana pagi di halaman SD Negeri 001 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, mendadak berbeda pada Senin (26/1). Ketika barisan siswa tengah bersiap mengikuti upacara bendera, sekelompok polisi berseragam lengkap dari Polsek Siantan melangkah masuk ke area sekolah.

Kehadiran aparat berseragam cokelat itu sontak menyedot perhatian para pelajar. Sebagian tampak terkejut, bahkan ada yang terlihat cemas. Tatapan polos bercampur rasa penasaran dan khawatir tergambar jelas di wajah anak-anak yang berdiri rapi di lapangan.

Bagi siswa sekolah dasar, polisi kerap diasosiasikan dengan peristiwa serius. Namun, ketegangan itu perlahan mencair. Kedatangan polisi pagi itu bukan untuk mencari kesalahan, apalagi melakukan penindakan.

Mereka hadir dengan misi berbeda: menjadi pembina upacara sekaligus menyampaikan pesan-pesan kehidupan yang sarat makna bagi masa depan generasi muda.

Upacara bendera pun berlangsung dengan nuansa tak biasa. Barisan polisi berdiri berdampingan dengan para guru, memberi warna baru dalam rutinitas sekolah.

Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Siantan, Ipda Vicky Satria Irawan, melangkah ke mimbar. Dengan sikap tenang dan bahasa sederhana, ia menyampaikan amanat yang mudah dipahami anak-anak.

Ipda Vicky menekankan pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar sebagai bekal utama meraih masa depan. Menurutnya, sekolah adalah fondasi awal pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab yang akan melekat hingga dewasa.

“Waktu belajar tidak akan terulang. Manfaatkan masa sekolah ini sebaik mungkin,” pesannya kepada para pelajar.

Tak hanya menyinggung soal akademik, Vicky juga mengingatkan pentingnya menjaga perilaku sosial di lingkungan sekolah. Ia meminta para siswa menjauhi perundungan, ejekan, serta segala bentuk kenakalan yang bisa melukai perasaan teman.

“Adik-adik harus saling menyayangi. Jangan mengejek, apalagi menyakiti teman. Kalau melihat teman kesusahan, bantulah,” ujar Vicky.

Menurutnya, keberanian sejati bukan ditunjukkan lewat kekerasan, melainkan dari kemampuan menghormati dan menjaga perasaan orang lain.

Suasana semakin hangat ketika Vicky berbagi kisah pribadinya. Ia mengaku sejak kecil bercita-cita menjadi polisi. Mimpi itu, kata dia, tumbuh dari kebiasaan belajar dengan giat, patuh kepada orang tua, dan menghormati guru.

“Dulu saya juga seperti adik-adik. Punya mimpi, lalu belajar sungguh-sungguh. Jangan pernah malu dengan cita-cita dan jangan mudah menyerah,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat.

Ratusan pelajar tampak menyimak dengan penuh perhatian. Upacara yang biasanya berlangsung formal, hari itu berubah menjadi ruang refleksi dan motivasi yang membekas di hati.

Para guru pun mengapresiasi kehadiran polisi sebagai pembina upacara. Pesan moral yang disampaikan langsung oleh aparat penegak hukum dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter siswa.

Kehadiran polisi di SD Negeri 001 Tarempa menjadi pengingat bahwa sosok berseragam tidak selalu identik dengan ketegasan semata. Di balik itu, ada peran sebagai sahabat, pembimbing, dan penyemai harapan bagi generasi penerus.

Hari itu, halaman sekolah bukan sekadar tempat upacara. Ia menjelma ruang berbagi nilai tentang kasih sayang, mimpi, dan masa depan—sebuah momen sederhana yang mungkin akan terus dikenang para pelajar sebagai awal tumbuhnya semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik. (*)

Artikel Di Balik Seragam Cokelat, Ipda Vicky Satria Irawan Tanamkan Mimpi Anak-anak Tarempa pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, merombak total jajaran camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Perombakan dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar pada Senin (26/1).

Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aneng menegaskan, rotasi dan mutasi jabatan diperlukan agar kinerja pemerintahan tetap dinamis dan tidak stagnan.

Menurut Aneng, camat dan lurah memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pejabat yang mengisi posisi tersebut harus siap bekerja cepat dan responsif.

“Perombakan ini bukan sekadar pergantian orang, tetapi penyegaran agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan merata,” kata Aneng.

Ia menekankan pentingnya kehadiran camat dan lurah di tengah masyarakat. Aneng meminta seluruh pejabat yang baru dilantik membangun komunikasi intens dan tidak berjarak dengan warga.

“Handphone harus aktif 24 jam. Kalau masyarakat butuh, harus langsung turun ke lapangan. Jangan hanya mengandalkan staf,” tegasnya.

Dalam perombakan tersebut, sebanyak 10 camat dan dua lurah resmi dilantik. Mereka adalah Syamsir sebagai Camat Siantan, Amiruddin sebagai Camat Siantan Utara, Kaharuzzaman sebagai Camat Siantan Selatan, Lilik Widodo sebagai Camat Siantan Timur, dan Firdaus sebagai Camat Siantan Tengah.

Selanjutnya, Ajmain dilantik sebagai Camat Palmatak, Tetti Amelia sebagai Camat Jemaja Timur, Syamsuherman sebagai Camat Jemaja Barat, Azhar sebagai Camat Kute Siantan, serta Mudahir sebagai Camat Jemaja.

Untuk jabatan lurah, Muhammad Rido dipercaya sebagai Lurah Tarempa dan Febrina Siregar sebagai Lurah Letung.

Selain camat dan lurah, Aneng juga merombak jabatan struktural lainnya. Tercatat sebanyak 50 jabatan eselon III dan IV turut mengalami rotasi dalam pelantikan tersebut.

Usai dilantik, Camat Siantan, Syamsir, menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia berkomitmen meningkatkan pelayanan dan mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.

“Saya siap bekerja maksimal dan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Syamsir.

Ia juga berencana menerapkan program-program yang bersentuhan langsung dengan warga, salah satunya kegiatan gotong royong rutin membersihkan lingkungan.

“Program Jumat Berlian akan kami terapkan di Siantan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman,” pungkasnya. (*)

Artikel Bupati Anambas Rombak Besar-besaran Camat dan Lurah, HP Wajib Aktif 24 Jam pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Maraknya kemunculan buaya di Kabupaten Bintan mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurunkan personel tambahan dari Pekanbaru.

Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan permintaan tersebut disampaikan karena keterbatasan sumber daya manusia KKP di Tanjungpinang yang dinilai tidak mencukupi untuk menangani kasus buaya secara efektif.

“KKP di Tanjungpinang sangat terbatas sumber daya manusianya. Karena itu, kami mohon agar dilaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi di Pekanbaru supaya bisa menurunkan personel ke Bintan,” kata Ramlah, Senin (26/1).

Ramlah menegaskan penanganan buaya merupakan kewenangan KKP. Meski demikian, BPBD Bintan menyatakan siap memberikan dukungan dalam upaya penanganan satwa liar tersebut.

“Kami dari BPBD siap mendukung KKP dalam penanganan buaya di Bintan,” ujarnya.

Namun, Ramlah berharap persoalan buaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, mengingat kewenangan teknis berada di KKP.

“Jangan semuanya dibebankan ke pemerintah daerah. Yang kami butuhkan adalah kewenangan dan peran aktif dari KKP,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BPBD Bintan telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi lintas instansi terkait penanganan buaya. Saat ini, BPBD tengah menyusun rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan satwa liar.

“Harapannya setelah satgas terbentuk, seluruh pihak yang terlibat bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik,” pungkas Ramlah. (*)

Artikel Kasus Buaya di Bintan, BPBD Minta KKP Turunkan Personel dari Pekanbaru pertama kali tampil pada Kepri.