batampos – Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Relokasi Puan Ramah di Kota Tanjungpinang kembali tersendat. Hingga kini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang belum dapat melangkah ke tahap lanjutan karena penghitungan kerugian negara belum juga rampung.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis, mengatakan penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau.

“Penyidikan belum bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya karena hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Kepri belum kami terima,” ujar Rachmad, Minggu (11/1).

Baca Juga: Istana Kota Lama di Hulu Riau, Saksi Sejarah Kejayaan Melayu di Tanjungpinang

Untuk mencegah perkara berlarut-larut, Kejari Tanjungpinang berencana mengajukan permohonan audit internal kepada auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.

“Langkah ini kami tempuh agar penanganan perkara tetap berjalan dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

Rachmad menyebut, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 26 orang saksi, termasuk saksi ahli. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara dan melengkapi alat bukti yang diperlukan.

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pembangunan Pasar Relokasi Puan Ramah yang dibangun pada 2022, di masa kepemimpinan Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Pasar tersebut diperuntukkan bagi pedagang Pasar Baru selama proses revitalisasi.

Namun, belakangan bangunan pasar yang berlokasi di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang itu justru tampak terbengkalai dan tidak lagi difungsikan, memicu sorotan publik terhadap efektivitas proyek tersebut. (*)

Artikel Kasus Korupsi Pasar Puan Ramah Tersendat, Kerugian Negara Masih Dihitung Ulang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bekas Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas di Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, diduga dimanfaatkan tanpa izin sebagai mess pekerja sekaligus gudang material proyek pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp6,7 miliar.

Bangunan aset milik pemerintah daerah tersebut diketahui telah lama kosong dan tidak lagi digunakan untuk pelayanan publik. Kondisi itu diduga dimanfaatkan oleh pihak pelaksana proyek dapur MBG untuk menempatkan pekerja serta menyimpan material konstruksi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bekas kantor UPTD itu digunakan oleh pihak supervisi PT Kanta Karya Utama bersama penyedia jasa PT Hutama Karya (Persero). Namun, hingga kini belum ditemukan adanya izin resmi pemanfaatan aset daerah tersebut, baik dalam bentuk pinjam pakai maupun sewa menyewa.

Baca Juga: Gelombang Tinggi Hambat Pengiriman Ikan Segar dari Anambas ke Kijang

Penggunaan aset pemerintah tanpa prosedur administrasi yang sah ini menuai sorotan, mengingat proyek dapur MBG di Jemaja bernilai cukup besar dan bersumber dari anggaran negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, mengaku pihaknya belum mengetahui adanya pemanfaatan bangunan tersebut oleh perusahaan pelaksana proyek.

“Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan izin pinjam pakai maupun sewa menyewa atas bangunan UPTD itu kepada pihak mana pun. Jika benar digunakan, berarti tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan kami,” tegas Arcan.

Arcan menyatakan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Dalam waktu dekat kami akan mengecek langsung ke lokasi. Jika ditemukan pemanfaatan aset daerah tanpa izin, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Diduga Cabuli ART di Bawah Umur, Oknum Camat di Natuna Dilaporkan ke Polisi

Pemanfaatan aset milik daerah tanpa izin dinilai berpotensi merugikan pemerintah daerah karena tidak memberikan pemasukan dari sewa atau kerja sama pemanfaatan aset. Selain itu, penggunaan gedung tersebut diduga menguntungkan pihak perusahaan karena tidak perlu menanggung biaya akomodasi pekerja selama kurang lebih 10 hari, sekaligus dapat menyimpan material proyek dengan lebih aman.

Secara regulasi, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP Nomor 28 Tahun 2020.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas agar pemanfaatan aset daerah tetap sesuai aturan dan tidak disalahgunakan, khususnya dalam proyek bernilai miliaran rupiah seperti pembangunan dapur MBG di Kecamatan Jemaja. (*)

Artikel Proyek Dapur MBG Rp6,7 Miliar Disorot, Ubah Bekas Kantor Perikanan Anambas Tanpa Izin pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kepolisian Resor (Polres) Natuna masih mendalami laporan dugaan tindak pencabulan yang melibatkan oknum camat berinisial Ju. Dugaan tersebut dilaporkan oleh keluarga korban yang masih berusia di bawah umur dan diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).

Laporan resmi dilayangkan ke Polres Natuna pada 26 Desember 2025 oleh paman korban, Satar. Terlapor diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang saat kejadian masih berusia 17 tahun.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Natuna, Iptu Richie Putra, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebutkan penyidik saat ini masih melakukan pendalaman kasus.

Baca Juga: Tower Telekomunikasi di Natuna Roboh Diterjang Angin Kencang, Jaringan Sempat Terganggu

“Iya benar, ada laporan yang masuk terkait dugaan pencabulan dengan terlapor oknum camat. Saat ini masih dalam proses pendalaman,” ujar Richie kepada Batam Pos, Minggu (11/1).

