Minggu, 3 Mei 2026
Beranda blog Halaman 589

China Kecam Pengadilan AS terhadap Maduro, Sebut Langgar Kedaulatan Venezuela

0
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

batampos – Pemerintah China menilai proses peradilan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores di New York, Amerika Serikat (AS), sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar kedaulatan nasional Venezuela.

“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro dengan secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan merusak stabilitas hubungan internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1).

Mao menegaskan bahwa tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional, dan China mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka.

Maduro dan Flores hadir dalam persidangan pertama pada Senin (5/1) di pengadilan federal New York. Mereka dituduh terlibat kejahatan narkoba dan terorisme, tuduhan yang digunakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membenarkan penangkapan mereka di Caracas, yang kemudian dibawa ke AS. Di pengadilan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan dan menegaskan tetap menjadi pemimpin sah Venezuela.

Mao juga menyatakan bahwa China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela serta pengaturan pemerintahan sesuai konstitusi negara itu. China menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez dilantik sebagai presiden sementara oleh Ketua Parlemen Jorge Rodríguez. Langkah itu dilakukan setelah penangkapan Maduro oleh pasukan AS dalam operasi militer pada Sabtu (3/1), yang menurut laporan menimbulkan berbagai reaksi internasional.

Dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara termasuk China mengecam tindakan militer AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi perdamaian global.

China juga menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi untuk konflik internasional dan siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian di Amerika Latin dan kawasan lainnya.

Sementara itu, pemerintahan AS membela langkahnya sebagai bagian dari upaya memerangi kejahatan narkotika, meskipun tindakan tersebut memicu kritik dari berbagai negara mengenai dampaknya terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain. (*)

Artikel China Kecam Pengadilan AS terhadap Maduro, Sebut Langgar Kedaulatan Venezuela pertama kali tampil pada News.

Amsakar Pastikan Tak Ada Impor Beras ke Batam, Stok Premium Aman

0
headline
Petugas Bulog Batam melakukan pengecekan beras yang berada di gudang Bulog Batam, beberapa waktu lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memastikan tidak ada aktivitas impor beras ke Batam, baik dalam satu tahun terakhir maupun dua hingga tiga tahun sebelumnya. Seluruh beras yang beredar di Batam dipastikan berasal dari produksi dalam negeri.

“Dari Direktorat Lalu Lintas Barang, kami tidak pernah mengeluarkan izin impor. Artinya, komoditas beras yang ada di Batam ini adalah komoditas dalam negeri,” katanya, Selasa (6/1).

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul isu yang sempat berkembang terkait dugaan masuknya beras impor ke Batam. Bahkan, ia mengaku telah dipanggil langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Amran Sulaiman.

“Saya sudah cek langsung dokumen di kawasan FTZ maupun di DDP (Delivery Duty Paid). Tak ada kegiatan importasi beras ke Batam,” ujar dia.

Baca Juga: Harga Beras di Pasaran Batam Naik, Pedagang Makanan Ikut Menaikkan Harga

Meski demikian, ia mengaku adanya kebutuhan khusus masyarakat Batam terhadap beras premium. Saat itu, stok Bulog masih didominasi beras medium, sementara permintaan pasar mengarah pada beras premium.

“Kami minta dukungan ke pemerintah pusat agar Batam disuplai beras premium. Alhamdulillah, permintaan tersebut direspons cepat,” kata Amsakar.

Pada Rabu, 26 November 2025, Batam menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 48 ton beras premium merek Befood Sentra Ramos dan Befood Punabawan dari Sentra Pengolahan Beras (SPB) Subang melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di hari yang sama, dilakukan pengiriman tahap kedua sebanyak 8 ton beras Befood Punabawan dari Lampung.

Tak hanya itu, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga dijadwalkan mengirimkan sekitar 4.000 ton beras kemasan 50 kilogram dengan kadar broken 15 persen ke Batam. Pengiriman tersebut sempat terkendala pada proses pencarian transporter atau alat angkut yang bersedia masuk ke Batam.

