batampos – Angkutan mudik lebaran 2023 di pelabuhan PT ASDP Telaga Punggur, Kota Batam, tujuan Sei Selari, Riau, penuh dari tanggal 14 hingga 21 April 2023.
General Manager PT ASDP Batam, Marsadik, mengatakan, animo masyarakat Batam yang akan melaksanakan mudik sangat tinggi.
Sejak dibuka pendaftaran antrean mudik lebaran 2023, 1 April 2023 lalu, masyarakat sudah banyak melakukan pendaftaran melalui hotline whatsapp yang telah disiapkan.
“Sekarang hanya ada sisa daftar tunggu, barangkali ada yang mundur nanti bisa dia maju,” kata Marsadik, Kamis (13/4/2023).
TANGKAPAN LAYAR: Narasumber dan peserta foto bersama di ruang Zoom di akhir sesi pertemuan ketiga pada Rabu (12/4)./dok. Kantor Bahasa Kepri
batampos – Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau kembali mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Bahan Bacaan Kepulauan Riau.
Sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada Maret lalu. Bimtek lanjutan dilaksanakan selama lima hari pada 10—14 April secara daring melalui aplikasi Zoom.
Narasumber bimtek ini adalah Bambang Trim dan Irma Susilowati dari Penulis Profesional Indonesia. Pada bimtek ini materi dikhususkan pada penulisan buku anak jenjang B-2 (anak usia 7—9 tahun) khususnya seputar pengembangan gagasan cerita, pembuatan papan cerita, deskripsi ilustrasi, dan swasunting.
Kegiatan yang diikuti sekitar 30 orang dari berbagai kalangan ini mengasah pengetahuan peserta untuk menulis buku untuk pribadi maupun mengikuti Sayembara Penulisan Bahan Bacaan Kepulauan Riau. (*)
batampos – Pendaftaran ujian tertulis berbasis komputer untuk seleksi nasional berbasis tes (UTBK-SNBT) ditutup besok (14/4) pukul 15.00 WIB. Calon peserta diminta segera menyelesaikan pendaftaran hingga tahap finalisasi.
Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2023 Mochamad Ashari mengungkapkan, calon mahasiswa masih memiliki waktu untuk merampungkan pendaftaran sebelum pendaftaran SNBT ditutup. Pendaftaran dinyatakan rampung setelah difinalisasi sampai tahap cetak kartu.
Calon mahasiswa juga diimbau untuk memastikan seluruh data yang terunggah benar sebelum tahap finalisasi. Termasuk, soal ketentuan menyertakan portofolio bagi calon mahasiswa yang memilih program studi (prodi) kesenian dan olahraga.
”Status pendaftaran SNBT bisa dibaca di medsos SNPMB untuk detailnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (12/4).
Berdasarkan data SNPMB, hingga 11 April 2023, pukul 20.00 WIB, jumlah pendaftar UTBK-SNBT mencapai 664.947 orang dari jumlah calon pendaftar mencapai lebih dari 1,2 juta. Artinya, masih ada 500 ribuan calon peserta yang belum merampungkan proses pendaftaran hingga finalisasi.
Kemudian, jika dibedah lagi, pada pilihan pertama, 92 persen peserta memilih program sarjana untuk pilihan mereka melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sementara, untuk program vokasi sebanyak 5,08 persen siswa memilih D4 dan 2,67 persen peserta memilih D3 untuk pilihan pertama mereka.
Persentase untuk D4 dan D3 ini diketahui lebih besar pada pilihan kedua dari para peserta. Setidaknya, 6,79 persen peserta menjadikan program D4 sebagai pilihan keduanya. Kemudian, 4,53 persen di program D3.
Sebagai informasi, calon peserta diperkenankan memilih dua prodi pada UTBK-SNBT. Pada jalur ini, tak diwajibkan pilihan kedua berada di satu wilayah dengan sekolah asal. Bahkan, pilihan kedua diizinkan untuk berada satu kampus dengan pilihan pertama.
Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB 2023 Budi Prasetyo Widyobroto mengungkapkan, prodi-prodi D3 dan D4 di politeknik bisa jadi alternatif yang baik untuk calon peserta. Terutama, yang berasal dari sekolah menengah kejuruan (SMK).
”Peluang diterima akan lebih besar,” ungkapnya.
Pada seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) sebelumnya, keketatan di prodi D3 maupun D4 diketahui lebih longgar ketimbang S1. Keketatan akademik pada S1 mencapai 18,2 persen sementara vokasi 31 persen. Sehingga, peluang diterima lebih besar di vokasi.
Kendati begitu, Budi menekankan, jika pemilihan prodi dan PTN sesuai dengan yang diinginkan dan kemampuan calon mahasiswa. Tahun ini, kelonggaran untuk memilih prodi diberikan sepenuhnya karena tak lagi tersekat dengan jurusan di SMA/SMK/MA. Namun dengan catatan, bebas bertanggung jawab.
“Segera melakukan pendaftaran. Jangan mendaftar di akhir batas pendaftaran, kemungkinan akan ada risiko akses ke laman SNPMB, walaupun sudah sangat besar (bandwidthnya, red),” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Para penumpang turun dari kapal Pelni di Pelabuhan Batu Ampar. Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos
batampos – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) Cabang Batam mengeluarkan pengumuman perubahan jadwal keberangkatan kapal menjelang mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.
Ada sejumlah rute kapal yang mengalami perubahan jadwal keberangkatan, baik perubahan jam keberangkatan kapal maupun perubahan harinya.
Kepala Cabang PT Pelni Batam, T Muhammad Iqbal mengatakan alasan adanya perubahan jadwal keberangkatan kapal dikarenakan proses Embarkasi dan animo pemudik yang cukup tinggi.
“Animo pemudik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi pada, Kamis (13/4/2023).
Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat di arus mudik tahun ini membuat proses embarkasi membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.
“Keterlambatan di pelabuhan sebelumnya akan berimbas pada waktu ketibaan kapal di pelabuhan selanjutnya,” sebutnya.
Pihaknya menghimbau kepada setiap calon penumpang agar dapat selalu memperhatikan pemberitahuan dari Pelni melalui SMS atau WhatsApp, sehingga dapat menyesuaikan waktu ketibaan di pelabuhan.
Selanjutnya, para calon penumpang juga diharapkan tiba di pelabuhan 3 jam lebih cepat mengingat jumlah penumpang kapal di musim mudik ini bisa mencapai ribuan orang.
“Diharapkan calon penumpang bisa hadir tiga jam sebelum keberangakatnan, sehingga akan mempercepat untuk proses embarkasinya,” harap Iqbal.
Lanjutnya, dari sisi teknis pihaknya mencoba untuk melakukan penyesuaian lama sandar di tiap pelabuhan, sehingga pihaknya dapat segera mengembalikan jadwal kapal seperti semula di perjalanan berikutnya.
Selama pelayanan Angkutan Lebaran, seluruh armada penumpang PELNI diberikan kelonggaran atau dispensasi mengangkut penumpang untuk mengakomodir lonjakan penumpang.
“Dispensasi ini kami selalu kami laporkan untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan RI,” imbuhnya.
Lanjutnya, pemberian dispensasi ini juga disesuaikan dengan jumlah alat keselamatan yang tersedia di atas Kapal. Pihaknya memastikan bahwa seluruh alat keselamatan di atas Kapal sesuai dengan ketentuan, yaitu jauh lebih banyak dari jumlah kapasitas yang diangkut.
“Keselamatan penumpang selalu jadi prioritas kami,” tegasnya.
Berikut perubahan jadwal keberangkatan kapal PELNI Cabang Batam.
1. Jadwal keberangkatan Kapal KM Kelud tujuan Belawan. Semula dijadwalkan berangkat pada, Jumat (14/4) pukul 15.00 Wib – 18.00 Wib, berubah jadwal menjadi Sabtu (15/4) sekira pukul 07.00 Wib-10.00 Wib, melalui Terminal Batu Ampar.
