Ilustrasi. Suasana Bandara Internasional Batam (BIB) Hang Nadim. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos– Untuk mendukung Batam jadi tujuan wisata, semua pintu kedatangan baik itu lewat laut dan udara, harus memberi pelayanan terbaik. Sebab di jaman modern ini, pengalaman seseorang yang dituangkan di medsos sangat berpengaruh. Apalagi pengalaman yang dituangkan di medsos atau lewat media lain itu soal pengalaman tak menyenangkan ketika baru tiba di suatu daerah.
Seperti pengalaman pengunjung ke Batam baru baru ini ke Batam. Kepada anggota DPRD Kepri dari Partai Nasdem Wirya Putra Silalahi, pengunjung tersebut mengeluhkan pelayanan PT Bandara Internasional Batam (BIB) sebagai pengelola bandara Hang Nadim.
Dimanaz, kata Wirya, di pintu kedatangan, saat penumpang pesawat baru keluar dari gedung akan menemukan kesemrawutan. Sangat terasa sekali pengelola bandara memperioritaskan taksi bandara daripada kenyamanan penumpang yang baru tiba di Batam.
Wirya Putra Silalahi
”Tempat yang di design untuk tempat penumpang pickup area, ditutup, karena daerah itu kelilhatan diprioritaskan bagi Taksi Bandara mengambil penumpang. Sedangkan penumpang yang tidak menggunakan taksi bandara, harus pergi ke pickup area yg terbuka, sehingga bila kondisi hujan, penumpang harus rela basah kuyup. Terkesan manajemen bandara Hang Nadim sangat mengistimewakan Taxi Bandara. Ini aneh, karena di mana saja bandara di dunia ini, yg menuadi prioritas pelayanan adalah penumpang, bukan taksi,” ujar Wirya.
Untuk itu, Wirya meminta kepada Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Rudi untuk membicarakan ini kepada pengelola bandara. ”Karena kita ingin Batam ini jadi tujuan wisata yang menyenangkan. Pendatang seharusnya diberi pelayanan terbaik, pengelola bandara Hang Nadim jangan memperioritaskan sesuatu dan mengabaikan kenyamanan penumpang yang baru tiba di Batam sehingga Batam jadi benar benar tujuan wisata kelas dunia,” saran Wirya.
Apalagi kata Wirya, Bandara Hang Nadim sebagai bandara internasional harus lebih mengedepankan pelayanan dan kenyamanan, sehingga pengunjung akan senang bila tiba di Batam.
”Jangan sampai nanti, fasilitas sarana dan prasarana Bandara Hang Nadim sudah berkelas internasional dengan kapasitas penumpang melebihi 5 juta penumpang per tahun, tetapi pelayan terhadap penumpang masih sangat rendah, seperti pelayanan penumpang sekelas kabupaten,” bebernya. (*)
Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wan Darussalam, membuka kuliah perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wan Darussalam, membuka kuliah perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023, Rabu (15/2/2023).
Lebih dari 80 orang mahasiswa dari Kota Batam dan Padang menyimak dengan antusias presentasi yang dilaksanakan di Blended Studio Technopreneur Politeknik Negeri Batam, baik secara daring maupun luring.
Adapun materi yang disampaikan berupa masterplan atau rencana pembangunan Kota Batam yang dapat dioptimalkan oleh para calon insinyur. Seperti pengembangan jalan-jalan arteri, rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, rencana pembangunan Aerocity, rencana pengembangan Maritim City, dan sebagainya.
Dalam kesempatan pertama, Wan Darussalam, secara khusus mengapresiasi pencapaian Politeknik Negeri Batam sebagai satu-satunya politeknik di Indonesia yang memiliki program studi ini.
“Kota Batam cocok menjadi laboraturium para insinyur se-Indonesia. Karena memiliki nilai tambah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus,” ujarnya.
