Masyarakat membantu mengatur arus lalu lintas kendaraan di lokasi banjir yang terjadi di Pasar Baru, Tanjunguban, Jumat (3/3/2023) sore. F.Slamet Nofasusanto
batampos– Setidaknya 168 warga Bintan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Bintan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah.
Dia mengatakan, dari 10 kecamatan di Bintan, 4 kecamatan terdampak bencana banjir dan angin kencang.
Yakni di Kecamatan Bintan Timur diantaranya di Kampung Kuala Lumpur, Kampung Pisang dan Pasar Berdikari, Kelurahan Kijang Kota. Kemudian di Kelurahan Sei Enam dan Kelurahan Sei Lekop.
Sedangkan di Kecamatan Bintan Utara, dilaporkan 12 kepala keluarga atau sekira 49 warga terdampak banjir.
Kemudian di Kecamatan Gunung Kijang, banjir melanda di Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat.
Dan di Kecamatan Toapaya, banjir melanda Desa Toapaya Selatan dengan 10 kepala keluarga atau sekira 40 warga terdampak, lalu di Kelurahan Toapaya Asri dengan 12 kepala keluarga atau sekira 37 warga yang terdampak.
“Sejauh ini ada 168 warga terdampak banjir,” kata dia.
Tidak hanya pemukiman yang terdampak banjir, dia mengatakan, beberapa ruas jalan pun terdampak banjir seperti drainase di jalan Km 18, jalan Nusantara akibat drainase menyempitkan akibat sedimentasi.
Kemudian gorong-gorong amblas di ruas jalan Tanjungpinang – Tanjunguban Km 51, Sri Bintan, lalu jalan Wan Sri Beni Bandar Seri Bentan yang tergenang air dan jalan raya Tanjungpinang Tanjunguban tepatnya simpang Ceruk Ijuk, Tembeling yang tergenang air akibat debit air yang tinggi dan jalan raya simpang Cikolek, Kecamatan Toapaya.
Dia mengatakan, pihaknya telah meninjau ke sejumlah lokasi banjir dan mendistribusikan logistik ke warga terdampak banjir.
Dia mengimbau warga selalu waspada munculnya awan cumulonimbus yang dapat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang deras yang dapat disertai petir dan angin kencang.
Kepada warga pesisir, dia mengimbau agar waspada akan potensi terjadinya angin kencang dan gelombang laut tinggi terutama pesisir bagian utara dan timur. (*)
Ruas Jalan Laksamana BIntan, Kota Batam. Jalan ini belum tuntas pengerjaaannya sehingga masih banyak ditemukan lubang dan kondisi jalan yang bergelombang. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersedia melakukan pemeliharaan Jalan Laksamana Bintan, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar ruas jalan tersebut dapat segera dibenahi.
Jalan Laksamana Bintan dari Simpang BNI hingga ke Terowongan Pelita semakin terbengkalai. Hal ini setelah Pemerintah Provinsi tidak ada menganggarkan anggaran tahun 2023 untuk perbaikan lanjutan jalan itu.
Menurut Pemerintah Provinsi, mereka tidak mempunyai anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR bersedia untuk menganggarkan dana perbaikan tersebut.
Hanya saja, status aset jalan tersebut harus diserahkan dulu dari BP Batam ke Pemerintah Pusat.
Sebab, jika tidak diserahkan, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) nantinya.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, aset jalan Laksamana Bintan itu merupakan aset dari BP Batam. Selanjutnya, melalui MoU yang sudah disepakati, Pemerintah Provinsi bersedia terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Batam.
“Namun, seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa Jalan tersebut tidak dilakukan perbaikan maupun pemeliharaan,” katanya.
Hal ini tentunya, lanjut Ariastuty sangat disayangkan apabila Pemerintah Provinsi tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan. Pemerintah Provinsi selama ini hanya bisa membuat statmen di berbagai media.
Sebaiknya, tambah Ariastuty, demi kepentingan masyarakat banyak, Pemerintah Provinsi mengirimkan surat ke BP Batam, agar BP Batam bisa menganggarkan pemeliharaan jalan yang seyogyanya merupakan tugas dari Pemerintah Provinsi.
“BP Batam kalau secara administrasi sudah ada dari provinsi untuk mengembalikan jalan tersebut, kita akan anggarkan untuk perbaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ariastuty menegaskan bahwa di tahun 2023 ini BP Batam tengah fokus pada prioritas pembangunan yang telah disusun.
