
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus pada persoalan infrastruktur di Lampung. Itu setelah banyaknya masyarakat setempat yang memotret kondisi jalan rusak di Lampung dan menyebarluaskannya melalui media sosial (medsos).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah yang tidak maksimal menjadi salah satu persoalan prioritas yang dipantau KPK. Terlebih, infrastruktur adalah salah satu sektor yang rentan terjadi korupsi. ”KPK akan turun untuk memonitor (Lampung, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id).
Ghufron menambahkan, pembangunan jalan di Lampung yang sudah dilaksanakan, namun cepat rusak dalam hitungan bulan, memang sangat disayangkan. Bahkan, dia mencurigai adanya indikasi korupsi dalam proyek-proyek asal-asalan semacam itu.
”Kalau ada info, ‘Pak itu (proyek perbaikan jalan) sudah dilaksanakan, Pak, tapi kok baru sebulan, dua bulan, rusak’, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, mungkin perlu dicurigai ada korupsi,” tegasnya.
Ghufron meminta masyarakat tidak segan menyampaikan hal-hal yang mencurigakan terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Lampung, khususnya proyek perbaikan jalan provinsi. Informasi dan partisipasi masyarakat akan sangat membantu KPK dalam mengungkap praktik-praktik korup di Lampung.
”Kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek (pembangunan) yang dikorup,” tegas mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut. Dia memastikan laporan terkait persoalan infrastruktur di Lampung bakal ditindaklanjuti. Apalagi, persoalan itu ternyata sangat merugikan masyarakat.
Seperti diberitakan, Provinsi Lampung menjadi sorotan di dunia maya pasca mencuatnya video kritik yang dibuat Bima Yudho Saputro tentang provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera tersebut. Bersamaan dengan itu, mencuat pula video kondisi jalan provinsi di Lampung yang rusak parah dan tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. (*)
Reporter: JP Group


batampos-Pemprov Kepri akan membangun Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri di pusat Pemerintahan Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang. Lewat APBD TA 2023 ini, Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran Rp4,6 miliar.