2. Jadwal keberangkatan Kapal KM Kelud tujuan Belawan. Semula dijadwalkan berangkat pada, Senin (17/4) sekira pukul 08.00 Wib-12.00 Wib, berubah jadwal menjadi Senin (17/4) sekira pukul 10.00 Wib-14.00 Wib, melalui Terminal Batu Ampar.
3. Jadwal keberangkatan Kapal KM Kelud tujuan Belawan. Semula dijadwalkan berangkat pada, Rabu (19/4) sekira pukul 12.00 Wib-16.00 Wib, berubah jadwal menjadi Senin (17/4) sekira pukul 14.00 Wib-18.00 Wib, melalui Terminal Batu Ampar.
4 Jadwal keberangkatan Kapal KM Dorolonda tujuan Belawan. Semula dijadwalkan berangkat pada, Selasa (18/4) sekira pukul 08.00 Wib-12.00 Wib, berubah jadwal menjadi Selasa (18/4) sekira pukul 10.00 Wib-14.00 Wib, melalui Terminal Batu Ampar.
5. Jadwal keberangkatan Kapal KM Dorolonda tujuan Kijang-Tanjung Priok. Semula dijadwalkan berangkat pada, Kamis (20/4) sekira pukul 14.00 Wib-17.00, berubah jadwal menjadi Kamis (20/4) sekira pukul 16.00 Wib-19.00 Wib, melalui Terminal Batu Ampar.
batampos – Perang terhadap sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural terus ditabuh pemerintah. Selain mempertegas sanksi pada pihak pengirim, pemberian visa ziarah juga akan dihentikan.
Diakui Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, selama ini sanksi yang diberikan pada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang mengirim PMI non prosedural termasuk ringan. Karenanya, pihaknya telah menggandeng kepolisian untuk bisa menyeret para oknum-oknum nakal tersebut ke ranah hukum. ”Kami ingin memberi efek jera. Karena tidak boleh memberangkatkan secara non procedural,” tegasnya dalam temu media, di Jakarta, kemarin (12/4).
Langkah lain, dengan menghentikan penerbitan visa ziarah yang kerap dijadikan alasan calon PMI ilegal berangkat ke luar negeri. Terutama, ke Timur Tengah seperti Arab Saudi. Menurutnya, permintaan penghentian penerbitan visa ziarah bagi WNI ini sudah disampaikan saat pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdulah H. Amodi, pada Selasa (11/4).
”Kemarin duta besar Arab Saudi yang baru berkunjung ke Kementerian bertemu dengan bu Menteri. Dan hasil kesepakatan, visa ziarah itu akan distop,” tuturnya.
Rencananya, penyetopan pemberian visa ziarah ini akan dilakukan mulai bulan ini. Kalaupun akan dikeluarkan maka diminta untuk diberikan dengan syarat ketat. Penutupan celah ini diharapkan bisa mencegah para calon PMI berangkat secara ilegal. Mengingat, risiko yang akan ditanggung oleh mereka sangat besar. Diantaranya, menyangkut keselamatan hingga hak-hak yang harusnya diterima.
Baru-baru ini, pihaknya pun berhasil menggagalkan pemberangkatan calon PMI non procedural melalui dua bandara Soekarno Hatta dan Juanda. Ada puluhan calon PMI non procedural yang diamankan dan kemudian dipulangkan ke kampung halaman. Kemenaker pun sudah mengantongi nama-nama penyalur calon PMI ilegal tersebut.
Perusahaan tersebut bakal dicabut izinnya, dan juga dikenakan sanksi hukum oleh kepolisian. Sedangkan PMI non prosedural akan dikembalikan
”Kemarin di Soetta ada sekitar 5 PT, di Jatim ada sekitar 7 PT. Mereka belum kita tangkap, tapi pihak kepolisian sudah mengantongi nama-namanya, akan diproses,” ungkapnya.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemenaker Rendra Setiawan menambahkan, saat ini, hampir 100 persen PMI yang berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah ini. Sebab, penempatan ke sana masih ditutup.
