batampos – Guna mempermudah pengusaha dengan proses pengajuan perizinan tersebut, Iperindo Kepri yang gandeng kerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam gelar bimbingan teknis online single submition (OSS) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di hotel Harris Water front Marina, Rabu (15/3/2023).

Seperti diketahui PPKPRL ini merupakan amanah dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang mengatur perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengajuan PKKPRL dilakukan melalui sistem terpadu satu pintu OSS yang menyertakan koordinat lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, kebutuhan luas untuk mendukung kegiatan di ruang laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, serta kedalaman lokasi.

Di Batam perusahaan yang masuk dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) permohonan OSS PKKPRL ini tujukan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan (BP) Batam, seperti yang diatur dalam Pasal 152 Perpu Cipta Kerja: (merubah UU No 35 Tahun 2000 tentang KPBPB) dalam rangka memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Baca Juga: Polda Kepri Tetapkan 2 Tersangka Kepemilikan Kontainer Berisikan Pakaian Bekas Impor 

“Nah kita lihat selamat ini masih banyak yang terkendala dengan pengajuan OSS PKKPRL ini, makanya kita laksanakan Bimtek dengan pendamping dari pihak PSDKP (KKP) dan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP Batam). Ini kawan-kawan pelaku industri galangan kapal dan lepas pantai pada antusias dengan kegiatan ini,” ujar Ketua DPC Iperindo Kepri Ali Ulai melalui sekretaris Iperindo Kepri Mariati Bangun.

Kepala Teknis Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam Lina Warni mengakui, bimtek ini penting untuk memperlancar dunia industri di kota Batam.

“Ini sesuai dengan yang diinginkan pemerintah agar mempercepat penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Kita gandeng kerja sama dengan Iperindo untuk membantu pengusaha dalam mempermudah pengajuan perizinan,” ujarnya.

Selain memberikan materi terkait proses pengajuan OSS PKKPRL tersebut, tim yang menjadi pemateri dalam bimtek tersebut juga langsung membimbing para peserta dalam hal ini anggota DPC Iperindo Kepri yang kesulitan dengan mengakses OSS PKKPRL tersebut.

Baca Juga: Fauzi Stress Jadi Pengangguran, Eh Anak Orang Dibanting hingga Dirawat di RS

“Kita juga punya tim untuk memberikan arahan bagi mereka yang memiliki kendala dalam pengisian berkas atau data untuk OSS PKKPRL ini. Kita akan bantu,” ujarnya.

Untuk peserta lain yang tidak ikut dalam bimtek dan terkendala dengan pengajuan OSS PKKPRL ini, BP Batam memiliki loket khusus untuk membantu proses menginput data ataupun berkas yang diperlukan.(*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos– DPRD Kota Batam meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) segera melakukan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang. Saat ini ada sejumlah titik yang dikeluhkan masyarakat.

Anggota DPRD Batam, Tumbur Hutasoit mengatakan, saat ini banyak informasi di masyarakat tentang banyaknya jalan berlobang. Bahkan sudah ada yang menelan korban. “Di daerah manapun itu di Batam harus segera diperbaiki. Saya dengar dari medsos sudah ada yang terluka karena terjauh saat terperosok ke jalan berlobang,” katanya.

Ia berharap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Batam untuk segera merespon keluhan dari masyarakat terkait adanya jalan rusak dan berlubang. Terutama ruas jalan yang menjadi tanggungjawab dari Pemko Batam.

BACA JUGA: Pelebaran Jalan dari Batuampar ke Bandara Hang Nadim Rampung Desember

“Memang kita akui, sudah banyak jalan berlobang yang sudah ditambal, tetapi memang masih banyak juga yang butuh perhatian dari pemerintah. Apalagi musim hujan seperti saat ini, maka jalan -jalan banyak berlobang,” terangnya.

Wandi, seorang warga Batuji mengatakan bahwa, saat ini ada beberapa titik jalan berlobang yang belum ditambal oleh pemerintah. Misalnya di sekitar jalan Kepri mall dan Seibeduk.

“Kami warga tidak mau tahu, itu jalan yang mengerjakan siapa. Kami hanya ingin jalan tidak berlobang dan pengendara bisa selamat,” katanya.(*)

reporter: alpian

batampos – Kejaksaan Negeri Batam menghentikan penuntutan tiga tersangka tindak pidana umum berbeda melalui program Restoratif Justice. Ketiganya yakni Jefri Perpulungen (Kasus Penadahan), Tamsir (Kasus Penganiayaan) dan Oki Azhar Hadi (Kasus Penggelapan) yang resmi menghirup udara bebas, Rabu (15/3).

Bebasnya ketiga tersangka setelah proses mediasi dengan para korban yang dijembatani Kejari Batam berdasarkan keadilan Restoratif Justice. Tak sampai disitu, Kejari Batam juga melaksanakan ekspos perkara secara berjenjang dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung yang berlangsung virtual, Selasa (14/3).