Ia menjelaskan, 6 kegiatan prioritas nasional telah disusun tahun 2023 ini. Terdiri dari prasarana bidang konektivitas darat, yakni pembangunan jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Simpang Laluan Madani – Simpang Bundaran Punggur).
Selanjutnya pembangunan Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Bundaran Punggur – Simp. Bandara); Bundaran Punggur (3 lajur keliling); Bundaran Bandara (3 lajur keliling) serta Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Simp. Bengkong – Underpass Pelita).
“Jadi untuk jalan dari Madani hingga simpang bundaran dan lainnya menjadi kegiatan prioritas nasional,” katanya.
Sementara untuk pekerjaan prioritas dari BP Batam di tahun 2023 ada pembangunan jalan dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi Beach, selanjutnya pembangunan drainase penanggulangan banjir dan jalan Yos Sudarso Tahap 4 (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate).
“Jadi pekerjaan prioritas BP Batam di prasarana bidang konektivitas darat,” imbuhnya.(*)
Ruas Jalan Laksamana BIntan, Kota Batam. Jalan ini belum tuntas pengerjaaannya sehingga masih banyak ditemukan lubang dan kondisi jalan yang bergelombang. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersedia melakukan pemeliharaan Jalan Laksamana Bintan, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar ruas jalan tersebut dapat segera dibenahi.
Jalan Laksamana Bintan dari Simpang BNI hingga ke Terowongan Pelita semakin terbengkalai. Hal ini setelah Pemerintah Provinsi tidak ada menganggarkan anggaran tahun 2023 untuk perbaikan lanjutan jalan itu.
Menurut Pemerintah Provinsi, mereka tidak mempunyai anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR bersedia untuk menganggarkan dana perbaikan tersebut.
Hanya saja, status aset jalan tersebut harus diserahkan dulu dari BP Batam ke Pemerintah Pusat.
Sebab, jika tidak diserahkan, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) nantinya.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, aset jalan Laksamana Bintan itu merupakan aset dari BP Batam. Selanjutnya, melalui MoU yang sudah disepakati, Pemerintah Provinsi bersedia terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Batam.
“Namun, seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa Jalan tersebut tidak dilakukan perbaikan maupun pemeliharaan,” katanya.
Hal ini tentunya, lanjut Ariastuty sangat disayangkan apabila Pemerintah Provinsi tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan. Pemerintah Provinsi selama ini hanya bisa membuat statmen di berbagai media.
Sebaiknya, tambah Ariastuty, demi kepentingan masyarakat banyak, Pemerintah Provinsi mengirimkan surat ke BP Batam, agar BP Batam bisa menganggarkan pemeliharaan jalan yang seyogyanya merupakan tugas dari Pemerintah Provinsi.
“BP Batam kalau secara administrasi sudah ada dari provinsi untuk mengembalikan jalan tersebut, kita akan anggarkan untuk perbaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ariastuty menegaskan bahwa di tahun 2023 ini BP Batam tengah fokus pada prioritas pembangunan yang telah disusun.
Ia menjelaskan, 6 kegiatan prioritas nasional telah disusun tahun 2023 ini. Terdiri dari prasarana bidang konektivitas darat, yakni pembangunan jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Simpang Laluan Madani – Simpang Bundaran Punggur).
Selanjutnya pembangunan Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Bundaran Punggur – Simp. Bandara); Bundaran Punggur (3 lajur keliling); Bundaran Bandara (3 lajur keliling) serta Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Simp. Bengkong – Underpass Pelita).
“Jadi untuk jalan dari Madani hingga simpang bundaran dan lainnya menjadi kegiatan prioritas nasional,” katanya.
Sementara untuk pekerjaan prioritas dari BP Batam di tahun 2023 ada pembangunan jalan dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi Beach, selanjutnya pembangunan drainase penanggulangan banjir dan jalan Yos Sudarso Tahap 4 (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate).
“Jadi pekerjaan prioritas BP Batam di prasarana bidang konektivitas darat,” imbuhnya.(*)
batampos – Cuaca buruk tak menyurutkan langkah Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Suku Laut dan masyarakat Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Minggu (5/3). Ansar disambut masyarakat yang tampak riang gembira dengan pencak silat sebagai tradisi budaya Melayu.
Foto-foto: Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat menghadiri Doa Selamat Renovasi Rumah masyarakat Suku Laut dan masyarakat Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Minggu (5/3).
