batampos – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban menolak delapan permohonan paspor sepanjang tahun 2025. Penolakan dilakukan karena para pemohon terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang tidak mengikuti ketentuan resmi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban, Adi Hari Pianto, mengatakan penolakan tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik kerja migran ilegal.

“Delapan permohonan paspor yang kami tolak berasal dari pemohon dalam dan luar Kepulauan Riau karena terindikasi PMI nonprosedural,” ujar Adi saat memaparkan capaian kinerja Imigrasi Tanjunguban 2025, Rabu (24/12).

Menurut Adi, indikasi tersebut ditemukan saat proses wawancara. Rata-rata pemohon menyatakan akan bekerja di Malaysia dengan alasan mengunjungi keluarga.

“Alasan memiliki saudara di Malaysia sering menjadi modus. Jika demikian, kami minta data pendukung lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, Imigrasi juga memastikan pemohon memiliki rencana perjalanan yang jelas jika mengaku hendak berwisata ke luar negeri.

“Jika memang untuk wisata, pemohon setidaknya harus mengetahui tujuan dan rencana perjalanannya secara rinci,” ujarnya.

Adi menegaskan, meski permohonan ditolak, para pemohon tetap dapat mengajukan kembali paspor dengan memenuhi prosedur resmi sebagai pekerja migran yang legal.

Sepanjang 2025, Kantor Imigrasi Tanjunguban menerbitkan sebanyak 5.479 paspor elektronik, terdiri dari 2.770 permohonan paspor baru dan 2.709 penggantian paspor.

Dalam pengawasan warga negara asing (WNA), Imigrasi Tanjunguban menerbitkan 195 izin tinggal keimigrasian. Rinciannya meliputi 42 izin tinggal kunjungan, 15 perpanjangan izin tinggal terbatas enam bulan, 95 perpanjangan izin tinggal terbatas satu tahun, serta satu izin tinggal tetap. Selain itu, tercatat 39 permohonan alih status dan tiga permohonan Multiple Re-Entry Permit (MREP).

Untuk lalu lintas orang lintas negara, Imigrasi Tanjunguban melayani 602.092 perlintasan melalui tiga Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), terdiri dari 302.160 kedatangan dan 302.560 keberangkatan.

Perlintasan terbanyak terjadi di TPI Bandar Bentan Telani dengan 297.156 kedatangan dan 298.053 keberangkatan. Disusul TPI Bandar Seri Udana sebanyak 2.631 kedatangan dan 2.628 keberangkatan, serta TPI Tanjunguban dengan 2.373 kedatangan dan 1.879 keberangkatan.

Dibandingkan tahun 2024, arus perlintasan pada 2025 meningkat signifikan, yakni 135 persen untuk kedatangan dan 134 persen untuk keberangkatan.

Sepanjang tahun ini, Imigrasi Tanjunguban juga melaksanakan 91 tindakan pengawasan keimigrasian, terdiri dari operasi mandiri, operasi intelijen, penegakan hukum projustitia, tindakan administratif keimigrasian, operasi gabungan, serta kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dari kegiatan tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka.

Adi menyampaikan capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi Tanjunguban. Selain pelayanan dan pengawasan, Imigrasi Tanjunguban juga berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

“Ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya. (*)

Artikel Imigrasi Tanjunguban Tolak 8 Permohonan Paspor Sepanjang 2025, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Inisiatif Masyarakat Adat (IMA) membahas berbagai gejolak dan ancaman di Laut Natuna melalui diskusi publik dan pemutaran film The Sea Guardian yang digelar di Universitas Internasional Batam (UIB). Forum ini menghadirkan aparat penegak hukum laut, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil.

Diskusi berlangsung pada Rabu (17/12), dengan nada kewaspadaan. Sejumlah data mengenai praktik illegal fishing dan pelanggaran di wilayah perairan Natuna dipaparkan secara terbuka oleh para narasumber.

Perwakilan IMA, Nukila Evanty, menilai nelayan lokal menjadi pihak yang paling awal merasakan dampak aktivitas penangkapan ikan ilegal di laut.

