batampos – Pemerintah Kabupaten Karimun menunjuk Surawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Tanjungbatu setelah pejabat definitif sebelumnya, dr Suharyanto, mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Bupati Karimun pada pertengahan Mei 2026. Penunjukan Plt dilakukan untuk memastikan roda pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, membenarkan pengunduran diri dr Suharyanto. Menurutnya, dalam surat yang disampaikan terdapat sejumlah alasan yang mendasari keputusan tersebut.

“Berdasarkan surat pengunduran diri yang kami terima, beliau ingin fokus mengurus anggota keluarga yang sedang sakit dan juga mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun tahun depan,” kata Iskandarsyah, Rabu (10/6).

Untuk menghindari kekosongan jabatan strategis di RSUD Tanjungbatu, Pemkab Karimun kemudian menunjuk Surawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Ungar sebagai Plt Direktur RSUD Tanjungbatu.

Menurut Iskandarsyah, penunjukan Surawan dinilai lebih efektif karena lokasi tugasnya berada di wilayah yang lebih dekat dengan Tanjungbatu dibandingkan pejabat lain yang bertugas di Tanjungbalai Karimun.

“Harapannya, Plt yang ditunjuk bisa lebih fokus menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga meminta pimpinan sementara RSUD Tanjungbatu melakukan pembenahan sumber daya manusia serta mendorong peningkatan status rumah sakit dari rumah sakit pratama menjadi rumah sakit tipe D.

Menurutnya, peningkatan status tersebut telah lama menjadi harapan masyarakat dan membutuhkan kerja keras serta pembenahan di berbagai sektor pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun, Ivit Ivizal, menjelaskan proses pengunduran diri pejabat struktural tidak dapat langsung disetujui pemerintah daerah.

Ia mengatakan, setiap surat pengunduran diri harus terlebih dahulu disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi.

“Pejabat yang mengundurkan diri akan dihubungi oleh BKN untuk memastikan alasan pengunduran diri yang disampaikan benar dan tidak ada faktor lain,” jelasnya.

Setelah proses verifikasi selesai, BKN akhirnya menyetujui pengunduran diri dr Suharyanto pada Jumat (5/6).

Persetujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Karimun dengan menunjuk Surawan sebagai Plt Direktur RSUD Tanjungbatu agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di sektor pelayanan kesehatan.

Pemkab Karimun berharap kepemimpinan sementara di RSUD Tanjungbatu dapat menjaga stabilitas layanan sekaligus mempercepat berbagai program peningkatan mutu rumah sakit demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. (*)

Artikel Direktur RSUD Tanjungbatu Mundur, Bupati Karimun Tunjuk Surawan sebagai Plt pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karimun dipastikan kembali mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebelumnya menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun, Sukrianto Jaya Putra, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Karimun hingga Rabu (10/6) pukul 10.00 WIB, sebanyak 18 SPPG telah menerima transfer dana dan siap kembali beroperasi.

“Sudah ada 18 SPPG yang menerima transfer dana dari BGN. Rata-rata dana baru ditransfer pada Senin sore sehingga dapur tidak bisa langsung membeli bahan kebutuhan memasak dan baru dapat kembali mendistribusikan MBG keesokan harinya,” ujar Sukrianto.

Menurutnya, meski sebagian besar dapur MBG mulai kembali beroperasi, belum seluruh SPPG di Karimun dapat menjalankan distribusi makanan bergizi gratis secara normal.

Saat ini terdapat 29 SPPG yang beroperasi di wilayah perkotaan Kabupaten Karimun. Dari jumlah tersebut, 18 SPPG telah kembali menyalurkan MBG, sementara sembilan SPPG lainnya masih menunggu transfer dana operasional dari pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat satu SPPG yang tidak beroperasi karena mendapat penundaan atau suspend dari BGN. Satu dapur lainnya juga belum mendistribusikan MBG karena terkendala kerja sama dengan mitra pelaksana.

Sukrianto menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas MBG Karimun, masih terdapat empat dapur yang belum mulai beroperasi karena baru menerima surat keputusan (SK) operasional.

Empat dapur tersebut masing-masing berada di Kecamatan Sugie Besar sebanyak tiga unit dan satu dapur lainnya berada di Kecamatan Karimun.

“Kami terus berkoordinasi dengan Korwil BGN Kabupaten Karimun untuk memastikan distribusi MBG kembali normal dan mengetahui perkembangan dapur-dapur yang masih belum beroperasi,” katanya.

Menurut Sukrianto, perkembangan operasional SPPG di Karimun akan terus dipantau karena menjadi bagian dari laporan rutin yang disampaikan kepada Satgas MBG Provinsi Kepulauan Riau.