Menurut Richie, sejumlah saksi telah dimintai keterangan guna mengungkap secara menyeluruh peristiwa yang dilaporkan.

“Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jika ada perkembangan lebih lanjut, akan kami sampaikan,” katanya.

Sementara itu, paman korban, Satar, mengungkapkan dugaan peristiwa pencabulan tersebut pertama kali terjadi pada Oktober 2025. Berdasarkan pengakuan korban kepada keluarga, tindakan itu disebut telah terjadi sebanyak lima kali.

“Keponakan saya mengaku sudah lima kali dicabuli. Korban selalu diancam sehingga takut untuk bercerita kepada keluarga,” ujar Satar.

Baca Juga: Perwira Penghubung Kodim 0318/Natuna Letkol Ali Siregar Pindah Tugas ke Pekanbaru

Ia menambahkan, dugaan perbuatan tersebut terjadi di rumah terlapor. Bahkan, menurutnya, istri terlapor diduga telah mengetahui peristiwa tersebut sejak Desember 2025, namun tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.

Karena tidak lagi sanggup menanggung tekanan, korban akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga. Pihak keluarga kemudian memutuskan melaporkan kasus ini secara resmi ke Polres Natuna. Meski demikian, keluarga menyayangkan karena hingga kini terlapor belum dilakukan penahanan.

Menanggapi laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna langsung mengambil langkah administratif. Wakil Bupati Natuna, Jarmin, menyatakan terlapor telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sejak 7 Januari 2026.

“Sudah kami nonaktifkan sementara agar yang bersangkutan bisa fokus menjalani proses hukum,” kata Jarmin.

Sebagai pengganti sementara, Pemkab Natuna menunjuk Sekretaris Camat Pulau Tiga Barat, Nico Lukmana, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat berdasarkan Surat Perintah Bupati Natuna Nomor 800.1.11.1/020/BKPSDM/I/2026.

“Penunjukan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu,” pungkasnya. (*)

Artikel Diduga Cabuli ART di Bawah Umur, Oknum Camat di Natuna Dilaporkan ke Polisi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kapal roro rute Kuala Tungkal–Dabo Singkep kembali tidak beroperasi akibat kerusakan kapal. Akibatnya, distribusi bahan pokok ke Kabupaten Lingga tersendat dan barang dagangan para pedagang tertahan di Pelabuhan Kuala Tungkal.

Padahal, berdasarkan jadwal per Januari 2026, kapal roro tersebut direncanakan kembali berlayar pada 12 Januari 2026. Namun hingga kini, belum ada kepastian keberangkatan.

Gangguan operasional rute Tungkal–Dabo Singkep ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi tersebut sudah berulang dan kerap berdampak pada aktivitas distribusi barang ke Dabo Singkep.

Baca Juga: Tower Terbakar, Internet Desa Mensanak Lingga Lumpuh Hampir Dua Bulan

Sejumlah pedagang mengeluhkan barang dagangan mereka tertahan di Kuala Tungkal selama hampir dua pekan. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait jadwal pelayaran lanjutan.

“Barang kami sudah hampir dua minggu di Tungkal karena belum ada kejelasan kapan kapal berangkat ke Dabo,” ujar salah seorang pedagang, Minggu (11/1).

Di sisi lain, kapal roro rute Batam–Kuala Tungkal diketahui hampir setiap hari tetap beroperasi. Bahkan, kapal yang biasa melayani rute tersebut merupakan kapal yang sama dengan rute Tungkal–Dabo Singkep.

Pedagang menilai kondisi ini membingungkan. Pasalnya, rute Batam–Tungkal memiliki kapal pengganti, sementara rute Tungkal–Dabo Singkep tidak disediakan armada alternatif.

“Ini yang membingungkan. Dari Batam ke Tungkal ada kapal pengganti, tapi dari Tungkal ke Dabo tidak ada,” keluh pedagang tersebut.

Wakil Bupati Lingga, Novrizal, mengatakan pemerintah daerah telah membahas persoalan ini bersama Bupati Lingga. Pemda bahkan mengusulkan agar jadwal pelayaran ke Kuala Tungkal ditingkatkan menjadi dua kali dalam sepekan.

Baca Juga: Pola Hidup Tidak Sehat Picu Ribuan Kasus Hipertensi dan Diabetes di Lingga

“Kemarin sudah dibahas bersama Dinas Perhubungan dan Bupati. Bahkan kami minta jadwal seminggu dua kali ke Tungkal. Nanti akan kami koordinasikan lagi dengan kepala dinas,” kata Novrizal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Hendri Efrizal, menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan ASDP terkait penyediaan kapal pengganti untuk rute Tungkal–Dabo Singkep.

“Kami masih mengupayakan koordinasi untuk kapal pengganti, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak ASDP,” ujarnya. (*)

Artikel Roro Tungkal–Dabo Kembali Berhenti, Distribusi Bahan Pokok ke Lingga Tersendat pertama kali tampil pada Kepri.