“Wadahnya adalah Politeknik Negeri Batam untuk mencetak insinyur andal se-Indonesia. Jadi, mau lulusan dari perguruan tinggi ternama pun, Politeknik Negeri Batam lah yang akan mengeluarkan sertifikasinya,” ujar Wan Darussalam lagi.
Dari sisi institusi, ia mengakui tingginya kebutuhan insinyur yang kompeten untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
Hal ini dinilai krusial, karena sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun di Kota Batam harus berstandard internasional.
Untuk itu, Wan Darussalam menantang para calon insinyur untuk turut andil dalam mendukung seluruh rencana pembangunan yang sudah tertuang dalam masterplan Kota Batam.
“Kepala BP Batam sudah memberi arahan untuk menjalankan 67 proyek pembangunan selama 20 tahun ke depan. Ini tidak boleh berhenti. Sedangkan insinyur kita terbatas. Nah, disini lah peran calon-calon insinyur dibutuhkan,”
“BP Batam sudah mensinergikan perizinan yang dibutuhkan melalui sistem Online Single Submission. Ini juga harus diketahui dan dikuasai oleh insinyur-insinyur di Batam,” ujar Wan Darussalam.
Ia juga mengharapkan umpan balik dari para calon insinyur saat mengkaji efektivitas dan efisiensi metode pembangunan, baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang berlangsung.
“Beri masukan ke pimpinan daerah agar kami bisa membangun Batam lebih baik lagi,” pungkasnya.
Apresiasi dan dukungan dari BP Batam disambut hangat oleh Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Uuf menyatakan semangatnya untuk membangun insinyur-insinyur berkualitas di Indonesia, khususnya Kota Batam.
“Program ini dibentuk untuk menciptakan profesional keinsinyuran yang sesuai dengan Undang-undang yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Uuf.
Ia juga berharap, kolaborasi antara mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Padang mampu melahirkan karya-karya nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat Kota Batam nantinya.
Senada dengan Uuf, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan, program studi ini juga didorong melihat kebutuhan insinyur andal untuk mendukung proyek pembangunan strategis di Kota Batam,
“Programnya sendiri ada dua macam, ada Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) selama enam bulan bagi teman-teman yang punya pengalaman di bidang keinsinyuran, dan program Reguler selama satu tahun untuk mahasiswa yang baru lulus,”
“Jadi kalau dulu kita cuma lulus Sarjana Teknik, dengan adanya PSPPI mahasiswa punya praktek keisinyuran. Dan semoga ke depan BP Batam dan Politeknik Negeri Batam bisa bersinergi dalam menjalankan pembangunan sesuai masterplan,” pungkas Bambang.
Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Direktur Bidang Akademik 1, Ahmad Riyad Firdaus; Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Batam, Prastiwo Anggoro; Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; dan Direktur Pelabuhan Batam, Dendi Gustinandar.(*)
Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wan Darussalam, membuka kuliah perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Anggota Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wan Darussalam, membuka kuliah perdana Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Politeknik Negeri Batam Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023, Rabu (15/2/2023).
Lebih dari 80 orang mahasiswa dari Kota Batam dan Padang menyimak dengan antusias presentasi yang dilaksanakan di Blended Studio Technopreneur Politeknik Negeri Batam, baik secara daring maupun luring.
Adapun materi yang disampaikan berupa masterplan atau rencana pembangunan Kota Batam yang dapat dioptimalkan oleh para calon insinyur. Seperti pengembangan jalan-jalan arteri, rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, rencana pembangunan Aerocity, rencana pengembangan Maritim City, dan sebagainya.
Dalam kesempatan pertama, Wan Darussalam, secara khusus mengapresiasi pencapaian Politeknik Negeri Batam sebagai satu-satunya politeknik di Indonesia yang memiliki program studi ini.
“Kota Batam cocok menjadi laboraturium para insinyur se-Indonesia. Karena memiliki nilai tambah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus,” ujarnya.
“Wadahnya adalah Politeknik Negeri Batam untuk mencetak insinyur andal se-Indonesia. Jadi, mau lulusan dari perguruan tinggi ternama pun, Politeknik Negeri Batam lah yang akan mengeluarkan sertifikasinya,” ujar Wan Darussalam lagi.