Gubernur dan rombongan bertolak menuju Kabupaten Lingga usai membuka lomba selawat antarOPD yang diselenggarakan BKMT Kepri di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, di tengah angin kencang dan hujan. Selain bersilaturahmi, Ansar hadir untuk berdoa bersama masyarakat atas selesainya pekerjaan renovasi rumah masyarakat Suku Laut di 10 desa Kabupaten Lingga yang dipusatkan di Desa Tanjung Kelit tersebut.
Dengan anggaran tahun 2022 senilai Rp 7 miliar, total rumah Suku Laut yang direnovasi sebanyak 200 rumah. Dengan sebaran lokasi yang meliputi Pulau Secawar, Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun sebanyak 16 rumah; Pulau Linau Batu, Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun sebanyak 54 rumah; dan Pulau Pasir Panjang Desa Pasir Panjang, Kecamatan Bakung Serumpun sebanyak 12 rumah.
Kemudian di Pulau Senang, Desa Temiang, Kecamatan Temiang Pesisir sebanyak 24 rumah; Pulau Air Bingkai, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir sebanyak 13 rumah; Pulau Kampung Baru, Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir sebanyak 14 rumah; Pulau Air Ingat, Desa Baran, Kecamatan Senayang sebanyak 8 rumah; Pulau Selat Kongki, Desa Penaah, Kecamatan Senayang sebanyak 14 rumah. Selanjutnya Pulau Mentengah, Desa Mentuda, Kecamatan Daik sebanyak 30 rumah; dan Pulau Kentar Akat Desa Kentar Kecamatan Senayang sebanyak 15 rumah.
Dalam sambutannya, Ansar menyebut tujuan dibangunnya rumah Suku Laut ini adalah upaya untuk mengintervensi dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lingga. Sebab dari 13 indikator Millenium Development Goals (MDGs) 7 di antaranya itu di rumah.
”Maka untuk menekan kemiskinan kita harus berikan rumah yang layak bagi masyarakat. Dan yang dibantu yang benar-benar layak menerima. Sementara kemiskinan di Kabupaten Lingga cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Kepri yakni hampir 14,05 persen maka kita harus keroyok bersama baik Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga untuk menurunkan angka kemiskinan ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Ansar menambah-kan, Pemkab Lingga juga harus serius melakukan intervensi dengan menurunkan angka kemiskinan termasuk melalui penurunan angka prevelansi stunting. ”Khususnya anak-anak ini menjadi prioritas program pemerintah melalui program penurunan angka stunting. Salah satunya dengan memicu pemberdayaan ekonomi masyarakat khusus nelayan,” kata gubernur.
Tak lupa Ansar juga menye-mangati anak-anak untuk terus bersekolah, dan kepada orangtua agar tak lelah mendorong anak-anak untuk tak putus sekolah. ”Sebab anak-anak lah penentu warna kita ke depan. Hitam putihnya bangsa Indonesia ada di tangan anak-anak generasi penerus, maka jangan menyerah untuk gapai cita-cita,” pesannya.
Ansar juga meminta Pemkab Lingga untuk mendata rumah-rumah yang belum tersambung listrik karena program Kepri Terang adalah salah satu prog-ram untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur masyarakat. Doa selamat sendiri dipimpin oleh Imam Mas-jid Nur Yakin.
Pada kesempatan itu Ansar juga mengajak masyarakat berselawat. Gubernur juga memberikan santunan kepada lansia di Tanjung Kelit.
Sebagai informasi, di 2022 selain renovasi rumah masya-rakat Suku Laut, di Desa Tanjung Kelit juga telah dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi Masjid Nurul Islam Secawar dengan anggaran sebesar Rp 40 juta. Sementara itu untuk 2023 akan dilaksanakan rehabilitasi Masjid Nur Hidayah, Kampung Teluk Ibul, Desa Cempa, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga dengan anggaran sebesar Rp 40 juta.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, Kadis Perkim Said Nursyahdu, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadis Kominfo Hasan, Kadis Pendidikan Andi Agung, Kadis ESDM M. Darwin, Kepala Biro Adpim Dody Sepka serta Anggota DPRD Kepri Dapil Bintan Lingga, Hanafi Ekra. (*)
Hakim PN Jakpus Dominggus Silaban, Bakri dan T Oyong yang memutuskan menghukum KPU menunda Pemilu 2024. [pn-jakartapusat.go.id]batampos – Putusan menunda pemilu yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terus memicu polemik. Bahkan, hari ini majelis hakim yang mengeluarkan putusan tersebut bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Pelapornya adalah Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat.