Baca Juga: Amsakar Dorong Partisipasi Publik Tentukan Arah Pembangunan Batam

“Namun setelah kami bertemu Menteri Pertanian, kesimpulan saya jelas. Dengan pasokan yang sudah masuk dan yang akan dikirim, cadangan beras premium Batam InsyaAllah aman,” kata Amsakar.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, fluktuasi harga pangan strategis saat ini bukan terjadi pada komoditas beras, melainkan pada cabai, ayam, dan telur.

“Untuk beras, kami pastikan situasinya terkendali,” katanya. (*)

Artikel Amsakar Pastikan Tak Ada Impor Beras ke Batam, Stok Premium Aman pertama kali tampil pada Metropolis.

Paspor Indonesia Miliki Mobility Score 92, Imigrasi Batam Imbau WNI Tetap Cek Aturan Negara Tujuan

0
Paspor Republik Indonesia (Dok. Instagram @imigrasibogor)

batampos – Pemegang paspor Indonesia kini semakin leluasa melakukan perjalanan ke luar negeri. Berdasarkan data terbaru Passport Index, paspor Republik Indonesia tercatat memiliki Mobility Score (MS) sebesar 92.

Ini berarti dapat digunakan untuk mengakses 92 negara dan wilayah melalui skema bebas visa (visa-free), visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), maupun electronic travel authorization (eTA).

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana menjelaskan Mobility Score merupakan indikator jumlah total negara dan wilayah yang dapat dimasuki pemegang paspor dengan prosedur yang relatif mudah.

“Skor tersebut dihitung dari akumulasi negara tujuan yang memberikan akses bebas visa, VoA, eTA, serta eVisa yang dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari atau sama dengan tiga hari,” ujarnya, Selasa (6/1).

Baca Juga: Amsakar Dorong Partisipasi Publik Tentukan Arah Pembangunan Batam

Ia menambahkan, total 92 destinasi tersebut merupakan gabungan dari berbagai skema kemudahan visa. Untuk mengetahui daftar negara secara rinci berdasarkan jenis visa yang berlaku, masyarakat dapat mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (http://www.imigrasi.go.id) maupun laman www.passportindex.org.

Namun demikian, Kharisma menegaskan bahwa daftar negara tujuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan masing-masing negara.

Selain itu, durasi tinggal dan persyaratan masuk juga berbeda-beda, bahkan ada yang menerapkan batas waktu kunjungan tertentu.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa pembaruan peraturan sebelum bepergian ke luar negeri,” katanya.

Terkait efektivitas kebijakan bebas visa atau kemudahan masuk, Kharisma menjelaskan bahwa data Mobility Score mencerminkan peraturan visa yang diumumkan secara real-time oleh negara tujuan. Namun, pemberlakuannya tetap bergantung pada keputusan resmi otoritas imigrasi masing-masing negara.

“Walaupun tercantum dalam indeks, kebijakan tersebut benar-benar berlaku jika sudah diimplementasikan oleh negara tujuan. Beberapa skema seperti eTA tetap mengharuskan pendaftaran atau aktivasi secara daring sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Baca Juga: Imigrasi Batam Terbitkan 77 Ribu Paspor Selama 2025, Ada Permohonan yang Ditunda

Ia juga menyarankan agar Warga Negara Indonesia (WNI) selalu memeriksa situs resmi kedutaan atau otoritas imigrasi negara tujuan, mengingat adanya kemungkinan masa transisi atau persyaratan tambahan tertentu.

Mengenai peningkatan kekuatan paspor Indonesia dalam indeks global, Kharisma menyebutkan bahwa Passport Power Rank ditentukan oleh nilai Mobility Score.

