batampos – Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa tidak ada situasi yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan Greenland secara mendadak. Ia juga menolak perbandingan negaranya dengan Venezuela serta menyerukan agar komunikasi dilakukan secara langsung, bukan melalui media.

“Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen dalam konferensi pers, Senin (5/1).

Menanggapi kekhawatiran publik menyusul pernyataan terbaru Amerika Serikat (AS), Nielsen menegaskan tidak ada alasan untuk panik. Menurutnya, kondisi saat ini tidak memungkinkan AS mengambil alih Greenland.

“Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin,” katanya.

Nielsen mengakui adanya kecemasan di tengah masyarakat dan menyatakan memahami harapan publik terhadap Naalakkersuisut, pemerintahan Greenland. Namun, ia menegaskan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer tidak pantas untuk dibahas.

“Saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya tidak pantas membicarakan kemungkinan atau potensi operasi militer di negara ini,” ujarnya.
“Kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak,” tambahnya.

Perdana menteri menyatakan pemerintah Greenland siap mengambil sikap lebih tegas apabila pembahasan terus berkembang ke arah yang tidak konstruktif. Ia juga mengkritik cara komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung.

“Sudah cukup komunikasi dilakukan lewat media dan berbagai jalur tidak langsung. Itu tidak menghormati,” tegas Nielsen.

Ia menyerukan persatuan, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sekutu. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat dan bersatu dengan negara-negara sekutu kita,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah Greenland telah melakukan semua langkah yang memungkinkan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah Denmark, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland pada Minggu (4/1) dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meminta Trump untuk menghentikan ancaman tersebut. Dukungan terhadap Denmark dan Greenland juga datang dari sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa.

Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan penolakan terhadap gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan luar, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. (*)

Artikel PM Greenland Tegaskan Tak Ada Ancaman Pengambilalihan, Tolak Pernyataan Trump pertama kali tampil pada News.

batampos – Fenomena aneh warga Swiss yang secara resmi meninggalkan keanggotaan gereja. Perlakuan ini menarik perhatian publik dan analis sosial di Eropa.

Peningkatan jumlah orang yang keluar dari gereja di Swiss dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kewajiban pajak gereja dan tren sekularisasi yang meningkat.

“Tahun 2022 tercatat lebih dari 34.000 orang meninggalkan Gereja Katolik di seluruh negeri,” tulis data statistik lembaga riset keagamaan dan badan statistik, dikutip dari Fsspx News, Selasa (6/1).

Puluhan ribu warga Swiss secara formal mengakhiri keanggotaan mereka di gereja nasional setiap tahunnya.

Di beberapa kanton Swiss, anggota gereja yang terdaftar wajib membayar pajak gereja sebagai bagian dari sistem perpajakan lokal yang dipungut bersama pajak penghasilan.

Tingkat pajak ini mencapai sekitar 1% dari pendapatan. Persentase tertentu dari kekayaan tergantung aturan setempat.

Warga berstatus sebagai anggota gereja akan dikenai pungutan ini sepanjang mereka tetap terdaftar sebagai anggota resmi.

Analis menanggapi fenomena ini dengan dua faktor utama, dikutip dari NYKS:

1. Sekularisasi yang semakin kuat
Kelompok orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama menjadi kelompok terbesar di Swiss. Melebihi persentase penganut agama individual tertentu.

Mereka yang tak lagi merasa terikat secara religius cenderung memilih untuk keluar dari registrasi gereja.

2. Motivasi administratif dan pajak
Sistem pajak gereja di Swiss mengaitkan pembayaran pajak dengan keanggotaan resmi. Beberapa individu memilih keluar dari gereja sebagai langkah administratif sehingga tidak lagi wajib membayar pajak tersebut.

Pakar sosial menekankan bahwa alasan keluar dari gereja bukan semata soal pajak, tetapi perubahan nilai sosial, pengalaman pribadi, serta kritik terhadap institusi gereja setelah berbagai skandal yang sempak mengemuka di beberapa wilayah.

Faktor-faktor lain seperti keterlibatan yang rendah dalam aktivitas gereja juga turut berperan. Kebijakan pajak gereja di Swiss merupakan bagian dari sistem fiskal yang unik.

