batampos – Sebanyak 150 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam mengikuti kegiatan edukasi kesehatan dan pemeriksaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) Mobile. Kegiatan ini berlangsung dengan bekerja sama dengan Puskesmas Sei Langkai, Selasa (9/6).

Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Rutan Batam dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan.

“Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga binaan. Melalui kegiatan edukasi dan pemeriksaan VCT Mobile ini, kami berharap warga binaan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan serta dapat mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini,” ujar Fajar.

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan mendapatkan penyuluhan mengenai pola hidup sehat, pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta edukasi terkait pencegahan penyakit menular. Usai mengikuti penyuluhan, mereka menjalani konseling dan skrining kesehatan melalui layanan VCT Mobile.

Menurutnya, sinergi antara Rutan Batam dan Puskesmas Sei Langkai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

“Sinergi dengan Puskesmas Sei Langkai menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan,” kata Fajar.

Fajar menjelaskan, kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kesadaran warga binaan terhadap kondisi kesehatannya masing-masing. Dengan demikian, berbagai penyakit, khususnya penyakit menular, dapat dicegah dan ditangani lebih cepat.

Ia menegaskan, Rutan Batam akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan.

“Kami ingin memastikan setiap warga binaan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik dan berkeadilan,” tutupnya.(*)

Artikel 150 Warga Binaan Rutan Ikuti Edukasi Kesehatan dan Pemeriksaan VCT Mobile pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM. Dari pihak eksekutif hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat BP Batam, jajaran Pemerintah Kota Batam, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pengantarnya, Kamaluddin menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilengkapi laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batam kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut.

“Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Semoga capaian ini semakin mendorong semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Memang ini sangat membanggakan, namun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti,” katanya.

Beliau juga meminta Pemerintah Kota Batam segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Ketua DPRD mempersilakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad untuk menyampaikan penjelasan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Dalam pemaparannya, Amsakar menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ranperda yang disampaikan telah dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kita bersyukur dapat mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Batam telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai,” ungkapnya.

Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Ia menilai hal tersebut penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam laporan realisasi anggaran, Amsakar menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4,295 triliun dan terealisasi sebesar Rp4,144 triliun atau 96,48 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,253 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,880 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,71 miliar.

Sementara itu, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4,430 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,006 triliun atau 90,44 persen. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp134,54 miliar dan terealisasi 100 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2025.

Amsakar juga memaparkan posisi Neraca Pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2025 yang menunjukkan total aset sebesar Rp13,72 triliun, kewajiban sebesar Rp27,61 miliar, dan ekuitas sebesar Rp13,69 triliun. Nilai aset tersebut meningkat 5,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain karena penambahan aset tetap dari belanja modal serta penerimaan hibah dari pemerintah pusat dan pihak lainnya.

Melalui penyampaian Ranperda ini, Pemerintah Kota Batam berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.(*)

Artikel DPRD Kota Batam Gelar Paripurna Penjelasan Walikota tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah laju pertumbuhan investasi yang terus meningkat, kepemimpinan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan daerah.

Selain mendorong masuknya investasi ke berbagai sektor strategis, keduanya juga menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan perkotaan, serta penanganan titik-titik banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Batam.

Menurut Amsakar, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap progres pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendukung pertumbuhan Batam sebagai kota madani yang modern,” ujarnya.

Investasi Lampaui Target

Kinerja ekonomi Batam menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Data makro ekonomi mencatat pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen sepanjang 2025.

Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun.

Capaian tersebut berlanjut pada Triwulan I 2026. Realisasi investasi Batam tercatat sekitar Rp17,4 triliun atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menempatkan Batam sebagai kontributor terbesar investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Sejumlah sektor strategis menjadi penggerak utama investasi, mulai dari industri elektronik dan semikonduktor, industri peralatan listrik, logistik dan pergudangan, manufaktur berorientasi ekspor, galangan kapal dan maritim, industri kimia, hingga pengembangan kawasan industri modern.

“Masuknya investasi ke berbagai sektor tersebut ikut menciptakan lapangan kerja baru yang kami harapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi daerah serta meningkatkan posisi Batam sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan paling kompetitif di Indonesia,” kata Amsakar.

Infrastruktur dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Meski pertumbuhan ekonomi terus meningkat, Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata.