“Semakin tinggi skor tersebut, semakin kuat posisi paspor suatu negara,” jelasnya.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan Mobility Score paspor Indonesia antara lain perluasan kerja sama bilateral dan multilateral, penguatan hubungan diplomatik di berbagai kawasan seperti ASEAN, Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tengah, serta peningkatan standar paspor Indonesia melalui penggunaan paspor elektronik berbiometrik.

Dalam hal sosialisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran utama dalam memberikan layanan paspor dan keimigrasian, menyediakan informasi resmi melalui situs web dan media sosial, serta mengedukasi masyarakat terkait persyaratan perjalanan internasional.

“Namun perlu dipahami bahwa kebijakan visa tetap berada pada otoritas negara tujuan. Oleh karena itu, Imigrasi Batam sebagai unit pelayanan teknis selalu menyarankan masyarakat untuk mengecek status visa terkini melalui saluran resmi negara tujuan,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Kharisma juga mengingatkan WNI agar tidak menyalahgunakan fasilitas bebas visa saat bepergian ke luar negeri.

“Gunakan sesuai tujuan, patuhi durasi izin tinggal, siapkan dokumen pendukung seperti tiket pulang-pergi dan bukti akomodasi, serta hormati hukum dan aturan lokal di negara tujuan,” ujarnya. (*)

 

Artikel Paspor Indonesia Miliki Mobility Score 92, Imigrasi Batam Imbau WNI Tetap Cek Aturan Negara Tujuan pertama kali tampil pada Metropolis.

Prabowo Keras ke Menteri: Jangan Takut, Kita Berperang Lawan Korupsi

0
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. (istimewa)

batampos – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam kegiatan retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1). Kegiatan tersebut berlangsung sekitar delapan jam, dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri kompak mengenakan kemeja berwarna cokelat muda. Retret dilaksanakan secara tertutup, dengan hanya sesi taklimat awal yang dibuka untuk publik.

Prabowo menjelaskan, pengumpulan para menteri di awal 2026 dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun sebelumnya.

“Pertimbangan saya kumpulkan adalah untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” kata Prabowo saat membuka taklimat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang bekerja dengan niat bersih tidak perlu merasa gentar menghadapi fitnah maupun berbagai serangan. Menurutnya, selama kebijakan yang diambil ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, tidak ada alasan untuk merasa ragu.

“Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan keselamatan bangsa, kita tidak perlu ragu-ragu sedikit pun, gentar,” tegas Prabowo.

Ia menilai fitnah dan makian merupakan konsekuensi yang kerap dihadapi pemerintahan yang berupaya melakukan perubahan. Karena itu, Prabowo mengingatkan agar tantangan tersebut tidak melemahkan tekad pemerintah dalam bekerja untuk rakyat.

“Banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam yang penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus siap menghadapi berbagai serangan tersebut dengan keteguhan sikap.
“Kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Kalau kita difitnah, diejek, terima itu,” katanya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan saat ini berada di jalur yang benar, yakni membela keadilan, memberantas kemiskinan, serta menghapus kelaparan.

“Percaya, kita berada di jalan yang benar,” ucap Prabowo.

Sebagai salah satu contoh capaian, Prabowo menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. (*)

Artikel Prabowo Keras ke Menteri: Jangan Takut, Kita Berperang Lawan Korupsi pertama kali tampil pada News.

Polresta Barelang Selidiki Penyebab Kenaikan Harga Beras di Batam

0
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono.

batampos – Harga beras di Kota Batam mengalami kenaikan sejak beberapa pekan ini. Kondisi ini memberatkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner.

Kapolresta Barelang, Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan pihaknya akan menyelidiki langsung penyebab lonjakan harga beras ini.

“Kita lakukan penyelidikan, hal seperti ini harapannya ada informasi dari masyarakat, input ke kami,” ujarnya, Selasa (6/1).