Proses pencegahan juga terus dilakukan oleh pihaknya. Dalam dua tahun terakhir, pihaknya sudah menggagalkan sekitar 2440 calon PMI non prosedural yang akan berangkat ke luar negeri. ”Kami juga punya satgas, itu jumlahnya 2.440 selama 2 tahun terakhir,” imbuhnya.
Adapun PMI non prosedural umumnya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Banten, Sulawesi dan lainnya. Mereka diberangkatkan melalui bandara-bandara Internasional. Mulai dari Bandara Soetta, Juanda, hingga Sam Ratulangi. (*)
batampos – Polres Bintan melaksanakan latihan praoperasi ketupat seligi tahun 2023 di aula Satsamapta Polres Bintan di Bintan Buyu pada Rabu (12/4/2023).
Operasi ini dipersiapkan untuk pelaksanaan operasi ketupat seligi tahun 2023 dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sampai dengan arus balik lebaran.
Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo saat memimpin latihan praoperasi ketupat seligi tahun 2023 meminta personel mengikuti latihan praoperasi ketupat seligi dengan baik agar operasi berjalan lancar.
Dia juga menyampaikan, operasi ini untuk mengamankan jalannya arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.
“Fokusnya pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran,” kata dia.
Selain itu, kata dia, fokus lainnya pengamanan beberapa objek wisata dan lokasi kerumunan masyarakat saat libur Hari Raya Idul Fitri.
Kabagops Polres Bintan AKP Monang P. Silalahi menyampaikan, pihaknya berupaya mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama operasi ketupat seligi.
“Kita ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri,” kata dia.
Dia berharap, personel yang terlibat dalam operasi tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan.
“Intinya saling koordinasi dan kerja sama antarinstansi,” kata dia. (*)
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4/2023). (ANTARA)
batampos – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4) malam kemarin. Keduanya membahas berbagai hal terutama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dikutip dari Antara.
“Tentu silaturahmi itu penting apalagi ini bulan suci Ramadhan puasa sebentar lagi Lebaran. Dengan silaturahmi itu paling tidak separuh persoalan selesai kalau ketua-ketua partai saling berkunjung dan bertemu, ini memang harus kami biasakan,” ujar Zulhas.
Pertemuan antara kedua pimpinan parpol tersebut berlangsung hampir 1,5 jam.
Zulkifli tidak menampik apabila para ketua umum parpol memiliki perbedaan pendapat dan tidak sepakat terhadap satu isu.
“Artinya ada pengertian, persahabatan, pertemuan dan perjalanan. Tentu itu yang pertama masyarakat akan senang kalau lihat ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpinnya saling sapa, silaturahmi dan komunikasi dengan baik,” katanya.
Zulkifli mengungkapkan bahwa PAN dan PBB sepakat menjaga komitmen kebangsaan. Hal itu agar Indonesia menjadi bangsa yang produktif demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Jadi tahun politik 2024 menjadi pondasi yang kokoh untuk kita meletakkan dasar-dasar agar menuju Indonesia maju 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Yusril menilai silaturahmi antar pimpinan parpol penting dilakukan. Karena masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman kalau pimpinan parpol memiliki banyak kesamaan dibanding perbedaannya dalam melihat persoalan yang dihadapi bangsa.
“Karena itu kami bertemu, berdiskusi, lebih banyak mencari kesamaan daripada perbedaannya. Satu jam kami berdiskusi tentang berbagai hal, antara lain mengenai pelaksanaan pemilu 2024,” kata Yusril.
Menurut dia, PBB masih harus berjuang untuk memenuhi ambang batas parlemen yaitu empat persen dari jumlah suara sah secara nasional agar perolehan kursi anggota DPR.
