batampos – Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam (3/3) menelan belasan korban jiwa dan puluhan korban luka. Insiden itu bukanlah yang pertama. Hal itu membuat Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mendesak upaya pengusutan penyebaran kebakaran secara menyeluruh.

Amin meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal, menanggung biaya perawatan korban luka bakar, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar.

“Harus diketahui apakah karena murni human error, terdapat kerusakan sistem atau jaringan, atau disebabkan faktor lain, misalnya Sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan depo mengingat lokasinya berada di tengah permukiman padat penduduk,” kata Amin kepada wartawan, Minggu (5/3).

Menurut dia, evaluasi terhadap peristiwa sangat penting agar tidak terjadi lagi kejadian serupa pada masa mendatang. Sebagaimana diketahui, depo di Plumpang sudah beroperasi sejak 1974.

Kondisi depo perlu diperhatikan apakah masih layak atau tidak. Itu harus dievaluasi. Sebelum terjadi pada Jumat (3/3), kebekaran hebat pernah juga melanda depo Plumpang pada 2009. Selain ada korban jiwa, peristiwa itu menimbulkan kerugian hingga Rp 17 miliar.

“Kami mendesak Pertamina untuk memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah yang selama ini dilayani oleh Depo Pertamina Plumpang,” tegasnya.

Terlebih, Depo Pertamina Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia. Sebab, depo tersebut menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25 persen dari total SPBU Pertamina. Selain itu, Thruput (kapasitas aliran) BBM rata rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya meliputi Jabodetabek.

“Agar objektif, investigasi sebaiknya dilakukan tim gabungan yang melibatkan ahli dan aparat penegak hukum,” pungkas Amin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP PM) mendukung pelaksanaan pemilu agar berlangsung tepat waktu, sesuai dengan keputusan yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan KPU.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta KPU segera ajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima memerintahkan KPU menunda proses tahapan pemilu selama dua tahun.

“Saya mendukung KPU untuk segera ajukan banding, karena memang menurut banyak ahli, ini di luar kewenangan PN Jakarta Pusat,” kata formatur terpilih PP Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan dalam keterangannya, Minggu (5/3).

Dedi menilai, gugatan tidak lolosnya Partai Prima dalam proses verifikasi administrasi seharusnya tidak berdampak luas pada penundaan tahapan pemilu. Sehingga, publik tidak dirugikan atas putusan itu.

“Ini kan persoalan administratif calon peserta pemilu, selain institusinya tidak tepat, putusannya pun tidak boleh digeneralisasi,” tegas Dedi.

Dedi juga menyayangkan, seolah ada penggiringan opini bahwa hal ini bagian dari permainan yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia meyakini, Presiden Jokowi tak mengetahui persoalan itu. “Presiden tidak bisa intervensi lembaga peradilan, jadi tidak boleh menyeret Presiden terlalu jauh seolah akan menunda pemilu,” ucap Dedi.

Menurutnya, menyeret dan mengaitkan Presiden dengan keputusan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu merupakan tuduhan yang keji. Pemuda Muhammadiyah akan tetap mendukung penuh KPU mempersiapkan pemilu Februari 2024.

“Saya kira Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan bahwa Pemilu harus tepat waktu dan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sisa kebakaran dahsyat di Integrated Terminal Jakarta atau Depo Pertamina Plumpang masih tampak kemarin. Bahkan, kawasan permukiman yang lokasinya paling dekat dengan pusat kebakaran masih terasa hangat. Padahal, api sudah dapat dipadamkan pada Jumat menjelang tengah malam.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir kemarin meninjau lokasi hunian warga yang hangus terbakar. Pemerintah memutuskan memindah atau merelokasi depo yang begitu mepet dengan perkampungan warga itu. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ma’ruf Amin. ”Saya berharap depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” kata Ma’ruf. Dia menyatakan, yang bakal menjadi masalah berikutnya adalah penataan kawasan tersebut.

Setelah Depo Pertamina Plumpang dipindah, kawasan tersebut memang akan ditata ulang supaya lebih teratur. Kemudian, lebih aman dan memenuhi persyaratan untuk ditinggali masyarakat.

Ma’ruf juga meminta semua objek vital dan bisa mengakibatkan musibah untuk dievaluasi. Apakah ada yang berdekatan dengan permukiman masyarakat atau kawasan padat penduduk. Kemudian, bisa diambil upaya mitigasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. ”Saya kira hal-hal yang bisa menimbulkan dampak seperti ini tentu akan kita evaluasi,” tuturnya.

