BKDI BP Batam melaksanakan Safari Ramadhan 1444 H dengan mengunjungi Mushola Al-Hidayah, Pulau Kubung, Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam melanjutkan Safari Ramadhan 1444 H dengan mengunjungi Mushola Al-Hidayah, Pulau Kubung, Ngenang pada Jumat (14/4/2023).
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua BKDI BP Batam, Asep Lili Holilulloh tiba di lokasi dan disambut baik oleh Pengurus Mushola dan masyarakat setempat.
Ketua BKDI BP Batam, Asep Lili Holilulloh menyampaikan selain mempererat tali silaturahmi, Safari Ramadhan ini merupakan wujud kepedulian Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terhadap masyarakat di Pulau Kubung.
“Hal ini sejalan dengan program Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkat silaturahmi yang baik serta sama-sama memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat tentunya hal ini akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Asep
BKDI BP Batam turut memberikan bantuan sosial berupa dana operasional Mushola, bantuan sembako dan santunan kepada anak yatim.
“Semoga bantuan yang diserahkan dapat bermanfaat bagi yang menerima dan menjadi berkah buat kita semua,” kata Asep.
Dalam kesempatan tersebut, Imam Mushola Al-Hidayah, Ustadz Ainur Roriq turut berterima kasih kepada perwakilan BKDI BP Batam yang telah menyempatkan berkunjungan ke Pulau Kubung.
“Terima kasih kepada BP Batam menyempatkan hadir di Mushola kami, semoga BP Batam semakin jaya dan mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan bapak-bapak sekalian,” ujar Ustadz Ainur Roriq.
Kegiatan safari Ramadhan ini kemudian ditutup dengan buka bersama dan shalat magrib berjamaah yang dilaksanakan dengan khidmat.(*)
GM PT. BIIE, Aditya Laksamana. F.Slamet Nofasusanto
batampos– Sektor industri di kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) mulai bangkit setelah pandemi covid-19.
Tahun ini ada dua perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) akan berinvestasi di kawasan BIE.
“Ada dua perusahaan yang akan masuk, mudah-mudahan ini menjadi berkah,” kata GM PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Aditya Laksamana.
Dia menjelaskan, ada dua perusahaan yang akan berinvestasi di kawasan BIE, satu perusahaan bergerak di bidang pembuatan cairan dari bahan tembaku. Sedangkan satu lagi bergerak di bidang pengelolaan ikan.
Dua perusahaan tersebut, kata dia, akan berinvestasi dengan nilai investasi sekira 5 juta dollar Amerika Serikat.
Disinggung terkait tenaga kerja yang akan terserap dari dua perusahaan itu?
“Penyerapan tenaga kerja sekira 200 sampai dengan 300 orang,” kata dia.
Dia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di kawasan BIE.
Matahari (“Perseroan”; kode saham: “LPPF”) memberangkatkan 1,000 pelanggan dalam program “Mudik Bersama Matahari” ke 38 kota di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Matahari menyediakan 60 tiket pesawat, 250 tiket kereta api, dan 690 tiket bus. Pelanggan ini berangkat serentak dari Wisma Aldiron Jl. Gatot Subroto No. 72, Pancoran Jakarta Selatan 12780 pada Sabtu pagi, 15 April 2023.
Melalui program “Mudik Bersama Matahari” yang pertama ini, Matahari tetap mengedepankan nilai “Giving Back” kepada masyarakat. Matahari ingin berbagi kebaikan dan kebahagiaan di musim Lebaran tahun ini agar pelanggan setia Matahari bisa berkumpul dan merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta di kampung halaman.
Pelepasan peserta mudik bersama Matahari dilakukan secara simbolik oleh Terry O’Connor, CEO Matahari.
“Kami sangat senang dapat menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada pelanggan setia kami. Masa Lebaran ini menjadi momen yang luar biasa dan Matahari ingin mengambil bagian dalam momen spesial ini. Kami berharap para peserta mudik tetap aman dan nyaman selama perjalanan sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, dan merayakan momen bahagia Ramadan bersama keluarga,” ujar Terry dalam sambutannya.
Untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta mudik, Matahari bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk memberikan pengarahan keselamatan selama acara mudik berlangsung.
Selain melepas peserta mudik, Matahari juga melakukan program Tanggung jawab sosial (CSR). Pemberian donasi secara simbolis diserahkan kepada Yayasan Dompet Yatim dan Piatu (DOMYADHU).