Menurut Ibnu, majelis hakim diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ibnu menjelaskan, putusan hakim atas perkara bernomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU sudah salah dalam penanganannya. Seharusnya, kata dia, pokok gugatan adalah urusan administrasi yang menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
”Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, apabila perbuatan melawan hukum sedang diperiksa PN, PN harus menyatakan tidak berwenang mengadili, itu sudah sangat jelas,” ungkap Ibnu kemarin. Dia menambahkan, KY sudah sepatutnya turun tangan memeriksa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Dalam putusan, ada tiga hakim yang bertindak sebagai majelis, yakni T. Oyong, Bakri, dan Dominggus Silaban.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menduga putusan itu tidak keluar secara tiba-tiba. Tapi didorong dan bagian dari skenario gerakan penundaan pemilu. ”Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba,” ucapnya.
Fadli meyakini, upaya penundaan pemilu masih berjalan. Itu terlihat dari isunya yang selalu muncul dalam momen-momen tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan itu belum berhenti memaksakan ambisinya. ”Ini harus dilawan,” tegas dia.
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menerangkan, pengajuan banding sedang disiapkan. Pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat dalil keberatan. ”Banding itu diberi kesempatan 14 hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.
Jika permohonan banding sudah dilakukan, Idham memastikan akan menyampaikan informasi ke publik. KPU tetap melaksanakan tahapan sesuai jadwal. Saat ini ada sejumlah tahapan yang berlangsung. Antara lain verifikasi berkas dukungan calon anggota DPD hingga pemutakhiran data pemilih di seluruh Indonesia. ”Tahapan tetap berlanjut dan saat ini tahapan tidak terganggu sama sekali,” pungkasnya. (*)
batampos – Pasangan pebulu tangkis ganda putra PB Anugerah SHC, Kaharudin/Silmi sukses meraih gelar juara di turnamen Batam Pos Badminton Tournament, Minggu (5/3) malam. Mereka me-ngalahkan ganda sesama tim PB Anugerah SHC, Amos/Firdaus, di babak final dengan skor 18-21, 21-14 dan 21-10. Usai berhasil menundukkan rekan setimnya, Kaharudin mengucapkan rasa syukurnya. Mereka memberikan performa terbaik sepanjang turnamen.
”Tentunya juara ini kami persembahkan kepada pendukung kami, keluarga dan paling penting adalah tim PB Anugerah SHC, semoga terus menjadi nomor satu di Batam,” katanya.
Hal senada juga disampaikan rekannya, Silmy. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang bisa dimenangkan dengan mudah. Sehingga, ia harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk menjadi nomor satu.
”Terpenting, kami mendapatkan juara ini berkat usaha dan doa kami. Turnamen ini tentunya sangat berkesan, karena memang terstruktur sangat baik. Juga para anggota PBSI turun, sehingga terorganisir sampai final,” tuturnya.
Direktur Batam Pos, Anthon Joy Nahampun, mengatakan, selama 5 hari gelaran Batam Pos Badminton Tournament berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Bahkan, saat turnamen, semua peserta menjunjung tinggi sportivitas dari babak penyisihan hingga final.
”Semua peserta menunjukkan performa terbaiknya, terutama di babak semifinal dan final malam ini,” katanya.
Atas suksesnya gelaran Batam Pos Badminton Tournament ini, akan menjadi penyema-ngat Batam Pos untuk mengadakan event-event olahraga selanjutnya. Terutama turnamen Badminton dengan kategori yang lebih banyak lagi. ”Tentu ini akan jadi semangat kita karena para atlet juga menilai event selama 5 hari ini sudah berjalan dengan baik dan panitia juga sangat luar biasa,” jelasnya.
Tak lupa, ia mengucapkan selamat kepada peserta yang telah berhasil menjuarai turnamen ini. Begitu juga dengan seluruh anggota PBSI yang sudah ikut membantu untuk menyukseskan acara ini.
”Sekali lagi selamat kepada peserta yang telah meraih juara dan terima kasih PBSI atas bantuannya,” imbuhnya. (*)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau tenda pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela, Rawabadak, Jakarta Utara, Minggu (5/3). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Insiden kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencari solusi secepatnya. Jokowi juga meminta menteri BUMN segera mengevaluasi dan mengaudit lokasi-lokasi rawan lainnya.
