batampos – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendukung KPK untuk memiskinkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

Ia menilai, KPK bisa menggunakan pasal apapun tidak hanya pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjerat Rafael.

Menurut Samad, sangkaan TPPU akan memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. “Karena kalau TPPU-nya itu lebih memberikan efek jera. Karena ancaman hukumannya tinggi, hartanya semuanya disita,” kata Abraham Samad dalam keterangannya, Senin (13/3).

Samad menyebut, penerapan pasal TPPU bisa memberikan efek jera bagi Rafael dan pelaku pencucian uang lainnya. Karena, pasal tersebut memungkinkan pelaku TPPU untuk dimiskinkan.

“Seharusnya itu yang dilakukan, bukan Pasal 2, Pasal 3, itu enggak ada apa-apanya, yang harus dilakukan KPK harusnya dirangkaikan dengan TPPU-nya, itu kalau dalam bahasa sehari-harinya dimiskinkan,” ucap Samad.

Samad mengungkapkan, penerapan pasal dalam penyelidikan kasus kekayaan tidak wajar Rafael tidak begitu penting. Sebab, dugaan suap atau gratifikasi sudah cukup membuka pintu bagi ayah Mario Dandy Satriyo tersebut untuk dikenakan pasal pencucian uang.

“Tidak penting itu dia masuk di Pasal 2, Pasal 3, yang terpenting dari suap, gratifikasi itu adalah bisa dijadikan kasus pokok, kasus asal namanya untuk menindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang,” ungkap Samad.

Oleh karena itu, Samad meyakini KPK akan menemukan pidana asal yakni tindak pidana korupsi, untuk kemudian menjerat dengan sangkaan TPPU.

“Karena kalau tindak pidana pencucian uang ada namanya pidana pokoknnya dulu, pidana asalnya, apa itu pidana asalnya? Di situ ada korupsi, ada terorisme, ada narkoba. Nah, suap dan gratifikasi itu masuk kejahatan korupsi, jadi, bisa dilanjutkan dengan TPPU-nya,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rusia menyebutkan, banyak warganya yang petani merugi akibat sanksi barat. Ekspor produk pertanian negeri itu, seperti Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam terhalang oleh sanksi Barat atas perang Ukraina yang mereka lalukan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebutkan, sanksi dunia barat terhadp mereka diperpanjang selama periode kedua hingga 18 Maret 2023, berdasarkan permintaan Ukraina.

“Kami harus menyatakan hanya bagian Ukraina yang diterapkan secara efektif. Ekspor pertanian Rusia terus diblokir oleh sanksi sepihak Barat,” kata Zakharova dalam pernyataan tertulis, Minggu (12/3) waktu setempat.

Lebih lanjut dia mengatakan, perwakilan Rusia tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk memperpanjang inisiatif itu.

Zakharova mengatakan posisi Rusia mengenai proposal paket dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang terdiri dari memorandum antara Rusia dan PBB untuk menormalisasi ekspor pertanian nasional dan kesepakatan biji-bijian, tetap tidak berubah.

Dia lebih lanjut mencatat, pendekatan Moskow berasal dari perlunya perjanjian yang mulai berlaku setelah pembicaraan antara Turki, Rusia, Ukraina, dan PBB untuk dipenuhi guna mengatasi krisis pangan dan membantu negara-negara yang membutuhkan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Zakharova menjelaskan bahwa putaran konsultasi lain antara delegasi Rusia dan Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Rebeca Grynspan serta Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths akan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 13 Maret mendatang.

Pada Juli tahun lalu, Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani kesepakatan di Istanbul untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.

Kegiatan ekspor pangan dari pelabuhan tersebut sempat terhenti sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. (*)

Sumber: Antara

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa partainya mengintensifkan pertemuan dengan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

“Kami intens melakukan komunikasi antar-parpol, kami tentu mengapresiasi kalau ada parpol lagi yang datang ke PPP. Sebaliknya kami pun akan datang ke parpol lain juga,” kata Arsul Sani di Jakarta, Senin (13/3).

Arsul mengemukakan hal itu ketika menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Kantor DPP PPP, Senin siang.

Menurut dia, silaturahmi antar-parpol itu juga memungkinkan pembicaraan tentang koalisi pada Pemilu Presiden 2024 walaupun pembicaraan itu masih terlalu awal dan bisa dianggap prematur.

Arsul menegaskan bahwa koalisi yang sudah terbentuk saat ini seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), ataupun koalisi perubahan, bukan merupakan koalisi yang sudah final.

“Jadi, masih terbuka untuk bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor membenarkan pula pertemuan PPP bersama PBB pada Senin siang.

“Benar. Jalin silaturahmi dan koordinasi soal Pemilu 2024,” katanya.

Afriansyah mengatakan bahwa PBB juga akan membuka pembahasan soal koalisi dengan PPP dalam rangka menghadapi kontestasi Pemilu 2024.

“Pasti juga soal koalisi dan lain-lain, soal kesamaan sebagai partai Islam,” ujarnya.

