batampos – Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga jadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kontraktor. Hal itu diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Enam diantaranya merupakan pejabat dan pegawai negeri di Kemenhub.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan, enam orang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu disangka sebagai penerima suap. Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Selanjutnya, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadlinsyah, serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar) Syntho Piriani Hutabarat. Keenam tersangka itu diduga menerima suap mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar. ”Di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR),” kata Johanis, kemarin (13/4).

Tanak menerangkan ada beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api tahun anggaran 2021-2022 yang diduga menjadi objek suap. Yakni proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Kemudian proyek pembangunan jalur KA di Makassar, empat proyek konstruksi jalur KA dan 2 proyek supervise di Lampegan Cianjur, Jabar.

Selain itu, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera juga diduga jadi objek suap. Pemenang tender proyek itu ditengarai telah direkayasa sebelumnya. Mulai dari proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Masing-masing pelaksana proyek tersebut dimintai fee sebesar 5-10% dari nilai proyek.

Fee proyek tersebut diduga diberikan secara bertahap. Pada 10 April lalu, Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jabagteng dan Benard Hasibuan (PPK Jabagteng) ditengarai menerima uang Rp 800 juta dari Dion Renato Sugiarto, direktur PT Istana Putra Agung (IPA). Perusahaan tersebut merupakan pelaksana proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.

Kemudian pada 11 April, Achmad Affandy (PPK BPKA Sulsel) juga menerima uang Rp 150 juta dari Dion terkait proyek pembangunan jalur KA di Makassar. Berikutnya, yakni pada Januari, Februari dan awal April lalu, Syntho Pirjani (PPK BTP Jabagbar menerima uang Rp 1,6 miliar dari beberapa petinggi perusahaan pemenang proyek.

Yakni M. Hikmat (direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Dion, dan Fahmi Arif Kurniawan (direktur Nazma Tata Laksana). Uang itu diduga bagian dari suap terkait 4 proyek jalur KA dan 2 proyek supervise di Lampegan, Cianjur.

Tak hanya itu, KPK juga mengendus adanya penerimaan uang sebesar Rp 1,1 miliar terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Uang itu diterima Harno Trimadi (direktur prasarana DJKA) dan Fadliansyah (PPK Kemenhub) dari Yoseph Ibrahim (direktur PT Kereta Api Manajemen Properti/KAMP) dan Parjono (vice president PT KAMP).

Tanak menyebut, uang itu diberikan dalam rentang periode Juni-Desember 2022 dan 11 April lalu. ”Berikutnya tentu KPK terus mengembangkan dan mendalami lebih lanjut pada proses penyidikan,” kata Tanak. Para kontraktor itu juga ditetapkan tersangka. Total ada empat petinggi perusahaan yang disangka sebagai pemberi suap.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, 10 tersangka itu kemudian ditahan di Rutan KPK. Tanak menyebut, para penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara empat pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan. “Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ungkapnya.

Dikatakan Budi Karya, pihaknya tidak akan menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, pihaknya pun akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. “Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Kemenhub dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucapnya.

Ke depan, Budi Karya pun akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian. “Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo turut berkomentar atas OTT KPK di lingkungan DJKA. Apalagi salah satu proyeknya baru-baru ini diresmikan Jokowi, yakni jalur kereta lintas Sulawesi. “Tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah,” kata Jokowi kemarin (13/4).

Menurut Jokowi sebuah proyek besar merupakan hal biasa jika ada masalah. Apalagi jumlahnya cukup banyak. “Pasti satu atau dua ada masalah,” katanya.

Untuk itu Jokowi minta agar rajin-rajin mengontrol ke lapangan. Tentu agar peluang kecolongan semakin minim. Menurutnya, selama ini dia dan jajarannya sudah rajin mengontrol proyek di lapangan dan masih ada masalah. “Tiap hari lho ke lapangan ngecek, masih ada masalah. Apalagi tidak (ke lapangan,Red),” bebernya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama memastikan bakal memantau (rukyatul) hilal penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri di 123 titik, yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil dari pemantauan hilal nantinya akan dibahas dalam sidang Isbat pada Kamis (20/4).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan rukyatul hilal akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota. Pemantauan hilal juga bekerja sama dengan Peradilan Agama, dan Ormas Islam serta instansi lain di daerah setempat.

“Hasil hisab dan rukyatul hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal,” ujar Kamaruddin Amin dilansir dari ANTARA.

Ia mengatakan sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1444 H pada Kamis, 20 April 2023, di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup, dan diikuti Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

“Sebagaimana biasa, sidang isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadhan. Tahun ini, bertepatan dengan 20 April 2023,” katanya.

Kamaruddin menjelaskan sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal yang disampaikan Tim Hisab Rukyat Kemenag. Lalu, hasil sidang isbat akan diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers.