Dari sisi institusi, ia mengakui tingginya kebutuhan insinyur yang kompeten untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
Hal ini dinilai krusial, karena sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun di Kota Batam harus berstandard internasional.
Untuk itu, Wan Darussalam menantang para calon insinyur untuk turut andil dalam mendukung seluruh rencana pembangunan yang sudah tertuang dalam masterplan Kota Batam.
“Kepala BP Batam sudah memberi arahan untuk menjalankan 67 proyek pembangunan selama 20 tahun ke depan. Ini tidak boleh berhenti. Sedangkan insinyur kita terbatas. Nah, disini lah peran calon-calon insinyur dibutuhkan,”
“BP Batam sudah mensinergikan perizinan yang dibutuhkan melalui sistem Online Single Submission. Ini juga harus diketahui dan dikuasai oleh insinyur-insinyur di Batam,” ujar Wan Darussalam.
Ia juga mengharapkan umpan balik dari para calon insinyur saat mengkaji efektivitas dan efisiensi metode pembangunan, baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang berlangsung.
“Beri masukan ke pimpinan daerah agar kami bisa membangun Batam lebih baik lagi,” pungkasnya.
Apresiasi dan dukungan dari BP Batam disambut hangat oleh Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Uuf menyatakan semangatnya untuk membangun insinyur-insinyur berkualitas di Indonesia, khususnya Kota Batam.
“Program ini dibentuk untuk menciptakan profesional keinsinyuran yang sesuai dengan Undang-undang yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Uuf.
Ia juga berharap, kolaborasi antara mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Padang mampu melahirkan karya-karya nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat Kota Batam nantinya.
Senada dengan Uuf, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan, program studi ini juga didorong melihat kebutuhan insinyur andal untuk mendukung proyek pembangunan strategis di Kota Batam,
“Programnya sendiri ada dua macam, ada Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) selama enam bulan bagi teman-teman yang punya pengalaman di bidang keinsinyuran, dan program Reguler selama satu tahun untuk mahasiswa yang baru lulus,”
“Jadi kalau dulu kita cuma lulus Sarjana Teknik, dengan adanya PSPPI mahasiswa punya praktek keisinyuran. Dan semoga ke depan BP Batam dan Politeknik Negeri Batam bisa bersinergi dalam menjalankan pembangunan sesuai masterplan,” pungkas Bambang.
Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Direktur Bidang Akademik 1, Ahmad Riyad Firdaus; Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Batam, Prastiwo Anggoro; Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; dan Direktur Pelabuhan Batam, Dendi Gustinandar.(*)
Iperindo Kepri bekerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar bimbingan teknis online single submition (OSS) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Foto: Eusebius Sara/Batam Pos
batampos – Guna mempermudah pengusaha dengan proses pengajuan perizinan tersebut, Iperindo Kepri yang gandeng kerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam gelar bimbingan teknis online single submition (OSS) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di hotel Harris Water front Marina, Rabu (15/3/2023).
Seperti diketahui PPKPRL ini merupakan amanah dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang mengatur perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengajuan PKKPRL dilakukan melalui sistem terpadu satu pintu OSS yang menyertakan koordinat lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, kebutuhan luas untuk mendukung kegiatan di ruang laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, serta kedalaman lokasi.
Di Batam perusahaan yang masuk dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) permohonan OSS PKKPRL ini tujukan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan (BP) Batam, seperti yang diatur dalam Pasal 152 Perpu Cipta Kerja: (merubah UU No 35 Tahun 2000 tentang KPBPB) dalam rangka memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
“Nah kita lihat selamat ini masih banyak yang terkendala dengan pengajuan OSS PKKPRL ini, makanya kita laksanakan Bimtek dengan pendamping dari pihak PSDKP (KKP) dan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP Batam). Ini kawan-kawan pelaku industri galangan kapal dan lepas pantai pada antusias dengan kegiatan ini,” ujar Ketua DPC Iperindo Kepri Ali Ulai melalui sekretaris Iperindo Kepri Mariati Bangun.