Ekspos perkara untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dihadiri Jampidum Kejagung diwakili Direktur OHARDA pada Jampidum, Agnes Triani, dan dari jajaran Kejati Kepri yang dihadiri Wakajati Kepri Teguh Darmawan, Plh Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kepri Rusmin,(Koordinator Bidang Pidum Kejati Kepri), Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini, Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kepri Hery Somantri, Kasi Oharda Marthyn Luther, Kasi TPUL Ikrar Demarkasi, Kasi Teroris Bidang Tindak Pidana Umum Abdul Malik, dan para Kasi Pidum se-wilayah Kepri.

Baca Juga: Polda Kepri Akhirnya Tetapkan Tersangka 2 Kontainer Pakaian Bekas Impor di Batam

Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini mengatakan pengentiaan penuntutan hukum terhadap ketiga tersangka didasari keadilan Restoratif Justice. Sebelum memutuskan untuk mengikutkan ketiga tersangka program RJ, pihak Kejari Batam telah melihat syarat dari perkara, apakah memenuhi syarat.

“Seluruh proses atau tahapan Restoratif Justice itu berhasil setelah masing-masing tersangka dan para korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntutut umum selaku fasilitator. Kedua pihak kemudian sepakat untuk berdamai tanpa syarat,” kata Herlina didampingi Kasi Pidum Kejari Batam Amanda di Aula Kantor Kejari Batam.

Dijelaskannya, syarat pertama yang wajib dipenuhi adalah permohonan maaf yang diajukan para tersangka harus disetujui oleh pihak korban sehingga upaya perdamaian dapat berjalan dengan lancar. Kemudian memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Di mana para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian, ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

“Program restoratif justice yang ditempuh, secara otomatis menutup perkara yang menjerat para tersangka. Sehingga tidak ada lagi persidangan ke depannya, ” kataHerlina.

Dijelaskan Herlina, upaya perdamaian yang dilakukan Kejaksaan melalui Restoratif Justice, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan hati nurani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ia berharap dengan adanya Restoratif justice tidak hanya menghentikan perkara semata, tetapi juga menggerakan para tersangka, korban dan masyarakat untuk berperan dalam menciptakan harmoni di masyarakat, dan membuat suasana sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

“Inti dari restoratif justice adalah mengembalikan suasana atau situasi dalam keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana,” tandasnya.

Di tempat yang sama, ketiga tersangka (Jefri Perpulungen, Tamsir bin Umar dan Oki Azhar Hadi) terlihat sangat bahagia setelah menerima surat keputusan perhentian perkara. Raut lega sekaligus bahagia tampak jelas terpancar dari raut muka mereka. Apalagu, mereka bisa langsung berkumpul dengan keluarga di rumah.

“Kami mengaku sangat sangat menyesali. Perbuatan yang kami lakukan itu cukup yang pertama dan terakhir. Kami akhirnya bisa lega, karena bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” jelas para tersangka.

Sementara ditempat terpisah, Kasi Penkum Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso mengatakan pengajuan 3 perkara untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kesepakatan perdamaian dilaksanakan tanpa syarat dimana keduaa belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan, barang bukti telah di kembalikan kepada korban, masyarakat merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

“SKP2 yang diterbitkan, berdasarkan keadilan Restoratif Justice sebagai perwujudan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ” sebutnya. (*)

Reporter : Yashinta

Aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tuntutan dalam aksi tersebut. Buruh menuntut agar kasus kecelakaan kerja (laka kerja) yang terjadi di Batam, diusut tuntas.

Selain itu, yang juga menjadi tuntutan dari KRB adalah menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Batam, Yapet Ramon, mengatakan, penolakan ini harus dilakukan karena banyak hal yang merugikan terkait pelayanan kesehatan.

”RUU Kesehatan sudah sepantasnya ditolak. Kami secara tegas menolak RUU Kesehatan, bagi kami sikap ini sudah harga mati, harus ditolak,” kata Ramon.

Ia menjelaskan, ada alasan penting mengapa RUU Kesehatan harus ditolak. Di antaranya poin yang mengatur praktik dokter di Indonesia. Sebelumnya, penolakan juga turut disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

”Kenapa mereka (IDI) menolak, ya karena secara otomatis ini akan memberikan celah kurang baik,” ujarnya.

Poin lain, RUU Kesehatan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah kementerian Kesehatan.
Menurut FSPMI Batam, poin tersebut rawan jika dilaksankan. ”Kenapa kami bilang ini rawan, karena kita (pekerja, red) memberikan iuran setiap bulannya. Jika lembaga ini bersatu dikhawatirkan ada kesenjangan. Urusan kesehatan ini sangat vital, harus ditangani tersendiri dan terpisah dari Kemenkes,” jelasnya.

Menurut Ramon, seharusnya BPJS tetap berdiri sendiri seperti saat ini di bawah arahan Presiden. ”Ini menjadi sorotan kami, jangan sampai nanti ada kendala dengan ditariknya BPJS berada di bawah Kemenkes,” sebutnya.

