batampos – Pemerintah China menilai proses peradilan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores di New York, Amerika Serikat (AS), sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar kedaulatan nasional Venezuela.

“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro dengan secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan merusak stabilitas hubungan internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1).

Mao menegaskan bahwa tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional, dan China mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka.

Maduro dan Flores hadir dalam persidangan pertama pada Senin (5/1) di pengadilan federal New York. Mereka dituduh terlibat kejahatan narkoba dan terorisme, tuduhan yang digunakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membenarkan penangkapan mereka di Caracas, yang kemudian dibawa ke AS. Di pengadilan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan dan menegaskan tetap menjadi pemimpin sah Venezuela.

Mao juga menyatakan bahwa China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela serta pengaturan pemerintahan sesuai konstitusi negara itu. China menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez dilantik sebagai presiden sementara oleh Ketua Parlemen Jorge Rodríguez. Langkah itu dilakukan setelah penangkapan Maduro oleh pasukan AS dalam operasi militer pada Sabtu (3/1), yang menurut laporan menimbulkan berbagai reaksi internasional.

Dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara termasuk China mengecam tindakan militer AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi perdamaian global.

China juga menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi untuk konflik internasional dan siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian di Amerika Latin dan kawasan lainnya.

Sementara itu, pemerintahan AS membela langkahnya sebagai bagian dari upaya memerangi kejahatan narkotika, meskipun tindakan tersebut memicu kritik dari berbagai negara mengenai dampaknya terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain. (*)

Artikel China Kecam Pengadilan AS terhadap Maduro, Sebut Langgar Kedaulatan Venezuela pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam kegiatan retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1). Kegiatan tersebut berlangsung sekitar delapan jam, dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri kompak mengenakan kemeja berwarna cokelat muda. Retret dilaksanakan secara tertutup, dengan hanya sesi taklimat awal yang dibuka untuk publik.

Prabowo menjelaskan, pengumpulan para menteri di awal 2026 dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun sebelumnya.

“Pertimbangan saya kumpulkan adalah untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” kata Prabowo saat membuka taklimat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang bekerja dengan niat bersih tidak perlu merasa gentar menghadapi fitnah maupun berbagai serangan. Menurutnya, selama kebijakan yang diambil ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, tidak ada alasan untuk merasa ragu.

“Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan keselamatan bangsa, kita tidak perlu ragu-ragu sedikit pun, gentar,” tegas Prabowo.

Ia menilai fitnah dan makian merupakan konsekuensi yang kerap dihadapi pemerintahan yang berupaya melakukan perubahan. Karena itu, Prabowo mengingatkan agar tantangan tersebut tidak melemahkan tekad pemerintah dalam bekerja untuk rakyat.

“Banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam yang penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus siap menghadapi berbagai serangan tersebut dengan keteguhan sikap.
“Kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Kalau kita difitnah, diejek, terima itu,” katanya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan saat ini berada di jalur yang benar, yakni membela keadilan, memberantas kemiskinan, serta menghapus kelaparan.

“Percaya, kita berada di jalan yang benar,” ucap Prabowo.

Sebagai salah satu contoh capaian, Prabowo menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. (*)

Artikel Prabowo Keras ke Menteri: Jangan Takut, Kita Berperang Lawan Korupsi pertama kali tampil pada News.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga mencapai enam meter di sejumlah perairan Indonesia, termasuk di wilayah Laut Natuna Utara.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Rabu, melaporkan bahwa potensi gelombang laut tinggi tersebut diprakirakan terjadi pada periode 7 – 10 Januari 2026.

Tim Meteorologi BMKG mengkonfirmasi kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Jenna di Samudra Hindia barat daya serta Bibit Siklon Tropis 90W di Laut Filipina yang memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan Indonesia.

BMKG mencatat pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6-25 knot, sementara di wilayah selatan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan yang relatif sama.

Kondisi itu berpotensi menyebabkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan, antara lain perairan Morotai, Halmahera, Obi, Sanana, Taliabu, Kayoa, Kepulauan Loloda, Batang Dua, Ternate, Bacan, Teluk Weda, serta perairan Kepulauan Halmahera dan Gebe.

Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Laut Arafura bagian tengah dan timur, serta wilayah selatan Karimata bagian utara.

Adapun gelombang sangat tinggi dengan ketinggian 4 hingga 6 meter diprakirakan berpeluang terjadi di perairan Laut Natuna Utara dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan operator transportasi laut, untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ferry, serta kapal berukuran besar yang berpotensi terdampak kondisi cuaca dan gelombang ekstrem.

Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir sekitar perairan yang berpeluang mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada dan memantau perkembangan informasi cuaca maritim secara berkala. (*)

Artikel Gelombang Ekstrem Ancam Laut Natuna, BMKG Keluarkan Peringatan pertama kali tampil pada News.

batampos – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan operasi militer yang dilakukan AS di Venezuela bertujuan membatasi pendanaan narkoterorisme sekaligus memberi Washington kendali lebih besar atas sumber daya energi global.

Vance menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Salem News Channel, Selasa (6/1), di tengah kontroversi internasional terkait operasi yang dipimpin Presiden Donald Trump di Venezuela. Dalam operasi tersebut, AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026.

“Siapa pun pemimpin negara itu nantinya, dia harus mau bekerja sama dengan Amerika Serikat,” ujarnya, mengklaim bahwa kebijakan rezim Venezuela sebelumnya telah memberi akses pesaing asing terhadap energi murah sekaligus memungkinkan pendanaan aktivitas yang dianggap mengancam AS.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa operasi, yang diklaim berhasil menangkap Maduro dan Flores, dimaksudkan untuk memutus aliran uang dari energi kepada kelompok yang disebut AS sebagai “narkoteroris”.

Vance menambahkan, operasi militer itu diperkirakan akan menurunkan harga bensin dan energi bagi warga Amerika serta “menyelamatkan nyawa”. Ia menegaskan langkah tersebut juga memberi AS kontrol lebih besar atas sumber daya energi di dunia, yang menurutnya akan mendorong hasil ekonomi yang lebih baik dan memfasilitasi perdamaian serta kemakmuran.

Wapres AS menyebut operasi militer itu “sangat penting” dan memuji pelaksanaannya sebagai “sempurna”.

Namun, tindakan AS di Venezuela telah menuai kritik tajam di tingkat internasional dan domestik. Operasi militer yang dilakukan tanpa persetujuan publik dan dengan penangkapan kepala negara asing dianggap oleh sejumlah pihak sebagai pelanggaran hukum internasional.

Berbagai negara dan organisasi internasional menyatakan keprihatinan atas dampak tindakan tersebut terhadap kedaulatan negara dan stabilitas regional. (*)

Artikel Wapres AS: Operasi Venezuela Untuk Redam Narkoterorisme & Kuasai Energi pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Padahal, proses penyidikan telah berlangsung sejak Agustus 2025.

Di tengah belum adanya penetapan tersangka, masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan akan segera berakhir. Berdasarkan ketentuan hukum, sisa masa pencegahan tersebut tinggal sekitar dua bulan.

“Dua bulan lagi itu terkait dengan batas akhir cegah luar negeri,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/1).

Budi menegaskan, meskipun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK masih aktif melakukan rangkaian penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

“Penyidik masih terus berproses,” kata dia.

Salah satu tahapan krusial yang masih ditunggu adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Budi, penghitungan tersebut menjadi elemen penting dalam perkara ini.

“Kita menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK untuk melengkapi penyidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan BPK diperlukan karena perkara ini disangkakan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.

Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga mencegah mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) untuk bepergian ke luar negeri.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Berdasarkan ketentuan, kuota haji dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut diduga membuka ruang praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro perjalanan haji dan umrah. Praktik itu diduga memungkinkan jamaah berangkat tanpa antre dengan imbalan uang pelicin.

Penyidikan dilakukan berdasarkan sprindik umum dengan jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Kasus Kuota Haji Masih Jalan di Tempat, Pencegahan Yaqut Segera Berakhir pertama kali tampil pada News.