Warga yang resmi meninggalkan gereja menurut hukum di beberapa kanton bahkan bisa dibebaskan dari kewajiban membayar pajak gereja, sementara wilayah lain aturan berbeda bergantung pada hukum lokal.

Fenomena keluar dari gereja berbeda dengan warga menjadi ateis. Banyak warga mengutip alasan sekularisasi dan kurangnya relevansi personal terhadap agama tertentu.(*)

Artikel Hindari Pajak, Puluhan Ribu Warga Swiss Pilih Keluar dari Keanggotaan Gereja pertama kali tampil pada News.

batampos– Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara terkait surat peringatan yang dilayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai tingkat ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Anwar mengaku terkejut menerima surat peringatan tersebut, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu. Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,” kata Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1).

Anwar menjelaskan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama.

Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi.

“Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,” ujar Anwar.

Ia kembali menegaskan, ketidakhadirannya tidak pernah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Menurutnya, setiap ketidakhadiran dalam sidang pleno, panel, maupun RPH selalu disertai izin kepada pimpinan MK.

“Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan,” tegasnya.

Anwar menyatakan telah memberikan klarifikasi secara resmi kepada panitera dan Sekretariat MK terkait surat peringatan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul.

“Melalui kesempatan ini, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tanpa alasan. Saya juga masih dalam perawatan, jadi mohon dipahami,” ucapnya.

Namun demikian, Anwar mengaku kecewa karena persoalan absensi yang menurutnya bisa diselesaikan secara internal justru disampaikan ke publik oleh MKMK. Ia menyebut keluarganya turut mempertanyakan hal tersebut karena mengetahui kondisi kesehatannya.

“Keluarga saya juga protes ke saya, karena mereka tahu saya sakit,” pungkas Anwar.

Sebelumnya, MKMK memberikan surat peringatan kepada Anwar Usman karena tercatat beberapa kali tidak menghadiri sidang dan rapat. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025.

“Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,” ujar Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Jumat (2/1).

Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya. (*)

Artikel Disorot MKMK soal Ketidakhadiran, Anwar Usman: Saya Terkejut dan Kecewa pertama kali tampil pada News.

batampos – Lonjakan penumpang pesawat mewarnai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat sebanyak 10,2 juta penumpang telah dilayani di 37 bandara selama periode 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Seiring berakhirnya masa libur, InJourney Airports resmi menutup Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026.

Penutupan posko tersebut menandai berakhirnya proses monitoring operasional bandara yang berlangsung selama 20 hari penuh.ADirektur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, secara umum pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini berjalan sukses. Lonjakan lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang dapat dikelola dengan baik berkat kolaborasi erat antara operator bandara dan seluruh pemangku kepentingan.

“Peningkatan trafik selama Nataru bisa dikelola dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna jasa dan memohon maaf apabila masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya sempurna,” ujar Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya, Senin (5/1).

Secara kumulatif, jumlah penumpang Nataru 2025/2026 tercatat relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Pada Nataru 2024/2025, InJourney Airports melayani sekitar 10,24 juta penumpang, sementara tahun ini mencapai sekitar 10,20 juta penumpang.

Adapun puncak arus keberangkatan terjadi menjelang Hari Natal pada 24 Desember 2025 dengan 543 ribu penumpang, disusul menjelang Tahun Baru pada 28 Desember 2025 sebanyak 531 ribu penumpang.
“Sementara itu, arus balik tertinggi tercatat pada 4 Januari 2026 yang hampir menyentuh 560 ribu penumpang,” jelasnya.

Dari sisi operasional, kata Pahlevi, pergerakan pesawat selama masa Nataru mencapai sekitar 76 ribu penerbangan. Termasuk sekitar 2 ribu penerbangan tambahan atau extra flight untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Di sisi lain, ada lima bandara tersibuk selama libur akhir tahun ini. Meliputi, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dengan 3,5 juta penumpang, disusul Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 1,4 juta penumpang.
“Bandara Juanda Surabaya 863 ribu penumpang, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 603 ribu penumpang, serta Bandara Kualanamu Deli Serdang dengan 486 ribu penumpang,” ungkapnya. (*)

Artikel Selama Libur Nataru InJourney Airports Catat 10,2 Juta Orang Terbang pertama kali tampil pada News.