batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak memamerkan harta kekayaannya.

Hal ini juga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengingatkan ASN tak pamer harta kekayaan.

“Kemarin sudah jelas ya dari arahan presiden supaya ASN tidak pamer kemewahan, supaya taat untuk LHKPN dan seterusnya,” kata Azwar Anas usai acara penandatanganan Stranas PK di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (10/3).

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan, pihaknya juga saat ini tengah mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini penting dalam rangka mengintergrasikan banyaknya layanan.

“Yang ke depan, harapannya kinerjanya lebih bagus, yang rumit di birokrasi juga dipermudah. Termasuk tadi ngurus naik pangkat, ngurus mutasi, dan beberapa yang lain dari isu-isu korupsi,” papar Azwar Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi ini mengakui, Kemenpan RB juga sedang mendorong pihak Inspektorat di Kementerian/Lembaga untuk memperkuat tenaga auditor. Hal ini tentu perlu kerja sama dengan KPK, sebagai lembaga penegak hukum pada bidang antikorupsi.

“Inspektorat tentu kita dorong untuk menperkuat, salah satunya kita dorong untuk tenaga auditor ya sebagaimana permintaan KPK nanti kita kaji. Karena auditor kita juga banyak berkurnag ya,” demikian Azwar Anas menandaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya fenomena pejabat yang pamer harta kekayaan di media sosial. Kepala negara meminta menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk menertibkan anggotanya di pemerintahan.

“Saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan para bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut Jokowi, peringatan ini juga berlaku bagi instansi penegak hukum. Jokowi menginginkan, adanya pembenahan di kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas pokoknya.

“Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” tegas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sesat. Hal itu berkenaan dengan pernyataan ICW soal beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru melemahkan hukuman bagi koruptor.

“Jangan anda dengar ICW yang sesat itu,” ujar Eddy sapaan akrab Wamenkumham setelah acara sosialisasi KUHP di Universitas Gadjah Mada, Jumat (10/3).

Mulanya, ia menjelaskan bahwa meski dalam pasal 306 UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ada pengurangan masa hukuman minimal untuk koruptor dari yang semula dalam UU Tindak Pidana Korupsi minimal tiga tahun dan dalam KUHP jadi dua tahun, tetapi dalam pasal lain ada penambahan hukuman.

“Kenapa Anda tidak lihat pasal 602 yang hukumannya naik? Mengapa Anda tidak lihat pasal 604 yang hukumannya naik? Mengapa Anda tidak lihat pasal 605 yang hukumannya naik?” cecar Eddy. Dengan pasal-pasal tersebut, ia kemudian bertanya kepada wartawan apa artinya hukuman itu naik atau turun. Saat dijawab naik, namun masih hendak menjelaskan lanjutannya, Eddy memotong. “Sudah stop. Udah selesai,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam pasal 602 KUHP disebutkan, “Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.”

Sementara dalam pasal 604 KUHP disebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

” Terakhir, pasal 605 KUHP berbunyi, “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Sebelumnya, ICW menyoroti empat hal terkait dengan aturan KUHP baru yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi.

Pertama, dengan adanya KUHP baru, ICW menganggap hal itu menghilangkan sifat kekhususan tindak idana korupsi (tipikor) sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Kedua, duplikasi pasal pada tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam KUHP dengan UU asal, yaitu UU Tipikor. ICW memisalkan dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 UU Tipikor.

Dalam KUHP itu, ICW menilai ada upaya menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

“Meski ada beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan, seperti Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari 1 tahun pidana penjara menjadiminimal 2 tahun. Namun hal ini tentu tidak sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal ini yakni, pejabat publik atau penyelenggara negara,” kata ICW dalam rilis resminya.

Ketiga, tidak memasukkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Keempat, KUHP berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi.

Sebab, dalam penjelasan pasal 603 KUHP yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalahberdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga, uang miliaran rupiah Rafael Alun Trisambodo yang tersimpan di deposit safe box bank BUMN merupakan hasil suap.

Uang dengan nilai total Rp 37 miliar itu saat ini masih dalam penelusuran PPATK. “Dugaan hasil suap, jumlahnya besar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Jumat (10/3). Ivan mengaku, pihaknya saat ini masih menelusuri soal uang puluhan miliar yang tersimpan pada deposit safe box bank BUMN. Karena itu, PPATK belum menyerahkan hasil analisis ke aparat penegak hukum.

“Masih dalam proses di PPATK,” tegas Ivan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mendapat laporan adanya uang puluhan miliar milik Rafael Alun yang tersimpan di deposit bank BUMN.

Menurutnya, informasi tersebut belum sampai ke pimpinan KPK. “Saya enggak tahu itu. Saya enggak tahu, informasi itu tidak sampai ke pimpinan,” ucap Alex ditemui di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (10/3).

Meski demikian, pimpinan KPK dua periode ini mengaku akan mengecek lagi adanya informasi tersebut. Terlebih, KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun. “Nanti lah saya cek lagi,” pungkas Alex. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Rencananya, hari ini (10/3) memori banding itu dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

”Insya Allah besok (hari ini, Red) kami daftarkan memori banding itu,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (9/3).

Untuk memantapkan draf banding tersebut, KPU juga mengundang sejumlah pakar hukum. Mereka diminta menyampaikan masukan. ”Pandangan yang berkembang dari para pakar ini akan memperkaya apa yang sudah kami siapkan dalam rancangan memori banding,” imbuhnya.

Pakar hukum yang dimintai saran dan masukan, antara lain, Prof Yusril Ihza Mahendra, Fritz Edward Siregar, Muhammad Fauzan, Heru Widodo, Jimmy Ufsunan, Bayu Dwi Anggoro, Oce Madril, Khairul Fahmi, dan Riawan Tjandra. ”Para akademisi berpendapat sama. Semuanya sepakat mengajukan banding,” ucap Yusril seusai pertemuan.

Dia menjelaskan, meski substansinya sangat kontroversial, secara teori putusan pengadilan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Nah, yang bisa membatalkan keputusan itu secara hukum hanya putusan pengadilan di atasnya.

Soal putusan tersebut menuai kritik dan perdebatan, Yusril menyebut hal itu ranah akademik. Padahal, putusan pengadilan tidak terpaku pada pendapat akademisi. ”Putusan pengadilan itu mengikat. Pendapat akademik ya pendapat,” ungkapnya.

Secara pribadi, Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) mengakui bahwa putusan itu sangat keliru dan menabrak banyak ketentuan. (*)

Reporter: JP  Group

batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diduga menemukan adanya uang senilai Rp 37 miliar yang tersimpan pada deposit safe box, pada salah satu bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh Rafael Alun Trisambodo.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana membenarkan adanya temuan uang tersebut. “Iya sangat besar, mata uang asing (uang yang disimpan di deposit box),” kata Ivan dikonfirmasi, Jumat (10/3).

Namun, Ivan tak menjelaskan secara rinci asal usul uang tersebut. Meski demikian, temuan ini menunjukkan adanya potensi terjadinya praktik dugaan korupsi yang perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh PPATK.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mendapat laporan adanya uang puluhan miliar milik Rafael Alun yang tersimpan di deposit bank BUMN. Menurutnya, informasi tersebut belum sampai ke pimpinan KPK.

“Saya enggak tahu itu. Saya enggak tahu, informasi itu tidak sampai ke pimpinan,” ucap Alex ditemui di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (10/3).

Meski demikian, pimpinan KPK dua periode ini mengaku akan mengecek lagi adanya informasi tersebut. Terlebih, KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun. (*)

Reporter: JP Group