
batampos – Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa tidak ada situasi yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan Greenland secara mendadak. Ia juga menolak perbandingan negaranya dengan Venezuela serta menyerukan agar komunikasi dilakukan secara langsung, bukan melalui media.
“Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen dalam konferensi pers, Senin (5/1).
Menanggapi kekhawatiran publik menyusul pernyataan terbaru Amerika Serikat (AS), Nielsen menegaskan tidak ada alasan untuk panik. Menurutnya, kondisi saat ini tidak memungkinkan AS mengambil alih Greenland.
“Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin,” katanya.
Nielsen mengakui adanya kecemasan di tengah masyarakat dan menyatakan memahami harapan publik terhadap Naalakkersuisut, pemerintahan Greenland. Namun, ia menegaskan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer tidak pantas untuk dibahas.
“Saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya tidak pantas membicarakan kemungkinan atau potensi operasi militer di negara ini,” ujarnya.
“Kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak,” tambahnya.
Perdana menteri menyatakan pemerintah Greenland siap mengambil sikap lebih tegas apabila pembahasan terus berkembang ke arah yang tidak konstruktif. Ia juga mengkritik cara komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung.
“Sudah cukup komunikasi dilakukan lewat media dan berbagai jalur tidak langsung. Itu tidak menghormati,” tegas Nielsen.
Ia menyerukan persatuan, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sekutu. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat dan bersatu dengan negara-negara sekutu kita,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah Greenland telah melakukan semua langkah yang memungkinkan.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah Denmark, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland pada Minggu (4/1) dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meminta Trump untuk menghentikan ancaman tersebut. Dukungan terhadap Denmark dan Greenland juga datang dari sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa.
Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan penolakan terhadap gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan luar, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. (*)
Artikel PM Greenland Tegaskan Tak Ada Ancaman Pengambilalihan, Tolak Pernyataan Trump pertama kali tampil pada News.