Baca Juga: Harga Beras di Pasaran Batam Naik, Pedagang Makanan Ikut Menaikkan Harga

Dalam penyelidikan, kata Anggoro, ia akan menerjunkan langsung tim ke sejumlah pasar dan distributor. “Kami akan turunkan tim terkait kebenaran informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Anggoro, masyarakat tidak perlu panik dengan adanya kenaikan harga bahan pokok ini. Sebab, pemerintah sudah memiliki langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, termasuk kelangkaan beras.

“Kami berkoodinasi dengan bulog, pemerintah. Masyarakat tidak perlu panik, pemerintah sudah ada langkah-langkah antisipasinya,” ungkapnya.

Baca Juga: Imigrasi Batam Terbitkan 77 Ribu Paspor Selama 2025, Ada Permohonan yang Ditunda

Diketahui, penimbunan bahan pokok bisa dipidana atau dijerat pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 5 tahun.

“Jika ada informasi penimbunan dari masyarakat, akan langsung kita tindak lanjuti,” tutup Anggoro. (*)

Artikel Polresta Barelang Selidiki Penyebab Kenaikan Harga Beras di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Gelombang Ekstrem Ancam Laut Natuna, BMKG Keluarkan Peringatan

0
Ilustrasi – Kapal nelayan berlayar ditengah gelombang laut tinggi di perairan pantai Slili, Gunungkidul, Yogyakarta. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga mencapai enam meter di sejumlah perairan Indonesia, termasuk di wilayah Laut Natuna Utara.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Rabu, melaporkan bahwa potensi gelombang laut tinggi tersebut diprakirakan terjadi pada periode 7 – 10 Januari 2026.

Tim Meteorologi BMKG mengkonfirmasi kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Jenna di Samudra Hindia barat daya serta Bibit Siklon Tropis 90W di Laut Filipina yang memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan Indonesia.

BMKG mencatat pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6-25 knot, sementara di wilayah selatan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan yang relatif sama.

Kondisi itu berpotensi menyebabkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan, antara lain perairan Morotai, Halmahera, Obi, Sanana, Taliabu, Kayoa, Kepulauan Loloda, Batang Dua, Ternate, Bacan, Teluk Weda, serta perairan Kepulauan Halmahera dan Gebe.

Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Laut Arafura bagian tengah dan timur, serta wilayah selatan Karimata bagian utara.

Adapun gelombang sangat tinggi dengan ketinggian 4 hingga 6 meter diprakirakan berpeluang terjadi di perairan Laut Natuna Utara dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan operator transportasi laut, untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ferry, serta kapal berukuran besar yang berpotensi terdampak kondisi cuaca dan gelombang ekstrem.

Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir sekitar perairan yang berpeluang mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada dan memantau perkembangan informasi cuaca maritim secara berkala. (*)

Artikel Gelombang Ekstrem Ancam Laut Natuna, BMKG Keluarkan Peringatan pertama kali tampil pada News.

Amsakar Dorong Partisipasi Publik Tentukan Arah Pembangunan Batam

0
Pembangunan gedung tinggi baik itu perkantoran, hotel, maupun apartemen terus bermunculan di Batam seperti yang terlihat di kawasan Nagoya, Selasa (6/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum kebijakan pembangunan ditetapkan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, forum konsultasi publik merupakan amanat regulasi nasional yang mewajibkan pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.

Forum ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Forum ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung. Jika ada program OPD yang perlu penajaman, koreksi, atau penguatan data, di sinilah tempatnya,” katanya.

Baca Juga: Pemko Batam Bangun Satu SD Baru dan 10 Ruang Kelas Tahun 2026, Ini Lokasinya

Ia menjelaskan, Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan rancangan awal, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.

Setelah Musrenbang kelurahan, tahapan berikutnya adalah Musrenbang kecamatan yang berfungsi menyaring dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

“Usulan dari kelurahan dan kecamatan kemudian dibawa ke Forum SKPD agar program yang dirancang masing-masing perangkat daerah tidak saling tumpang tindih atau terjadi duplikasi,” kata Amsakar.