Afriansyah menyebut akan menyerahkan pada jalannya pembicaraan terkait dengan kemungkinan koalisi apakah PPP yang akan menarik PBB untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), ataukah PBB yang justru akan menarik keluar PPP untuk melabuhkan pada koalisi baru.

“Semua bisa terjadi tergantung pada kesepahaman kami, jadi bisa semua terjadi lihat pembicaraan nanti,” ucapnya. (*)

Reporter: Antara

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh program Satu Gugus Depan Satu Produk Wirausaha di Jawa Timur. Menurut LaNyalla menilai program itu positif untuk menggeliatkan perekonomian di Jawa Timur.

“Saya kira ini adalah program yang positif dan patut kita apresiasi. Saya mendukung penuh program ini,” kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Senin (13/3/2023).

Menurut LaNyalla, sebagai organisasi kepanduan, Pramuka sudah dikenal oleh publik. Dengan program Satu Gugus Depan Satu Produk Wirausaha yang telah dirancang, Senator asal Jawa Timur itu percaya kiprah Pramuka semakin terlihat.

“Pramuka akan semakin produktif dalam menghadapi tantangan global yang semakin nyata di depan mata. Dan memang inilah sesungguhnya salah satu peran yang harus diemban oleh Pramuka,” tegas LaNyalla.

Kendati begitu, LaNyalla menekankan pentingnya program ini memiliki panduan yang lebih terperinci, sehingga kontribusinya semakin nyata untuk masyarakat. “Maka, perlu di-breakdown  paket kewirausahaan yang akan dibangun oleh Pramuka itu seperti apa, agar lebih konkret,” saran LaNyalla.

Dengan program Satu Gugus Depan Satu
Produk Wirausaha, LaNyalla menilai Pramuka melakukan lompatan inovasi yang cukup spektakuler. Pramuka bisa
mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) para anggotanya dengan kekuatan ekonomi kreatif, memperkuat
jaringan serta memperkuat kolaborasi
untuk mengolah potensi ekonomi para
anggotanya.

“Penting untuk melakukan pemetaan kekuatan internal dan eksternal, agar Pramuka bisa mengambil peran yang tepat dalam bidang kewirausahaan sesuai dengan kapasitasnya,” papar LaNyalla.

Sebelumnya, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, H M Arum Sabil mengatakan, melalui program Pramuka Produktif, pihaknya akan fokus membangun jiwa wirausaha peserta didik. Menjawab tantangan itu, melalui gugus-gugus depan dilakukan pelatihan ketrampilan tidak hanya fisik melainkan juga akademik. Anak- anak muda diajak membangun wirausaha sesuai potensi mereka di wilayahnya masing-masing.

Ke depan, Arum Sabil berharap Pramuka tidak sekadar menyerap pengetahuan pengalaman dan keterampilan. Akan tetapi bagaimana mengintegrasikan, mengakumulasikan pengetahuan keterampilan dan pengalaman menjadi sebuah wujud pengaruh inovasi baru.(*)

batampos – Perang Rusia-Ukraina berdampak pada kerjasama ekonomi dan energi antara Eropa dan Rusia. Sejak konflik merebak, terjadi kebocoran di jalur pipa gas alam Nord Stream 1 dan 2 di Laut Baltik pada 26 September 2022 lalu.

Sejak itu, penyelidikan dan kajian pun dilakukan, termasuk mencari siapa pelakunya.

Berdasarkan investigasi kepolisian setempat, dibantu Dinas Keamanan dan Intelijen Denmark, kebocoran yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Denmark itu, berasal dari ledakan yang cukup dahsyat.

BACA JUGA:
Eropa Krisis Energi, Rusia Justru Bakar LNG di Perbatasan Finlandia

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga menyebut insiden itu sebagai tindakan yang disengaja. Tentu ini mengejutkan. Karena berarti ada pelaku peledakan dari jalur perpipaan yang berfungsi menyalurkan gas dari Rusia ke Eropa melalui bawah laut Baltik.

Peledakan itu juga terjadi di tengah gencarnya invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina.

Direktur Dinas Intelijen Asing Rusia (SVR) Sergei Naryshkin, pada 30 September 2022, menyatakan Moskow memiliki informasi intelijen yang mengindikasikan Barat berada di belakang aksi ini. “Kami punya informasi yang mengarah pada jejak Barat dalam pengaturan dan pelaksanaan aksi-aksi teroris ini,” ujarnya seperti yang disiarkan televisi pemerintah Rusia, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Reuters.

Naryshkin tidak mengungkapkan bukti yang dimiliki Rusia. Namun, tudingan Naryshkin itu serupa dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin sehari sebelumnya yang menyatakan sabotase terhadap pipa gas Nord Stream adalah “sebuah aksi terorisme internasional”.

Kremlin, julukan bagi pemerintah Rusia, juga mendesak adanya investigasi internasional untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dalam mengungkap peristiwa ledakan itu.

Sontak, Gedung Putih, sebutan bagi pemerintahan Amerika Serikat, tentu saja menolak mentah-mentah tuduhan Rusia bahwa pihak Amerika berada di balik insiden itu.

