batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABH) melakukan perbaikan darurat terhadap pipa transmisi air bersih berdiameter 800 milimeter (mm) di jalur Simpang Plamo menuju Kepri Mall, Kamis (11/6/2026).

Perbaikan dilakukan setelah terjadi kebocoran pada pipa transmisi utama yang diduga dipicu oleh pergeseran tanah akibat hujan deras yang mengguyur Kota Batam dalam beberapa hari terakhir.

Akibat pekerjaan tersebut, suplai air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Batam terpaksa dihentikan sementara hingga proses perbaikan selesai dilakukan.

Berdasarkan informasi dari tim teknis Air Batam Hilir, kebocoran kembali terjadi di titik yang sama dengan lokasi perbaikan sebelumnya. Kondisi tanah yang labil pascahujan diduga menjadi penyebab pipa kembali bergeser sehingga memicu kebocoran.

Wilayah yang terdampak penghentian sementara distribusi air bersih meliputi Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Sukajadi, serta kawasan di sekitarnya.

Anggota Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan seluruh sumber daya teknis telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.

Namun, pekerjaan sempat mengalami kendala karena hujan deras yang turun saat proses dewatering atau pengurasan air berlangsung. Faktor keselamatan pekerja menjadi pertimbangan utama mengingat kondisi lokasi yang berlumpur dan berisiko.

“Waktu pengerjaan mengalami keterlambatan karena faktor keselamatan tim teknis di area lumpur. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB dan air kembali mengalir sekitar dua jam setelahnya,” ujar Ariastuty, yang akrab disapa Tuty.

Ia menjelaskan, setelah proses dewatering selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penggalian lumpur, pengangkatan pipa yang rusak, pemasangan pipa baru, pemasangan baut dan pengelasan, pemasangan penyangga pipa (support pipe), hingga tahap pemulihan suplai air ke pelanggan.

BP Batam dan Air Batam Hilir juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menampung air sebagai cadangan selama proses perbaikan berlangsung.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menyiapkan dan menampung cadangan air secukupnya,” katanya.

Menurut Tuty, BP Batam akan terus menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi layanan.

Ia menegaskan, dukungan dan pengertian masyarakat sangat dibutuhkan agar proses perbaikan dapat berjalan lancar dan keandalan jaringan distribusi air bersih di Kota Batam tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses perbaikan ini sangat berarti demi menjaga keandalan jaringan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang,” tutupnya. (*)

Artikel Pipa Air Bersih Bocor, Suplai ke Taman Baloi hingga Sukajadi Batam Dihentikan Sementara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Satpolairud Polresta Barelang melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang serta barang muatan KM Kelud yang sandar di Pelabuhan Batam Bintang 99, Batu Ampar, Rabu (10/6). Pengamanan dilakukan untuk memastikan aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Polisi Penolong itu melibatkan personel Satpolairud bersama unsur Syahbandar, KPLP, KP3, dan TNI AL. Petugas melakukan pengawasan terhadap penumpang yang turun maupun naik kapal serta memeriksa barang bawaan dan muatan kapal.

Berdasarkan data di lapangan, jumlah penumpang yang turun dari KM Kelud tercatat sebanyak 2.521 orang. Sementara penumpang yang naik mencapai 1.340 orang dan penumpang lanjutan sebanyak 619 orang.

Seluruh proses embarkasi dan debarkasi berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan maupun kejadian menonjol selama pelaksanaan kegiatan.
Kasat Polairud Polresta Barelang, Kompol I Kade Dwi Suryawandika, mengatakan pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk utama ke Kota Batam.
“Pengamanan dan pengecekan terhadap penumpang serta barang bawaan KM Kelud dilakukan dalam rangka menjaga harkamtibmas di kawasan pelabuhan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata I Kade Dwi Suryawandika.

Meski pengamanan berjalan baik, sejumlah pengguna jasa pelabuhan masih mengeluhkan kondisi fasilitas pendukung, terutama area parkir dan akses keluar masuk kendaraan yang dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya aktivitas penumpang saat kapal sandar.

Andi, salah seorang penjemput penumpang, mengatakan kepadatan kendaraan sering terjadi ketika ribuan penumpang turun dalam waktu bersamaan. “Kalau KM Kelud datang, kendaraan yang masuk dan keluar sering menumpuk. Kadang harus menunggu lama hanya untuk keluar dari area pelabuhan,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Rina, warga Batam yang mengantar keluarganya ke pelabuhan. Menurutnya, kapasitas parkir yang terbatas membuat kendaraan kerap berhenti di bahu jalan. “Harapan kami area parkir diperluas dan jalur kendaraan ditata lebih baik. Jadi tidak semrawut dan masyarakat lebih nyaman,” katanya.