Tahap akhir dari proses tersebut adalah Musrenbang tingkat kota yang menjadi forum pengambilan keputusan atas rencana pembangunan daerah. Usulan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kota akan dibawa ke Musrenbang provinsi.

Sementara itu, program yang memiliki skala nasional akan diusulkan melalui Musrenbang nasional agar dapat diselaraskan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Baca Juga: Penyelundupan Ballpress Diprediksi Masih Marak, Bea Cukai Batam Tingkatkan Pengawasan

Seluruh tahapan tersebut harus dijalankan secara berjenjang dan terintegrasi agar arah pembangunan Batam tetap konsisten dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Pemko Batam juga menghadirkan narasumber dari Bappenas guna memberikan penguatan substansi perencanaan serta memastikan RKPD Batam sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Amsakar berharap, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan forum ini secara optimal, sehingga RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan mampu menjawab tantangan pembangunan Batam ke depan. (*)

Artikel Amsakar Dorong Partisipasi Publik Tentukan Arah Pembangunan Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Wapres AS: Operasi Venezuela Untuk Redam Narkoterorisme & Kuasai Energi

0
Wakil Presiden AS JD Vance. (ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa)

batampos – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan operasi militer yang dilakukan AS di Venezuela bertujuan membatasi pendanaan narkoterorisme sekaligus memberi Washington kendali lebih besar atas sumber daya energi global.

Vance menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Salem News Channel, Selasa (6/1), di tengah kontroversi internasional terkait operasi yang dipimpin Presiden Donald Trump di Venezuela. Dalam operasi tersebut, AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026.

“Siapa pun pemimpin negara itu nantinya, dia harus mau bekerja sama dengan Amerika Serikat,” ujarnya, mengklaim bahwa kebijakan rezim Venezuela sebelumnya telah memberi akses pesaing asing terhadap energi murah sekaligus memungkinkan pendanaan aktivitas yang dianggap mengancam AS.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa operasi, yang diklaim berhasil menangkap Maduro dan Flores, dimaksudkan untuk memutus aliran uang dari energi kepada kelompok yang disebut AS sebagai “narkoteroris”.

Vance menambahkan, operasi militer itu diperkirakan akan menurunkan harga bensin dan energi bagi warga Amerika serta “menyelamatkan nyawa”. Ia menegaskan langkah tersebut juga memberi AS kontrol lebih besar atas sumber daya energi di dunia, yang menurutnya akan mendorong hasil ekonomi yang lebih baik dan memfasilitasi perdamaian serta kemakmuran.

Wapres AS menyebut operasi militer itu “sangat penting” dan memuji pelaksanaannya sebagai “sempurna”.

Namun, tindakan AS di Venezuela telah menuai kritik tajam di tingkat internasional dan domestik. Operasi militer yang dilakukan tanpa persetujuan publik dan dengan penangkapan kepala negara asing dianggap oleh sejumlah pihak sebagai pelanggaran hukum internasional.

Berbagai negara dan organisasi internasional menyatakan keprihatinan atas dampak tindakan tersebut terhadap kedaulatan negara dan stabilitas regional. (*)

Artikel Wapres AS: Operasi Venezuela Untuk Redam Narkoterorisme & Kuasai Energi pertama kali tampil pada News.

Imigrasi Batam Terbitkan 77 Ribu Paspor Selama 2025, Ada Permohonan yang Ditunda

0
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mencatatkan capaian kinerja yang membanggakan sepanjang tahun 2025. Memasuki tahun 2026, berbagai indikator menunjukkan kinerja optimal, mulai dari pengelolaan anggaran, penerimaan negara, pelayanan publik, hingga inovasi layanan keimigrasian.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Imigrasi Batam berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp40,49 miliar atau mencapai 99,61 persen dari total pagu anggaran. Tak hanya itu, kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target. Dari target Rp115,75 miliar, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp136,61 miliar atau setara 118,03 persen.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Imigrasi Batam telah menerbitkan sebanyak 77.790 paspor elektronik.