“Nelayan tahu kapan laut berubah. Mereka tahu kapan kapal asing masuk. Sayangnya, suara mereka sering terlambat didengar,” ujar Nukila dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (24/12).

Dalam upaya pengawasan partisipatif, IMA mendampingi kelompok nelayan Anak Sonow di Kabupaten Natuna dan Doluk Siken di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Masing-masing kelompok beranggotakan sepuluh nelayan lokal yang aktif memantau perairan, mencatat koordinat, serta melaporkan aktivitas kapal melalui aplikasi pemantauan.

“Nelayan bukan objek pengawasan. Mereka adalah subjek yang menjaga laut,” tegas Nukila.

Ketua Tim Penanganan Pelanggaran PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahaputra Prasetyo, memaparkan potensi kerugian negara akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

“Dalam periode 2020 hingga 2025, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp13 triliun. Khusus tahun 2024 saja, angkanya sekitar Rp3,7 triliun,” ujar Mahaputra.

Sepanjang 2025, PSDKP menjatuhkan sanksi administratif kepada 85 kapal perikanan. Pemerintah juga menaikkan besaran denda, dengan kapal di atas 30 GT dikenai denda minimal Rp50 juta dan pelanggaran berat dapat mencapai Rp250 juta.

Wakil Komandan Kodaeral IV TNI AL, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, menyebut luas wilayah laut menjadi tantangan utama pengawasan.

“Wilayah kerja kami 98 persen laut. Tantangannya bukan hanya jarak, tetapi juga keterbatasan alat dan personel,” katanya.

Ia menambahkan, wilayah Kepulauan Riau seperti Ranai, Tarempa, Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, hingga Dabo Singkep menjadi kawasan rawan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasi Zona Bakamla Barat, Kolonel Bakamla Yudi Priyono, mengungkap bahwa jalur illegal fishing kerap beririsan dengan jalur penyelundupan narkotika.

“Jalur yang digunakan kapal ikan ilegal sering kali sama dengan jalur penyelundupan narkoba,” ujarnya.

Akademisi hukum UIB, Rina Shahriyani Shahrullah, mengingatkan bahwa kejahatan perikanan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia.

“Kejahatan perikanan sering kali menyimpan praktik eksploitasi tenaga kerja hingga perdagangan manusia,” katanya, merujuk kasus Benjina pada 2015. (*)

Artikel IMA Bahas Gejolak Laut Natuna Lewat Diskusi Publik dan Pemutaran Film pertama kali tampil pada Kepri.

Perempuan-perempuan pesisir Kepulauan Anambas kini tampil sebagai garda depan penjaga laut. Melalui penguatan pengetahuan konservasi dan keterampilan berkelanjutan, mereka mulai mengambil peran strategis dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Yayasan Anambas berperan penting dalam ekosistem ini. 

Laporan: Anambas Foundation

Selama ini, perempuan pesisir dikenal sebagai tulang punggung keluarga yang menjaga keberlangsungan hidup di garis pantai. Namun, dedikasi tanpa batas tersebut kerap membuat mereka kehilangan ruang untuk merawat diri dan mengembangkan kapasitas.

Akses terhadap pendidikan tinggi maupun pelatihan keterampilan masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Padahal, sejak kecil perempuan pesisir telah akrab dengan laut, hasil laut, cuaca pesisir, serta ekosistem yang mengelilinginya.

Yayasan Anambas (Anambas Foundation), organisasi yang bergerak di bidang konservasi laut, hutan, dan pemberdayaan masyarakat, mengamati bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan masih tergolong minim.

Kondisi ini berdampak pada kecilnya pengaruh perempuan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Berangkat dari temuan tersebut, Yayasan Anambas memfasilitasi program edukasi konservasi laut bagi perempuan pesisir melalui Women in Marine Conservation.

Program ini bertujuan menjembatani kesenjangan pengetahuan konservasi laut dengan pendekatan peningkatan keterampilan wirausaha berkelanjutan (sustainable entrepreneurship).