Program “Mudik Bersama Matahari” mendapat respon baik dari pelanggan setia kami, ditambah adanya dukungan para sponsor Disney Indonesia dan Pepsodent Kids yang telah berkomitmen mendukung terselenggaranya program ini. (*)
Gerai Batam Burger di Batam Centre, Jumat (7/4/2023). F Suprizal Tanjung
Dua Burger Daging Ditambah Telur, Lezatnya Hmmm …
TEMPAT makan burger lezat dan tentu saja relatif murah, salah satunya adalah Batam Burger. Lokasinya di Komplek Ruko Citra Mas, Green Land, Batam Centre. Di gerai Batam Burger ini, pelanggan dan calon pelanggan akan mendapatkan suguhan burger lezat dengan harga mulai dari Rp 11 ribu, Rp 17 ribu, Rp 21 ribu hingga Rp 37 ribu per porsi. Tergantung selera.
”Untuk burger telur Rp 11 ribu, pelanggan mendapat roti yang diproses dengan cara dipanaskan di kuali lebar khusus. Ditambah telur goreng yang sudah diaduk. Telur tadi akan ditempatkan di tengah roti, ditambah sayur sawi, blackpaper (merica, sahang, lada, red), bawang bombai, saos sambal dan mayones,” papar Pengelola Batam Burger, Hasyim, Jumat (7/4/2023).
Sedangkan untuk burger sapi/ ayam + telur dan keju. Proses masaknya sama dengan yang tadi. Hanya ditambah dengan burger daging sapi atau burger daging ayam, telur aduk, sayur sawi, blackpaper, saos sambal, mayones dan ditambah keju. Aromanya sangat harum. Mengundang selera dan membuat perut lapar.
Pelanggan yang memesan burger karya anak bangsa ini tegas Hasyim, kebanyakan membawa pulang pesanannya. Burger yang sudah dibungkus dengan kertas putih khusus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut bisa juga dimakan di tempat. Ada meja kecil dan beberapa bangku disediakan di gerai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.
Bagi warga Batam yang ingin menikmati Batam Burger bisa datang pukul 14.00 WIB sampai 24.00 WIB setiap hari. Dengan rasa yang sudah tidak diragukan lagi, makanan tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna, usaha kuliner ini menjadi tempat yang direkomendasikan untuk didatangi dan dinikmati menu burger lezatnya.
Satu hari, kurang lebih 100 porsi burger terjual di sini. Untuk pelanggan yang tidak sempat datang, bisa memesannya lewat aplikasi gofood dan GrabFood. (*)
Perusahaan Memenuhi Kriteria Wajib Sertifikasi Halal
PENDUDUK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2020, berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/ km2. Kemudian 58 persen penduduknya, atau 1.197.447 orang berada di Batam. Dari 2 jutaan penduduk tadi, menurut agama yang dianut, pemeluk Islam sebanyak 78,29 persen. Satu jumlah yang sangat banyak. Mayoritas. Muslimin dan muslimat ini adalah aset dan harus dijaga. Termasuk menjaga ke-halal-an makanannya. Islam melarang umatnya memakan segala macam darah, daging-daging haram, dan semua binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Ini tentu tidak mudah dilakukan di tengah masyarakat Kepri yang heterogen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) dan hidup di era global. Ditambah produk makanan banyak di-impor yang ke-halal-annya harus dicek dan dipertanyakan.
Khairuddin Nasution SE sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri mempunyai tanggungjawab moral dan mendapat amanah dari negara dan MUI untuk terus menanamkan keteguhan dan kepedulian umat Islam terkait produk halal. Konsep ini harus terus digemakan agar tidak kabur, terganggu dan hilang dalam jiwa dan pandangan umat Islam.
Terkait hal ini, pengusaha, pelaku usaha juga diimbau mengikuti Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) atau Sertifikasi Produk Halal (SPH). Ini bukan pekerjaan ringan. Rintangan dan tantangannya kompleks. Kepada redaktur Batam Pos, Suprizal Tanjung di Batuampar Kamis (16/3/2023), Khairuddin memaparkan upaya tim ulet dan andal LPPOM MUI Kepri menguatkan pemikiran harus memakan produk halal kepada muslimin/ muslimat dan memproduksi produk halal kepada pelaku usaha dan pengusaha di Kepri.
Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah/ negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.
Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.
Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar.
Sedangkan kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.
Kini, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan UAE 2055:2 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.
Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.
Supaya tak hilang dari sejarah. Siapa saja Direktur LPPOM MUI Kepri ini?
Pertanyaan bagus ini. Pertama Pak dr Thamrin Azis dari tahun 1997-2000; Pak Kudri Syam 2000- 2005; Pak Waskito 2005-2009; Pak Hanif (alm) 2009-2014; Pak Karim Ahmad (alm) 2014-2019. Saya sebagai Pjs LPPOM MUI Kepri 2017-2019 menggantikan Pak Karim Ahmad yang menjadi Ketua MUI Kepri menggantikan alm KH Azhari Abbas. Saya defenitif sebagai Direktur LPPOM MUI Kepri mulai tahun 2022.
Apa tugas dari LPPOM MUI?
LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan MUI untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketentranaman umat melalui mengkonsumsi makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya. Orang yang mengonsumsi makanan yang halal akan mendapat rida Allah SWT. Allah menghalalkan jenis makanan tertentu pasti ada hikmah dan manfaatnya. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, ada beberapa manfaat yang kita peroleh, antara lain: Mendapat rida Allah karena telah menaati perintah-Nya dalam memilih jenis makanan dan minuman halal.
LPPOM MUI bergerak di bidang apa?
Pasca Undang Undang Jaminan Produk Halal No.33 tahun 2014, LPPOM MUI berperan menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan implementasi SJPH di perusahaan atau pelaku usaha. Selain itu, LPPOM MUI juga memiliki laboratorium. Laboratorium LPPOM MUI merupakan salah satu pionir Laboratorium Halal yang terfokus pada aspek kehalalan produk di Indonesia dan terakreditasi sesuai dengan SNI ISO / IEC 17025: 2017.
Produk apa saja yang harus ikut sertifikasi halal?
Ini penting. Dimana produk yang harus ada sertifikat halal tahun 2024 pertama adalah produk makanan dan minuman. Produk yang harus sertifikat halal tahun 2024 kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
Produk yang harus sertifikat halal tahun 2024 ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya.
Tujuan pelaksanaan SJPH dan labelisasi halal pada suatu produk?
Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak Konsumen.
Terkait konsumsi produk halal?
Lembaga konsultan Dinar Standard memperkirakan konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2025 mencapai 281,6 miliar dolar AS atau Rp 4.033 triliun (kurs Rp 14.300 per dolar AS). Konsumsi produk halal diperkirakan tumbuh rata-rata 14,96 persen per tahun dalam lima tahun sejak 2020 hingga 2025. Lembaga ini mencatat, konsumsi produk halal Indonesia pada 2020 mencapai 184 miliar dolar AS. Produk halal ini meliputi makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, media dan pariwisata. Mayoritas konsumsi dari komponen tersebut terkontraksi saat dihantam pandemi pada tahun 2020, tetapi diperkirakan pada rentang 2020-2025 semuanya akan tumbuh positif, terutama pada sektor pariwisata. Umat Islam menyumbang peningkatan perekonomian negara dan dunia. Sistem di dunia usaha harus berterima berterimakasih kepada muslimin. Salah satu caranya dengan memperhatikan produk halal untuk umat Islam.
Pelaku usaha atau pengusaha mana saja yang wajib ikut SJPH atau SPH?
Semua perusahaan atau pelaku usaha yang produknya memenuhi kriteria wajib bersertifikat halal sesuai aturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Upaya LPPOM MUI agar pelaku usaha atau UMKM mau untuk ikut SPH?
Kita tawarkan kepada pelaku usaha atau pengusaha besar seperti rumah makan, restoran di hotel untuk mengutus seseorang misalnya koki, cheft (juru masak, red) mengikuti SPH. Sedangkan produk makanan yang diproduksi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pelatihan diikuti pelaku UMKM, sehingga bisa menerapkan standar berproduksi secara halal di tepat usahanya.
Kalau koki, cheft berhenti dan keluar dari rumah makan, restoran hotel apa serfikat halal itu masih berlaku di tempat usaha itu?
Otomatis tempat usaha itu tidak memiliki lagi orang yang tahu masalah halal. Internal Auditor namanya. Sertifikat halal hanya untuk orang yang mengikuti pelatihan. Dia lah yang penanggungjawab masalah proses halal di tempat usaha. Sedangkan perusahaan yang mengutus karyawan tadi akan mendapat Ketetapan Halal. Nah, begitu cheft (internal auditor, red) tadi berhenti, tempat usaha makanan itu wajib mengirim lagi koki atau cheft-nya lagi untuk mengikuti SPH.
