batampos – Tenaga Ahli PD Pasar Jaya Rosario de Marshall alias Hercules mengaku tidak kenal dengan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS) yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Hercules juga mengaku tidak mengenal Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati (SD) yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus sama.

“Enggak kenal. Semuanya enggak ada yang kenal, ditanya juga kita jawab enggak kenal,” kata Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Hercules enggan berkomentar soal pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik KPK. “Tanya sama penyidik saja,” ujarnya.

Dia menegaskan dirinya tidak pernah berurusan dengan kasus suap tersebut.

“Kita enggak ada urusan sama yang begitu, yang begitu itu yang namanya suap itu, enggak ngerti namanya suap-suap itu. Enggak biasa suap itu,” kata Hercules.

Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.18 WIB, dengan didampingi pengacaranya dan selesai diperiksa pukul 12.53 WIB.

Sebelumnya Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Hercules hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS). Pemeriksaan tersebut menjadi yang kedua kalinya bagi Hercules sebagai saksi kasus suap di MA.

Sebelumnya, Hercules diperiksa KPK pada Kamis (19/1). Saat itu, Hercules dipanggil Penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati (SD).

Penyidik KPK telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Lima belas tersangka itu adalah Hakim Yustisial nonaktif Edy Wibowo, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Hakim Yustisial nonaktif Prasetio Nugroho, dan Redhy Novarisza selaku staf Gazalba Saleh.

Tersangka lainnya adalah Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial nonaktif atau Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu (ETP), dua aparatur sipil negara (ASN) Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua ASN di MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Kemudian, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). Sementara itu, tersangka terbaru adalah Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi (WH). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Harta kekayaan diduga milik Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono viral, setelah diungkap netizen di media sosial Twitter. Salah satu aset yang viral itu berupa rumah mewah yang diduga berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengakui, pihaknya sudah menelusuri asal-usul harta kekayaan yang dimiliki Andhi Pramono.

Bahkan, PPATK telah mengirim hasil analisis penelusuran tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2022 lalu. “Ya kami sudah kirim HA (hasil analisis) ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Rabu (8/3).

PPATK menduga, Andhi Pramono sama seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang juga menggunakan nominee untuk membeli aset. “Ya, dugaan demikian,” ucap Ivan.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait hasil analisis yang dikirim oleh PPATK. “Bentar saya cek dulu,” tegas Pahala.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andhi Pramono yang dilaporkan pada 16 Februari 2022, memiliki harta sebesar Rp 13,7 miliar.

Andi tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota seperti Batam, Bogor, Salatiga, Jakarta, Banyuasin, Karimun, dan Cianjur. Total harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 6,9 miliar.

Kemudian, sebesar Rp1,8 miliar berupa alat transportasi, Rp 706,5 juta berupa harta bergerak lainnya, Rp 2,9 miliar berupa surat berharga, serta sejumlah Rp 1,2 miliar berupa kas dan setara kas. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora berinisal N menyebut tidak ada tampak penyesalan dari para tersangka usai menganiaya David. N menyampaikan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan bahkan sempat bermain gitar saat dibawa ke Polsek Pesanggrahan. “Terbukti setelah para pelaku dibawa ke Polsek menurut saksi kita, mereka kedapatan bermain gitar, bahkan saat dibawa ke Polres Jaksel pelaku S cengegesan di ruang konseling padahal sudah pakai baju tahanan. Sikap yang tak jauh berbeda saat mereka berada di lokasi kejadian,” kata Pengacara N, Muannas Alaidid kepada wartawan, Rabu (8/3). Sementara itu, Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tedjo Asmoro membantah hal itu. Saat Dandy dan Shane diamankan, dirinya sedang berada di Polsek dan melihat langsung kedatangan para pelaku tersebut. “Enggak ada main gitar, kan saya standby di kantor, melayani dari pihak korban, ditanya ini itu,” kata Tedjo.

Menurut Tedjo, Shane hanya sempat memegang gitar hasil sitaan dari pengamen. Namun, penyidik langsung mengamankan gitar itu. Dan dipastikan tidak sempat dimainkan. “Di itu megang-megang (gitar), si Shane yang megang-megang. Kalau si Mario diem-diem aja,” jelas Tedjo. Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.

kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar. Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pesantren pada 2023. Anggaran ini disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.

Alokasi anggaran ini dibahas bersama dalam rapat koordinasi percepatan penggunaan Dana Abadi Pesantren antara Kemenag dengan LPDP Kemenkeu.

Sekjen Kemenag Nizar Ali menyambut positif langkah-langkah percepatan yang dilakukan LPDP beserta tim Kemenag untuk merealisasikan Dana Abadi Pesantren. Apalagi, sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum, dan keberadaannya juga sudah ditunggu kalangan pesantren.

“Di satu sisi, Dana Abadi Pesantren ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Di sisi lain, kalangan pesantren juga sudah menunggu-nunggu kapan Dana Abadi Pesantren ini bisa diwujudkan,” kata Nizar.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, skema penggunaan Dana Abadi Pesantren 2023 sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non gelar, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi kalangan pesantren.

“Oleh karena Dana Abadi Pesantren bersumber dari Dana Abadi Pendidikan, maka peruntukannya hanya untuk fungsi pendidikan, bukan untuk yang lainnya, semisal dakwah atau pemberdayaan masyarakat, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh pesantren selama ini. Bahkan untuk dukungan pelaksanaan atau manajemen pun tidak dibolehkan, karena aturannya memang demikian,” tegas Ramdhani.