Kepala Teknis Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam Lina Warni mengakui, bimtek ini penting untuk memperlancar dunia industri di kota Batam.
“Ini sesuai dengan yang diinginkan pemerintah agar mempercepat penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Kita gandeng kerja sama dengan Iperindo untuk membantu pengusaha dalam mempermudah pengajuan perizinan,” ujarnya.
Selain memberikan materi terkait proses pengajuan OSS PKKPRL tersebut, tim yang menjadi pemateri dalam bimtek tersebut juga langsung membimbing para peserta dalam hal ini anggota DPC Iperindo Kepri yang kesulitan dengan mengakses OSS PKKPRL tersebut.
“Kita juga punya tim untuk memberikan arahan bagi mereka yang memiliki kendala dalam pengisian berkas atau data untuk OSS PKKPRL ini. Kita akan bantu,” ujarnya.
Untuk peserta lain yang tidak ikut dalam bimtek dan terkendala dengan pengajuan OSS PKKPRL ini, BP Batam memiliki loket khusus untuk membantu proses menginput data ataupun berkas yang diperlukan.(*)
Dishub Batam akan uji coba parkir non tunai tahun ini. F.Dalil Harahap
batampos– Anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho meminta agar pemerintah bisa mendongkrak PADA dari parkir tepi jalan. Mantan ketua Pansus Parkir tersebut mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegak adanya kebocoran pembayaran parkir tepi jalan.
Misalnya adalah pembayaran parkir disatukan dengan membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. ” Cara seperti itu patut dicoba di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Lantaran beberapa daerah sudah ada yang menerapkannya dan ternyata berhasil,” katanya.
“ Hal ini mungkin bisa dibicarakan dengan Mendagri. Kalau tak salah, di daerah Sidoarjo itu begitu. Pembayaran oarkir saat pembayaran pajak. Kalau dihitung setahun itu hanya Rp 50 ribu kan murah,” ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut..
Ia menjelaskan, retribusi parkir tepi jalan pada 2022 tak sesuai target. Padahal sudah dilakukan revisi APBD-P dengan penurunan target dari Rp 40 miliar ke Rp 15 miliar.
“Bisa saja tercapai di tahun 2023 ini. Cuma pengaturannya seperti apa? Kalau pungutan parkir itu bisa dibayar bersamaan dengan pembayaran kendaraan bermotor bekerjasama dengan Samsat itu bisa mencapai Rp 40 miliar per tahun. Artinya, target akan tercapai,” katanya. (*)
Selebrasi Karim Benzema (kiri) setelah mencetak gol Real Madrid dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions lawan Liverpool di Santiago Bernabeu pada 16 Maret 2023. (ANTARA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU )
batampos – Real Madrid menang 1-0 atas Liverpool pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (16/3) dini hari WIB untuk membawa mereka melaju ke perempat final dengan agregat 6-2.
Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Karim Benzema, yang semakin membuat Madrid semakin nyaman menyusul kemenangan 5-2 di Anfield pada leg pertama, demikian catatan laman resmi UEFA.
Liverpool berupaya menggebrak di awal laga. Peluang pertama mereka terjadi pada menit ke-6 ketika Mohamed Salah lolos dari penjagaan Antonio Rudiger sebelum memberikan bola ke Darwin Nunez, yang tendangannya masih bisa digagalkan kaki kiper Thibaut Courtois.
Madrid menciptakan peluang pada menit ke-13. Serangan balik tim tuan rumah dituntaskan dengan tendangan Vinicius di depan gawang yang masih bisa dihentikan oleh Alisson.
Kedua tim saling balas menyerang dalam kurun waktu semenit. Liverpool mengancam pada menit ke-17. Umpan Salah coba disambar Diogo Jota dengan tendangan voli, tetapi meleset.