Apa sertifikat halal ini ada masa berlakunya?
Benar. Setiap empat tahun sekali, sertifikat itu harus diperbaharui lagi.
Syarat untuk pengurusan sertifikat halal apa saja?
NIB Berbasis Resiko.
Formulir Pendaftaran.
Surat Permohonan.
Manual SJPH.
Diagram Alir Proses.
Daftar Produk.
Daftar Bahan.
Matriks Bahan vs Produk.
Dokumen Penyelai Halal + KTP Penyelia + Daftar Riwayat Hidup Penyelia.
KTP Pemilik.
Sertifikat Halal Lama (Jika Ada).
Bagaimana prosedur sertifikasi halal?
Sertifikasi halal melibatkan tiga pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. BPJPH melaksanakan pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI.
MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000.
Penjelasan singkat mengenai kriteria SJH ada dalam buku HAS 23000. HAS 23000 disusun berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 tematik untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan SJH. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book yang dapat dipesan ke LPPOM MUI. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan lembaga pelatihan SJH yang kompeten.
Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang disyaratkan BPJPH. Selanjutnya, perusahaan memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk.
Mengapa harus ada sertifikat halal bertaraf internasional?
Sertifikat halal produk sudah menjadi kebutuhan di setiap rantai pasok produk halal. Populasi muslim yang kini mencapai 1,8 miliar, mendorong peningkatan dan penguatan ekonomi Islam. Konsumsi muslim terhadap produk halal sendiri diproyeksikan mencapai 2,4 triliun dolar AS di tahun 2024.
LPPOM MUI memiliki jaringan yang luas dengan lebih dari 20.000 mitra yang tersebar di 65 negara dunia. LPPOM MUI juga telah bekerjasama dengan lebih dari 40 lembaga sertifikasi halal dunia. Jaringan yang luas ini memperkuat kredibilitas sertifikat yang kami terbitkan. Kredibilitas yang juga didukung dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk penerapan ISO 17065 dan Standar UAE.S 2055-2.
Untuk Batam dan Kepri?
Sama saja. Tingkat internasional, nasional, Kepri atau Batam, masalah halal adalah hal umum bagi umat Islam. Jangan sampai kita mengonsumsi makanan tidak halal. Apalagi sekarang ini kita dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah.
Berapa lama pelatihan SJPH ini?
Tidak lama. Pelatihan bisa dua sampai hari.
Upaya LPPOM meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pengusaha ikut Pelatihan SJPH?
Pembinaan sadar halal bagi konsumen adalah langkah penting untuk meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal. Karenanya, LPPOM MUI Kepri siap bersinergi dalam peningkatan sadar halal. Salah satunya kita menggelar acara Pembinaan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Konsumen di Batam, Senin (26/8/2019). Forum diskusi tentang sadar halal bagi konsumen di Kepri ini diikuti 75 peserta, terdiri dari pimpinan majelis taklim dan wartawan. Di situ diulas tentang titik kritis halal pada produk pangan yang berasal dari bahan hewan. Jika pangan berasal dari hewan, maka harus berasal dari hewan halal dan proses penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam.
Konsumen harus memahami apa yang mereka makan, terutama tentang kepastian atau jaminan halalnya. Mereka harus memahami tentang asal bahan makanan, juga mengerti tentang zat-zat lain yang ditambahkan pada makanan tersebut.
Jika makanan diproduksi secara mikrobial, maka harus jelas media yang digunakan untuk pertumbuhan dan produksinya. Bahannya berasal dari bahan yang halal dan proses pembuatannya juga menggunakan fasilitas yang bebas dari unsur yang diharamkan.
Untuk bahan yang berasal dari tanaman, pada dasarnya adalah halal. Namun, bila diproses dengan menambahkan bahan yang tidak halal, maka akan menjadi tidak halal. Konsumen harus mengetahui tentang istilah-istilah yang tertera pada komposisi makanan.
Jangan sampai bahan yang tidak halal malah dikira halal. Dalam hal ini, membeli produk yang sudah berlabel halal tentu menjadi solusinya. Cerdas memilih produk halal, itu harus dimiliki konsumen.
Majelis taklim merupakan sarana komunikasi dan edukasi yang efektif bagi masyarakat. Terutama majelis taklim yang anggotanya ibu-ibu rumah tangga.