Ia berharap proses transfer dana dari pusat dapat segera tuntas sehingga seluruh dapur MBG di Karimun dapat kembali beroperasi penuh dan distribusi makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat tidak lagi mengalami gangguan.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di Karimun terpaksa menghentikan sementara distribusi MBG akibat belum diterimanya dana operasional dari BGN, yang berdampak pada proses pengadaan bahan baku dan aktivitas dapur. (*)

Artikel Satgas MBG Karimun: 18 SPPG Sudah Aktif Lagi, 9 Lainnya Belum Terima Dana pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karimun dipastikan kembali mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebelumnya menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun, Sukrianto Jaya Putra, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Karimun hingga Rabu (10/6) pukul 10.00 WIB, sebanyak 18 SPPG telah menerima transfer dana dan siap kembali beroperasi.

“Sudah ada 18 SPPG yang menerima transfer dana dari BGN. Rata-rata dana baru ditransfer pada Senin sore sehingga dapur tidak bisa langsung membeli bahan kebutuhan memasak dan baru dapat kembali mendistribusikan MBG keesokan harinya,” ujar Sukrianto.

Menurutnya, meski sebagian besar dapur MBG mulai kembali beroperasi, belum seluruh SPPG di Karimun dapat menjalankan distribusi makanan bergizi gratis secara normal.

Saat ini terdapat 29 SPPG yang beroperasi di wilayah perkotaan Kabupaten Karimun. Dari jumlah tersebut, 18 SPPG telah kembali menyalurkan MBG, sementara sembilan SPPG lainnya masih menunggu transfer dana operasional dari pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat satu SPPG yang tidak beroperasi karena mendapat penundaan atau suspend dari BGN. Satu dapur lainnya juga belum mendistribusikan MBG karena terkendala kerja sama dengan mitra pelaksana.

Sukrianto menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas MBG Karimun, masih terdapat empat dapur yang belum mulai beroperasi karena baru menerima surat keputusan (SK) operasional.

Empat dapur tersebut masing-masing berada di Kecamatan Sugie Besar sebanyak tiga unit dan satu dapur lainnya berada di Kecamatan Karimun.

“Kami terus berkoordinasi dengan Korwil BGN Kabupaten Karimun untuk memastikan distribusi MBG kembali normal dan mengetahui perkembangan dapur-dapur yang masih belum beroperasi,” katanya.

Menurut Sukrianto, perkembangan operasional SPPG di Karimun akan terus dipantau karena menjadi bagian dari laporan rutin yang disampaikan kepada Satgas MBG Provinsi Kepulauan Riau.

Ia berharap proses transfer dana dari pusat dapat segera tuntas sehingga seluruh dapur MBG di Karimun dapat kembali beroperasi penuh dan distribusi makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat tidak lagi mengalami gangguan.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di Karimun terpaksa menghentikan sementara distribusi MBG akibat belum diterimanya dana operasional dari BGN, yang berdampak pada proses pengadaan bahan baku dan aktivitas dapur. (*)

Artikel Satgas MBG Karimun: 18 SPPG Sudah Aktif Lagi, 9 Lainnya Belum Terima Dana pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bintan menghentikan operasional sementara mulai Rabu (10/6/2026). Akibatnya, distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat di sejumlah wilayah ikut terhenti.

Penghentian operasional tersebut juga berdampak terhadap para relawan dan pekerja dapur MBG yang upahnya bergantung pada hari operasional dapur.

Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Bintan, Pina Deli Syahputri, mengatakan empat SPPG yang berhenti beroperasi tersebar di tiga kecamatan.

Satu dapur MBG berada di Kecamatan Bintan Utara, yakni SPPG Bintan Utara Tanjunguban Selatan 4. Sementara dua lainnya berada di Kecamatan Bintan Timur, yaitu SPPG Bintan Timur Sei Lekop dan SPPG Bintan Timur Sei Lekop 2.

Sedangkan satu SPPG lainnya yang menghentikan operasional berada di Kecamatan Teluk Sebong, yakni SPPG Teluk Sebong Sri Bintan.

Pina menjelaskan, penghentian sementara operasional empat dapur MBG tersebut disebabkan belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Masih menunggu anggaran,” kata Pina, Rabu (10/6).

Menurutnya, kebutuhan anggaran setiap dapur MBG berbeda-beda sehingga besaran dana operasional yang diterima masing-masing SPPG juga tidak sama.

Meski distribusi makanan bergizi gratis terhenti sementara, hingga kini pihaknya mengaku belum menerima laporan keluhan dari penerima manfaat program tersebut.

Namun demikian, penghentian operasional dapur MBG dipastikan berdampak pada kelompok sasaran program, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang selama ini menerima manfaat makanan bergizi gratis.

Selain itu, para relawan dan pekerja dapur juga ikut terdampak karena sistem pembayaran upah disesuaikan dengan jumlah hari operasional dapur.

“Untuk gaji relawan sesuai hari operasional dapur MBG,” ujarnya.