“Karena itu PBB ingin bekerja sama dengan PAN agar kami ada kebersamaan dalam pemilu nanti. Juga dibicarakan mungkin tidak kami kerja sama saksi-saksi, karena saksi-saksi itu banyak sekali diperlukan dan biayanya juga lumayan mahal,” ungkapnya. (*)
Teddy Minahasa Putra saat sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat 5 kilogram di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos —Sidang dugaan penjualan barang bukti dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar kemarin (13/4). Dalam sidang dengan agenda pleidoi atau pembacaan pembelaan, Teddy Minahasa menyebut banyak kejanggalan dan unprocedural yang terjadi. Yang ditujukan untuk merekayasa dan menjatuhkan Teddy.
Dalam sidang tersebut, Teddy mengatakan bahwa kejanggalan dan unprocedural dalam penyelidikan serta penyidikan itu berupaya menghentikan karir, hidup dan masa depannya. ”Bahkan, akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya,” terangnya kepada Majelis Hakim.
Kejanggalan pertama, saat penetapan tersangka justru belum pernah diperiksa sebagai saksi. Padahal, prosedurnya penetapan tersangka harus lebih dulu diperiksa. ”Ini yang memberikan kesan saya dibidik,” ujarnya.
Menurutnya, saat dites urine dan tes narkoba dipastikan negative dari narkotika. Namun, saat konferensi pers malah disebutkan positif menggunakan emphetamine atau sabu. ”Saya kemudian protes ke Kapolri, yang mengherankan apa yang menjadi dasar saya positif narkotika,” paparnya.
Dia menjelaskan, saat dilakukan penahan terhadapnya pada Oktober 2022, Wadir Reserse Narkoba AKBP Dony Alexander dan Direserse Narkoba KOmbespol Mukti Juharsa sempat meminta maaf dan bersumpah bahwa penangkapan yang dilakukannya merupakan perintah pimpinan atau pejabat utama Polda Metro Jaya. ”Jujur saja, sampai sekarang syaa belum paham siapa yang dimaksud pimpinan oleh keduanya,” terangnya.
Dengan semua itu, Teddy merasa bahwa tuntutan mati terhadapnya begitu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dia berharap majelis hakim mempertimbangkan proses pembuktian selama persidangan.
Dia juga mengatakan, merupakan anak orang biasa atau bukan anak jenderal. Pada 1990 karena merasa orang tua tidak bsia membiayai melanjutkan sekolah akhirnya mendaftar seleksi AKABRI dan lolos dengan matra kepolisian. ”selama ini jabatan juga diterima secara alamiah, tanpa mengandalkan apapun. Dengan perjuangan ini, apakah mungkin saya mau menghancurkan karir hanya karena Rp 300 juta,” tuturnya.
Dalam kasus tersebut, Teddy dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Teddy diduga memerintahkan AKBP Dody Prawiranegara untuk menjual barang bukti sabu. Sekaligus menggantinya dengan tawas. Dalam proses itu Teddy pun memperkenalkan Dody dengan Linda, seorang cepu yang diminta untuk menjual sabu tersebut. (*)
batampos– Satreskrim Polresta Tanjungpinang menangkap pencuri di Batu 15 Tanjungpinang, Rabu (12/4). Pelaku insial AS diketahui mencuri tas milik pekerja toko cat Jalan Gatot Subroto Batu 5 Tanjungpinang.
“Setelah menerima laporan, kami menangkap pelaku di Batu 15 pas lagi mabuk. Pelaku ini ditangkap tidak sampai 24 jam, usai melancarkan aksinya,” ungkap Kanit Jatanras Polresta Tanjungpinang Ipda Freddy Simanjuntak, Kamis (13/4/2023).
Pencurian tas tersebut, kata Freddy, saat pekerja toko tertidur sekitar pukul 06.00 WIB. Pelaku yang sebelumnya mengintai suasana toko, langsung masuk mengambil tas milik pekerja toko.
Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat rilis kasus dugaan korupsi Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023). KPK menetapkan dan menahan 10 orang tersangka yang terjaring kegiatan tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga jadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kontraktor. Hal itu diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Enam diantaranya merupakan pejabat dan pegawai negeri di Kemenhub.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan, enam orang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu disangka sebagai penerima suap. Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.
Selanjutnya, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadlinsyah, serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar) Syntho Piriani Hutabarat. Keenam tersangka itu diduga menerima suap mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar. ”Di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR),” kata Johanis, kemarin (13/4).
Tanak menerangkan ada beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api tahun anggaran 2021-2022 yang diduga menjadi objek suap. Yakni proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Kemudian proyek pembangunan jalur KA di Makassar, empat proyek konstruksi jalur KA dan 2 proyek supervise di Lampegan Cianjur, Jabar.
Selain itu, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera juga diduga jadi objek suap. Pemenang tender proyek itu ditengarai telah direkayasa sebelumnya. Mulai dari proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Masing-masing pelaksana proyek tersebut dimintai fee sebesar 5-10% dari nilai proyek.
Fee proyek tersebut diduga diberikan secara bertahap. Pada 10 April lalu, Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jabagteng dan Benard Hasibuan (PPK Jabagteng) ditengarai menerima uang Rp 800 juta dari Dion Renato Sugiarto, direktur PT Istana Putra Agung (IPA). Perusahaan tersebut merupakan pelaksana proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Kemudian pada 11 April, Achmad Affandy (PPK BPKA Sulsel) juga menerima uang Rp 150 juta dari Dion terkait proyek pembangunan jalur KA di Makassar. Berikutnya, yakni pada Januari, Februari dan awal April lalu, Syntho Pirjani (PPK BTP Jabagbar menerima uang Rp 1,6 miliar dari beberapa petinggi perusahaan pemenang proyek.
Yakni M. Hikmat (direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Dion, dan Fahmi Arif Kurniawan (direktur Nazma Tata Laksana). Uang itu diduga bagian dari suap terkait 4 proyek jalur KA dan 2 proyek supervise di Lampegan, Cianjur.
Tak hanya itu, KPK juga mengendus adanya penerimaan uang sebesar Rp 1,1 miliar terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Uang itu diterima Harno Trimadi (direktur prasarana DJKA) dan Fadliansyah (PPK Kemenhub) dari Yoseph Ibrahim (direktur PT Kereta Api Manajemen Properti/KAMP) dan Parjono (vice president PT KAMP).
Tanak menyebut, uang itu diberikan dalam rentang periode Juni-Desember 2022 dan 11 April lalu. ”Berikutnya tentu KPK terus mengembangkan dan mendalami lebih lanjut pada proses penyidikan,” kata Tanak. Para kontraktor itu juga ditetapkan tersangka. Total ada empat petinggi perusahaan yang disangka sebagai pemberi suap.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, 10 tersangka itu kemudian ditahan di Rutan KPK. Tanak menyebut, para penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara empat pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan. “Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ungkapnya.
Dikatakan Budi Karya, pihaknya tidak akan menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, pihaknya pun akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. “Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Kemenhub dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucapnya.
Ke depan, Budi Karya pun akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian. “Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo turut berkomentar atas OTT KPK di lingkungan DJKA. Apalagi salah satu proyeknya baru-baru ini diresmikan Jokowi, yakni jalur kereta lintas Sulawesi. “Tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah,” kata Jokowi kemarin (13/4).
Menurut Jokowi sebuah proyek besar merupakan hal biasa jika ada masalah. Apalagi jumlahnya cukup banyak. “Pasti satu atau dua ada masalah,” katanya.
Untuk itu Jokowi minta agar rajin-rajin mengontrol ke lapangan. Tentu agar peluang kecolongan semakin minim. Menurutnya, selama ini dia dan jajarannya sudah rajin mengontrol proyek di lapangan dan masih ada masalah. “Tiap hari lho ke lapangan ngecek, masih ada masalah. Apalagi tidak (ke lapangan,Red),” bebernya. (*)