Beberapa saat kemudian, Eduardo Camavinga melakukan percobaan dari luar kotak penalti yang masih bisa ditepis Alisson sebelum bola menghantam mistar gawang.
Pada menit ke-21. Giliran Luka Modric yang mengancam gawang Liverpool lewat tendangan dari depan kotak penalti yang masih meluncur tipis di atas gawang.
Kali ini giliran Thibaut Courtois yang beraksi saat menggagalkan dua peluang dari Nunez pada menit ke-30 dan 32.
Tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir.
Tempo permainan tidak berubah di babak kedua. Madrid memiliki peluang bagus pada menit ke-54. Federico Valverde lolos dari penjagaan pemain Liverpool dan tinggal menghadapi Alisson, tetapi tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper asal Brasil itu.
Bola tepisan Alisson masih dikuasai Valverde yang kemudian mengoper bola ke Benzema di kotak penalti. Namun, tendangan penyerang Prancis itu masih mengarah tepat ke pelukan kiper Liverpool itu.
Liverpool mencoba terus menyerang tim tuan rumah, tetapi Madrid bertahan dengan baik dan mengancam lewat serangan cepat.
Madrid pada akhirnya mencetak gol pada menit ke-78. Virgil van Dijk menutup ruang Benzema dan bola terlepas ke arah Vinicius. Pemain Brasil itu kemudian menyodorkan bola kembali ke Benzema yang tinggal mencocor bola ke gawang Alisson. Skor menjadi 1-0.
Karim Benzema terlihat kesakitan saat melakukan selebrasi, dia kemudian diganti oleh Rodrygo. Liverpool terus menguasai bola di sisa pertandingan, tetapi tidak bisa memberikan ancaman berarti untuk Madrid. Skor tak berubah hingga pertandingan usai.(*)
Warga Seibinti, Tanjunguncang menanam pohon pisang di jalan raya Seibinti, Tanjunguncang, Batujai, Selasa (28/2). Aksi ini sebagai protes terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. F Dalil Harahap/batam Pos
batampos– DPRD Kota Batam meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) segera melakukan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang. Saat ini ada sejumlah titik yang dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPRD Batam, Tumbur Hutasoit mengatakan, saat ini banyak informasi di masyarakat tentang banyaknya jalan berlobang. Bahkan sudah ada yang menelan korban. “Di daerah manapun itu di Batam harus segera diperbaiki. Saya dengar dari medsos sudah ada yang terluka karena terjauh saat terperosok ke jalan berlobang,” katanya.
Ia berharap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Batam untuk segera merespon keluhan dari masyarakat terkait adanya jalan rusak dan berlubang. Terutama ruas jalan yang menjadi tanggungjawab dari Pemko Batam.
“Memang kita akui, sudah banyak jalan berlobang yang sudah ditambal, tetapi memang masih banyak juga yang butuh perhatian dari pemerintah. Apalagi musim hujan seperti saat ini, maka jalan -jalan banyak berlobang,” terangnya.
Wandi, seorang warga Batuji mengatakan bahwa, saat ini ada beberapa titik jalan berlobang yang belum ditambal oleh pemerintah. Misalnya di sekitar jalan Kepri mall dan Seibeduk.
“Kami warga tidak mau tahu, itu jalan yang mengerjakan siapa. Kami hanya ingin jalan tidak berlobang dan pengendara bisa selamat,” katanya.(*)
Kajari Batam Herlina Setyorini menyerahkan surat keputusan penyelesaian perkara di Kejari Batam, Rabu (15/3).
batampos – Kejaksaan Negeri Batam menghentikan penuntutan tiga tersangka tindak pidana umum berbeda melalui program Restoratif Justice. Ketiganya yakni Jefri Perpulungen (Kasus Penadahan), Tamsir (Kasus Penganiayaan) dan Oki Azhar Hadi (Kasus Penggelapan) yang resmi menghirup udara bebas, Rabu (15/3).