Masyarakat harus cerdas dalam memilih makanan halal. Pilihlah produk yang mencantumkan kandungan komposisi bahannya dan pastikan ada berlabel halal pada kemasan. Pastikan konsumen tidak sungkan untuk bertanya kepada penjual jika butuh kejelasan informasi tentang produk yang akan dibeli.
Juga diingatkan kepada peserta agar giat melakukan edukasi sadar halal di lingkungan sendiri. Jika konsumen cerdas dalam memilih produk yang akan dibeli, tentunya itu akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan sertfifikasi halal.
Bagi umat Islam, memilih makanan halal tentunya menjadi suatu kewajiban. Makanan halal tidak hanya berpengaruh kepada kehidupan secara lahiriah saja tetapi juga batiniah. Makanan halal akan berpengaruh baik kepada pola perilaku dan kecederungan manusia.
Konsumen harus lebih aktif mencari informasi tentang kehalalan suatu produk. Hal ini akan mendorong produsen lebih termotivasi melakukan sertifikasi halal.
Dari tahun 1997 sampai sekarang berapa sertifikat halal sudah dikeluarkan?
Sekitar 4.000. Jumlah ini akan lebih banyak lagi bila pengusaha mempunyai kepedulian mengurus dan mendapatkan sertifikat halal. Dan akan semakin banyak lagi bila masyarakat, umat Islam masuk dan makan ke restoran dan hotel yang sudah memiliki sertifikat halal saja.
Ada himbauan?
Dengan adanya UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal menjadi wajib. Sebagai warganegara yang baik, tentunya pelaku usaha harus mengikuti aturan tersebut. Kemudia, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal juga semakin meningkat, sehingga hanya produk yang bersertifikat halal yang akan dipilih oleh konsumen.
Benarkah kini LPPOM bukan lagi subjek tunggal mengeluarkan sertifikat halal?
Ya. Dulu LPOM MUI satu-satunya lembaga yang menangani proses sertifikat halal. Mulai dari register sampai mengeluarkan sertifikat. Kini perusahaan atau pelaku usaha melakukan registernya di BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kemudian BPJPH akan menerbitkan STTD, menugaskan ke LPH mana yang akan mengaudit perusahaan. Pilihan LPH Ini atas permintaan perusahaan.
Setelah itu, ada sidang Fatwa oleh MUI Kepri tentang layak atau tidak perusahaan mendapatkan Surat Ketetapan Halal (SKH). Surat ini kemudian dikirim lagi ke BPJPH agar dikeluarkan sertifikat halal.
Berapa lama prosesnya?
Dulu dua minggu sudah bisa dapat sertifikat. Kini agak lama. Tapi SKH itu tetap keluar.
Ada himbauan khusus Ramadan ini?
Mari kita jaga kekhusukan dan kemurnian ibadah puasa Ramadan 1444 hijriah kita ini dengan memakan produk halal, diproses dengan cara halal dan lainnya. Umat Islam kita imbau untuk tidak datang, masuk ke rumah makan, restoran yang tidak mempunyai logo halal dan sertifikat halal. Makanlah produk halal dan diproses secara halal. (*)
Biografi
Nama: Khairuddin Nasution SE
Lahir: Siajam, Sei Balai, Batubara, Sumatera Utara, 11 Oktober 1970.
Pelepasan ekspor makanan siap saji dari PT Halalan Thayyiban Indonesia (HATI) oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Pemilik PT HATI Puspo Wardoyo di Solo, Jumat (14/4/2023). (ANTARA/Aris Wasita)
batampos – Urusan makanan untuk jamaah haji tidak bisa disepelekan. Lamanya tinggal di Arab Saudi kerap membuat jemaah rindu hidangan kampung halaman. Mulai tahun ini, jemaah akan menyantap makanan yang diolah langsung dari tanah air dan diekspor ke Saudi dalam bentuk makanan siap saji.
Pengadaan makanan siap saji untuk hidangan jemaah haji itu disiapkan PT Halalan Thayyiban Indonesia Tbk (HATI). Selain memproduksi makanan siap saji, mereka sekaligus yang mengekspor ke Saudi. Tahun ini mereka menerima pesanan 1.275.000 porsi makanan siap saji untuk dikirim ke Saudi.
