batampos – Dari Batam, suara perlawanan daerah menggema. Ratusan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara terbuka mengkritisi arah hubungan pusat–daerah yang dinilai kian menjauh dari semangat otonomi. Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Minggu (18/1) malam, menjadi panggung konsolidasi sekaligus seruan tegas: daerah menuntut kedaulatan fiskal dan reorientasi kebijakan nasional yang lebih adil.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyebut dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang secara perlahan menggerus kewenangan kabupaten. Bupati Lahat itu menegaskan, kabupaten bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan fondasi utama negara yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika kewenangan fiskal dan ruang gerak daerah terus dipersempit, kita sedang mempertaruhkan stabilitas sosial dan politik di masa depan,” ujar Bursah di hadapan ratusan kepala daerah.

Ia membandingkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang luas bagi daerah dengan kondisi saat ini yang dinilainya justru regresif. Bursah juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat pedesaan.

“Kita menyaksikan ratusan triliun rupiah mengalir ke sektor perbankan, tetapi dampaknya nyaris tak terasa di desa. Padahal, jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan langsung ke daerah, daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.

Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata soal perimbangan angka di APBN, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa perubahan paradigma, ia menilai visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan kosong.

Rakernas XVII Apkasi juga menjadi arena penguatan kolaborasi strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam berbagai program nasional, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini turut diperluas ke sektor kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kesempatan tersebut, BTN bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Momentum Rakernas juga dimanfaatkan Apkasi untuk meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”, bertepatan dengan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari inisiatif daerah.

“Kami ingin membantah stigma bahwa daerah hanya pandai meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak bupati justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” kata Bursah.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, memberikan perspektif mengenai pentingnya transisi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.

“Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia,” ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan sebagai penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.

Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati untuk menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Menutup prosesi pembukaan dengan nuansa khidmat, Apkasi menunjukkan sisi kemanusiaannya melalui rutinitas pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa di balik debat kebijakan yang pelik, tujuan utama organisasi ini adalah kesejahteraan rakyat kecil. (*)

Artikel Kedaulatan Fiskal Hingga Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah Mengemuka dalam Rakernas Apkasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dari Batam, suara perlawanan daerah menggema. Ratusan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara terbuka mengkritisi arah hubungan pusat–daerah yang dinilai kian menjauh dari semangat otonomi. Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Minggu (18/1) malam, menjadi panggung konsolidasi sekaligus seruan tegas: daerah menuntut kedaulatan fiskal dan reorientasi kebijakan nasional yang lebih adil.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyebut dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang secara perlahan menggerus kewenangan kabupaten. Bupati Lahat itu menegaskan, kabupaten bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan fondasi utama negara yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika kewenangan fiskal dan ruang gerak daerah terus dipersempit, kita sedang mempertaruhkan stabilitas sosial dan politik di masa depan,” ujar Bursah di hadapan ratusan kepala daerah.

Ia membandingkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang luas bagi daerah dengan kondisi saat ini yang dinilainya justru regresif. Bursah juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat pedesaan.

“Kita menyaksikan ratusan triliun rupiah mengalir ke sektor perbankan, tetapi dampaknya nyaris tak terasa di desa. Padahal, jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan langsung ke daerah, daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.

Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata soal perimbangan angka di APBN, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa perubahan paradigma, ia menilai visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan kosong.

Rakernas XVII Apkasi juga menjadi arena penguatan kolaborasi strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam berbagai program nasional, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sinergi ini turut diperluas ke sektor kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kesempatan tersebut, BTN bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Momentum Rakernas juga dimanfaatkan Apkasi untuk meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”, bertepatan dengan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari inisiatif daerah.

“Kami ingin membantah stigma bahwa daerah hanya pandai meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak bupati justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” kata Bursah.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, memberikan perspektif mengenai pentingnya transisi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.

“Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia,” ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan sebagai penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.

Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati untuk menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Menutup prosesi pembukaan dengan nuansa khidmat, Apkasi menunjukkan sisi kemanusiaannya melalui rutinitas pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa di balik debat kebijakan yang pelik, tujuan utama organisasi ini adalah kesejahteraan rakyat kecil. (*)

Artikel Kedaulatan Fiskal Hingga Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah Mengemuka dalam Rakernas Apkasi 2026 di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Reskrim Polsek Lubukbaja masih melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedar sabu yang ditangkap di Apartemen Permata Baloi Residence. Dari dua tersangka RSP, 21, dan COS, 26, polisi menyita 18 paket sabu atau seberat 15,35 gram.

“Masih kita lakukan pengembangan. Baik itu asal barang dan pemiliknya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Iptu Noval Adimas Ardianto, Minggu (18/1).

Dari pemeriksaan polisi, COS berperan sebagai pemilik sekaligus pengedar sabu, sedangkan RSP berperan membantu proses pengemasan atau pencacahan barang haram tersebut.

Baca Juga: Kerap Kecelakaan, Truk Dilarang Beroperasi Pada Jam Sibuk

Sementara Kapolsek Lubukbaja, Kompol Deni Langie mengatakan barang haram tersebut didapati dengan mengambil di satu lokasi yang sudah dijanjikan bandar.

“Informasinya beli putus,” kata mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang ini.

Kasus ini terkuak dari insiden senggolan kendaraan di jalan. Tersangka terlibat tabrakan ringan dengan driver taksi online.

Saat itu tersangka bersikap emosional, marah-marah, dan terlihat tergesa-gesa ingin masuk ke area apartemen.

Baca Juga: TNI AD Kawal Pembangunan Koperasi Merah Putih di Batam

“Awalnya anggota Komando hampir senggolan sama yang tersangka itu di jalan. Anggota ini mau minta klarifikasi, dan diajak berkelahi,” ujar Wakil Ketua Satgas Komando Batam, Oka.

Selain curiga dengan sikap tersangka, anggota Komando juga menemukan kejanggalan dengan mobil yang dikendarai tersangka. Mobil tersebut tanpa plat nomor pada bagian depan dan terdapat plat palsu di kursi kemudi.

“Kejanggalan ini kita teruskan ke pihak Kepolisian,” tutupnya. (*)

Artikel Polisi Selidiki Jaringan Pengedar Sabu di Apartemen Baloi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bagel menjadi salah satu menu yang semakin banyak digemari. Roti berbentuk cincin dengan tekstur kenyal ini cocok untuk sarapan maupun camilan sore.

Kota Batam pun tak ketinggalan menghadirkan berbagai bangel dengan varian rasa, mulai dari klasik hingga modern.

Berikut 5 tempat menikmati bagel yang paling direkomendasikan disari dari berbagi sumber:

1. Fenty’s Cake House
Cafe modern yang menyediakan berbagai pilihan bagel dan cake. Bagelnya selalu menjadi menu favorit. Terletak di Ruko Orchard walk H5, Teluk Tering, Kota Batam.

2. Jills Cafe
Cafe ini termasuk tersembunyi yang cocok untuk WFH. Menu bagelnya disajikan dalam bentuk makanan berat. Terletak di Baloi Permai, Ruko Megamas Blok A 1-3, Kota Batam.

3. Fresh House Artisan Bakery
Cafe yang menyediakan berbagai macam roti fresh. Bagelnya terkenal dengan isian smoked salmon. Terletak di Sukajadi, Batam Kota.

4. Baker Stone Bakery
Salah satu tempat yang menghadirkan berbagai varian bagel. Menu pastrynya juga terkenal. Terletak di Jodoh, kawasan baru phrayangan, Jl. Tj. Uma, Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

5. Vold Artisan
Bagi yang suka minum kopi sambil makan bagel bisa kesini. Garlic cheese bagelnya selalu menjadi menu favorit. Terletak di Teluk Tering, Batam Kota.

Meningkatnya minat masyarakat Batam terhadap bagel menunjukkan perubahan selera kuliner yang semakin beragam.

Selain dianggap lebih mengenyangkan, bagel juga dinilai fleksibel karena dapat dipadukan dengan berbagai isian manis maupun gurih.

Pastikan lokasi dan jam buka sebelum berkunjung.(*)

Artikel Cari Bagel Enak di Batam? Ini 5 Tempat yang Paling Direkomendasikan pertama kali tampil pada Metropolis.