Warga berharap pengelola Pelabuhan Batam Bintang 99 dapat segera melakukan pembenahan fasilitas, terutama penataan parkir dan rekayasa arus lalu lintas kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah penumpang kapal laut dari waktu ke waktu, perbaikan fasilitas dinilai penting agar pelayanan di pelabuhan semakin nyaman, aman, dan tertib bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.(*)

Artikel Penumpang KM Kelud Keluhkan Parkir Pelabuhan Bintang 99 Batuampar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tingginya cakupan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batam mendorong BPJS Kesehatan terus memperkuat kapasitas layanan kesehatan, baik melalui perluasan kerja sama fasilitas kesehatan maupun percepatan transformasi digital.

Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Ilham, mengatakan pihaknya secara berkala melakukan pemetaan jumlah peserta dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk memastikan akses layanan tetap terjaga seiring meningkatnya kepesertaan JKN.

Menurut dia, penambahan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah dan pertumbuhan jumlah peserta.

“BPJS Kesehatan secara rutin melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan pertumbuhan peserta, kepadatan penduduk, dan akses layanan di setiap wilayah,” kata Ilham, Kamis, (11/6).

Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Batam telah mencapai 96,82 persen dari total jumlah penduduk semester II tahun 2025. Angka tersebut menempatkan Batam dalam kategori Universal Health Coverage (UHC), yakni kondisi ketika hampir seluruh penduduk telah terlindungi jaminan kesehatan.

Untuk melayani peserta tersebut, BPJS Kesehatan saat ini bekerja sama dengan 118 FKTP yang terdiri atas puskesmas dan klinik pratama.

Seiring meningkatnya jumlah peserta, BPJS Kesehatan menempatkan transformasi digital sebagai salah satu strategi utama meningkatkan kualitas layanan.

Sejumlah inovasi yang telah diterapkan meliputi antrean online melalui aplikasi Mobile JKN, integrasi sistem informasi rumah sakit dan klinik dengan sistem BPJS Kesehatan, penggunaan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) elektronik, bridging farmasi, hingga pemanfaatan validasi biometrik dan rekam medis elektronik.

Menurut Ilham, digitalisasi layanan membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean manual, serta memberikan kepastian waktu pelayanan bagi peserta.

Peserta juga didorong memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Selain itu, aplikasi tersebut menyediakan berbagai layanan informasi seperti riwayat pelayanan kesehatan, hasil skrining kesehatan, telekonsultasi, jadwal operasi, hingga informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

“Dengan sistem antrean online, peserta dapat datang sesuai jadwal sehingga mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu dan mempercepat alur pelayanan,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi layanan digital berjalan optimal, BPJS Kesehatan secara rutin melakukan monitoring pemanfaatan antrean online, supervisi langsung ke fasilitas kesehatan melalui program Si-Bling dan Customer Visit, evaluasi kendala pelayanan, serta menindaklanjuti berbagai keluhan peserta.

Meski jumlah peserta terus bertambah, BPJS Kesehatan menilai kapasitas layanan kesehatan di Batam masih berada dalam kondisi yang memadai.

Ilham menjelaskan salah satu indikator yang digunakan adalah rasio dokter terhadap peserta JKN. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2194/2023, rasio ideal ditetapkan satu dokter untuk maksimal 5.000 peserta.

“Untuk Kota Batam saat ini rasio dokter umum terhadap peserta masih berada di bawah angka satu banding lima ribu. Artinya kebutuhan dokter terhadap jumlah peserta masih tercukupi,” katanya.

Selain itu, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Batam juga melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang berpotensi mendapatkan penambahan fasilitas kesehatan mitra.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan sistem digital Atlas-SIG, yakni peta sebaran fasilitas kesehatan berbasis web yang menampilkan lokasi dan cakupan layanan fasilitas kesehatan. Sistem ini dapat diakses masyarakat dan menjadi salah satu instrumen dalam perencanaan perluasan jaringan layanan.(*)

Artikel Antisipasi Lonjakan Peserta JKN, BPJS Kesehatan Batam Perkuat Layanan Digital pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Maraknya peredaran pasir ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikeluhkan para pelaku usaha pertambangan yang telah mengantongi izin resmi. Mereka menilai masuknya pasir ilegal ke pasar Kepri menjadi salah satu faktor utama yang membuat usaha tambang legal sulit berkembang dan belum mampu beroperasi secara optimal.

Direktur PT Tridaya, Edi S. Purba, mengatakan saat ini terdapat sedikitnya lima perusahaan tambang pasir darat di Kepri yang telah memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Perusahaan tersebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penggalian Batuan (SIPB) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
“Setahu saya saat ini ada lima tambang pasir darat di Kepri yang sudah mengantongi izin. Tiga perusahaan berada di Karimun, satu di Bintan dan satu di Lingga. Namun hingga kini belum ada yang berproduksi,” ujar Edi.

Menurutnya, perusahaan tambang legal menghadapi berbagai beban operasional yang tidak ditanggung oleh pelaku usaha ilegal. Selain biaya produksi, perusahaan resmi juga diwajibkan membayar pajak, menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta menanggung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional.