Jalan yang memadai, sistem drainase yang berfungsi optimal, jaringan utilitas yang andal, serta lingkungan perkotaan yang nyaman dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, penataan infrastruktur dan penanganan titik-titik banjir terus menjadi agenda prioritas pemerintahan Amsakar-Li Claudia.

Berbagai langkah telah dilakukan melalui identifikasi kawasan rawan genangan, evaluasi sistem drainase, peningkatan kapasitas saluran air, hingga penguatan koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian persoalan infrastruktur perkotaan.

Pemerintah berharap pembangunan yang berlangsung tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Batam diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat investasi nasional, tetapi juga menjadi kota yang semakin nyaman untuk ditinggali, bekerja, dan berusaha,” ujar Li Claudia.

Dengan kombinasi pertumbuhan investasi yang kuat dan fokus pada pembangunan infrastruktur, Batam terus diarahkan menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, dan jasa yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional.(*)

Artikel Pacu Investasi dan Infrastruktur, Batam Didorong Jadi Kota Industri yang Nyaman pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hujan deras yang mengguyur Kota Batam dalam beberapa hari terakhir kembali memunculkan persoalan klasik yang kerap dikeluhkan masyarakat, yakni genangan air di sejumlah ruas jalan utama.
‎
‎Dua titik yang menjadi sorotan berada di kawasan Simpang K-Square (Kepri Mall) dan ruas jalan Orchard Park menuju Top 100. Setiap kali hujan berintensitas tinggi turun, kedua lokasi tersebut nyaris selalu menjadi langganan genangan yang mengganggu arus lalu lintas.
‎
‎Di kawasan Simpang Kepri Mall, air yang meluap dari saluran drainase membuat kendaraan harus memperlambat laju.
‎
‎Tak sedikit warga mempertanyakan penyebab genangan yang terus berulang, meski berbagai pembangunan infrastruktur drainase dan pelintas air telah dilakukan di kawasan tersebut.
‎
‎Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Merta Dinata, menjelaskan bahwa genangan yang terjadi saat ini berkaitan dengan pekerjaan perluasan kolam retensi yang sedang berlangsung di sekitar lokasi.
‎
‎”Jadi gini, sebenarnya Simpang Kepri itu aman-aman saja. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan perluasan kolam retensi di sana,” kata Merta saat dihubungi Batam Pos, Rabu (10/6).
‎
‎Ia menjelaskan, selama proses pengerjaan dilakukan pengerukan tanah untuk memperbesar kapasitas kolam retensi. Namun saat hujan turun, material tanah yang masih berada di area pekerjaan masuk ke dalam kolam sehingga mengurangi volume tampung sementara.
‎
‎”Jadi kita melakukan pengerukan tanah untuk perluasan kolam retensi. Ketika hujan datang, tanah masuk ke kolam retensi sehingga volume tampungnya berkurang. Akibatnya air meluap,” ujarnya.
‎
‎Menurut Merta, kondisi tersebut hanya bersifat sementara selama proyek berlangsung. Setelah pekerjaan selesai, kapasitas tampung kolam retensi akan bertambah sehingga diharapkan mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut.
‎
‎”Insya Allah kalau pekerjaan perluasan kolam retensi sudah selesai, tidak terjadi lagi seperti ini,” katanya.
‎
‎Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Pasalnya, kawasan Simpang Kepri Mall merupakan salah satu jalur utama di pusat Kota Batam yang setiap hari dilintasi ribuan kendaraan. Warga berharap pekerjaan pembangunan juga memperhitungkan dampak terhadap sistem drainase selama masa konstruksi berlangsung.
‎
‎Selain Simpang Kepri Mall, genangan juga terjadi di ruas jalan arah Orchard Park menuju Top 100. Saat hujan deras turun, air terlihat meluap dari drainase induk hingga menggenangi sebagian badan jalan.
‎
‎Menurut Merta, saat ini pemerintah tengah melakukan pekerjaan di bagian hilir saluran drainase kawasan tersebut. Selain itu, terdapat pekerjaan perbaikan gorong-gorong yang sedang dilakukan BP Batam di seberang Orchard Park.
‎
‎”Saat ini kami sedang melakukan pekerjaan di hilirnya, tepat di belakang Orchard. Selain itu ada juga perbaikan gorong-gorong di seberang Orchard yang dikerjakan oleh BP Batam. Semoga setelah pekerjaan selesai kondisi akan kembali normal,” ujarnya.
‎
‎Merta juga membantah anggapan bahwa lambatnya aliran air disebabkan oleh reklamasi di kawasan hilir atau muara laut di belakang Orchard.
‎
‎”Hilir lautnya tidak ada reklamasi. Yang pasti saat ini ada pekerjaan crossing atau perbaikan gorong-gorong di seberang Orchard,” katanya.
‎
‎Berulangnya genangan di sejumlah ruas jalan utama saat hujan deras turut menjadi perhatian masyarakat. Sebagai kota industri, investasi, dan tujuan wisata, warga berharap persoalan drainase dapat ditangani secara lebih menyeluruh agar aktivitas masyarakat dan lalu lintas tidak terus terganggu setiap kali hujan turun.
‎
‎Merta berharap seluruh pekerjaan drainase dan pengendalian banjir yang saat ini berjalan dapat segera rampung sehingga kapasitas aliran air meningkat dan genangan dapat diminimalkan.
‎
‎”Semoga pekerjaannya cepat selesai sehingga tidak lagi terjadi banjir,” sebut Merta. (*)