Atas kasus ini, jurnalis Amerika Serikat (AS), Seymour Hersh pun melakukan investigasi. Dalam liputannya yang dipublish di media platform berbayar Substack edisi 8 Februari 2023, bahwa AS berada di balik ledakan yang merusak jaringan pipa gas Nord Stream.

Seymour Hersh, peraih penghargaan Pulitzer pada 1970 itu, menuduh peledakan itu adalah sebuah operasi rahasia CIA atas perintah Presiden AS Joe Biden, bekerja sama dengan Norwegia.

Tudingan bombastis itu, yang hanya bergantung kepada satu sumber anonim atau tidak menyebutkan nama, menyatakan motif peledakan adalah mengurangi pengaruh ekonomi Rusia di Eropa, karena pipa gas Nord Stream dirancang menyalurkan gas ke Eropa sehingga merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Rusia.

Pembangunan Nord Stream 2 selesai September 2021, tapi tak pernah beroperasi setelah Jerman menunda sertifikasi proyek itu beberapa hari sebelum Rusia mengerahkan pasukannya ke Ukraina setahun silam.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov kepada kantor berita Rusia RIA Novosti pada 9 Februari 2023 mengatakan, laporan sang wartawan AS itu sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan bagi Moskow.

Sedangkan Ketua Duma (DPR Rusia, Red) Vyacheslav Volodin mengatakan, laporan Hersh tersebut harus menjadi dasar penyelidikan internasional.

Rusia juga berkali-kali menyerukan kepada pihak Swedia (negara tetangga Denmark, Red) untuk membagi hasil penyelidikannya soal ledakan yang merusak jalur pipa Nord Stream, tetapi permintaan itu ditolak.

Swedia dan Denmark, yang zona ekonomi eksklusifnya terpapar ledakan akibat sabotase, menyimpulkan bahwa jalur pipa itu sengaja diledakkan. Namun, kedua negara tak menyebutkan pihak mana yang bertanggung jawab.

Kedubes Rusia di Swedia, melalui platform Telegram, sempat membuat pernyataan, sejak sabotase jalur pipa gas Nord Stream terjadi, tetapi pihak berwenang di Swedia tetap bungkam. “Seolah menunggu petunjuk. Apa yang ditakutkan oleh pemimpin Swedia?” kata Kedubes Rusia. (*)

Reporter: Cha/ant

batampos- Ahli Digital Forensik yang meringankan di kubu Teddy Minahasa menyebut bahwa barang bukti yang berdasarkan pada sebagian chat WhatsApp yang ada jari penyidik dalam foto tersebut tidak sah. Hal itu diungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Teddy Minahasa.

Dalam persidangan ini, terungkap bahwa barang bukti berupa digital forensik yang menjerat Teddy hanya berupa penggalan chat WhatsApp yang difoto melalui ponsel. “Proses seperti itu tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah. Tidak prosedural, tidak mengikuti standar internasional,” ujar Ahli Digital Forensik dari PT Digital Forensic Indonesia Ruby Zukri Alamsyah, Senin (13/2).

Tidak hanya itu, Ruby bahkan menyebut bahwa proses pengambilan barang bukti dalam kasus Teddy itu juga tidak mengikuti SOP di penegak hukum yang ada di Indonesia. “Baik itu di Mabes Polri maupun di penegak hukum lainnya termasuk Kominfo,” tegasnya.

“Intinya proses tersebut menurut saya tidak sesuai dengan aturan, prosedur, maupun Undang-Undang yang ada sesuai Pasal 5 dan 6 di Undang-Undang ITE tadi,” pungkas Ruby.

Sebelumnya, Ahli Digital Forensik dari Polda Metro Jaya Rujit Kuswinoto menegaskan bahwa pengambilan alat bukti WhatsApp antara Teddy Minahasa dengan anak buahnya Dody Prawiranegara soal narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu ia sampaikan dalam persidangan sebagai saksi dengan terdakwa Dody Prawiranegara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (8/3). Mulanya, Hakim Anggota menanyakan apakah Rujit telah melakukan semua persyaratan terkait dengan penyerahan alat bukti digital berupa chat WhatsApp antara Teddy dengan Dody seperti dalam aturan yang berlaku.

“Saya lakukan, Yang Mulia. Semua sudah sesuai dengan SOP dan semua terdokumentasikan. Dan untuk empat hal yang utama terkait dengan alat bukti yang sah, dapat diakses, dapat ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan itu saya lampirkan dalam bentuk CD, Yang Mulia,” kata Rujit dalam persidangan.

Terkait dengan syarat agar informasi elektronik dapat secara sah menjadi alat bukti hukum berdasarkan SOP laboratorium digital forensik dengan mengacu pada ISO 17025 oleh BSNstandarisasi laboratorium penguji, dan berdasarkan pasal 6 UU ITE, kata Rujit, informasi elektronik dapat ditampilkan, dapat diakses, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi dapat diakses, file video dapat diakses, file audio dapat diakses, keutuhannya, keseluruhan isi komunikasinya dapat ditampilkan melalui sistem elektronik. Itu semuanya terangkum dalam softcopy BA Acara pemeriksaan,” ungkapnya. (*)

Reporter : JP GROUP