Bebasnya ketiga tersangka setelah proses mediasi dengan para korban yang dijembatani Kejari Batam berdasarkan keadilan Restoratif Justice. Tak sampai disitu, Kejari Batam juga melaksanakan ekspos perkara secara berjenjang dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung yang berlangsung virtual, Selasa (14/3).
Ekspos perkara untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dihadiri Jampidum Kejagung diwakili Direktur OHARDA pada Jampidum, Agnes Triani, dan dari jajaran Kejati Kepri yang dihadiri Wakajati Kepri Teguh Darmawan, Plh Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kepri Rusmin,(Koordinator Bidang Pidum Kejati Kepri), Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini, Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kepri Hery Somantri, Kasi Oharda Marthyn Luther, Kasi TPUL Ikrar Demarkasi, Kasi Teroris Bidang Tindak Pidana Umum Abdul Malik, dan para Kasi Pidum se-wilayah Kepri.
Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini mengatakan pengentiaan penuntutan hukum terhadap ketiga tersangka didasari keadilan Restoratif Justice. Sebelum memutuskan untuk mengikutkan ketiga tersangka program RJ, pihak Kejari Batam telah melihat syarat dari perkara, apakah memenuhi syarat.
“Seluruh proses atau tahapan Restoratif Justice itu berhasil setelah masing-masing tersangka dan para korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntutut umum selaku fasilitator. Kedua pihak kemudian sepakat untuk berdamai tanpa syarat,” kata Herlina didampingi Kasi Pidum Kejari Batam Amanda di Aula Kantor Kejari Batam.
Dijelaskannya, syarat pertama yang wajib dipenuhi adalah permohonan maaf yang diajukan para tersangka harus disetujui oleh pihak korban sehingga upaya perdamaian dapat berjalan dengan lancar. Kemudian memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Di mana para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian, ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.
“Program restoratif justice yang ditempuh, secara otomatis menutup perkara yang menjerat para tersangka. Sehingga tidak ada lagi persidangan ke depannya, ” kataHerlina.
Dijelaskan Herlina, upaya perdamaian yang dilakukan Kejaksaan melalui Restoratif Justice, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan hati nurani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ia berharap dengan adanya Restoratif justice tidak hanya menghentikan perkara semata, tetapi juga menggerakan para tersangka, korban dan masyarakat untuk berperan dalam menciptakan harmoni di masyarakat, dan membuat suasana sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana.
“Inti dari restoratif justice adalah mengembalikan suasana atau situasi dalam keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana,” tandasnya.
Di tempat yang sama, ketiga tersangka (Jefri Perpulungen, Tamsir bin Umar dan Oki Azhar Hadi) terlihat sangat bahagia setelah menerima surat keputusan perhentian perkara. Raut lega sekaligus bahagia tampak jelas terpancar dari raut muka mereka. Apalagu, mereka bisa langsung berkumpul dengan keluarga di rumah.
“Kami mengaku sangat sangat menyesali. Perbuatan yang kami lakukan itu cukup yang pertama dan terakhir. Kami akhirnya bisa lega, karena bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” jelas para tersangka.
Sementara ditempat terpisah, Kasi Penkum Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso mengatakan pengajuan 3 perkara untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kesepakatan perdamaian dilaksanakan tanpa syarat dimana keduaa belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan, barang bukti telah di kembalikan kepada korban, masyarakat merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
“SKP2 yang diterbitkan, berdasarkan keadilan Restoratif Justice sebagai perwujudan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ” sebutnya. (*)
batampos-Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho mengatakan, berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, ada 139 titik banjir perkotaan yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Menurutnya, angka yang disajikan itu, bisa jadi lebih banyak lagi.
“Merujuk dari dari BWS Sumatera IV, untuk wilayah Provinsi Kepri ada 139 titik banjir di perkotaan. Bagi saya ini persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Widiastadi Nugroho, Rabu (15/3).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, merujuk dari tahun 2022 lalu, di wilayah Batam da 21 titik banjir perkotaan. Kemudian untuk Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang ditemukan 72 titik lokasi banjir. Lalu di Kabupaten Bintan ada 21 titik.