Belum diketahui kapan empat SPPG tersebut kembali beroperasi. Pengelola masih menunggu pencairan dana operasional dari BGN agar distribusi MBG dapat kembali berjalan normal. (*)

Artikel Empat SPPG Bintan Hentikan Operasional, Upah Relawan Dapur Ikut Terdampak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mulai berlaku di Kota Tanjungpinang, Rabu (10/6). Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.900 per liter kini melonjak menjadi Rp17.000 per liter.

Kebijakan tersebut membuat sejumlah pengguna BBM nonsubsidi terkejut. Bahkan, sebagian pengendara mulai mempertimbangkan beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite karena selisih harga yang cukup signifikan.

Pantauan di SPBU Jalan D.I Panjaitan, Tanjungpinang, aktivitas pengisian Pertamax tetap berlangsung meski jumlah kendaraan yang mengisi terlihat tidak terlalu ramai dibandingkan dispenser BBM lainnya.

Pengawas SPBU setempat, Yogi, mengatakan harga baru Pertamax langsung diterapkan sejak Rabu pagi sesuai ketentuan yang ditetapkan Pertamina.

“Setelah keputusan baru, pagi ini langsung diterapkan harga Rp17 ribu per liter untuk Pertamax. Sebelumnya masih sekitar Rp12 ribu lebih per liter,” ujarnya.

Meski harga mengalami kenaikan cukup tinggi, Yogi mengaku belum melihat adanya perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat.

Menurutnya, masih banyak pengendara yang tetap menggunakan Pertamax untuk kendaraan mereka.

Ia menjelaskan, pasokan Pertamax di SPBU tersebut mencapai sekitar 8 ton per pekan. Sementara untuk Pertalite, kuota yang diterima mencapai 16 ton per hari.

Hingga saat ini pihak SPBU juga belum berencana mengajukan penambahan kuota Pertalite untuk mengantisipasi kemungkinan perpindahan konsumen dari Pertamax.

“Sejauh ini belum ada rencana menambah kuota Pertalite karena peralihan pengguna Pertamax juga belum terlihat secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pengguna Pertamax, Lusiana, mengaku terkejut saat mengetahui harga baru BBM yang biasa digunakannya tersebut.

Menurut dia, sebelum kenaikan harga diberlakukan, uang Rp45 ribu sudah cukup untuk mengisi penuh tangki sepeda motor miliknya. Namun setelah harga naik, jumlah yang sama tidak lagi mampu memenuhi tangki kendaraan.

“Tadi saya isi Rp45 ribu sudah tidak penuh lagi. Kalau sebelumnya bisa penuh. Rencananya nanti mungkin beralih ke yang lebih murah saja,” ujarnya.

Kenaikan harga Pertamax ini menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi harian. Sejumlah pengguna kini mulai mempertimbangkan pilihan BBM yang lebih terjangkau untuk menekan pengeluaran di tengah meningkatnya biaya hidup.

Meski demikian, hingga hari pertama penerapan harga baru, aktivitas di SPBU masih berjalan normal dan belum terlihat lonjakan permintaan terhadap BBM bersubsidi. (*)

Artikel Harga Pertamax Melonjak, Warga Tanjungpinang Pertimbangkan Beralih ke Pertalite pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang melakukan rotasi dan promosi sejumlah pejabat struktural sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier di lingkungan Korps Adhyaksa.

Dalam prosesi pengambilan sumpah dan serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Kejari Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis, Rabu (10/6), jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) resmi diserahkan kepada Dedi Janurto Simatupang.

Dedi menggantikan Charles Hutabarat yang mendapat promosi jabatan sebagai Kasi D pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis, mengatakan mutasi dan promosi merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier agar setiap pegawai mampu meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, jabatan Kasi Datun memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan berbagai persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang melibatkan instansi pemerintah maupun badan usaha milik daerah.

“Jabatan Kasi Datun merupakan wajah Kejari Tanjungpinang. Sangat banyak menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemko Tanjungpinang. Kerja Datun sangat berat, tentunya mohon dukungannya,” kata Rachmad.

Ia menjelaskan, bidang Datun dituntut mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

Selain pergantian Kasi Datun, Kejari Tanjungpinang juga melantik Muhammad Rifaniansyah sebagai Kepala Subseksi I Bidang Intelijen.

Sebelumnya, Muhammad Rifaniansyah bertugas sebagai Kepala Subseksi Bidang Intelijen di Kejari Lingga.

Ia menggantikan Rahcmah Chaisari yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Batam.

Rachmad menilai kinerja bidang intelijen selama ini berjalan baik, terutama dalam pengawalan program pembangunan strategis dan pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan di wilayah hukum Tanjungpinang.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta memberikan kontribusi maksimal bagi institusi.

“Selamat bertugas. Tunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi terbaik untuk Kejaksaan Negeri Tanjungpinang,” pungkasnya. (*)

Artikel Promosi dan Mutasi di Kejari Tanjungpinang, Ini Daftar Pejabat yang Berganti pertama kali tampil pada Kepri.