Pemimpin negara, lanjutnya, harus mengambil tanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Karena, iuran yang dibayarkan buruh setiap bulan tidak sedikit. Mayoritas, pengguna BPJS adalah pekerja. Untuk itu, perlu kejelasan dalam pelayanan kesehatan.

”Alasannya tanggung jawab dewan pekerja di BPJS sudah tidak diperlukan lagi karena sudah dilimpahkan di Kementerian. Ini poin yang sangat penting dan vital. Tentu pekerja tak bisa menerima hal ini,” kata Ramon. ”Ini juga menjadi pembahasan di internal serikat atau aliansi buruh di Kota Batam hingga ke pusat,” tutupnya. (*/adv)

batampos – Polda Kepri akhirnya menetapkan dua orang tersangka atas kepemilikan dua Kontainer pakaian bekas impor senilai Rp 1 miliar yang diamankan awal Februari lalu.

Kedua tersangka merupakan pemilik modal dan direktur perusahaan pemilik dua kontainer pakaian bekas tersebut.

“Ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan 2 kontainer barang bekas yang kami amankan sebelumnya yakni Tommy sebagai direktur perusahaan pengimpor barang bekas dan Rini Yulianti sebagai pemodal dan pelaksana,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Rabu (15/3/2023)

Penetapan kedua tersangka itu diakui Nasriadi cukup memakan waktu. Karena selain memeriksa para saksi dan pemilik barang, pihaknya juga meminta keterangan ahli. Salah satu ahli yang diminta keterangan oleh penyidik ialah Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, BP Batam Gelar FGD bagi PPID

“Proses penetapan tersangka ini cukup memakan waktu, karena kita lakukan pemeriksaan menyeluruh para saksi di TKP dan saksi ahli dari Kementerian Perdagangan. Setelah semuanya rampung kita lakukan gelar perkara dan penetapan tersangka kemarin Selasa (14/3),” ujarnya.

“Tommy dan Rini Yulianti itu kita panggil sebagai tersangka. Keduanya sudah kita jadwalkan pemanggilan,” tambahnya.

Nasriadi menyebutkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik diketahui dua kontainer itu masuk melalui pelabuhan Sekupang, Batam. Kemudian dua kontainer pakaian bekas itu dibawa ke Batuampar lalu diantar ke gudang di kawasan Tunas Industri 2.

“Barang itu masuk dari Singapura ke Batam melalui pelabuhan di Kecamatan Sekupang. Pemilik untuk meloloskan pakaian bekas itu ia memalsukan dokumen impor. Dalam dokumen dia input barang yang mau di impor adalah kertas karton,” ujarnya.

Baca Juga: Kabur dari Rumah, Siswi SMK di Batam Dicabuli Pacar

Nasriadi menyebutkan, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan dua kontainer itu diketahui sebagai pemain lama. Dari pemeriksaan penyidik pemilik kontainer pakaian bekas yang sudah beberapa kali melakukan impor.

“Mereka pemain lama. Keduanya sudah pernah mengirim, namun pernah berhenti tapi kini mau melakukan pengiriman lagi,” ujarnya.

Sebelumnya dua kontainer berisi 1.200 karung pakaian dan barang bekas diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri. Ribuan karung pakaian bekas tersebut diketahui berasal dari Singapura dengan total nilai barang mencapai Rp 1 miliar.

Kapolda Kepri, Irjen Tabana Bangun, mengatakan, dua kontainer berukuran 40 feet berisikan pakaian dan barang bekas itu baru dibekuk pihaknya, Selasa malam. Dua kontainer tersebut ditangkap di Kawasan Industri Tunas 2, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Kasat Reskrim Polresta Barelang Terkait Pemeriksaan Anggota DPRD Batam Periode 2014-2016

“Baru tadi malam Selasa (14/2) ditangkap oleh Subdit I Indagsi Ditreskrimsus. Setelah di cek kontainer itu berisikan 1200 karung yang terdiri dari pakaian bekas, mainan, tas dan sepatu. Nominal barang tersebut ditaksir mencapai Rp 1 miliar,” kata Tabana, Rabu (15/2/2022).

Dalam penangkapan dua kontainer itu, polisi juga mengamankan dua sopir. Kedua sopir tersebut masih berstatus saksi dan polisi tengah mendalami kepemilikan dua kontainer barang bekas itu.

“Saat ini penyidik masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mengumpulkan bukti- bukti lainnya. Dua sopir masih berstatus saksi. Kita tengah mendalami kepemilikan dua kontainer itu,” sebutnya.

“Pakaian bekas impor itu berasal dari Singapura. Untuk jalur masuknya juga masih kami dalami bersama pemilik barang. Barang bekas itu rencananya akan dipasarkan di Batam,” tambahnya.

Dua kontainer itu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.(*)

Reporter: Azis Maulana