Pelepasan ekspor perdana makanan siap saji itu dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta. Dia menyambut baik penyediaan makanan siap saji yang diproduksi di Indonesia tersebut. Dia berharap makanan itu bisa mengobati rasa kangen jemaah terhadap kuliner khas Nusantara.
’’Mewakili pemerintah, Kementerian Agama mendukung apa yang dilakukan PT Halalan Thayyiban Indonesia ini,’’ ujar Yaqut kepada wartawan kemarin (15/4).
Dia mengatakan, pengiriman makanan siap saji untuk jemaah Indonesia tersebut merupakan inovasi perdana selama penyelenggaraan haji oleh Kemenag. Menurut Yaqut, inovasi itu adalah terobosan penting. ’’Mengingat selama ini konsumsi untuk jemaah haji Indonesia bukan kita yang menyediakan, melainkan Arab Saudi,’’ jelasnya.
Meskipun nama hidangannya berasal dari Indonesia, selama ini cita rasanya belum khas Indonesia. Sebab, pengolahan dilakukan di Saudi dan bumbu-bumbunya menyesuaikan dengan ketersediaan di dapur pengolahan.
Yaqut mengungkapkan, selama ini dalam satu siklus penyelenggaraan haji, total biaya Rp 18 triliun lebih habis di Arab Saudi. Di antaranya untuk penyediaan katering jemaah haji. Dengan adanya inovasi pengiriman makanan siap saji itu, diharapkan UMKM di Indonesia bisa ikut mendapatkan manfaat dari perputaran dana haji. ’’Mudah-mudahan ini bisa diikuti pengusaha Indonesia lainnya,’’ katanya.
Dengan begitu, semakin banyak uang haji yang kembali ke tanah air. Informasi yang dia terima, PT Halalan Thayyiban Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan kemasan siap saji. Salah satu keunggulannya adalah makanan siap saji yang mereka produksi dapat bertahan hingga satu tahun pada suhu ruangan. Meskipun bisa bertahan sampai satu tahun, makanan itu tidak menggunakan bahan pengawet. Produk makanan siap saji yang dikirim tersebut selama ini memiliki brand MakanKu.
Kontrak pesanan PT Halalan Thayyiban Indonesia yang mencapai 1.275.000 porsi itu tentu masih jauh dari kebutuhan katering jemaah haji. Pada musim haji 2018, dengan jumlah kuota yang sama seperti tahun ini, pemerintah menyiapkan katering haji sebanyak 14.929.377 boks. Sudah cukup lama pemerintah meninggalkan skema katering prasmanan. Sebagai gantinya, katering disajikan dalam bentuk boks atau kemasan khusus. (*)
Pasar Ramadan Simpedes 2023 yang dilaksanakan di Mega Legenda, Batam Centre. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos
batampos – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya, terkhusus para pelaku UMKM.
Salah satunya dengan menggelar Pasar Ramadan Simpedes 2023 yang dilaksanakan di Mega Legenda, Batam Centre. Pasar Ramadan yang diselenggarakan mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini diikuti oleh ratusan pelaku UMKM kuliner.
Pimpinan BRI Branch Office Batam Centre, Ucok Rajab Pohan, mengatakan, acara itu memang sengaja digelar untuk memberdayakan UMKM Binaan BRI di bulan Ramadan ini.
Katanya, tujuan pasar Ramadan ini merupakan salah satu upaya Bank BRI menjaga momentum kebangkitan pelaku UMKM di Indonesia dan menunjang program pemerintah.
“Kami berharap Pasar Ramadan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ini dapat menjadi sarana peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM serta sebagai wadah pemberdayaan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia, khususnya di Batam” terangnya.
Ucok berharap nasabah semakin setia kepada BRI dengan tidak hanya menabung, namun juga bertransaksi. Sebab sejumlah aplikasi telah dikembangkan BRI, salah satunya BRImo dimana dapat secara mudah mengakses QRIS dalam transaksi keuangan.
“Semua ini BRI lakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi dengan melakukan pembayaran tanpa uang fisik,” ujar Ucok Raja Pohan.
Selain itu, Ucok menambahkan, Pasar Ramadan Simpedes ini juga menjadi ajang edukasi dan peningkatan literasi bagi pelaku UMKM dan masyarakat atas akses layanan digital perbankan melalui transaksi pembayaran non tunai menggunakan QRIS BRI.