Sementara, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Sularso menyambut baik dan mendukung percepatan penggunaan Dana Abadi Pesantren. “Pihak Kemenag tentu lebih memahami kebutuhan apa yang diperlukan oleh pesantren. Hal-hal yang bermuara pada kebutuhan untuk menyiapkan generasi Indonesia unggul dan andal, yang memiliki komitmen kebangsaan, tentu akan kita dukung sepenuhnya, termasuk dari warga pesantren,” ujar Dwi Sularso.

Sebagai tindak lanjut, tim Kemenag dan LPDP akan membahas langkah-langkah teknis, utamanya dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, agar beasiswa khusus untuk kalangan pesantren ini dapat segera dibuka pada 2023. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Krisanjaya menafsirkan percakapan WhatsApp antara Teddy Minahasa dan anak buahnya, Dody Prawiranegara. Khususnya pada penggunaan frasa ‘Singgalang 1’. Penjelasannya itu menjawab pertanyaan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (8/3). Mulanya, Jon Sarman bertanya soal pernyataan Teddy kepada Dody, yang menyebutkan ‘Jangan lupa Singgalang 1’. “Ada juga ‘Jangan lupa Singgalang 1’, itu narasi?” tanya Hakim Ketua.

Menurut Krisanjaya, pernyataan itu merupakan sebuah perintah. “Dari konstruksi ‘jangan’ itu tergolong perintah untuk tidak melakukan suatu hal,” ucapnya. “Sedangkan yang diperintahkan ‘jangan lupa’, yaitu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu, yakni Singgalang 1,” sambungnya. Setelah itu, Hakim Ketua bertanya soal frasa ‘Singgalang 1’ dalam percakapan tersebut. “Apakah istilah simbol Singgalang 1 itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas diterima oleh penerima respons?” tanya Jon Sarman.

Jika menggunakan kata itu (berarti) berupa sandi, Yang Mulia. Hanya partisipan yang mengerti yang dimaksud ‘Singgalang 1′” jawab Krisanjaya. “Jika diragukan maksud itu, maka lawan bicara mengonfirmasi lagi,” tandasnya. Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.

Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma’arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2), juncto Pasal 132 Ayat (1), juncto Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menemukan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari hasil penyelidikan hari ini, Rabu (8/3). Nominalnya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun. Temuan ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah tim menerima laporan masuk.

Transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu didominasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Mahfud menyampaikan bahwa temuan ini juga telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, selaku anggota tim, serta jajaran PPTAK.

“Saya sudah sampaikan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota Bu Menkeu, Sekretarisnya Ketua PPATK, sudah ada laporan ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan di Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ujar Mahfud dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Rabu (8/3).

Mahfud beberkan temuan ini adalah terkait transaksi janggal dalam Kementerian Keuangan. Tim gabungan, lanjutnya, terus melakukan pemeriksaan terhadap temuan ini guna memastikan asal–usul aliran uang.

“Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan cuma ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini ditemukan lagi kita–kira Rp 300 triliun dilacak,” katanya.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas transaksi mencurigakan milik Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya ada temuan sekitar Rp 500 Miliar. Imbasnya adalah pemeriksaan secara menyeluruh kepada pegawai di bawah Kemenkeu.

“(Pemeriksaan Alun) Iya sudah pertama KPK sudah mulai menyisir. Kemudian saya sampaikan laporan lain di luar Rp 500 miliar itu,” ujarnya.

Mahfud pun memastikan, pemerintah tidak akan menutup-tutupi hasil pemeriksaan. Ini juga sebagai upaya antisipasi munculnya berita hoax. Terlebih jika tak ada keterangan resmi dari pejabat pemerintah.

“Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani dan PPATK, kenapa saya bicara kan kita tidak bisa sembunyi–sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong bisa bocor keluar, maka saya sampaikan mendahului berita hoax,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan akan mempertahankan Bakhmut, salah satu wilayah Donetsk. Menurutnya, tidak ada satu pun bagian Ukraina yang ditinggalkan.

Ukraina pun kini memperkuat militer di Bakhmut. ” Tidak ada bagian dari Ukraina yang dapat ditinggalkan. Tidak ada parit di Ukraina di mana ketangguhan dan kepahlawanan prajurit kita akan diabaikan,” seru Zelensky.

Zelensky mengatakan, selama pertemuan dengan staf panglima tertinggi, ia bertanya pada komandan militer, tentang pandangan mereka terkait upaya pertahanan di Bakhmut dan apakah mereka harus mundur atau memperkuat kota, yang dimana mereka menanggapi untuk melanjutkan upaya penguatan.

Memperhatikan bahwa keputusan tersebut diadopsi secara bulat oleh staf, Zelensky pun menginstruksikan Panglima Pasukan Bersenjata Ukraina Valerii Zaluzhnyi untuk menemukan pasukan yang tepat untuk membantu orang-orang di Bakhmut.

“Kami bertahan dan akan terus mempertahankan setiap bagian Ukraina. Saat tiba waktunya, kami akan membebaskan semua kota dan desa di negara kami. Dan kami akan meminta pertanggungjawabkan penjajah untuk setiap tembakan melawan Ukraina, untuk setiap kekejaman terhadap warga Ukraina,” kata Zelensky lebih lanjut.

Bakhmut adalah pusat transportasi besar di timur Ukraina di mana pasukan Ukraina di Donbas disuplai dengan senjata, peralatan militer, dan amunisi. Kota tersebut adalah salah satu titik panas utama di garis depan antara Kiev dan Moskow, yang telah berperang selama lebih dari setahun. (*)

Sumber: jpg