Edi menjelaskan, dalam waktu dekat sektor pertambangan juga akan menghadapi tambahan kewajiban berupa pajak alat berat dan pajak air permukaan. Padahal, kegiatan tambang pasir darat membutuhkan air dalam jumlah besar untuk proses pencucian pasir sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
“Biaya produksi tambang legal saat ini bisa mencapai Rp125.000 per ton, termasuk pajak, CSR dan kewajiban lainnya. Sementara pasir ilegal yang masuk ke Batam hanya dijual sekitar Rp100.000 per ton,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebagian pasir ilegal yang beredar di Batam diduga berasal dari luar Kepri, termasuk dari Provinsi Jambi. Perbedaan harga yang cukup jauh membuat perusahaan tambang legal kesulitan bersaing di pasar. “Itu yang menyebabkan perusahaan tambang legal di Kepri tidak berjalan. Bagaimana tambang legal bisa beroperasi jika pasar dibanjiri pasir ilegal dengan harga lebih murah,” ujarnya.

Selain persoalan harga, Edi juga mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Batam, Bintan dan Karimun. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku tambang ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat. “Kami sebagai perusahaan legal juga membayar berbagai kewajiban kepada negara.

Namun sampai sekarang tambang ilegal masih beroperasi dan bahkan produknya masuk ke pasar Kepri. Kami berharap ada langkah konkret agar usaha yang patuh terhadap aturan mendapat kepastian dan perlindungan,” tegasnya.(*)

Artikel Pasir Ilegal Disebut Hambat Tambang Resmi, Pengusaha Minta Penindakan Tegas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan jemput bola yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam melalui program GASPOL (Gerakan Aksi Pelayanan On Location) di Kantor Camat Sungai Beduk, Kamis (11/6), terlihat sangat tinggi.

Pantauan di lokasi, sejak pagi ratusan warga telah memadati area pelayanan. Kursi ruang tunggu terisi penuh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Tidak sedikit warga yang membawa anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Program GASPOL merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang menghadirkan berbagai layanan administrasi kependudukan lebih dekat kepada masyarakat. Layanan yang diberikan meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), pendataan penduduk non permanen, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Adhisty, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses dan dekat dengan tempat tinggal warga.

“Program GASPOL ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh warga Batam dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ujar Adhisty.

Menurutnya, pola pelayanan jemput bola terus diperkuat Disdukcapil Batam sebagai upaya meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus mengurangi antrean di kantor pelayanan utama.

Adhisty menjelaskan, kehadiran layanan di kecamatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terkendala waktu maupun akses transportasi untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil.

“Kami hadir lebih dekat agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dan waktu yang panjang untuk mengurus dokumen kependudukan. Semua layanan yang diberikan dalam program ini gratis,” tegasnya.

Ia menambahkan, program GASPOL akan terus digelar secara bergilir di seluruh kecamatan di Kota Batam agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah.

“Setelah kegiatan di Kecamatan Sungai Beduk, layanan GASPOL akan kembali hadir pada Jumat (12/6) di Kecamatan Batam Kota. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini karena seluruh pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis,” katanya.

Adhisty berharap masyarakat dapat terus memanfaatkan layanan jemput bola yang diselenggarakan Disdukcapil Batam di berbagai wilayah. Menurutnya, dokumen kependudukan yang lengkap menjadi kebutuhan penting untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pelayanan sosial.

Dari pantauan lapangan, warga tampak tertib menunggu giliran pelayanan. Petugas Disdukcapil bersama aparatur Kecamatan Sungai Beduk terlihat aktif memberikan informasi dan membantu masyarakat melengkapi persyaratan administrasi.

“Kami mengajak masyarakat yang dokumen kependudukannya belum lengkap agar memanfaatkan setiap program pelayanan jemput bola yang kami hadirkan. Disdukcapil Batam akan terus berinovasi menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, gratis, dan membahagiakan masyarakat,” tutupnya.

Salah seorang warga, Yuni, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran layanan GASPOL. Menurutnya, warga tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Kantor Disdukcapil Kota Batam di Sekupang untuk mengurus dokumen kependudukan.
;ji
“Sangat membantu karena dekat dari rumah. Walaupun tadi ramai, alhamdulillah urusan saya sudah selesai. Saya mengurus Kartu Identitas Anak. Kalau ke Disdukcapil di Sekupang tentu lebih jauh dan memakan waktu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Winda yang datang mengurus akta kelahiran dan aktivasi IKD. Ia menilai program GASPOL memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.

“Program ini sangat membantu karena kami tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil. Lebih dekat, lebih cepat dan menghemat waktu,” katanya.

Sementara itu, Fatimah mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, selain cepat, petugas juga melayani masyarakat dengan ramah dan memberikan penjelasan kepada warga yang belum memahami proses pengurusan dokumen.

“Pelayanannya sangat baik dan ramah. Kalau ada warga yang belum paham, petugas langsung menjelaskan dan membantu sampai selesai. Jadi masyarakat merasa sangat terbantu,” ungkapnya.(*)

Artikel Warga Serbu Layanan GASPOL di Sungai Beduk, Disdukcapil Batam Jemput Bola Permudah Urus Dokumen Kependudukan pertama kali tampil pada Metropolis.