Berdasarkan data hisab, pada Kamis, 29 Ramadhan 1444H/20 April 2023M, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0° 45′ (0 derajat 45 menit) sampai 2° 21,6′ (2 derajat 21,6 menit) dengan sudut elongasi antara 1° 28,2′ (1 derajat 28,2 menit) sampai dengan 3° 5,4′ (3 derajat 5,4 menit).

Jika merujuk pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal belum memenuhi syarat ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sehingga Idul Fitri berpotensi jatuh pada lusa atau Sabtu (22/4).

Berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat (21/4) berdasarkan kriteria wujudul hilal. Dengan demikian, 1 Syawal 1444H berpotensi berbeda.

Kendati demikian, penentuan hari raya Idul Fitri tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan dalam sidang isbat. “Jadi kapan Hari Raya Idul Fitri, kita masih akan menunggu keputusan sidang isbat,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Guru merupakan sosok sentral dalam institusi pendidikan yang mampu menggerakkan semangat anak didiknya untuk belajar, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas institusi pendidikan dan guru menjadi faktor penting dan secara berkala kompetensi profesi mereka harus terus diperbarui agar sesuai perkembangan zaman dan karakter generasi. Pemerintah menyoroti hal ini dan telah mengamanatkan kepada para guru melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yaitu untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Tantangan peningkatan kompetensi profesi ini secara umum dihadapi oleh para guru di daerah, terutama yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Putera Sampoerna Foundation (PSF), sebuah institusi bisnis sosial yang fokus pada pengembangan pendidikan, sejak 2001 telah menjalankan berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi dengan berbagai mitra strategis serta program-program yang dikembangkan secara internal sebagai respons terhadap tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pengalaman tersebut, PSF memetakan permasalahan yang dialami oleh para guru di area 3T. Di Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan masih terbentur dengan beberapa masalah seperti sulitnya akses pengembangan profesi bagi guru, sistem manajemen sekolah yang kurang akuntabel, dan kurangnya akses pendidikan berstandar internasional. Melihat masalah tersebut, guru memegang peranan penting dalam institusi pendidikan sehingga sudah sepatutnya upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi guru pun menjadi fokus sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi tenaga pendidik. PSF telah memperhatikan kondisi ini dan berkomitmen memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan menjalankan program School Development Outreach (SDO).

“Membahas tentang pendidikan di Indonesia, kami melihat secara umum terdapat beberapa isu utama yang selama ini masih perlu dihadapi, hal tersebut yaitu terkait kompetensi guru, pengelolaan atau manajemen sekolah yang masih kurang akuntabel, juga ketersediaan akses pada pendidikan berkualitas internasional. Berangkat dari permasalahan tersebut, juga semangat untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, lebih dari 20 tahun Yayasan Putera Sampoerna telah menjalankan berbagai misi sosial bersama para mitra terpercaya. Melalui program School Development Outreach, kami telah merangkul 33.661 guru di wilayah 3T agar mereka lebih berdaya dalam keterampilan mengajar, mengelola sekolah, dan pengembangan karir, sehingga nantinya akan berdampak kepada para murid dan pendidikan secara umum,” ungkap George Yudistira Irawan, Chairman Board of Executives Putera Sampoerna Foundation.

Tiga Program Pengembangan Guru PSF-SDO
Program SDO memiliki tiga turunan kegiatan, yaitu Teacher Learning Center, Lighthouse School Program, dan Guru Binar. Masing-masing turunan program ini dibuat untuk memfasilitasi tantangan-tantangan yang dihadapi para guru.
Teacher Learning Center merupakan organisasi belajar mandiri bersifat struktural dan sistematis yang dijalankan oleh guru terpilih sebagai solusi untuk menyikapi keterbatasan akses guru dalam mendapatkan layanan pengembangan profesi. Dengan filosofi “Dari Guru untuk Guru”, akses pelatihan Teacher Learning Center dibangun berdasarkan kebutuhan dan memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja secara daring. Pelatihan guru yang berlangsung di Teacher Learning Center meliputi survei analisis kebutuhan, pembuatan modul, serta sistem tata kelola dan kemampuan manajerial. Agar dapat mengikuti pelatihan di Teacher Learning Center, para guru sebelumnya harus melewati proses seleksi, yaitu mengisi survei, mengikuti focus group discussion, dan mengunggah portofolio dan video. Teacher Learning Center sudah tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Gowa, Kudus, Karawang, Bojonegoro, Tuban, Manado, Pasuruan dan Lumajang.