Baca Juga: Penyelundupan Ballpress Diprediksi Masih Marak, Bea Cukai Batam Tingkatkan Pengawasan

Sementara untuk pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Imigrasi Batam menerbitkan 3.600 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 114 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta 2.531 Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Selain itu, Imigrasi Batam juga melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap permohonan yang terindikasi digunakan untuk bekerja secara nonprosedural. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 178 permohonan paspor ditunda, baik yang diajukan di kantor imigrasi maupun Unit Layanan Paspor Batam Harbourbay.

Dalam aspek pengawasan lalu lintas orang, Imigrasi Batam juga meningkatkan kewaspadaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Sepanjang tahun lalu, tercatat 5.659 penundaan keberangkatan di sejumlah titik, seperti Pelabuhan Citra Tri Tunas, Batam Center, Sekupang, Nongsa, Bengkong, serta Bandara Internasional Hang Nadim.

Untuk mendekatkan layanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, Imigrasi Batam secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Mulai dari sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Golden Visa, layanan data keimigrasian, inovasi Immicare Reach Out, layanan paspor haji dan umrah, hingga edukasi di desa binaan imigrasi terkait TPPO dan Penyelundupan Manusia (TPPM).

Atas berbagai capaian dan inovasi tersebut, sepanjang tahun 2025 Imigrasi Batam berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk dari Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Kantor Wilayah DJPb Kepri, serta Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII).

Baca Juga: Harga Bahan Pokok di Batam Rata-rata Naik, Pelaku UMKM Kian Tertekan

Tak berhenti di situ, Imigrasi Batam juga meluncurkan sejumlah inovasi layanan baru. Di antaranya Layanan Immicare Izin Tinggal Reach-Out dengan sistem jemput bola ke kawasan industri dan KEK, layanan paspor darurat medis bagi pasien yang harus berobat ke luar negeri, program IM-pression berupa pembatas paspor tematik, serta penerapan layanan paspor paperless yang sepenuhnya berbasis digital.

Hajar Aswad menegaskan, capaian kinerja tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.

“Capaian ini merupakan motivasi bagi Imigrasi Batam untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan adaptif. Memasuki tahun 2026, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung iklim investasi dan mobilitas masyarakat Kota Batam,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh capaian sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif jajaran Imigrasi Batam, dukungan masyarakat, serta sinergi dengan instansi terkait, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap 15 Program Aksi 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (*)

Artikel Imigrasi Batam Terbitkan 77 Ribu Paspor Selama 2025, Ada Permohonan yang Ditunda pertama kali tampil pada Metropolis.

Kasus Kuota Haji Masih Jalan di Tempat, Pencegahan Yaqut Segera Berakhir

0
Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Padahal, proses penyidikan telah berlangsung sejak Agustus 2025.

Di tengah belum adanya penetapan tersangka, masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan akan segera berakhir. Berdasarkan ketentuan hukum, sisa masa pencegahan tersebut tinggal sekitar dua bulan.

“Dua bulan lagi itu terkait dengan batas akhir cegah luar negeri,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/1).

Budi menegaskan, meskipun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK masih aktif melakukan rangkaian penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

“Penyidik masih terus berproses,” kata dia.

Salah satu tahapan krusial yang masih ditunggu adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Budi, penghitungan tersebut menjadi elemen penting dalam perkara ini.

“Kita menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK untuk melengkapi penyidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan BPK diperlukan karena perkara ini disangkakan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.

Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga mencegah mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) untuk bepergian ke luar negeri.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Berdasarkan ketentuan, kuota haji dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut diduga membuka ruang praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro perjalanan haji dan umrah. Praktik itu diduga memungkinkan jamaah berangkat tanpa antre dengan imbalan uang pelicin.

Penyidikan dilakukan berdasarkan sprindik umum dengan jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Kasus Kuota Haji Masih Jalan di Tempat, Pencegahan Yaqut Segera Berakhir pertama kali tampil pada News.