Artikel ‎Dinas Bina Marga Ungkap Penyebab Banjir Berulang di Simpang Kepri Mall dan Orchard Park pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Hari pertama pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi langsung memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Batam, Rabu, (10/6). Kendaraan roda dua dan roda empat tampak memadati area pengisian sejak pagi, terutama di kawasan Batu Aji dan Tanjung Uncang.

Di SPBU Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, antrean kendaraan mengular hingga keluar halaman SPBU. Sejumlah pengendara memilih mematikan mesin sambil menunggu giliran mengisi bahan bakar.

Situasi serupa terlihat di SPBU Tembesi Centre, Jalan Letjen Suprapto, Batu Aji. Barisan kendaraan memanjang hingga ke badan jalan dan didominasi mobil pribadi, kendaraan operasional perusahaan, angkutan umum, serta sepeda motor.

Lonjakan antrean terjadi setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp 15.500 per liter.

Dayat, pengendara sepeda motor yang mengantre di SPBU Batu Aji, mengaku khawatir kenaikan harga Pertamax akan mendorong pengguna kendaraan beralih ke Pertalite. Jika terjadi secara masif, menurut dia, antrean BBM bersubsidi berpotensi semakin panjang.

“Sekarang saja antrean Pertalite sudah panjang. Kalau pengguna Pertamax ikut pindah ke Pertalite, bisa makin panjang lagi. Jangan sampai akhirnya Pertalite habis atau langka,” ujarnya.

Dayat menilai dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor lain. Ia menyebut biaya distribusi barang dapat meningkat dan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok.

“Kenaikan BBM biasanya berimbas ke banyak hal. Ongkos distribusi naik, harga barang bisa ikut naik,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Wahyono, pengemudi mobil yang mengaku sudah mengantre sejak sekitar pukul 09.00 WIB di SPBU Tanjung Uncang. Ia menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pengeluaran rumah tangga.

“Kalau biaya operasional naik, efeknya bisa ke mana-mana. Biaya transportasi bertambah, harga kebutuhan pokok bisa ikut terdorong naik,” ujarnya.

Menurut Wahyono, peningkatan biaya hidup pada akhirnya dapat memengaruhi alokasi anggaran keluarga, termasuk untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Di tengah kenaikan harga tersebut, sebagian pengguna kendaraan mengaku tetap memilih Pertamax karena mempertimbangkan spesifikasi mesin dan performa kendaraan. Namun sebagian lainnya mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan dan mempertimbangkan beralih ke Pertalite sebagai langkah penghematan.

Perubahan pola konsumsi ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi apabila perpindahan pengguna Pertamax terjadi dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap distribusi Pertalite yang selama ini menjadi bahan bakar pilihan mayoritas masyarakat.

Hingga Rabu siang, aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di kawasan Batu Aji dan Batamkota masih berlangsung normal meski diwarnai antrean panjang. Tidak terlihat adanya gangguan distribusi maupun kelangkaan pasokan.(*)

Artikel Antrean SPBU Mengular Kenaikan Harga Pertamax Picu Kekhawatiran Warga Batam pertama kali tampil pada Metropolis.