Lighthouse School Program merupakan program peningkatan kualitas sekolah secara holistik dan intensif untuk mewujudkan sistem manajemen sekolah yang akuntabel. Dalam program ini, PSF-SDO melakukan intervensi selama tiga tahun di masing-masing sekolah dengan target mempersiapkan sekolah menjadi sekolah model yang berkualitas dengan mencapai atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lighthouse School Program didukung oleh guru-guru berkualitas yang menitikberatkan kesiapan sekolah model pada STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), Bahasa Inggris, dan praktik pembelajaran internasional. Tak hanya itu, Lighthouse School Program juga mempertimbangkan kesiapan sekolah model dari sisi cara berpikir kritis dan nalar serta asesmen nasional.

Guru Binar hadir sebagai respon terhadap pandemi Covid 19 yang berdampak pada akses pengembangan profesional guru di Indonesia. Para guru yang mengakses pelantar Guru Binar dapat mengikuti pelatihan dan beragam pengembangan profesionalisme yang holistik, terintegrasi, dan sistematis. Dengan tujuan meningkatkan akses pelatihan guru melalui pelatihan terstruktur, terukur, sesuai dengan kebutuhan, para guru peserta Guru Binar dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara daring. Ragam pelatihan dan pengembangan profesionalisme di Guru Binar juga memudahkan para guru untuk mendapatkan berbagai keterampilan dengan materi terkini.

“Saat ini, masing-masing program yang berada di bawah PSF-SDO telah memberikan dampak positif di 19 kota. Pengembangan guru yang dilakukan melalui masing-masing program telah berjalan secara berkelanjutan sehingga menimbulkan dampak positif yang saling berkaitan dalam ekosistem pendidikan. Proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan menyenangkan sehingga memudahkan para murid menyerap ilmu. Para guru juga mendapatkan pengakuan atas kompetensi dalam belajar mengajar, sistem pengelolaan sekolah dan pengembangan karir. Dari kemampuan guru dan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dapat meningkatkan nilai murid,” kata Juliana, Head of Program & Development, Putera Sampoerna Foundation – School Development Outreach.

Dampak Positif Program Pengembangan Guru di Daerah 3T oleh PSF-SDO
Sampai saat ini, ketiga program pengembangan guru PSF-SDO telah memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi para guru. Lighthouse School Program telah berbagi praktik baik bagi peningkatan kualitas guru di Indonesia kepada lebih dari 3000 guru dan manajemen sekolah. Selain itu, lebih dari 16.000 guru dan manajemen sekolah telah mendapatkan akses pengembangan profesi dari Teacher Learning Center. Hingga saat ini, lebih dari 11.000 guru telah aktif menggunakan platform Guru Binar dan memfasilitasi lebih dari 40 kelas daring.

Lebih jauh lagi, Setelah Lighthouse School Program melakukan intervensi di 14 sekolah yang tersebar di sepuluh daerah, SD Perdana menjadi sekolah mercusuar di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dari program Teacher Learning Center, guru-guru lebih mudah mendapatkan pelatihan pengembangan guru tanpa menunggu waktu lama. Para guru yang aktif mengikuti pelatihan daring di Guru Binar lebih percaya diri dalam menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan belajar mengajar bersama siswa.

“Saya sudah mengikuti Guru Binar dan banyak mendapat pengetahuan yang bisa diintegrasikan di kelas. Pendekatan tersebut sangat mumpuni untuk mengaktifkan siswa, berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan percaya diri untuk tampil di depan kelas,” kata Kurdi, guru SDN 1 Beleka, Lombok Tengah.

Komitmen 22 Tahun Buktikan Kredibilitas PSF-SDO sebagai Mitra Terpercaya
Melalui komitmen 22 tahun ini pula, rekam jejak PSF telah membuktikan kredibilitasnya sebagai mitra terpercaya yang mendukung berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dari pihak pemerintah, swasta, filantropi, dan pihak terpercaya lainnya. Keterlibatan PSF dalam kemitraan yang amanah selalu mengutamakan profesionalisme dan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan para donor. Sampai saat ini, PSF-SDO telah mendukung program peningkatan kualitas pendidikan bersama para mitra yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga mancanegara. PSF-SDO menjalin kemitraan dengan Education New Zealand (ENZ) untuk memberikan akses pelatihan kepada guru melalui Guru Binar. Selain itu, melalui kemitraan dengan Bakti BCA PSF-SDO juga telah menyelenggarakan program pengembangan guru di wilayah Jayapura, Banyuwangi dan Lombok Barat.

“Pengalaman dan kredibilitas rekam jejak Putera Sampoerna Foundation tidak terlepas dari kerjasama yang kami lakukan untuk mendukung program-program peningkatan kualitas pendidikan dari pihak pemerintah, swasta, filantropi, dan lainnya. Kami bersyukur, selama 22 tahun ini PSF terlibat dalam berbagai kemitraan yang amanah bagi para donor. Ke depannya, kami pun terus terbuka dengan kesempatan bagi para mitra lainnya yang memiliki tujuan yang sama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami juga percaya bahwa dampak program-program PSF-SDO dimungkinkan melalui mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).” pungkas George.

(*)