Dia juga menekankan soal penanganan korban. Mulai korban meninggal, dirawat, hingga tinggal di pengungsian. Khusus masyarakat yang sementara tinggal di penampungan harus mendapat perhatian khusus. Ma’ruf menuturkan, korban kebakaran ditangani Pertamina.

Saat meninjau lokasi kebakaran, Ma’ruf berbincang dengan sejumlah warga. ”Kalau dipindahkan, mau?” kata dia kepada warga. ”Mau, Pak. Dipindahin, Pak,” jawab sejumlah warga. Dia juga menanyakan kebutuhan yang mendesak. Umumnya, korban membutuhkan pakaian dan alat sekolah. Sedangkan kebutuhan untuk makanan sudah terpenuhi.

Menteri BUMN Erick Thohir yang berdiri di samping Ma’ruf menuturkan, sejak awal dirinya memberikan penekanan kepada seluruh BUMN yang masuk kategori objek vital. ”Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk seperti yang saya tinjau di Sumatera Selatan,” katanya. Menurut Erick, lokasi pabrik pupuk itu cukup dekat dengan permukiman warga. Karena itu, dia akan melakukan zoning atau penataan ulang. Termasuk di fasilitas milik PLN. Dengan begitu, bisa ditetapkan batasan-batasan aman untuk hunian masyarakat.

Upaya zoning itu diharapkan bisa menjadi solusi. Dengan demikian, masyarakat akan mengerti bahwa kawasan tersebut tidak aman ditinggali. Erick juga menyambut arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk relokasi Depo Plumpang. ”Nanti untuk kawasan ini, bersama Pelindo dan Pertamina mencari solusi. Berikan waktu,” katanya.

Erick juga memberikan pernyataan saat meninjau penanganan korban di RS Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Dia juga menyinggung rencana pencopotan direksi Pertamina. Dia memastikan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas seluruh detail kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Erick bahkan menyinggung langkah pencopotan direksi jika diperlukan. Sebab, telah terjadi beberapa kali kebakaran di sejumlah terminal ataupun kilang Pertamina sebelumnya.

Meski begitu, Erick mengingatkan bahwa yang lebih penting saat ini adalah penanganan para korban. Perbaikan seluruh aspek jauh lebih penting ketimbang pencopotan yang nanti justru tak memperoleh solusi. ”Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi, konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis risiko. Percuma kita copot-copot orang, tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh,” jelas Erick.

Erick menyebut terus berkoordinasi dengan sejumlah direksi BUMN. Seluruh jajaran BUMN diminta mengelola aset vital nasional dengan baik, salah satunya dengan membentuk tim manajemen risiko bisnis.

Dia juga menyinggung upaya relokasi bagi warga sekitar. Kebijakan relokasi harus dilakukan karena rata-rata buffer zone atau jarak yang terlalu dekat antara lokasi depo dan permukiman warga. Padahal, kata dia, pada 1971–1987 jarak terminal dengan permukiman warga sangat aman. Tetapi, setelah era reformasi 1998, jarak lahan tersebut semakin kecil. ”Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 1971–1987, ada petanya. Itu sangat aman,” imbuh dia.

Di sisi lain, Erick mengaku sudah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tujuannya, mengonkretkan rencana relokasi permukiman warga. Sebetulnya, lanjut Erick, sejak dua tahun lalu dirinya melakukan pembicaraan dengan Pertamina, MIND ID, PLN, maupun PT Pupuk agar melakukan zonasi dan mengembalikan buffer zone dalam zona aman seperti dahulu. ”Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi. Seperti yang dorong waktu dua tahun lalu untuk memindahkan Plumpang ke Pelindo. Nah, (karena) satu dan lain hal, saya akan cek ulang ini. Tetapi, tidak mungkin zonasi ini kita kerja sendiri. Perlu kerja sama dengan pemerintah daerah. Pak Presiden ingin memastikan dalam beberapa hari ke depan terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah dan panjang. Tapi, saat ini prioritas kita hadir menjaga para korban,” jelas Erick.

Terpisah, Dirut Pertamina Nicke Widyawati memastikan pengoperasian sudah berjalan kembali. Untuk memastikan penyebab kebakaran, Nicke membentuk tim gabungan dengan aparat hukum. Tim gabungan akan melakukan evaluasi dan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. ”Hasil investigasi ini juga menjadi masukan agar kasus serupa tak terjadi lagi di kemudian hari,” katanya di RS Pusat Pertamina kemarin (4/3).