Jokowi menyampaikan instruksi tersebut saat mengunjungi pengungsi korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Koja, Jakarta Utara, kemarin (5/3). Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana sempat berdialog dengan para pengungsi. ”Saya turut belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini,” kata Jokowi seusai kegiatan.
Jokowi menegaskan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus mencari solusi secepatnya. Menurut mantan wali kota Solo tersebut, area sekitar TBBM itu memang daerah berbahaya. ”Tidak bisa ditinggali,” ujarnya.
Dia menyebut sejumlah opsi yang dapat diambil. Yakni, merelokasi warga sekitar TBBM atau justru memindahkan TBBM. Mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin ada keputusan dalam waktu dekat. ”Ini segera diputuskan sehari-dua hari ini oleh Pertamina dan gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” tegas Jokowi.
Kejadian di Plumpang, lanjut Jokowi, seharusnya menjadi pelajaran. Dia meminta seluruh zona berbahaya di Indonesia dievaluasi dan diaudit. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. ”Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” jelasnya.
Menurut dia, sebelumnya ada rencana terkait dengan jarak aman atau buffer zone antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang. Jarak aman itu sekitar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum sempat terwujud. Sebab, belum ada solusi bagi penduduk sekitar. ”Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, presiden turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tiba di lokasi sekitar pukul 09.00, dia menyempatkan berinteraksi dengan para pengungsi. Dia juga mengecek kebutuhan dan suplai bantuan. Dipastikan penanganan korban kebakaran mendapat prioritas dan berjalan cepat, baik melalui BNPB maupun Kementerian Sosial (Kemensos). ”Bantuan tenda darurat dan logistik sudah tersedia. Selanjutnya, terus dicek kebutuhan-kebutuhan lainnya, khususnya untuk perempuan dan anak,” ungkapnya.
Muhadjir menyampaikan, presiden telah menugaskan agar dilakukan audit menyeluruh pada objek-objek vital yang berdekatan dengan permukiman warga. Termasuk memerintah Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mencari solusi supaya zona bahaya permukiman di sekitar depo bisa ditangani. Dengan begitu, peristiwa serupa tidak terjadi lagi. ”Khusus untuk kasus Depo Pertamina Plumpang, presiden menugasi menteri BUMN dan Pak Gubernur segera mengkaji alternatif untuk relokasi permukiman sekitar depo atau pemindahan depo Pertamina,” paparnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menuturkan, opsi untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang harus diaudit ulang. Menurut dia, memindahkan depo membutuhkan investasi yang cukup besar. Terlebih, di sana sudah ada pipa tertanam sepanjang 5 kilometer dari pelabuhan. ”Jadi, yang paling realistis adalah relokasi penduduk,” ungkapnya.
Rencana relokasi warga, dikatakan Yayat, sebenarnya ada sejak 2009. Namun, karena terjadi sengketa lahan di wilayah tersebut, relokasi tidak pernah terlaksana hingga saat ini. Sesuai dengan sejarahnya, kata Yayat, Depo Pertamina Plumpang memang berdiri lebih dulu. Di kawasan di sekitarnya sudah ada tanah negara yang diklaim Pertamina. Namun, karena ada persoalan status hukum dan lainnya di pengadilan, persoalan menggantung hingga akhirnya tanah tersebut diduduki masyarakat. ”Nah, kalau sudah seperti itu kan susah,” katanya.
Untuk antisipasi kejadian serupa, lanjut Yayat, sudah ada rencana pembuatan buffer zone. Bahkan, hal tersebut direncanakan sejak lama dan disampaikan beberapa kali. Hanya, pelaksanaannya selalu ditunda hingga akhirnya tidak pernah terwujud. ”Jadi, sebetulnya masalahnya itu saja, tidak terlalu luas,” ujarnya.
Menurut Yayat, permasalahan tersebut kini memang menjadi persoalan tersendiri. Ke mana warga akan dipindah? Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah. Meski demikian, dia menilai bahwa relokasi warga menjadi opsi yang lebih baik. ”Kalau mau, ya dibuat zona pembatas saja di situ berjarak antara 50–100 meter. Kalau perlu, dipagar dua lapis supaya zona itu jadi zona yang sama sekali aman dan tertutup dari aktivitas penduduk,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga memberikan tanggapan tentang opsi relokasi Depo Pertamina Plumpang. Menurut Daymas, perlu dilakukan evaluasi mengenai dampak sosial dan ekonomi untuk relokasi permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang. ”Namun, melihat sejarahnya, depo tersebut dibangun di lahan kosong sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan akhirnya masyarakatlah yang mendekat dan menggarap tanah di sekitar depo,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.