Inisiatif ini didukung oleh PLAN International Indonesia melalui Youth Leadership Academy (YLA) Seed Grant serta East-West Center Small Grant.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan membatik dan pembuatan ecoprint. Berbeda dari praktik konvensional, seluruh proses menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan.

Pewarna diperoleh secara bijak dari mangrove di sekitar kampung tanpa menebang pohonnya. Kulit batang tua mangrove jenis Nyirih (Xylocarpus granatum) dan Bakau (Rhizophora sp.) direbus untuk menghasilkan warna cokelat alami.

“Saya bersyukur bisa ikut pelatihan ecoprint bersama Yayasan Anambas karena hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah,” ujar Lindawati (50), warga Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelatihan membatik dan ecoprint sejatinya bukan tujuan utama. Kegiatan ini menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan gaya hidup berkelanjutan serta praktik konservasi laut kepada perempuan pesisir.

Prinsip keberlanjutan juga diterapkan melalui penggunaan kain organik yang mudah terurai di tanah. Kain tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Banyan Tree Bintan, memanfaatkan kain linen bekas yang diseleksi secara ketat.

Produk batik dan ecoprint kemudian dijahit menjadi barang bernilai jual oleh perempuan di Desa Kiabu.

Desa Telaga dipilih sebagai lokasi program karena sejak 2023 telah menjadi wilayah rehabilitasi terumbu karang serta pemberdayaan pemuda dalam konservasi laut.

Tingginya partisipasi perempuan di desa ini mendorong Yayasan Anambas untuk terus mengembangkan materi edukasi konservasi.

Penyampaian dilakukan dengan bahasa sederhana, metode storytelling, serta praktik langsung seperti penanaman bibit mangrove.

“Kami tidak berfokus pada angka. Acuan kami adalah peningkatan peran perempuan dalam konservasi. Perempuan mungkin tidak memancing dan tidak selalu bersentuhan langsung dengan laut, tetapi perannya dalam konservasi harus selalu ada,” ujar Afifa, staf konservasi laut Yayasan Anambas.

Upaya ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang disusun pemerintah Indonesia.

Dokumen strategis ini menegaskan pentingnya kebijakan penanganan perubahan iklim yang responsif gender, sekaligus menempatkan perempuan bukan hanya sebagai korban perubahan iklim, tetapi sebagai agen perubahan yang mampu melindungi komunitasnya. (*)

Artikel Yayasan Anambas Perkuat Peran Perempuan Pesisir dalam Konservasi Laut pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kebakaran lahan terjadi di Jalan Berdikari, Kampung Sukadamai, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (24/12) sore. Peristiwa ini sempat membuat warga panik lantaran kobaran api nyaris merembet ke kawasan permukiman.

Sejumlah warga yang melintas di lokasi awalnya melihat asap tebal dan api membakar lahan kosong di pinggir jalan menuju Kantor Lurah Tanjunguban Timur. Khawatir api semakin membesar dan mengancam rumah warga, mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran.

Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan kebakaran lahan tersebut dengan mengerahkan personel ke lokasi kejadian.

“Saat petugas tiba, api di bagian pinggir jalan sudah relatif kecil karena warga sempat melakukan pemadaman awal. Namun, di bagian tengah lahan masih terlihat api yang berkobar,” ujar Panyodi.

Petugas kemudian melakukan pemadaman secara manual dengan metode keprok-keprok menggunakan ranting dan peralatan sederhana untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.

Menurut Panyodi, upaya cepat tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke permukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan dalam peristiwa tersebut.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, terlebih di tengah kondisi cuaca panas yang rawan memicu kebakaran.

“Kami minta masyarakat lebih waspada. Jangan membakar sampah sembarangan. Jika melihat atau mengalami kebakaran, segera laporkan ke Damkar agar bisa cepat ditangani,” pungkasnya. (*)

Artikel Kebakaran Lahan di Bintan Utara Bikin Panik, Warga Khawatir Api Masuk Permukiman pertama kali tampil pada Kepri.