“Selain menggerakkan aktivitas ekonomi, melalui Pasar Ramadan ini, perseroan ingin meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan digital perbankan. Dengan begitu diharapkan juga dapat mendongkrak tingkat inklusi layanan digital. Karena pada dasarnya digitalisasi memudahkan nasabah dan mampu meningkatkan efisiensi,” jelasnya.
Selain sebagai event dalam menyajikan beragam menu khas selama bulan puasa dan mendorong perekonomian para pelaku UMKM, di pasar Ramadan Simpedes kali ini, pengunjung dapat mengikuti program tebus murah.
“Kita juga membuka tenan dengan menjual minyak goreng murah seharga Rp 9.999 di program tebus murah,” kata Ucok.
Pada kesempatan itu, Pimpinan BRI Branch Office Batam Centre, Ucok Rajab Pohan, juga melakukan transaksi QRIS dengan sejumlah pelaku UMKM kuliner di Pasar Ramadan Simpedes 2023.(*)
batampos – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023. Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.
“Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, di Jakarta (15/4/2023).
Anwar Sanusi menjelaskan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 14 April 2023 di 34 provinsi.
“Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini,” katanya.
Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti.
Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).
Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).
“Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya. (*)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung, Jawa Barat, termasuk Wali Kota Yana Mulyana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung, Jawa Barat. Penetapan tersangka ini dilakukan usai mereka menjalani pemeriksaan panjang.
“KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/4) dini hari WIB.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yana Mulyana (YM) selaku Wali Kota Bandung, Dadang Darmawan (DD) selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Khairul Rijal (KR) selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Benny (BN) selaku Direktur PT SMA, Sony Setiadi (SS) selaku CEO PT CIFO, dan Andreas Guntoro (AG) selaku Manager PT SMA.
BN, SS, dan AG sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Sedangkan YM, DD, dan KR sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
“Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan Tim Penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023,” imbuh Ghufron.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4) malam. KPK membenarkan salah satu yang diamankan dalam operasi senyap ini Wali Kota BandungYana Mulyana.
“Betul, KPK pada Jumat (14/4) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Sabtu (15/4).
Juru bicara KPK bidang penindakan KPK ini menyebut, diduga terdapat tindak pidana korupsi berupa suap dari pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bandung. Dugaan penerimaan suap ini terkait pengadaan CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. (*)
batampos-Pemprov Kepri telah menyiapkan alokasi anggaran Rp3,3 miliar di APBD TA 2023 ini, untuk menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang akan digelar di Karimun beberapa waktu mendatang.
Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Provinsi Kepri, alokasi anggaran tersebut sebesar Rp1,8 miliar untuk pengadaan sertifikat wilayah pesisir dan sertifikat tanag Gurindam 12 Tanjungpinang. Kemudian Rp1,5 miliar lainnya khusus untuk persiapan Provinsi Kepri sebagai tuan rumah GTRA Summit 2023.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, ada empat isu penting yang akan diangkat pada kegiatan itu nanti. Isu pertama adalah penguatan skema legalisasi aset untuk pemukiman di atas air, pulau–pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
“Isu kedua adalah resolusi penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan kewenangan lintas sektor (BUMN/BUMD, BMN, kawasan hutan, pertambangan, transmigrasi dan tata ruang),” jelas Gubernur.
Adapun isu ketiga adalah arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi, dan yang terakhir adalah percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
“Tentu, dalam penyelesaian terkait 4 isu tersebut perlu dilakukan koordinasi, diskusi dan sinkronisasi dengan berbagai kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait,” jelasnya lebih lanjut.
Bagi mensukseskan GTRA Summit 2023, Gubernur Ansar memaparkan Pemprov Kepri dengan menggandeng berbagai stakeholder terkait melakukan beberapa program strategis yang disejalankan dengan rangkaian kegiatan GTRA Summit 2023.
Diantaranya adalah melakukan sertifikasi sebanyak 2.500 Pemukiman yang ada di kawasan pesisir, bantuan asuransi nelayan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp6,9 Miliar.
Kemudian juga sertifikasi kawasan mangrove seluas 254.887 Ha yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Selanjutnya pemberian bantuan benih ikan kakap putih, kerapu, teripang pasir, udang yang dilakukan oleh Pemprov Kepri dengan menggandeng BPBL Batam menebar 1.020.500 ekor benih.
“Harapannya tentu agar kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir dapat lebih meningkat melalui gagasan GTRA Summit. Oleh karena itu, perlunya upaya kita bersama dalam satukan tekad mensukseskan acara ini,” tutup Gubernur. (*)