Menurut Daymas, langkah terbaik dan terdekat adalah mengawal dan mendampingi investigasi tim gabungan hingga selesai. ”Lalu, hasil investigasinya dapat dipublikasikan secara transparan agar menjadi lesson learned untuk pihak lain,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, Depo Pertamina Plumpang perlu memiliki buffer zone dan safety distance sesuai dengan standar, baik untuk depo maupun pipa minyak. ”Selama ini lahan buffer zone itu ditempati warga sehingga menjadi permukiman padat. Jadi, perlu ada persuasi terhadap warga. Saran saya, tetapkan dulu zona safety distance atau buffer zone, baru warga yang terdampak dicarikan solusinya,” ujar Fabby.
Kemarin Tim Gabungan Polri kembali mendatangi lokasi kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, tim itu terdiri atas personel Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis), Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), dan Polda Metro Jaya. Secara keseluruhan, ada 25 personel yang bekerja dalam tim gabungan tersebut. Melalui olah TKP kemarin, mereka berusaha mencari titik api pertama dalam insiden kebakaran pada Jumat (3/3) malam. ”Sehingga nanti bisa diketahui penyebabnya,” ungkap dia.
Sampai kemarin sore, tim itu bekerja. Mereka menyisir permukiman warga terdampak kebakaran di Tanah Merah, Jakarta Utara. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi tersebut. Petugas tidak memperbolehkan sembarangan orang masuk area tersebut. Selain tim yang bekerja, hanya warga berkepentingan yang boleh masuk.
Bukan hanya di darat, petugas Pusinafis juga mengambil data dan informasi dari udara. Beberapa kali mereka menerbangkan drone di permukiman yang berbatasan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Trunoyudo menjelaskan, drone diterbangkan untuk memetakan TKP. Bahkan, bukan hanya drone, Polri turut mengandalkan pencitraan satelit.
Menurut dia, Polri melihat TKP secara umum dan khusus. Pencitraan satelit adalah bagian dari cara mereka melihat TKP secara umum. Sementara yang dilakukan Tim Gabungan Polri di TKP kemarin merupakan cara mereka melihat TKP secara khusus. Keduanya penting untuk mengidentifikasi kerusakan akibat kebakaran tersebut. ”Sehingga dalam penyelidikan (kami) bisa melihat apakah ada kelalaian, kesengajaan, ataukah juga karena bencana alam. Tentu masih penyelidikan,” jelas dia.
Trunoyudo menegaskan, Polri mendalami peristiwa kebakaran tersebut dengan pendekatan scientific. Bukan hanya di permukiman warga yang terdampak kebakaran, hal serupa mereka lakukan di area Depo Pertamina Plumpang. ”Tentu nanti tim Puslabfor akan ke dalam (Depo Pertamina Plumpang),” ujar dia.
Lantaran sampai kemarin olah TKP berlangsung, dia belum bisa menjelaskan secara terperinci hasil kerja tim gabungan tersebut. ”Ini masih penyelidikan secara scientific. Kami lakukan langkah-langkah olah TKP awal,” tandasnya. (*)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyetujui usulan beasiswa afirmasi 2022 oleh Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur.
batampos– Pemprov Kepri sudah mulai membuka pendaftaran beasiswa pendidikan untuk program Diploma, Sarjana, dan Paska Sarjana. Pendaftaran ini dibuka sejak 3 Maret 2023, dan akan akan ditutup sampai 3 April 2023 mendatang.
“Program bantuan pendidikan ini adalah masuk dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2021-2026,” ujar Kepala Biro Kesra Pemprov Kepri, Aiyub, Minggu (5/3/) di Tanjungpinang.
Harapan melalui program ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing.
“Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut tentunya melibatkan berbagai komponen yang saling bersinergi, sehingga sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan melalui indeks pembangunan manusia,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, untuk mencapai misi tersebut salah satunya adalah dengan pemberian beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi Kepri. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya perkuliahan mahasiswa-mahasiswi Kepri, baik itu di kampus yang berada di wilayah Provinsi Kepri.
Dijelaskannya, beasiswa ini sifatnya bantuan stimulan yang diberikan satu tahun satu kali disesuaikan dengan kondisi ketersediaan anggaran dari Pemprov Kepri.