“Khusus untuk Batam, sepertinya lebih dari 21 titik. Karena banjir yang terjadi beberapa waktu lalu bisa jadi acuannya,” jelasnya.
Selanjutnya, di Kabupaten Karimun terdapat 5 titik lokasi banjir. Berikutnya adalah Kabupaten Lingga sebanyak 17 titik. Sedangkan di Kabupaten Anambas tercatat ada 2 titik. Sementara itu, untuk Kabupaten Natuna terdapat 1 titik banjir perkotaan.
“Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus saling koordinasi. Sehingga penuntasan persoalan banjir ini, bisa menjadi isu strategis dalam pembahasan Musrenbang di masing-masing daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia mengharapkan, Pemprov Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga untuk secara berkala melakukan perawatan drainase. Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Karena apabila ini terjadi, ketika hujan dengan intensitas tinggi, akan menyebabkan terjadinya banjir.
“Kami juga akan mendorong wilayah-wilayah kerja Pemprov Kepri untuk memberikan atensi bagi penyelesaian titik yang menjadi langganan banjir,” tutupnya.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan BWS Sumatera IV. Menurutnya, penyelesaikan banjir akan dilakukan dengan cara bersinergi bersama. Pemprov Kepri akan terus melakukan pemetaan.
“Ini memang persoalan penting harus kita selesaikan. Dan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (*)
Aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tuntutan dalam aksi tersebut. Buruh menuntut agar kasus kecelakaan kerja (laka kerja) yang terjadi di Batam, diusut tuntas.
Selain itu, yang juga menjadi tuntutan dari KRB adalah menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Batam, Yapet Ramon, mengatakan, penolakan ini harus dilakukan karena banyak hal yang merugikan terkait pelayanan kesehatan.
”RUU Kesehatan sudah sepantasnya ditolak. Kami secara tegas menolak RUU Kesehatan, bagi kami sikap ini sudah harga mati, harus ditolak,” kata Ramon.
Ia menjelaskan, ada alasan penting mengapa RUU Kesehatan harus ditolak. Di antaranya poin yang mengatur praktik dokter di Indonesia. Sebelumnya, penolakan juga turut disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
”Kenapa mereka (IDI) menolak, ya karena secara otomatis ini akan memberikan celah kurang baik,” ujarnya.
F. Cecep Mulyana/Batam Pos Ratusan buruh berunjuk rasa dengan mengajukan beberapa tuntutan di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3).
Poin lain, RUU Kesehatan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah kementerian Kesehatan.
Menurut FSPMI Batam, poin tersebut rawan jika dilaksankan. ”Kenapa kami bilang ini rawan, karena kita (pekerja, red) memberikan iuran setiap bulannya. Jika lembaga ini bersatu dikhawatirkan ada kesenjangan. Urusan kesehatan ini sangat vital, harus ditangani tersendiri dan terpisah dari Kemenkes,” jelasnya.
Menurut Ramon, seharusnya BPJS tetap berdiri sendiri seperti saat ini di bawah arahan Presiden. ”Ini menjadi sorotan kami, jangan sampai nanti ada kendala dengan ditariknya BPJS berada di bawah Kemenkes,” sebutnya.
Pemimpin negara, lanjutnya, harus mengambil tanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Karena, iuran yang dibayarkan buruh setiap bulan tidak sedikit. Mayoritas, pengguna BPJS adalah pekerja. Untuk itu, perlu kejelasan dalam pelayanan kesehatan.
”Alasannya tanggung jawab dewan pekerja di BPJS sudah tidak diperlukan lagi karena sudah dilimpahkan di Kementerian. Ini poin yang sangat penting dan vital. Tentu pekerja tak bisa menerima hal ini,” kata Ramon. ”Ini juga menjadi pembahasan di internal serikat atau aliansi buruh di Kota Batam hingga ke pusat,” tutupnya. (*/adv)