Nicke juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying. Sebab, pasokan dan suplai BBM dipastikan aman dan terjaga. Sejak api dapat dipadamkan, suplai BBM sudah beroperasi normal. Namun, pipa yang terbakar tidak dioperasikan kembali karena sedang diperbaiki. Pasokan BBM disuplai dari TBBM di Cikampek, Tanjung Gerem, dan Padalarang. Dengan demikian, pasokan BBM dan LPG dipastikan tetap stabil. ”Kami memonitor seluruh SPBU tidak ada antrean. Kami mohon tidak perlu khawatir. Stok BBM Jakarta tersedia secara cukup,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, setelah melakukan pengecekan bersama Kabareskrim, Kapolda, dan tim gabungan investigasi, diketahui ada gangguan teknis saat pengisian bahan bakar jenis pertamax.

’’Pukul 20.00 ada pengisian pertamax dari Balongan,’’ terangnya. Gangguan teknis itu menimbulkan tekanan berlebih. Kebakaran pun terjadi saat itu. Namun, semuanya masih informasi awal yang perlu didalami.

Polisi masih memeriksa saksi, CCTV, dan berbagai barang bukti lain. Dengan bukti-bukti tersebut, Polri bisa menjelaskan penyebab kebakaran berdasar scientific crime investigation. Olah tempat kejadian perkara juga tengah dilakukan. Titik awal kebakaran sedang diperiksa. Dia menambahkan, tim DVI tengah mengidentifikasi korban meninggal di RS Bhayangkara, Kramat Jati. ’’Dicek DNA dan odontologinya,’’ jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Amin A.K. meminta Pertamina melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. ’’Pertamina harus mengusut tuntas penyebab kebakaran yang memakan banyak korban jiwa itu,’’ tegasnya. Amin juga meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal, menanggung biaya perawatan korban luka bakar, dan memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar.

Menurut Amin, harus ditelusuri penyebab kebakaran itu. Apakah murni human error, kerusakan sistem, atau faktor lain seperti sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan depo, mengingat lokasinya berada di tengah permukiman padat penduduk. Evaluasi terhadap peristiwa dan penyebabnya sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang. Apalagi, depo itu beroperasi sejak 1974. ’’Apakah kondisinya masih layak atau tidak, juga harus dievaluasi,’’ ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menuturkan, meski dalam kondisi darurat, Pertamina harus tetap menyediakan pasokan BBM bagi masyarakat. Dia percaya, Pertamina memiliki rencana kerja cadangan yang memungkinkan pelayanan BBM tetap berjalan.

Menurut dia, Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek. ’’Agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu,’’ ujarnya.

Untuk menghindari kejadian serupa, Mulyanto meminta Pertamina segera melakukan audit keamanan di semua depo dan kilang BBM. Dia menyebut kebakaran di depo dan kilang BBM Pertamina termasuk sering terjadi. Karena itu, pemeriksaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Apalagi, belakangan sering turun hujan yang disertai kilat dan petir, sehingga bisa memicu kebakaran di kilang-kilang minyak. Menurut Mulyanto, Pertamina harus bersungguh-sungguh meneliti kondisi di setiap depo dan kilang yang dimiliki. ’’Sehingga dapat dilakukan mitigasi dan pencegahan di masa mendatang,’’ tuturnya.

Dia meminta depo dan kilang BBM diperiksa secara berkala. Fasilitas depo dan kilang BBM yang sudah tua harus diaudit secara komprehensif. Langkah mitigasi dan pencegahan yang diambil dari kasus sebelumnya menjadi penting. ’’Ini harus menjadi perhatian serius Pertamina,’’ tegas politikus PKS itu. (wan/dee/lum/idr/c18/oni)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini.

Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini. Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan.

“Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar. Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu”, ujar Sultan melalui keterangan resminya Minggu (5/3).

Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan. Karena dikhawatirkan pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen Raya.

“Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan. Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen. Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.

“Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani. Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari Petani pada saat panen Raya”, ungkapnya.

Pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan. Sembilan bulan sama dengan 2 – 3 kali musim tanam. Sehingga Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis khusunya kemerdekaan pertanian harus ditingkatkan.

“Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan. Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya’, tutupnya. (*)