Dengan adanya bantuan beasiswa ini diharapkan agar mahasiswa dapat lebih bersemangat dan fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi.
“Beasiswa itu merupakan bentuk bantuan pendidikan Pemprov Kepri untuk putra/putri daerah yang sedang kuliah. Namun, tidak ditujukan untuk peserta CPNS atau PNS.” tutup Aiyub.
Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tahun lalu, kuota yang dibuat Pemprov Kepri mengalami penurunan. Pada tahun 2022 lalu, Pemprov menyedikan kuota beasiswa sebanyak 850 orang. Namun dari sisi anggaran, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2022 lalu, sebanyak 1.805 orang mahasiswa Kepri dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri telah mendaftar beasiswa Pemprov Kepri. Tahun lalu, Pemprov sempat menggeser kuota, karena ada beberapa jalur yang sepi peminatnya. (*)
Reporter: jailani
Klasifikasi dan Kuota: A. Diploma (D3)
1. Jalur Prestasi Dalam Daerah Kepulauan Riau (Exact dan Non Exact) dengan total Penerimaan 100 Mahasiswa/i.
2. Jalur Kurang Mampu Dalam Daerah Kepulauan Riau (Exact dan Non Exact) dengan total Penerimaan 100 Mahasiswa/i.
B. Strata 1 (S1) / Diploma IV
1. Jalur Prestasi Dalam Daerah Kepulauan Riau (Exact dan Non Exact) dengan total Penerimaan 250 Mahasiswa/i.
2. Jalur Kurang Mampu Dalam Daerah Kepulauan Riau (Exact dan Non Exact) dengan total Penerimaan 750 Mahasiswa/i.
3. Jalur Kurang Mampu Luar Daerah Kepulauan Riau (Exact dan Non Exact) dengan total Penerimaan 300 Mahasiswa/i.
Syarat Pendaftaran D3:
1. Minimal Semester IV dan maksimal semester VI.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2 semester sebelumnya 3,25 untuk jalur prestasi.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2 semester sebelumnya 3,00 untuk jalur kurang mampu.
Syarat Pendaftaran S1/D4
1. Minimal Semester IV dan maksimal semester VIII.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2 semester sebelumnya 3,25 untuk jalur prestasi.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2 semester sebelumnya 3,00 untuk jalur kurang mampu.
Kelengkapan Administrasi Beasiswa:
1. Sertifikat Akreditasi Prodi
2. Sertifikat Akreditasi Kampus
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. KK (Kartu Keluarga)
5. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
6. Surat keterangan aktif kuliah dari .
7. Screen shoot IPK dari situs website PD Dikti (atau yang disahkan pihak kampus).
8. Screen keaktifan kuliah dari situs Website PDDikti.
9. KHS (Kartu Hasil Studi) 2 semester sebelumnya.
10. Surat keterangan legalitas berkas yang diupload (tanda tangan bermaterai).
11. Surat pernyataan tidak mendapat beasiswa lain (Tanda Tangan Bermaterai) semester saat mendaftar.
12. Jumlah SKS 2 Semestar sebelumnya
13. Rata-rata IP 2 Semester sebelumnya
14. Surat Keterangan Tidak Mampu untuk kategori tidak mampu.
Alur Pendaftaran:
1. Akses Web di https://beasiswa.kepriprov.gold/
2. Mengisi formulir pendaftaran diri.
3. Mengisi formulir permohonan pendaftaran beasiswa pada jalur yang telah dipilih.
4. Cetak kartu registrasi.
5. Pengumuman daftar sementara calon penerima beasiswa.
6. Pengiriman berkas dan masa sanggah.
7. Verifikasi dan validasi faktual.
8. Pengumuman resmi penerima beasiswa.
9. Penyaluran.
Jadwal Pendaftaran:
1. Pendaftaran dibuka dalam waktu satu bulan, yaitu mulai tanggal 3 Maret sampai dengan (s/d) 3 April 2023
2. Masa Sanggah dan Pengiriman Dokumen Permohonan Beasiswa diberikan waktu 1 minngu, yaitu mulai tanggal 6 s/d 13 April 2023.
3. Pengiriman Berkas/ Dokumen Permohonan Beasiswa diberikan waktu 2 minggu, yaitu mulai tanggal 6 s/d 19 April 2023.
4. Verifikasi Faktual diberikan waktu 1 bulan, yaitu mulai tanggal 3 Mei s/d 3 Juni 2023.
5. Pengumuman Penerimaan Beasiswa diberikan waktu 2 hari, yaitu tanggal 4 s/d 6 Juni 2023.
6. Penyaluran Beasiswa diberikan waktu 12 hari, yaitu mulai tanggal 7 s/d 19 Juni 2023.
Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pada 2022 lebih banyak daripada penegak hukum lainnya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pada 2022 lebih banyak daripada penegak hukum lainnya. Ini terlihat dalam laporan yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Penangan perkara korupsi yang ditangani instansi kejaksaan secara keseluruhan memang secara kuantitas jauh lebih banyak daripada kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diky Anandya, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/3).
Dalam laporan tahunan ICW 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani 405 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 39 triliun dengan 909 tersangka pada tahun lalu. Jumlah ini berbeda signifikan dengan KPK dan Polri.
Polri, menurut catatan ICW, menangani 138 kasus tipikor dengan 307 tersangka dan kerugian negara Rp 1,3 triliun. Sementara itu, KPK berada di urutan buncit karena cuma menangani 36 kasus dengan 150 tersangka dan kerugian negara Rp2,2 triliun. Diky pun mengapresiasi keseriusan Kejagung dalam penanganan kasus korupsi. “Karena memang beberapa perkara yang ditangani memiliki potensi nilai kerugian negara triliunan rupiah.”
Meskipun demikian, ICW meminta Kejagung memastikan perkara yang berada di tingkat penyidikan bisa lanjut hingga fase penuntutan hingga eksekusi putusan.
Diky melanjutkan, rendahnya capaian KPK dalam penanganan korupsi konsisten terjadi sejak 2019. “tepatnya, saat revisi UU (Undang-Undang) KPK dan kepemimpinan komisioner sekarang yang lebih banyak menonjolkan sensasi ketimbang prestasi,” ungkapnya.
“Bisa dilihat, misalnya, di tahun 2022, terdapat sejumlah komisioner yang dilaporkan kepada Dewas (Dewan Pengawas) karena diduga melanggar etik hingga mundurnya salah satu Wakil Ketua KPK,” sambungnya.
Menurut Diky, sensasi dan kontroversi yang diperlihatkan pimpinan kepada publik tersebut memperlihatkan KPK semakin kehilangan tajinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. “Terutama dalam konteks penindakan,” tandasnya. (*)
batampos – Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam menggelar bedah buku karya Dr. Andi Muhammad Asrun, Jumat (3/3) malam lalu. Kegiatan bedah buku ini disejalankan dengan pengukuhan Himpunan Mahasiswa Hukum (Hima) Unrika Batam.
Dr Andi Asrun memaparkan peristiwa dibalik penulisan buku Jaminan Hari Tua dan Pensiuan Sebagai Hak Konstitusional pada agenda bedah buku yang digelar FH Unrika, Jumat (3/3/) malam lalu.
Adapun buku karya Dr. Andi Muhammad Asrun yang dibedah pada kesempatan tersebut adalah Jaminan Hari Tua dan Pensiun Sebagak Hak Konstitusional. Ada beberapa persoalan mendasar, dibalik penulisan buku ini yang dilakukan oleh penulis.
“Penulisan buku ini, berangkat dari adanya gugatan yang dilakukan 18 orang pensiunan pejabat negara dan pegawai negeri sipil,” ujar Andi Muhammad Asrun.
Dosen Hukum, Paska Sarjana, Universitas Pakuan Bogor ini menjelaskan, para pensiunan tersebut mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Adapun substansinya adalah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
“Yang selanjutnya disebut UU 24/2011, utamanya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2), terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),” jelasnya.
Adapun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU- III/2005 berpendapat bahwa untuk memenuhi prinsip gotong royong, pembentuk undang-undang tidak harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan.
“Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik,” jelasnya.
Sementara itu, Dekan FH Unrika, Tri Artanto mengharapkan, lewat bedah buku ini, mahasiswa FH Unrika mendapatkan pengetahun baru bagaimana langkah melakukan gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Dr. Andi Muhammad Asrun yang sudah berbagi pengetahuan.
“Lewat bedah buku ini, banyak hal yang bisa digali oleh adik-adik mahasiswa. Karena ini, bisa menjadi tambahan pengembangan bagi mereka,” ujar Tri Artanto. (*)
”Tentunya juara ini kami persembahkan kepada pendukung kami, keluarga dan paling penting adalah tim PB Anugerah SHC, semoga terus menjadi nomor satu di Batam,” katanya.
